KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didamping Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang menghadiri acara pembukaan Poliklinik Jantung di RSU Kabanjahe, Kamis (1/11).
Bupati dalam sambutanya menyampaikan, dengan dibukanya Poliklinik Jantung di Rumah Sakit Umum Kabanjahe ini, artinya hari ini RSU melalai melayani Pasien-Pasien yang menderita sakit jantung seperti Hipertensi,penyakit jantung koroner, Penderita gagal jantung, dan Penyakit Jantung Lainya.
“Menurut Riskesdes (Riset Kesehatan Dasar) bahwa Prevalensi (Angka Kejadian) tertinggi Penyakit Jantung di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 1.9 persen dan menurut WHO (World Health Organization) bahwa penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di dunia termasuk di Indonesia,”ujar Bupati Karo.
Selain itu, Bupati Karo berharap dengan dibukanya Poli Jantung di RSU ini dapat meningkatkan mutu kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Karo.
Bupati Karo juga berterimakasih kepada dokter Armanda Tarigan, SPJP yang sudah berkenan datang ke RSU ini untuk bekerja sambil melayani Masyarakat Karo. Semoga mutu pelayanan di RSU Kabanjahe semakin Meningkat.
Hadir dalam kesempatan Tersebut Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Anggota DPRD Kab. Karo Thomas Joverson Ginting , Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo drg Irna Safrina Br Sembiring, Kepala BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya. (deo/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) berkomitmen untuk memajukan industri nasional seiring dengan pengembangan kawasan industri yang kian massif.
Kehadiran kawasan industri merupakan salah satu syarat untuk mendongkrak kinerja perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia sejak lama diwarisi dengan ketimpangan pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Setidaknya, kehadiran kawasan industri yang bisa mengembangkan potensi lokal serta keunggulan komoditas di daerah bisa mengikis kesenjangan tersebut. Sejauh ini, pemerintah telah menempuh rute yang tepat guna merealisasikan pemerataan pembangunan dan mengikis ketimpangan tersebut.
Sebagaimana disebutkan Kementerian Perindustrian, bahwa terdapat target pembangunan 10 kawasan industri baru pada 2019. Belum jatuh tempo tenggat waktu tersebut, pada tahun ini telah beroperasi sebanyak 10 kawasan industri plus tiga tambahan kawasan industri yang akan rampung hingga akhir tahun.
“Tentunya kinerja itu patut diapresiasi, dan sejalan dengan program Nawacita yang diusung pemerintah guna membangun perekonomian nasional yang lebih berkualitas,” ungkap Direktur Keuangan PGN, Said Reza Pahlevi di sela acara Seminar Nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI) bertema “Mengintegrasikan Pembangunan Infrastruktur Dalam Konsep Pengembangan Kawasan Industri Modern”, Kamis (1/10) di Jakarta.
Sejalan dengan hal itu, PGN pun ikut ambil peran menyukseskan kinerja kawasan industri. Teranyar, PGN siap menyokong realisasi pembangunan kawasan industri baru di Purwakarta, Jawa Barat.
Terkait hal ini, PGN telah meneken MoU bersama Perum Jasa Tirta dan PT Multi Optimal Sentosa (MOS). Dalam MoU, disebutkan nantinya PGN akan menopang sebagaimana kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk dipergunakan bagi MOS.
Selanjutnya, MoU akan lebih dimatangkan ke dalam surat perjanjian ataupun dokumen tertulis lainnya. Kelak, perjanjian kerjasama itu akan dijadikan acuan untuk pemanfaatan fasilitas serta skema teknis lainnya.
Sebagai catatan, sepanjang kuartal I/2018, PGN tercatat berhasil menyalurkan volume distribusi sebesar 836 MMscfd atau naik sebesar 2% dibanding kuartal I/2017, kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi gas dari sektor Industri.
Salah satu kawasan industri yang telah memanfaatkan layanan PGN yaitu Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Kawasan industri itu dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).
NILAI LEBIH
Selain berkomitmen menopang kebutuhan energi kawasan industri dengan pasokan gas yang stabil, PGN juga menjanjikan adanya nilai lebih penggunaan gas. Salah satu pelanggan yang mengaku mendapatkan banyak benefit dari penggunaan gas yaitu PT Tomoe Valve Batam yang bergerak di bidang industri katup atau valve.
