MEDAN, SUMUTPOS.CO – Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, bahwa jumlah pengangguran di Sumut tahun 2018 masih ada 396 ribu, ditanggapi Dinas Tenaga Kerja Sumut. Menurutnya, kunci utama serapan tenaga kerja ada pada dunia pendidikan.

“Intinya itu di dunia pendidikan. Kalau yang diekspor itu lulusan ‘abal-abal’, tentu tidak laku (di dunia kerja),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, kepada Sumut Pos, Rabu (7/11).

Di sisi lain, kata Harianto, Pemprovsu akan terus mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) termasuk perangkat pengajar dan fasilitas, untuk membantu keahlian para pencari kerja di daerah ini. Disnaker mempunyai komitmen tahun depan akan mengoptimalkan BLK yang ada.

“Dukungan finansial amat dibutuhkan. Terlebih dalam hal sarana, prasarana dan fasilitas dalam gedung BLK. Selama ini kegiatan BLK berfungsi tapi belum maksimal. Terutama bagi lulusan-lulusan SMK jurusan otomotif, elektro dan lainnya,” katanya.

Kendala yang dirasakan pihaknya selama ini, semestinya penyelenggaraan latihan di BLK bagi para pencari kerja dapat dilakukan 30 paket. Namun karena keterbatasan ruangan, hanya bisa setengahnya saja. “Satu paket itu 16 orang. Tetapi karena segala keterbatasan, cuma bisa diikuti 15 orang. Di samping itu ada beberapa instruktur kita yang sudah pensiun,” katanya.

Pihaknya mendorong agar lembaga pendidikan baik sekolah ataupun perguruan tinggi, agar menempatkan pelajar yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL) pada BLK-BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Jadi tidak hanya di instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta saja, tapi juga ditujukan ke balai-balai latihan kerja. Sehingga mereka punya keahlian sebelum terjun ke dunia kerja,” katanya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk ketersediaan perangkat SDM maupun fasilitas bagi BLK Sumut yang terletak di Kota Pematangsiantar, paling sedikit Rp10 miliar, agar BLK yang kita punya menjadi optimal. “Inilah yang secara bertahap kita harap dapat dialokasikan untuk pengembangan BLK,” katanya.

Selain optimalisasi BLK, Disnaker Sumut berencana memfasilitasi sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja. Misalnya tukang las di bawah laut, ahli listrik, dan TOEFL bahasa Inggris minimal 500 berstandar imternasional, sehingga pencari kerja bisa menembus pasar kerja luar negeri.

“Dengan demikian, para pencari kerja kita di Sumut memiliki kualitas dan kualifikasi untuk bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Kami tetap membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan BLK kita tahun depan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, per Agustus 2018, jumlah usia produktif untuk bekerja di Sumut saat ini ada 7.124.000 orang. Atau naik 381 ribu orang dibanding Agustus tahun lalu. Dari jumlah itu, baru 6.728.000 orang yang bekerja. Sisanya 396 ribu berstatus pengangguran. Terbanyak lulusan SMK.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai angka 9,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akhirnya angkat bicara, terkait tuntutan elemen buruh yang meminta dirinya merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2019.

Edy menegaskan, tidak mungkin keluar dari regulasi yang ada. Namun, dia berjanji akan menggenjot pertumbuhan ekonomi di 2019, agar UMP 2020 bisa mencapai Rp3,5 juta hingga Rp3,8 juta.

Dalam menentukan UMP 2019, Edy Rahmayadi mengaku akan tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang pengupahan dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. “Ya (rumusannya tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan). Kalau saya melanggar aturan pemerintah, lebih salah lagi nanti,” kata Edy kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Rabu (7/11) sore.

Dia menerangkan, dasar lainnya dalam menetapkan UMP yakni surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dimana dihitung berdasarkan UMP 2018 senilai Rp2.132.118, pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen dan inflasi sebesar 3,20 persen. “Nah, dari UMP 2018 itu dikali pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi menjadi Rp2,3 juta lebih UMP Sumut 2019.

