MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium kian langka didapati di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan. Padahal, bagi penarik becak bermotor, angkutan kota (angkot) dan masyarakat ekonomi lemah, masih sangat membutuhkan jenis Premium untuk kendaraan yang mereka gunakan.

Melihat kondisi kelangkaan BBM jenis Premium, kalangan dewan menyebutkan kebijakan tersebut sangat memberatkan masyarakat. Bahkan dikhawatirkan akan muncul perlawanan yang mengarah tindakan brutal akibat barang subsidi tidak lagi menjadi ‘menu’ di banyak SPBU.”Harusnya kalau sesuai stok, tidak mungkin langka. Soalnya masih banyak kuota untuk Sumut,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan.

Menurutnya, jika kuota Premium masih ada dan tetap didistrubusikan untuk masyarakat, maka seharusnya bisa didapatkan di berbagai SPBU yang ada di Kota Medan hingga Sumut. Jika tidak, maka ada dugaan barang subsidi itu sengaja ditahan oleh Pertamina. Hal ini yang menurutnya akan memberatkan bagi rakyat yang berharap bisa diringankan dengan kehadiran BBM bersubsidi.

“Kalau masih banyak, maka ada dugaan sengaja ditahan. Bisa saja BUMN ini sengaja bersiasat atau membatasi. Atau bisa juga karena Negara sedang kesulitan uang,” lanjutnya.

Dirinya juga menekankan, harusnya SPBU menebus atau menyediakan ‘menu’ premium kepada masyarakat. Sebab, aturan penyediaan BBM juga menyertakan yang bersubsidi. Sehingga, sudah sepantasnya pemilik fasilitas sarana pengisian bahan bakar tersebut diberi sanksi.”Inilah kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil. Kebijakan ini tentu salah. Sebab kita sudah dapat informasi, kuota masih banyak,” katanya.

Politisi PAN ini juga meminta pemerintah memastikan agar tidak ada lagi istilah Premium langka di pasaran. Sebagaimana kondisi sekarang, sebagian besar SPBU tidak lagi menyediakan BBM jenis ini. Jika ada, ketersediaannya terbatas dan dalam waktu beberapa jam saja sudah habis.

“Yang jelas, waktu kunjungan ke BPH Migas, di situ kita tahu bahwa masih banyak kuota. Makanya SPBU itu wajib menebusnya (untuk dijual ke masyarakat kecil),” lanjutnya.

Dirinya juga menilai, jika kondisi yang ada saat ini, menunjukkan banyak pelanggaran yang dilakukan pihak SPBU atau Pertamina dalam hal penyediaan BBM bersubsidi.

Namun masyarakat sendiri seakan tidak diberikan pilihan untuk bisa memperoleh barang yang masih cukup murah dan jadi tanggungjawab Negara, baik penyediaan maupun penetapan harga.

“Makanya, kita khawatir muncul perlawanan rakyat. Khususnya mahasiswa bisa saja brutal kalau kondisi seperti ini terus berlangsung,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I menyebutkan, ada 149 SPBU di Sumut masih menjual BBM jenis Premium. Dengan ini, perusahaan plat merah ini, menjamin pasokan premium di tengah masyarakat.

“Untuk distribusi premium mencapai 1.224 Kiloliter (KL) per harinya di Sumut ini,” ujar Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (5/11) siang.

Rudi mengatakan, meski persedia Premium tetap terus disalurkan. Namun, masyarakat sudah pintar dengan menyesuaikan kebutuhan kendaraan bermotornya dengan BBM berkualitas. Seperti, Pertalite, Pertamax, hingga Pertamax Turbo dan lain-lainnya.

“Artinya, masyarakat yang datang menggunakan BBM nonsubsidi. Kami selaku penyedia salah satu BBM nonsubsidi sangat berharap tetap royal dengan produk-produk berkualitas Pertalite ke atas,” tutur Rudi.

Menurut Rudi, pihaknya juga melakukan program-program edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan berkualitas. Kemudian, memiliki keunggulan bagi mesin kendaraan bermotor.