Berdasarkan pengakuan perusahaan, Tomoe kini bisa berhemat dengan penggunaan layanan Gas In dari PGN. Produsen katup yang berlokasi di Latrade Industrial Park, Tanjung Uncang, Batam itu menggunakan gas bumi yang dipasok PGN untuk menggerakkan mesin produksi sepertidie casting dan painting.
Dengan penggunaan gas PGN, perusahaan berorientasi ekspor dengan pasar Asia Pasifik itu mengklaim menghemat ongkos produksi mencapai Rp100 juta per bulan. “Sehingga dengan gas PGN, industri bisa nyaman tidak terusik fluktuasi harga, terjamin pasokan, serta jauh lebih hemat dalam jangka panjang,” tutup Reza. (rel/ram)
Foto: Corcomm Tambang Emas Martabe
Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian berfoto bersama para penguji dan peserta UKW 2018 di Padangsidimpuan.
Foto: Corcomm Tambang Emas Martabe Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian berfoto bersama para penguji dan peserta UKW 2018 di Padangsidimpuan.
BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe untuk kali kedua mendukung penuh pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut), 29-30 Oktober 2018 di Hotel Mega Permata Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
UKW kali ini diikuti sekitar 30 peserta wartawan muda dari berbagai wilayah lintas Sumatra Utara, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Padang Lawas, Binjai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Simalungun dan Pematang Siantar.
Presiden Direktur PT Agincourt Resources Tim Duffy, mengatakan dukungan terhadap kegiatan UKW ini menunjukkan komitmen dan konsistensi Tambang Emas Martabe untuk terus tumbuh bersama dengan para pemangku kepentingan kunci, salah satunya adalah para wartawan dari berbagai media massa yang selama ini telah menjalin hubungan yang sangat harmonis dan konstruktif.
“Dukungan penuh pada penyelenggaraan UKW tahun ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Tambang Emas Martabe untuk mendorong upaya PWI meningkatkan kompetensi wartawan khususnya di wilayah Sumatera Utara, sehingga mampu bersaing positif guna menciptakan dunia jurnalisme yang terus maju seiring kemajuan pertukaran informasi,” kata Tim Duffy.
Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menyebutkan, tahun ini salah satu materi uji UKW adalah tantangan dan potensi penerapan inisiatif keberagaman gender di Tambang Emas Martabe.
“Melalui UKW 2018 kami juga ingin meningkatkan pemahaman para wartawan terkait praktik pertambangan berkelanjutan di Tambang Emas Martabe salah satunya yakni penerapan keberagaman gender. Kami meyakini bahwa keberagaman gender akan meningkatkan kekuatan dan kinerja perusahaan melalui keberagaman perspektif, ide pengembangan, pemecahan masalah dan inovasi yang pada akhirnya akan menghantarkan Tambang Emas Martabe menjadi perusahaan pertambangan yang lebih sukses.”
Foto: Corcomm Tambang Emas Martabe Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menjadi salah satu narasumber dalam simulasi konferensi pers dan doorstop interview pada UKW 2018 di Padangsidimpuan.
Ketua PWI Sumatera Utara Hermansjah menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan UKW yang untuk kali kedua mendapat dukungan dari PT Agincourt Resources sebagai salah satu mitra kerja PWI Sumatera Utara.
“Kami mengharapkan mitra-mitra kerja PWI bisa belajar dari Tambang Emas Martabe dalam memfasilitasi kegiatan UKW karena tanggung jawab untuk mencerdaskan wartawan adalah tanggung jawab bersama termasuk mitra kerja PWI,” kata Hermansjah.
Hermansjah menambahkan kegiatan UKW ini merupakan gerbang agar wartawan lebih bermartabat, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang Pers.
Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari menyatakan partisipasi PT Agincourt Recources dalam pelaksanaan UKW di Sumatera Utara ini sangat positif bagi pengembangan profesionalisme dan kompetensi wartawan. Menurut Atal, syarat utama profesi adalah kompetensi. Profesi tanpa kompetensi ibarat bumbung kosong, nyaring suaranya, tapi tak bermakna seperti pepesan kosong. Wartawan adalah profesi, wajib hukumnya kompetensi.
“PWI patut berterima kasih kepada PT Agincourt Resources yang turut mengambil bagian dalam proses ini dalam bentuk kemitraan. Semoga kerja sama ini terus berlanjut,” tandasnya.