Berdasarkan rumusan tersebut, kenaikannya sekitar Rp177,392,” katanya.

Untuk itu, Pemprov Sumut tahun depan bakal menggenjot sektor riil terutama pertumbuhan ekonomi, sehingga upah pekerja atau buruh di Sumut pada 2020 bisa mencapai Rp3,5 juta sampai Rp3,8 juta. Kemudian aspek lain yakni tingkat inflasi mesti turut diperhatikan seperti harga komoditi pangan.

“Kalau saya tidak salah ada sekitar 15 item itu harus kita kejar seperti cabai, bawang dan lainnya. Itu yang kita kejar. Mudah-mudahan 5,12 persen pertumbuhan ekonomi ke depan, bisa mencapai sampai 6 persen maka Rp3,5 juta sampai Rp3,8 juta gaji buruh kita bisa tercapai. Tetapi kalau cuma masih 5,12 persen pertumbuhan ekonomi kita, lalu inflasi 3,20 persen terkejarnya itu ya Rp2,3 juta lebih itu,” terangnya.

Jika kondisi tersebut dipaksakan, sambung Edy, umpama di kisaran Rp2,6 juta UMP 2019, maka perusahaan akan setengah mati menyiapkan upah pekerja mereka. “Tutup perusahaan itu, banyak rakyat kita kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), bisa chaos (kacau) kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, gelombang massa buruh menolak kenaikan UMP Sumut 2019 sebesar 8,03 persen digelar selama dua hari berturut, Senin (4/11) dan Selasa (6/11) siang. Elemen buruh menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan, dan Gubsu segera merevisi UMP Sumut 2019 senilai Rp2.303.403,43.

Menurut mereka, penetapan upah berdasarkan PP 78/2015 telah mengangkangi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal dalam UU Tenaga kerja itu jelas diatur, sebelum pembahasan dan penetapan UMP harus melakukan survei KHL. Mereka juga menagih janji Gubsu Edy Rahmayadi semasa kampanye lalu dimana siap memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua replika kuburan terpajang di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (7/11). Di sampingnya ada keranda dan orang yang dibungkus kain kafan.

MEDAN- Kuburan, keranda serta pocong itu bagian dari aksi yang dilakukan ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Keluarga Sultan Deli X tersebut menuntut ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan Tol Medan-Binjai seksi I sejak November 2017.

Selain Sultan Deli X, keluarga atau ahli waris dari Sultan Tengku Muhammad Dalik juga ikut dalam aksi itu. Massa berjumlah puluhan. Di antaranya ada yang memakai busana adat melayu lengkap dengan kain songket dan tenkulok yang tersemat di kepala.

Keluarga kesultanan hingga sekarang mengklaim belum mendapatkan ganti rugi. Luas lahan yang kini masuk dalam gugatan ahli waris karena belum diganti rugi mencapai 20 hektare.

Ganti rugi itupun diklaim mencapai ratusan miliar rupiah. Beredar kabar jika uang ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri. Sebagian masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi. Hanya keluarga Sultan saja yang belum.

Mewakili kuasa hukum ahli waris, Afrizon SH MH mengaku kalau kedatangan mereka dalam rangka mencari keadilan lewat jalur wakil rakyat. Meskipun saat ini proses hukum telah berjalan di pengadilan, namun mereka menilai, perlu keterlibatan wakil rakyat agar mengetahui persoalan yang ada sekaligus dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus tersebut.

Dijelaskan Afrizon, sejak 2016 mereka telah menyurati PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai, termasuk BBPN sebagai tim Satgas penyelesaian ganti kerugian untuk menginformasikan agar menguji kebenaran atas status hak tanah para ahli waris Sultan Amaluddin dan para ahli waris Tengku Muhammad Dalik. Karena memang sesungguhnya objek ganti rugi tersebut milik para ahli waris Sultan Amaluddin dan ahli waris Tengku Muhammad Dalik.