“Melalui Promo Berkah Energi Pertamina, sampai saat ini, pengguna BBM nonsubsidi jumlahnya sangat tinggi di MOR I dibandingkan daerah-daerah di Pulau Jawa ya. Kita berharap upaya persuasi secara marketing sebagai badan usaha wajar melakukan promosi-promosi sehingga menekan untuk peralihan tersebut,” pungkasnya. (bal/gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Truk yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Labuhan, hingga kini belum ditertibkan. Masyarakat menilai kalau polisi dan Dinas Perhubungan tak acuh alias tak peduli.

“Kepolisian dan Dishub Medan cuek (tak peduli,Red). Mungkin ada kesepakatan yang saling menguntungkan antar oknum dan pengusaha truk. Bahkan, dua minggu lalu sudah saya laporkan masalah ini ke Pemko Medan tapi seperinya aparatnya yang dapat duit,” kata Rion, warga Medan Labuhan, Senin (6/11).

Rion yang juga pengurus salah satu partai politik, meminta Wali Kota Medan untuk tegas menertibkan pengusaha transportasi yang membiarkan armadanya parkir di badan jalan karena menganggu kelancara arus lalu lintas. “Larangan parkir di bahu jalan harusnya ditegakkan dan dapat dilaksanakan oleh pihak kecamatan, lurah dan Kepling.

Selain kurangnya kesadaran para sopir, penyebab truk parkir di badan jalan lantaran pengusaha mendirikan gudang dengan jumlah armada yang besar, namun tidak menyediakan lahan parkir yang layak. Ini menandakan izin yang dimiliki gudang keluarnya tidak sesuai prosedur. “Berarti ada penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan oknum bidang pengawasan, budgeting dan legislasi,” ungkap Rion.

Sementara itu, Patar Panjaitan, warga Belawan mengatakan anggota DPRD Kota Medan asal Medan Utara harus terlibat mengatasi masalah itu dengan mengingatkan Pemko Medan akan bahaya truk parkir di badan jalan tersebut. “Paling tidak hal itu akan menunjukkan kalau mereka peduli dengan keinginan warga yang telah memilihnya sekaligus mencari jalan keluarnya,” katanya.

Begitu juga warga lainnya, Alfian MY, mengatakan rakyat adalah pemilik negara ini dan pengusaha jangan seenaknya merampas hak pejalan kaki dan pengguna jalan. “Kita minta Kasat Lantas Polres Belawan, untuk menilang atau mengemboskan semua truk,” tegasnya.

Ketua Karang Taruna Belawan Abdul Rahman alias Atan dan M Isa Albasir mengatakan pihaknya siap mengerahkan massa dalam jumlah besar jika aparat penegak hukum lama menindak truk tersebut. “Sepertinya hanya demo yang bisa mengatasi masalah bangsa ini dan kita akan demo jika aparat penegak hukum lama menyelesaikan masalah ini,” ujar Atan.

Kepala Dishub Medan Renward Parapat yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan tindakan penertiban. “Terima kasih informasinya, kita akan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan,” katanya, Senin (5/11).

Diutarakan Renward, setelah koordinasi dengan kepolisian di sana nantinya akan turun melakukan penertiban. “Apabila melanggar aturan lalu lintas, tentu kewenangan dari kepolisian untuk menindak. Dengan begitu, harapannya tidak ada lagi truk-truk yang parkir sembarangan sehingga menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP MH Sitorus dikonfirmasi, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan di lapangan, bila terbukti masih ada truk parkir sembarangan akan segera dilakukan tindakan.

“Sudah berulang kali kita tilang, tapi sopir – sopir masih ada yang bandel. Saya akan perintahkan kepada anggota untuk menindak. Kita akan kordinasi juga dengan Polsek Medan Labuhan,” kata MH Sitorus. (fac/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bangunan berlantai 6 tanpa izin di Jalan Marelan Raya, Pasar II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, belum juga diteribkan Satpol PP Medan. Alasannya, mereka belum menerima laporan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R).

“Kita belum terima surat dari dinas terkait, tapi nanti saya cek. Kalau memang banguna itu tidak ada izin, kenapa sampai hari ini tidak ada pemberitahuan ke kami,” ungkap Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rahmadsyah Harahap, Senin (5/11).