UKW 2018 di Padangsidempuan juga dibuka oleh Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan Parulian Nasution. Dalam sambutannya, Parulian mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Tambang Emas Martabe yang tidak pernah berhenti berupaya untuk mendukung peningkatan kualitas dan profesionalitas para wartawan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapsel kami bangga dan salut kepada Tambang Emas Martabe yang selalu membangun hubungan baik dan kemitraan dengan PWI,” pungkas Parulian.
Selain mendukung penyelenggaraan UKW, Tambang Emas Martabe berkomitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kecakapan wartawan di Sumut, khususnya di wilayah operasional tambang, diantaranya melalui penyelenggaraan Media Capacity Building dan Media Visit.
Dalam 7 tahun terakhir ini Tambang Emas Martabe setidaknya sudah melibatkan lebih dari 100 wartawan dari puluhan media massa di Sumut. Di samping itu, Tambang Emas Martabe juga telah memfasilitasi sejumlah sesi diskusi yang dilengkapi dengan studi komparatif untuk melihat praktik pertambangan berkelanjutan di tambang mineral lainnya seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan sebagainya. (rel/mea)
Dari kiri: Sonny Firdaus, Helmiati dan Muslim Simbolon.
Dari kiri: Sonny Firdaus, Helmiati dan Muslim Simbolon.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melimpahkan berkas perkara tiga tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke tingkat penuntutan. Ketiga tersangka itu merupakan anggota DPRD Sumatera Utara yang terdiri dari Muslim Simbolon, Sonny Firdaus dan Helmiati.
“Penyidikan terhadap 3 orang anggota DPRD Sumatera Utara telah selesai. Sehingga dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tiga tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penuntutan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).
Febri memaparkan sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hingga saat ini, sebanyak 175 saksi dari beragam unsur telah diperiksa untuk para tersangka. Adapun unsur saksi meliputi Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Kepala Bappeda, hingga pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sumut.
“Sedangkan ketiga tersangka, sekurangnya telah diperiksa sebanyak 4 kali dalam kapasitas sebagai tersangka pada kurun Juli hingga Oktober 2018,” kata dia. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang.
Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut. Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (kps)
TERUS MENCARI
Kapal Basarnas bersama tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas mempersiapkan diri melakukan penyelaman ke titik-titik keberadaan objek yang diduga jatuhnya Lion Air JT 610. Hingga saat ini, black box belum juga diketemukan.
TERUS MENCARI Kapal Basarnas bersama tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas mempersiapkan diri melakukan penyelaman ke titik-titik keberadaan objek yang diduga jatuhnya Lion Air JT 610. Hingga saat ini, black box belum juga diketemukan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Banyak pihak penasaran dengan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap maskapai Lion Air, usai kecelakaan penerbangan maskapai berlogo kepala singa itu di Laut Jawa, Senin (29/10) kemarin. Pasalnya, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan terhadap maskapai Lion Air.
Hanya Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif yang diberi sanksi. Ia dicopot dari jabatannya.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sanksi untuk maskapai Lion Air masih menuggu hasil penyelidikan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT). “Sanksi yang secara korporasi akan kami berikan setelah ada (hasil penyelidikan) KNKT,” kata Budi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).
Namun dia menyebutkan, bahwa telah membebastugaskan direktur teknik Lion Air Muhammad Asif. Dalam rekomendasinya, pejabat tersebut diganti dengan orang yang lain. “Juga perangkat-perangkat teknik yang waktu itu merekomendasin
penerbangan itu. Kedua, kami akan mengintensifkan proses ramp check khususnya Lion Air,” jelas dia.
Pembebastugasan itu dilakukan karena direktur tersebut harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Pembebastugasan itu berlaku hingga pemeriksaan kecelakaan Lion Air PK-LQP yang jatuh selesai. Jika pemeriksaan selesai dan si direktur dinyatakan tidak salah, ia bisa kembali ke posisinya.”Kalau sudah ada pemeriksaan dan dia tidak salah, tidak dibebaskan. Ini sementara,” ujar Menhub Budi.
Selain direktur, staf teknik yang merekomendasikan penerbangan pesawat PK-LQP itu dibebastugaskan. Keputusan membebastugaskan itu diambil setelah Menhub menggelar rapat dengan Dirjen Perhubungan Udara dan direktur-direktur Lion Air.