Namun BPN dan PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai justru menentukam pihak lain sebagai penerima ganti kerugian tol tersebut. Terkait hal ini, pihak ahli waris telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Reg.Perkara No 232/pdt-G/2017/PN Mdn dan Reg.Perkaran No 448/pdt-G/2017/PN. Mdn. Khusus perkara 232 telah dimenangkan para ahli waris Suktan Amaluddin sebagaimana putusan (Vonis) tertanggal 18 Juli 2018.

“Kita berharap nantinya DPRD Sumut dapat bertindak sesuai tugas dan kewenangan yang ada. Karena kita melihat pembayaran ganti rugi yang mengggunakan uang APBN itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat dikualifikasikan tidak pidana korupsi. Makanya kita berharap agar RDP ini dapat digelar secepatnya,”ujarnya.

Senada, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia, Bayu Subronto berharap DPRD Sumut menerima aspirasi masyarakat untuk menggelar RDP terkait persoalan yang ada. “Karena kita menduga dalam proses hukum yang sedang berjalan ada campur tangan mafia tanah. Makanya kita coba mengadvokasi para ahli waris. Kami berharap dengan adanya perhatian DPRD Sumut sebagai wakil rakyat proses hukum ini berjalan baik dan ahli waris bisa mendapatkan keadilan,”pungkasnya.

Terkait masalah ini, DPRD Sumut melalui Komisi D dan A siap melaksanakan Rapat Gelar Pendapat (RDP) terkait tuntutan masyarakat yang mempersoalkan ganti rugi atas pembebasan lahan untuk proyek pembangunan di Seksi 1 seluas 200.000 meter persegi di kelurahan Tanjung Mulia Hilir.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Sumut Burhanuddin Siregar didampingi Syamsul Qodri Marpaung, Siti Aminah Perangin-angin, Irwan Amin dan Muhri Fauzi Afiz saat menerima perwakilan massa aksi yang terdiri dari ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli) dan Ahli Waris Tengku Muhammad Dalik yakni Tengku Isyawari, Tengku Muhairat dan Tengku Rezam, Kuasa Hukum ahli waris Afrizon MH, dan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia, Bayu Subroto.

“Sebagai wakil rakyat tentu kita siap menampung aspirasi bapak ibu. Persoalan tanah memang ada di Komisi A, tapi karena ini juga menyangkut persoalan pembangunan jalan tol maka itu juga menjadi ranah Komisi D. Jadi kita ambil kesepakatan kalau persoalan ini nantinya dibahas di RDP bersama komisi D dan A,” ujar Burhanuddin Siregar.

Lebih lanjut, kata Burhanuddin, terkait harapan masyarakat agar pihak DPRD Sumut menfasilitasi RDP dan menghadirkan stake holder terkait akan ditindaklanjuti lewat penjadwalkan yang akan dilakukan Badan musyawarah (Banmus). “Kita akan mengundang pihak-pihak terkait seperti harapan masyarakat. Tapi ini akan dijadwalkan dulu lewat Banmus. Ya mudah-mudahan bulan depan RDP ini bisa digelar,” ujar Burhanuddin.

Senada anggota dewan dari Fraksi Demokrat Muhri Fauzi Hafiz yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi A mengaku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Muhri pun berharap agar masyarakat dapat mengawal jalannya RDP nantinya. “Silahkan bapak ibu hadir dan memantau jalannya RDP. Karena memang persoalan tanah ini cukup rumit dan terkadang memang perlu mendapat perhatian serius kita. Silahkan hadir yang berkempentingan dan membawa dokumen dan bukti-bukti yang ada,” ujar Muhri.

Sementara anggota Komisi A lainnya, Siti Aminah juga mengaku memiliki semangat yang sama agar persoalan pertanahan di Sumut dapat terselesaikan. Termasuk persoalan ganti rugi yang dihadapi para ahli waris. “Tentu kita sangat mendukung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena kita bekerja ini kan memang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar Siti Aminah dari Fraksi PDI Perjuangan.(bal/pra/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyoroti pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis Premium. Hal ini dinilai memberikan dampak kepada masyarakat sendiri.

