SUMUTPOS.CO – Guna mempromosikan keindahan alam Danau Toba, Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara bersama GenPI Danau Toba meluncurkan Parapat Night Market di Kabupaten Simalungun, hari ini, Sabtu (3/11).

Event ini bertujuan untuk menarik wisatawan Milenial yang berkunjung ke danau vulkanik terbesar di dunia ini. Parapat Night Market diselenggarakan pada malam hari, sekira pukul 19.00 WIB. Event ini diluncurkan sebagai destinasi baru di Danau Toba.

“Pada gelaran perdana nanti, kami akan menyuguhkan pentas seni. Berupa tarian dan musik tradisional khas Batak. Intinya kami akan mengenalkan budaya Batak kepada para pengunjung.

Di samping itu, kami siapkan 15 stand kuliner tradisional yang bisa dinikmati para pengunjung,”ujar Ketua GenPI Sumut, Fito Fitato kepada wartawan di Medan, Jumat (2/11) siang.

Fitato menjelaskan Parapat Night Market akan dipusatkan di daerah Pagoda. Yakni, sebuah tempat yang juga disebut Pasar Jumpa Tengah di kawasan Tebingtinggi. Namun belakangan lokasi ini lebih popular dengan sebutan Stage Parapat. “Kini, Stage Parapat menjadi salah satu ikon yang secara geografis masuk dalam wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,” tutur Fitato.

Untuk mensukseskan Parapat Night Market, sejumlah spot foto yang instagramable telah disiapkan. Pengunjung bisa memanfaatkannya untuk melakukan swafoto. “Tidak bisa dipungkiri, peran generasi milenial dalam mempopularkan sebuah destinasi wisata cukup besar. Diakui atau tidak, sebagian dari mereka terbiasa hunting spot-spot menarik untuk swafoto, lalu mempublish-nya di media sosial,” katanya.

Parapat Night Market diharapkan menjadi gebrakan positif yang akan membuat Stage Parapat semakin dikenal. Sebab, GenPI Sumut berupaya menghidupkan Stage Parapat. Caranya dengan menghadirkan pertunjukan secara kontinue.

“Rencananya setelah kegiatan Parapat Night Market, akan dilanjutkan dengan pentas seni setiap Sabtu dan Minggu malam. Sasarannya para tamu hotel yang biasanya kebingungan mencari tempat hiburan saat malam,” pungkasnya. (gus/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Paya Bagas (Suwarno Cs) beberapa hari yang lalu yang ingin menguasai areal HGU PTPN III Kebun Rambutan, tepatnya di daerah Panguripan, dinilai tidak tepat.

Ka Sub Bagian Humas mengatakan, areal tersebut adalah HGU PTPN III yang sudah tidak diragukan lagi keabsahaannya karena sesuai dengan bukti Sertifikat HGU nomor 1 tanggal 14 Mei 1996 yang berakhir 2025 mendatang.

Proses hukum atas areal Paya Bagas yang dilakukan pada tahun 2008 juga telah dimenangkan oleh PTPN III berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi deli (PN-TTD) No : 26/Pdt.G/PN-TTD Tanggal 30 Juni 2008.

Di mana, putusan tersebut telah berkekuatan hukum Tetap karena upaya banding dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat penggarap ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak dapat diterima.

Pada saat itu PTPN III juga telah melakukan pendekatan dan imbauan kepada masyarakat penggarap, untuk meninggalkan lahan tersebut secara sukarela. Upaya persuasif dengan cara pemberian tali asih kepada masyarakat pun juga sudah dilaksanakan, dan masyarakat menerima tali asih tersebut. “Jadi dari segi hukum, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk menuntut dan menggarap areal paya bagas tersebut,” tegasnya.

Untuk menjaga aset, lanjutnya, aksi solidaritas juga ditunjukkan oleh SP Bun PTPN III dalam menjaga dan mempertahankan Aset Negara. Aksi solidaritas SP Bun dilakukan dalam upaya penyelamatan Aset Negara dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab, SP Bun dan setiap karyawan berkewajiban memelihara, menjaga, melindungi serta mempertahankan asset perusahaan dari tindakan pengrusakan atau pengambilalihan asset secara melawan hukum.

“PTPN III (Persero) sebagai perusahaan Negara, selalu taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan PTPN III (Persero) sangat menghargai upaya hukum,” kata Ali. PTPN III (Persero) selaku pemegang HGU Kebun Rambutan, lanjutnya, akan menjaga dan mempertahankan areal yang merupakan Asset Negara dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. (rel/ila)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Deliserdang TA 2019 sebesar Rp3,9 triliun di Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Kamis (1/11).

Di hadapan Ketua DPRD Ricky Prandana Nasution SE, Wakil Ketua DPRD Kamaruzzaman SAg dan Timur Sitepu, Unsur FKPD serta pimpinan OPD jajaran Pemkab Deliserdang,
Ashari menjelaskan bahwa R-APBD tahun 2019 telah menggunakan prinsip Money Follow program yang berbasis Out Come.

Dimana konsep ini, lanjutnya, merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus merupakan jawaban dari suatu kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Bupati menyampaikan, RAPBD Tahun 2019 dasarnya merupakan upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, transparan, efisien, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

”Insya Allah akan dapat tercapai melalui kebersamaan berbagai unsur pemerintahan daerah, sesuai amanat Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,”sebutnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Ashari juga menjelaskan pengalokasian belanja daerah R-APBD tahun 2019 diperkirakan Rp3.944.21.219.302,00.

Dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.980.488.781.806,00, dan belanja langsung Rp 1.963.632.437.496.

Sedangkan gambaran umum pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada R-APBD tahun 2019, dimana pendapatan pada R-APBD TA 2019 Rp3.914.121.219.302, dengan rincian Pendapatan yang bersumber dari PAD tahun 2019 diperkirakan Rp1.128.848.146.361.

Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan diperkirakan Rp2.079.304.574.574, dan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp705.968.498.367. (btr/han)