“Dari pengamatan kami dan berdasarkan dari job desc satu perusahaan penerbangan, kelaikan dari satu perusahaan penerbangan itu yang tanggung jawab adalah direktur teknik. Saat ini, seperti yang diketahui, KNKT akan melakukan pemeriksaan terhadap Lion Air dan kejadian itu sendiri. Kemenhub melalui direktur kelaikan akan mengevaluasi kejadian itu, sehingga untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan maka direktur teknik dibebastugaskan agar pemeriksaan dilakukan dengan baik dan terang benderang prosedur apa yang benar dan yang salah,” ujar Budi.
Menurut Budi, Direktur teknik merupakan pihak yang paling tahu kelaikan suatu perusahaan penerbangan. Pembebastugasan ini untuk mempermudah pemeriksaan.
“Ini mempermudah pemeriksaan, pejabat ini konsentrasi dalam pemeriksaan. Kan kita semua ingin pemeriksaan, landasan hukumnya ada,” kata Menhub Budi.
Sementara itu, Presiden Direktur (Presdir) Lion Air Edward Sirait mengatakan, pihaknya sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) pengganti Muhammad Asif. Menurut Edward, Plt Direktur Teknik Lion Air itu bernama Rusli. Rusli akan mengisi jabatan sementara Muhammad Asif, yang dicopot dari direktur teknik.
Edward menambahkan pergeseran jabatan direksi itu akan segera diproses. Dia menjelaskan direktur teknik bertanggung jawab terhadap segala bentuk perawatan armada pesawat. “Kami akan laksanakan dan akan kami tunjuk Plt-nya,” ujar Edward.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bakal memanggil Muhammad Asif.
Pemanggilan dalam rangka meminta penjelasan soal insiden jatuhnya pesawat JT 610. KNKT tak hanya akan memanggil bekas direktur operasi, tapi juga beberapa pihak lainnya.
“Banyak nanti, pramugari, pilot yang terbang dari Denpasar ke Jakarta, terus teknisi yang periksa di Denpasar, yang periksa di Jakarta, banyak nanti. Kita interview, bukan pemeriksaan,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dimintai konfirmasi terpisah.
Triadi Wibowo/Sumut Pos
Danau toba: Warga memancing di sekitar Danau toba, belum lama ini. Dalam waktu dekat, Danau Toba dipromosikan besar-besar di Jakarta.
Danau Toba
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pariwisata dan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) terus melakukan promosi Danau Toba. Kali ini, promosi menargetkan warga ibu kota Jakarta atau wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Danau vulkanik terbesar di dunia ini.
Promosi Danau Toba akan digelar di acara Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (4/11) mendatang. Selain Danau Toba, CFD di Jakarta akan dipromosikan Pesona Borobudur, Pesona Mandalika Lombok, dan Pesona Labuan Bajo NTT. Dengan tujuan, warga ibu kota berwisata didalam negeri dan tidak berwisata keluar negeri.
“Upaya percepatan pertumbuhan destinasi wisata Danau Toba akan terus dilakukan. Kami tetap fokus di Jakarta. Potensi di Jakarta menjanjikan dan kini yang dipilih adalah CFD. Kami optimistis akan ada value besar yang bisa didapat dari event di CFD ini,” ucap Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo kepada wartawan, Rabu (31/10).
Arie mengungkapkan, pihaknya memberikan experience terbaik, aktivitas transaksi Festival Wisata Danau Toba di CFD Jakarta akan dibuat unik. Transaksi pembayaran menggunakan token. Bila token memiliki sisa transaksi nantinya bisa ditukarkan kembali. Tokennya berupa kayu dengan diameter 4 cm dan tebal 3mm. Pecahan nilainya ada Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000.
“Kreativitas besar terus diperlihatkan Danau Toba. Dengan aktif seperti itu, slot kunjungan wisatawan ke Danau Toba akan terus membesar. Secara ekonomi tentu sangat menguntungkan. Apalagi, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di sana adalah yang terbaik. Jadi pastikan Anda berada di event ini lalu datang langsung ke Danau Toba,” jelas Arie.
Program yang diberi judul Festival Wisata Danau Toba akan rilis di sana. Semua unsur eksotisme Danau Toba akan diperlihatkan di sana. Beragam keseruan yang bisa dinikmati seperti, showcase, hingga interactive games.