Untuk itu, PT Pertamina (Persero) selaku operator penyalur BBM diminta melakukan sosialisasi atas pembatasan tersebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, ia merasakan langsung dampak dari pembatasan penggunaan Premium membuat antrean panjang hingga ke badan jalan. Bahkan, membuat kemacetan.

“Waktu itu saya melintas di sebuah SPBU di Jalan Gatot Suboroto Medan. Macet pada ngatre untuk dapatkan Premium. Menurut saya, akibat kekurangan sosialisasi dilakukan oleh Pertamina kepada masyarakat,” tutur Abyadi.

Harusnya, setiap kebijakan itu, apa lagi menyangkut dengan publik luas, Pertamina harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkejut.

Dengan pemberitahuan itu, menurut Abyadi, masyarakat akan menyesuaikan dengan kebijakan baru. Hal inilah yang belum dilakukan Pertamina. Meski setiap kebijakan akan memberikan dampak positif dan negatif. Namun, Perusahaan plat merah itu, harus menghindari dengan dampak negatifnya.

Sosialisasi, menurut Abyadi, bisa dilakukan dengan memberi tahu jam-jam setiap SPBU melayani pengisian BBM jenis Premium. Sehingga, pemberitahuan tersebut tidak membuat dampak kemacetan.

“Harus jelas informasinya, jangan sampai antrean panjang dengan kemacetan. Artinya, setidaknya kebijak-kebijakan baru ini, harus dilakukan sosialisasikan kepada publik, agar publik memahami dan publik menyesuaikan diri,” jelas Abyadi.

Terpisah, Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto saat dikonfirmasi Sumut Pos terkait pembatasan penggunaan Premium melalui telpon selularnya, enggan mengangkat telponnya. Begitu juga, dikonfirmasi via Whatapp juga tidak membalas pesan singkat tersebut.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut I Yulizar Parlagutan Lubis menilai, apa yang disampaikan pihak Pertamina soal stok dengan kondisi di lapangan, sangat berbanding terbalik. Sebab, stok BBM Premium sampai 1,2 Kl per hari, namun di hampir semua SPBU ditempel pengumuman ‘Premium habis.

Karena itu, dirinya menuding perusahaan plat merah itu berbohong untuk menyembunyikan persoalan. Apalagi dengan kondisi ini, masyarakat terpaksa membeli BBM jenis Pertalite yang selisih harganya cukup tinggi. Khususnya, bagi kendaraan angkutan umum maupun becak bermotor.

Dikatakan Yulizar, dari beberapa SPBU, diketahuinya ramai antrean kendaraan umum seperti taksi dan angkot saat waktu tertentu seperti malam dan pagi hari. Keramaian itu, katanya, karena saat itu tersedia BBM Premium yang harganya Rp6.450, berbeda dengan Pertalite yang kini sudah mencapai Rp7.800 per liter.

Senada disampaikan Anggota DPRD Sumut dapil Sumut 9, Juliski Simorangkir. kondisi perekonomian yang sulit saat ini menurutnya akan semakin membebani masyarakat dengan kelangkaan Premium di lapangan. Apalagi di banyak SPBU, barang subsidi itu sudah tidak ditemui lagi di papan nama mesin pompa minyak. Saat ini, penyediaan bahan bakar lebih didominasi Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, termasuk jenis Solar yakni Dexlit dan Pertamina Dex.

“Jadi Pertamina harus jujur soal stok Premium ini. Kalau memang ada pasokan, maka jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai membuat masyarakat gerah. Pertamina jangan berbohong,” tegasnya.

Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin menilai, harusnya Pertamina memberikan penjelasan dengan melakukan sosialisasi terhadap pembatasan tersebut. Karena, sebagai masyarakat masih membutuhkan Premium sebagai BBM kendaraan bermotor. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengaku bangga dan sangat mengapresiasi terselenggaranya pameran ulos yang diinisiasi oleh anak muda Sumut. Selain melestarikan seni dan budaya Sumut, pameran ini juga dinilai memperkaya wawasan masyarakat tentang ulos sebagai warisan berharga suku Batak.

Hal ini diungkapkan Wagub Musa Rajeksahah yang juga akrab disapa dengan Ijeck saat menghadiri pameran MyLocallyMade Re-imagine Volume I, Mengenal Karya Seni Instalasi Ulos dari Koleksi Torang Sitorus di Andaliman Hall Jalan Abdullah Lubis Medan, Rabu (7/11).

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak muda yang sudah berinisiatif untuk membantu pemerintah melestarikan seni budaya kita, khususnya ulos ini. Saya bangga kalau anak-anak muda Sumut lakukan kegiatan positif seperti ini,” ujarnya.

Locallymade Re-imagine Volume I menampilkan ulos-ulos dari koleksi pribadi seorang Ahli dan Kolektor Tekstil asal Sumut Torang Sitorus. Dari semua koleksi, kata Ijeck, ada salah satu yang paling menarik hatinya. Yakni ulos yang diproduksi secara natural mulai dari pemintalan, pengikatan dan pencelupan.

“Hal seperti ini kan tidak banyak diketahui masyarakat. Menghasilkan ulos dengan bahan-bahan alami, bahkan pewarnaannya menggunakan sari warna dari tumbuhan. Menurut saya, ini merupakan sebuah prestasi besar yang harus kita kembangkan,” katanya.

Untuk saat ini, Ijeck merencanakan untuk memfasilitasi pameran seperti ini dengan menyediakan ruang khusus di Museum Provinsi Sumut. Sehingga anak muda bisa banyak berperan dan beraktivitas di Museum. Menurutnya, kesan museum yang selama ini identik dengan membosankan harus mendapat sentuhan dari anak-anak muda yang kaya dengan ide dan kreativitas.

“Banyak sekali potensi luar biasa seni dan budaya Sumut. Ajak kami Pemerintah ini untuk berdiskusi dan berkomunikasi bagaimana agar bersama-sama kita bisa mengembangkan dan melestarikan warisan berharga kita ini,” pesannya.

Sementara itu, Robert selaku panitia penyelenggara sekaligus pendiri MyLocallyMade menyampaikan bahwa acara Locallymade Re-imagine Volume I akan diselenggarakan hingga 11 November 2018. Selain menampilkan pameran ulos Torang Sitorus, akan ada pula bazaar kuliner, talkshow, dan workshop.

“Tujuan kami mengadakan pameran ini adalah untuk menunjukkan bahwa Sumut juga punya karya-karya besar. Kami ingin menstimuli agar semakin banyak kreativitas yang berkembang di Sumut ini seperti di kota-kota besar lainnya,” ucapnya.

Pameran ulos menampilkan ratusan koleksi Torang Sitorus yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Selain itu, ditampilkan pula projek kolaborasinya dengan Desainer ternama Indonesia Ivan Gunawan dan karya terbarunya Ulos Harungguan yang berhasil meraih penghargaan World Craft Council 2018.

Selain itu, ditampilkan pula Custom Bike oleh seorang Custom Motorbike Enthusiast asal Sumut Siarkansyah yang telah berprestasi hingga ke tingkat internasional berkat kreasi motor modifikasinya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aparat penegak hukum didorong untuk mengusut dugaan pelanggaran pengerjaan proyek Jembatan Titi Dua Sicanang. Hal itu mengingat proyek jembatan yang telah dikerjakan sejak Oktober 2017 lalu tersebut bolak-balik amblas dan bahkan berganti kontraktor tetapi orangnya tetap sama.