Dijelaskan Rahmadsyah, setelah adanya surat pemberitahuan pihak kecamatan ke Dinas PKP2R, maka ditembuskan ke pihak mereka untuk melakukan tindakan.”Kita sifatnya menunggu surat dari dinas PKP2R, sampai saat ini belum ada kita terima. Kenapa sudah begitu lama, tidak pemberitahuan ke kita,” kata Rahmadsyah dengan nada heran.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah menuding, berdirinya bangunan eks RSU Maya Sari, karena adanya pembiaran. Sehingga, bangunan yang diketahui merupakan satu pemilik dengan RSU Royal Prima, diduga telah dibekingi pejabat di Dinas PKP2R.

“Sudah jelas, Dinas PKP2R membekingi bangunan itu. Kalau memang tidak ada izin, kenapa dinas terkait diam. Sampai bangunan itu berdiri kokoh 6 lantai, pasti sudah ada kongkalingkong dengan pemilik bangunan,” tuding wakil rakyat akrab disapa Bahrum.

Dijelaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, melihat kondisi bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Terindikasi izin lingkungan, AMDAL dan sebagainya, belum juga dimiliki bangunan tersebut.

“Bagaimana IMB bisa keluar, kalau izin pendukungnya belum keluar. Izin itu wali kota yang meneken, berarti ada permainan atau pembekingan dari oknum pejabat Pemko. Apapun ceritanya, bangunan itu harus segera ditindak,” tegas Bahrum.

Begitu juga ditegaskan pengamat kebijakan Pemko Medan, Bambang Santoso SH, MH, beridirinya sebuah bangunan atau gedung, melalui proses mendirikan izin bangunan, perlu adanya dasar syarat secara lingkungan dan analisa dampak mengenai lingkungan (AMDAL). Bila izin dasar itu tidak dipenuhi, maka IMB untuk gedung itu belum bisa diterbitkan oleh dinas terkait.

“Dalam UU No 28 Tahun 2002 Pasal 39 dijelaskaan, setiap bangunan yang tidak punya izin, wajib dilakukan pembongkaran. Jadi, tidak ada alasan bagi pemko untuk menunggunggu atau memeberikan toleransi kepada bangunan yang tidak mempunyai izin,” ungkap Bambang.

Melihat bangunan berlantai 6 yang akan dijadikan sebagai rumah sakit, kata Bambang, perlu adanya persyaratan yang perlu dipahami tentang masalah lingungan. Hal itu diatur dalam UU No 44 tahun 2009 Pasal 8 tentang Rumah Sakit menentukan Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan lingkungan.

“Mendirikan gedung kesehatan perlu keselamatan lingkungan, karena menyangkut upaya pemantauan lingkungan (UPL), upaya kelola0 lingkungan (UKL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan berkaitan dengan lingkungan hidup,” sebut Bambang.

Apabila proses syarat yang sudah ditentukan, pihak pemilik bangunan tidak menjalankan prosedur, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud di dalam ketentua UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 yang pada pokoknya menegaskan, setiap orang yang melakukan usaha datau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

“Tidak ada alasan bagi Pemko Medan, membiarkan pihak – pihak yang melanggar aturan untuk mendirikan bangunan secara liar. Jangan, karena adanya intervensi atau pembekingan, maka kebijakan pembangunan di Kota Medan merugikan masyarakat dan PAD bagi sumber pendapatan Pemko Medan,” tegas Bambang. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program kerja maupun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Ijeck) telah disusun dan masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Saat ini kita memang fokus ke RAPBD 2019. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) wajib dimasukkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam APBD,”n
ujar Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Agus Tripriyono kepada wartawan disela pembahasan RAPBD 2019 di gedung DPRD Sumut, Senin (5/11).

Pihaknya mengungkapkan, saat ini sudah melakukan sinkronisasi program kepala daerah terpilih ke dalam KUA-PPAS RAPBD 2019. “Sudah kita serahkan ke Badan Anggaran DPRD Sumut. Ada mungkin beberapa revisi tapi tidak terlalu banyak. Tetapi tetap masuk dalam koridor KUA-PPAS,” katanya.

Namun dirinya belum mau mengungkap nomenklatur atau pagu APBD Sumut 2019 secara rinci. Menurutnya, pengajuan total APBD yang didalamnya termasuk belanja daerah, hampir sama seperti TA 2018.