Program CFD Jakarta ini akan menawarkan konsep WonderFit, Pesona Danau Toba, dan CommuTalk. Rangkaiannya agenda Festival Wisata Danau Toba di CFD Jakarta dimulai dengan Chit Chat dan Talk Show soal Danau Toba.
“Dari jam 7 pagi sampai selesai akan banyak atraksi bertema Danau Toba di Car Free Day pada Minggu pagi itu. Silahkan berolahraga dulu dari jam 05.30 WIB jalan atau sepedaan sepanjang Jalan Sudorman Thamrin, nanti finishnya Park and Ride Thamrin, jam 07.00 WIB, selamat bergabung,” kata Arie.
Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Thaib menjelaskan, Jakarta memiliki pemasaran wisata Indonesia dengan jumlah yang besar dan bisa mendongkrak kunjungan wisatan nusantara ke Danau Toba.
“Jakarta ini market yang sangat strategis dan penting bagi Danau Toba. CFD menjadi momentum ideal karena menjadi venue berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Melakukan branding di CFD pasti akan lebih efektif. Ada beragam latar belakang yang menikmati suasana CFD ini,” tutur Hiramsyah dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, kemarin siang.
Darwis Halawa/smg
SAMPEL DARAH: Pihak RSUD Pandan saat membantu pengambilan sampel darah kedua anak Rudi yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.
Darwis Halawa/smg SAMPEL DARAH: Pihak RSUD Pandan saat membantu pengambilan sampel darah kedua anak Rudi yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.
TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Guna kepentingan identivikasi jenazah yang ditemukan, pihak Rumah Sakit Polri Jakarta meminta kepada pihak keluarga Rudi Roni Lumbantoruan (39), korban Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh pada, Senin (29/10) kemarin, agar dilakukan tes DNA kepada kedua anaknya.
Namun, karena kedua anaknya trauma naik pesawat, sehingga tes DNA yang seyogianya dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta, terpaksa dilakukan dengan cara mengirimkan sampel darah ke Jakarta untuk dilakukan tes DNA.
Hal itu dijelaskan adik ipar Rudi, Jon Franki Sitorus ketika dikonfirmasi wartawan di kediaman orang tua Rudi, tepatnya di Gang Saroha Kelurahan Lubuk Tukku, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (30/10) sore.
Menurut Jon, seyogianya kedua anak Rudi, Quinsah br Lumbantoruan (9) dan Unggul Lumbantoruan (7) harus berangkat ke Jakarta untuk dilakukan tes DNA. Namun, karena peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang di dalamnya ayahnya mereka, keduanya menjadi trauma naik pesawat. Akhirnya pihak Rumah Sakit Polri Jakarta memberikan solusi untuk mengirimkan sempel darah kedua anak Rudi beserta kuku dan rambutnya.
“Tadi sekitar pukul 14.00WIB (kemarin,Red) sudah kami kirimkan sempel darah itu beserta kuku dan rambutnya melalui Wings Air. Karena keduanya tidak mau naik pesawat walaupun sudah dibujuk dengan berbagai cara. Dengan dibantu pihak RSUD Pandan, dilakukanlah pengambilan sempel darah yang dipandu oleh pihak Rumah Sakit Polri Jakarta. Semuanya sudah selesai dikerjakan, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya dari pihak Rumah Sakit Polri Jakarta,” ujar Jon.
Selain mengirimkan sempel darah, turut juga dikirimkan ijazah Rudi mulai dari SD sampai dengan Sarjana, karena dari ijazah itu nanti bisa dicocokan sidik jarinya.
Sementara itu, istri Rudi, Dewi Manik sejak kemarin sudah berada di Jakarta untuk melakukan pengecekan dan memantau perkembangan atas musibah yang menimpa suaminya. Pihak keluargapun tak henti-hentinya berdoa dan berharap agar Rudi bisa diketemukan.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan kepada kami apakah anak kami Rudi sudah ditemukan atau belum. Pihak Rumah Sakit Polri hanya meminta melakukan tes DNA terhadap kedua anak Rudi. Mohon dukungan doanya agar anak kami Rudi bisa diketemukan walaupun bagaimana kondisinya,”kata Derman Lumbantoruan Ayah Rudi.(dh/smg)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi akhirnya menetapkan besaran Upah Mininum Provinsi (UMP) Sumut 2019 senilai Rp2.303.403,43. Penetapan ini tertuang sesuai SK Gubsu No.188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan UMP Sumut 2019 tertanggal 30 Oktober 2018.