“Proyek itu bolak-balik amblas, pasti ada yang janggal. Tapi anehnya, kenapa bisa pemborongnya tetap dipakai. Kalau memang seperti itu, perlu diusut ini,” kata Wakil Ketua DPRD Medan lhwan Ritonga kepada wartawan, kemarin.

Ihwan mengaku, telah mendengar informasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan masih mempertahankan kontraktor bernama Roro Susilawati untukn
mengerjakan proyek tersebut. Padahal, pekerjaannya telah beberapa kali gagal. Anehnya, Roro menggunakan perusahaan berbeda untuk mengerjakannya.

“Bingung juga kenapa bisa sudah diganti perusahaan yang mengerjakan, tapi orangnya masih itu-itu saja. Mau berapa kali kas Pemko Medan dianggarkan untuk proyek itu. Kalau memang sudah terbukti kurang baik, tidak usah dipertahankan.

Masih banyak pemborong yang mampu bekerja secara profesional,” cetusnya.

Oleh karena itu, ia mendorong, Dinas PU Kota Medan untuk melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pendampingan pada setiap proyek yang mereka lelang. Keterlibatan TP4D itu diharapkan dapat mengurangi indikasi korupsi.

“Pendampingan dari TP4D itu sesuai permintaan Pemko Medan. Memang ada baiknya, TP4D dapat terlibat agar pengerjaan proyek di lingkungan Dinas PU Kota Medan bisa lebih maksimal. Karena, memang ada aturan yang menyarankan keterlibatan tim tersebut,” jelasnya.

Senada dengan Ihwan, disampaikan Anggota Komisi D DPRD Medan Abdul Rani. Ia juga meminta dilakukan audit terhadap proyek jembatan yang sehari-hari dilalui masyarakat Sicanang tersebut. Sebab, diyakini proyek itu tidak memiliki perencanaan yang baik.”Dinas PU (Medan) harusnya dapat melihat track record pemborong yang dimenangkan. Untuk kasus Jembatan Sicanang, kita sepakat agar segera diaudit,” tegasnya.

Abdul Rani mengingatkan, setiap kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemko Medan harus memiliki perencanaan kerja yang matang. Mulai dari pondasi hingga finishing, siapapun kontraktornya harus mempunyai konsep yang jelas.”Inikan anggaran Pemko Medan, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan terulang lagi kasus seperti di Sicanang,” ujarnya.

Begitu juga bila perusahaan maupun pemborongnya gagal, lanjutnya, diminta Pemko Medan tidak mempekerjakan kembali baik perusahaan maupun pemborongnya. “Kalau sudah gagal, jangan dipakai lagi. Baik itu perusahaan atau pemborongnya. Jangan dibiarkan pemborongnya ‘ganti baju’ saja dan tetap mempekerjakan proyek yang telah gagal itu,” tegasnya lagi.

Sementara, tokoh masyarakat Medan Utara, Landen Marbun menegaskan, dari awal sudah meragukan kualitas proyek pembangunan Jembatan Titi II Sicanang. Sebab, mulai pengerjaan proyek pada tahun 2017 lalu, sudah terjadi amblas. “Sejak awal, kita sudah meragukan kualitas pembangunan jembatan tersebut. Baru dibangun, lalu pada November 2017 sudah amblas,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Medan mengaku, pengerjaan proyek tersebut pada tahun lalu terlalu dipaksakan. Mengingat, waktu pengerjaannya sangat terbatas. “Karena keterbatasan waktu, proyek itu ditunda,” katanya.

Landen menyatakan, ketika masih menjadi anggota DPRD Medan, sudah meminta agar pengerjaan proyek tersebut dikerjakan sejak awal tahun anggaran 2018. Sebab, tahapan tender proyek sudah terpenuhi. “Faktanya, proyek itu dikerjakan Agustus 2018. Kita sangat ragukan kualitasnya. Sehingga terbukti, amblas lagi kan,” bebernya.

Diutarakan Landen, Dinas PU Medan sudah diingatkan untuk menjaga kualitas jembatan tersebut karena arus air di sungai itu sangat deras. Termasuk menempatkan rekanan yang profesional untuk mengerjakan proyek itu.