“Sinkronisasi penajamannya ada pada lima sektor prioritas visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kalau kita cermati, hampir sama (prioritas program) dengan gubernur sebelumnya (Tengku Erry Nuradi),” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Irman Oemar mengatakan, visi dan misi dari kepala daerah terpilih menjadi legal apabila sudah disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Perda itulah yang mempunyai kekuatan hukum atau legal standing dalam rangka implementasi APBD.

“Dan pada hakikatnya antara program Pak Tengku Erry dan gubernur Sumut saat ini banyak miripnya. Hanya penekanannya saja yang beda sedikit,” ujarnya.

Seperti diketahui, program Edy Rahmayadi dan Ijeck untuk lima tahun mendatang saat kampanye sebelumnya adalah fokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan bidang agraria yang meliputi pertanian, nelayan dan tanah.

“Karena inilah yang menjadi masalah kita saat ini. Saya yakin siapapun gubernurnya pasti itu juga yang menjadi fokusnya. Atas dasar itu kita sinkronkan,” ucapnya.

TAPD sendiri menargetkan visi dan misi itu sudah sah menjadi payung hukum dalam bentuk perda pada Februari atau Maret 2019 mendatang. Mengingat berdasarkan peraturan yang ada perda tersebut sah enam bulan setelah kepala daerah yang bersangkutan dilantik.

Meski begitu, Irman menyebut 80 persen lima program prioritas tersebut telah disusun. “Sementara untuk program strategis nasional, untuk 2019 belum ada yang baru. Masih sama semua program nasional dengan tahun sebelumnya,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum menelusuri dugaan penyelewengan proyek pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Medan Belawan, yang tiga kali ganti kontraktor tetapi orangnya sama yakni Roro atau Susi. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menurunkan tim melakukan penelusuran.

Hal ini diakui Inspektur Pemko Medan Farid Wajedi. “Gak bisa turun tim (Inspektorat) karena BPK (Sumut) sudah masuk (menelusuri). Kode etiknya begitu, kalau sudah ada yang turun maka kita tidak bisa,” aku Farid kepada Sumut Pos, Senin (5/11).

Farid juga mengaku, BPK Sumut sedang melakukan pemeriksaan terkait proyek tersebut. Namun, tak dijelaskan siapa saja yang diperiksa. Bahkan, lembaga itu juga memeriksa belanja-belanja daerah Pemko Medan. “Kalau mereka (BPK Sumut) sudah masuk, maka kita tidak bisa. Nanti kalau kita masuk juga, bisa overlap. Terkecuali, mereka belum masuk tentu kita bisa menelusuri,” ucapnya yang dihubungi sekira pukul 11.52 WIB.

Farid mempersilahkan apabila tak percaya untuk melihat tim BPK Sumut yang turun dan berada di lantai dua kantor keuangan Pemko Medan. “Silahkan lihat ke sana, saya kebetulan lagi ada tamu,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga yang dihubungi via selulernya beberapa kali belum berhasil. Irwan tak mengangkat sambungan ponselnya. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan Khairul Syahnan. Malahan, nomor ponsel Syahnan memblokir panggilan masuk.

Terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Bahrumsyah berharap tim dari BPK Sumut yang turun melakukan pemeriksaan dapat mengungkap dugaan penyelewengan proyek itu. Sebab, dampak dari proyek tersebut mengakibatkan warga di Kelurahan Sicanang sempat terisolir lantaran akses satu-satunya terputus. “Kalau BPK Sumut sudah turun, kita yakin akan terungkap jelas. Jadi, kita tunggu hasilnya nanti seperti apa,” ujarnya.

Untuk diketahui, jembatan tersebut pertama kali dikerjakan pada Oktober 2017 oleh PT Jaya Star Utama dengan pimpinan proyek Susi dengan anggaran Rp8 miliar lebih. Namun, belum selesai dikerjakan ternyata pada 6 November 2017 jembatan tersebut roboh.

Setelah terhenti beberapa bulan, maka pembangunan dilanjutkan dengan tender ulang dan dikerjakan PT Pillaren. Namun, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Lantas, pada 29 Agustus 2018 jembatan amblas lagi yang dianggap human error bukan faktor alam.