“Penetapan UMP Sumut Rp2.303.403,43 akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019, dan paling lama diumumkan 1 November 2018 secara serentak di Indonesia,” ujar Gubsu melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar didampingi Kabid Hubungan Industrial kepada wartawan, Kamis (31/10).
Penetapan UMP melalui SK Gubsu ini, lanjut Harianto, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumut yang terdiri dari tiga unsur yakni pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh pada 23 Oktober lalu. Dalam rapat pembahasan tersebut, ketiga unsur menyepakati UMP Sumut 2019 senilai Rp2.303.403,43, dengan dasar pertimbangan dan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.240/Menaker/PHIJSK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Inflasi 2,88 persen dan PDB Nasional 5,15 persen. “Sehingga total kenaikannya menjadi 8,03 persen. Inilah rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Sumut kepada gubernur,” papar Harianto.
Pihaknya mengimbau, setelah penetapan UMP ini, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota segera membahas dan merekomendasikan UMK ke Dewan Pengupahan Sumut, yang selanjutnya akan diteruskan kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.
“Rekomendasi UMK tersebut paling lama wajib diumumkan 21 November 2018. Usulan ini tidak bersifat wajib, terlebih bagi daerah yang tidak memiliki Dewan Pengupahan. Bagi daerah yang tidak memberikan rekomendasi, tentu mengikuti UMK sesuai besaran UMP 2019 sebagai upah penyanggah,” katanya.
Pihaknya turut mengingatkan bupati dan wali kota se-Sumut agar dalam pembahasan dan penetapan UMK 2019 menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, besaran kenaikan upah 8,03 persen sesuai SE menaker.
Hal tersebut kian dipertegas melalui SK penetapan UMP Sumut 2019 oleh gubernur, dimana akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tak taat peraturan. “Dijelaskan dalam SK Gubsu yang nantinya kami edarkan ke seluruh kabupaten/kota, bahwa sanksi terberat jika ada kepala daerah yang tidak taat aturan dapat dipecat dari jabatannya,” tegas Harianto.
Maruli Silitonga menambahkan, SE Gubsu soal penyesuaian kenaikan UMK senilai besaran SE menaker 8,03 persen, tertuang dengan No.561/10632/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Produk Pertumbuhan Domestik (PDB) 2018 serta Hasil Evaluasi Penetapan UMK 2018 dan Persiapan Penetapan UMK 2019.
“Poinnya, ada sanksi bahwa bupati/ wali kota wajib menaati semua ketentuan program strategis nasional yang tercantum di UU 23/2014 tentang Pemda. Sanksi terberat jika tak menjalankan peraturan tersebut bisa diberhentikan sebagai kepala daerah,” katanya.
Kenaikan UMP Sumut 2019, sebut dia, berkisar Rp170 ribu dari UMP 2018 senilai Rp2.132.168,68. Sedangkan sesuai evaluasi UMK 2018 oleh pihaknya, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 29 daerah yang menyampaikan rekomendasi UMK dan 4 daerah tidak mengajukan. “Yaitu Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Pakpak Bharat,” katanya. (prn/ila)
triadi wibowo/sumut pos
JALAN TOL: Ruas jalan tol menuju Tebingtinggi. Ruas tol tersebut akan dilanjutkan setelah pengadaan tanah rampung November ini.
triadi wibowo/sumut pos JALAN TOL: Ruas jalan tol menuju Tebingtinggi. Ruas tol tersebut akan dilanjutkan setelah pengadaan tanah rampung November ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski pembangunan jalan tol Medan-Binjai diperkirakan tak tuntas tahun ini, ada kabar menggembirakan terkait infrastruktur tol di Sumatera Utara yang bakal terkoneksi dan jadi bagian dari tol Trans Sumatera.
Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional jalan tol Tebingtinggi-Kualatanjung sekitar 42 kilometer, awal November ini tuntas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Bambang Priono mengungkapkan, kendala yang dihadapi tidak seberat seperti yang terjadi di Tanjungmulia Hilir. Saat ini, tim data yuridis dan hukum sudah turun ke lapangan guna mempercepat pengadaan lahan.