“Jembatan Suramadu yang dibangun di atas laut saja bisa dilakukan. Padahal sudah menembus laut dan tidak diketahui kedalamannya. Masa jembatan kecil gini tidak bisa. Kita sudah ingatkan untuk memperhatikan kualitasnya, karena menyangkut jiwa dan keselamatan khalayak orang banyak,” paparnya.

Landen meyakini, penyebab amblasnya jembatan tersebut karena ketidakprofesionalan pemborong jembatan. Terbukti, jembatan tersebut sudah berulang kali amblas. “Tahun 2017 sudah amblas, masa ini amblas lagi. Seharusnya, peristiwa ini tidak terjadi. Hanya keledailah yang jatuh ke lubang yang sama,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengoptimalisasi pajak daerah, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan saat ini sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan tapping box (alat perekam transaksi) pada berbagai objek pajak daerah potensial yang ada secara bertahap dan berkesinambungan.

Kepala BPPRD Kota Medan Zulkarnain menjelaskan, tapping box merupakan salah satu bentuk sistem informasi perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan langsung berbagai transaksi objek pajak secara real time dari waktu ke waktu secara akurat.

“Tapping box dapat digunakan untuk melihat kesesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilap;orkan oleh wajib pajak setiap bulannya kepada BPPRD). Artinya melalui penggunaan tapping box, perhitungan pajak daerah oleh wajib pajak dapat lebih akurat sesuai dengan omset usaha yang didapatkan,” kata Zulkarnain di Medan, Rabu (7/11).

Di samping itu, lanjut Zulkarnain, penggunaan tapping box juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pajak daerah. “Kita harapkan dengan pemasangan tapping box dapat mengoptimalisasikan pajak daerah,” ungkapnya.

Sampai 31 Oktober, kata Zulkarnain, realisasi pajak daerah yang dikelola BPPRD meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, pajak penerangan jalan, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tercatat sebesar Rp.1,132 triliun atau 80,37 % dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 1,406,7 tiliun.

Atas dasar itulah selain penggunaan tapping box, mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu mengungkapkan, pihaknya juga secara periodik melakukan sharing data dan informasi perpajakan daerah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional, serta KKP Pratama guna mengamati kesesuaian kepatuhan perpajakan daerah yang ada.

Tidak itu saja, lanjut \Zulkarnain lagi, pihaknya juga menggerakkan tim terpadu untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak pajak daerah yang ada, termasuk menerapkan tindakan-tindakan refresif yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang tidak kalah pentingnya lagi, secara internal kita juga terus meningkatkan mutu pelayanan administrasi perpajakan yang ada, termasuk peningkatan integritas petugas-petugas pajak sehingga terhindar dari gratifikasi, pungli , suap dan lainnya yang sangat merugikan keuangan daerah,” paparnya.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan potensi pajak daerah, Zulkarnain mengungkapkan, pihaknya juga saat ini sedang melakukan validasi objek pajak dan juga pendataan objek pajak daerah baru terhadap semua jenis pajak daerah yang ada. Hal itu dilakukan tegas Zulkarnain, supaya target pajak daerah dapat lebih ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Dengan demikian dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan kota yang telah dijalankan dalam APBD.

Menurut Zulkarnain, pengelolaan pajak daerah yang semakin optimal sangat penting, khususnya sebagai sumber pembangunan kota agar perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktur dan utilitas kota sebagaimana harapan masyarakat dapat terus diselenggarakan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

“Dengan upaya yang dilakukan ini, diharapkan capaian pajak daerah dapat dioptimalkan lagi pencapaiannya sampai tahun anggaran anggaran. Di samping itu kami juga berharap agar seluruh stakeholder kota dapat menjadi pelopor-pelopor sadar dan patuh pajak daerah guna mewujudkan budaya sadar dan patuh pajak daerah,” harapnya. (ris/ila)