Usai longsor berhasil diatasi, pengerjaan kembali diteruskan. Kontraktor yang mengerjakan dengan nama berbeda yakni PT Jaya Suskes Prima dengan anggaran Rp13.642.000.000. Namun, oknum kontraktor ternyata sama yaitu Susi. Pada 20 Oktober 2018 tanah di sekitar jembatan kembali amblas dengan diameter yang lebar. Akibatnya, 11.000 jiwa lebih warga Kelurahan Sicanang terisolir dan aktifitasnya menjadi terkendala. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bangunan berlantai 6 untuk dijadikan sebagai Yayasan Pubbarama Center dibangun tanpa izin. Satpol PP Kota Medan yang sudah melakukan tindakan, tidak berdaya membongkar bangunan yang akan dijadikan sebagai pusat ibadah umat Budha.

Berdirinya bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), yang berlokasi di Jalan Speksi, Lingkungam VII, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, dengan luas 2000 M2 sudah berlangsung selama 6 bulan.

Seorang warga, Syahril mengatakan, gedung yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi agama Budha, sudah berulang kali mendapat surat teguran dari pihak Kecamatan Medan Deli. Anehnya, bangunan itu tetap saja berdiri kokoh tanpa menghiraukan teguran.

“Beberapa hari lalu, pihak Trantib Kecamatan Medan Deli dan Satpol PP ada datang, tapi tidak ambil tindakan. Mereka, hanya mengecek dan kembali pulang, tanpa melakukan pembongkaran,” beber Syahril, Senin (4/11).

Menanggapi hal itu, Camat Medan Deli, Ferry Suheri mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan teguran secara tersurat kepada pihak yang membangun, bahkan, pihaknya juga sudah menyurati Satpol PP dan Dinas PKP2R. “Untuk masalah gedung itu, kita sudah jalankan prosedur. Tinggal Satpol PP dan Dinas PKP2R untuk menindak, karena itu wewenang mereka,” ungkap Ferry.

Terpisah, Sekretaris Satpol PP, Rahmadsyah Harahap mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban terhadap gedung tersebut. “Kemarin, anggota sudah turun ke lapangan untuk membongkar,” katanya.

Disinggung gagal dilakukan bongkaran, petugas di lapangan meninggalkan lokasi tanpa melakukan tindakan, Rahmadsyah pun terkejut.”Oh ya, nanti saya cek lagi ya. Untuk bangunan itu memang sudah ada surat untuk pembongkaran,” tegas Rahmadsyah. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Drs Hendrik H Sitompul MM mendesak Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan Cacatan Sipil (Disdukcapik) bertindak agresif agar segera menjemput langsung blanko  e-KTP ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta.

“Kita minta Disdukcapil Medan jangan diam tapi harus menjemput blanko e-KTP ke Mendagri. Desak dan sampaikan keresahan warga Medan akibat tidak meniliki KTP,” ujar Hendrik H Sitompul usai melakukan blusukan ke kantor Disdukcapil Medan, Senin (5/11). Blusukan itu menyahuti dan menyerap aspirasi warga Kota Medan terkait blanko e-KTP kosong.

Disampaikan, saat melakukan peninjauan, Hendrik mengaku prihatin melihat antrean dan keresahan warga di kantor Disdukcapil Medan. Warga berdesakan antre mengurus e-KTP namun sia-sia karena blanko kosong. Parahnya, warga sudah ada yang mengurus sejak dua pekan lalu, nanum tak kunjung selesai.

Terkait hal itu, Hendrik H Sitompul, selaku wakil rakyat merasa bertanggungjawab atas kenyamanan warga-nya. Untuk itu, Hendrik Sitompul yang juga Caleg DPR RI itu, ikut mendesak Kementerian Dalam Negeri supaya serius mendengar kekuhan masyarakat dan segera mencari solusi.

Bahkan, kata Hendrik, ia akan segera ke Kemendagri mempertanyakan kekosongan blanko e-KTP. Hendrik pun mengaku siap bersama-sama dengan Disdukcapil Medan untuk mendesak Kemendagri. Menurutnya, e-KTP sangat penting guna keperluan Pemilu April 2019 mendatang. “Kan aneh, sudah bertahun-tahun di Medan, warga sulit mendapatkan KTP alasan blanko kosong. Bagaimana sistem pemerintahan seperti ini,” cetus Hendrik.

Sebagaimana diketahui, dua pekan terakhir ini kembali Disdukcapil Medan kekurangan blanko e-KTP. (adz/ila)