“Mudah-mudahan awal November ini tuntas. Saya minta dan saya mau KJPP sudah berjalan sehingga akhir Desember 2018 harapannya semua sudah diganti rugi, khusus Tebingtinggi-Kualatanjung. Dengan begitu, awal Desember pekerjaan sudah bisa jalan. Satu tahun pengerjaan, mudah-mudahan akhir 2019 itu sudah selesai dan bisa dirasakan pembangunannya oleh masyarakat,” katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (30/10).
Selanjutnya terhadap pengadaan tanah Tebingtinggi-Pematangsiantar, lanjut Bambang, saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh pihaknya, baik data fisik maupun yuridis. “Saya harap di November ini Satgas Yuridis dan Fisik dapat bekerja optimal. Sehingga, pekerjaan tersebut juga tuntas. Jadi, November KJPP selesai dan Desember sudah bisa dikerjakan, sehingga awal Januari 2020 sudah rampung pembangunannya,” terangnya.
Perkiraan pihaknya, bila pengerjaan bisa selesai dalam setahun, jalan tol Medan-Tebingtinggi, Tebingtebing-Kualatanjung, dan Medan-Tebingtinggi-Pematangsiantar akan terkoneksi semua. “Artinya pengadaan tanah saya mau 2018 akhir ini bisa selesai sampai ke Siantar. Pembangunan jalan tolnya kita harapkan tuntas 2019 sehingga 2020 sudah bisa dipergunakan,” ungkap dia.
Terkait ruas tol Sei Bamban-Tebingtinggi, kata Bambang lagi, pengadaan tanahnya pun sudah tuntas. Dia optimes, di Desember ini sudah bisa dipergunakan. Sehingga, pengendara dari Medan maupun Tebingtinggi sudah bisa melalui jalan tol. “Dan tidak akan lama jarak tempuhnya apabila masyarakat mau menuju dan dari Jalan Megawati ataupun ke Kualanamu. Tempo hari memang di titik tersebut kendalanya. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi dan sedang dikerjakan,” katanya.
Menurutnya, Sumut jangan sampai kalah dengan provinsi lain dalam hal pembangunan. Apalagi penyebabnya hanya gara-gara pembebasan lahan tidak selesai. Sebab, bila Sumut gagal mengamankan proyek strategis nasional, pemerintah pusat takkan mau memberikan bantuan dana lagi untuk infrastruktur.
Karena itulah pengadaan tanah harus didukung semua stakeholder, termasuk elemen masyarakat Sumut. Sebab, ini bagian dari pekerjaan atau proyek strategis nasional yang keperluannya untuk masyarakat luas “Jangan sampai kita kalah lagi dengan Palembang, Pekanbaru dan provinsi lainnya. Dulunya kita tiga besar tapi sekarang gak tahu kita di posisi berapa,” ujar mantan Kakan BPN Kota Surabaya ini.
Dia memaparkan, adapun yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ini adalah Kementerian PUPR dan BPN. Kementerian PUPR nantinya bertugas membayar ganti rugi dan pelaksananya adalah BPN.
“Sedangkan pembangunannya bisa Kementerian BUMN dan anak perusahaannya. Untuk pengelolanya kepada Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol yang dibentuk pemerintah. Saya pastikan tim saya bekerja dengan integritas penuh. Kita tahu (anggaran pembangunan) itu duitnya negara. Satu sen pun saya selaku ketua pengadaan tanah, takkan melakukan hal-hal di luar ketentuan,” pungkasnya.
Direktur Teknik PT Jasa Marga Kualanamu Tol, Agus Choliq sebelumnya menargetkan pada awal Desember 2018 pembangunan pada ruas Seibamban-Tebingtinggi rampung dilakukan. “Sehingga dengan begitu bisa segera difungsikan. Karena harapan kita pada saat Natal dan Tahun Baru bisa difungsikan,” katanya.
Umumnya, sambung dia, lahan yang belum bebas dikarenakan masalah tanah ahli waris. Hal ini membuat pembayaran kepada pihak ahli waris menjadi lambat dilakukan. “Umumnya ya seperti itu. Misal antara kakak dengan adek, di internal mereka belum beres. Bukan masalah mereka tidak mau diganti rugi, tapi siapa yang lebih berhak menerima. Kalau kami kerjanya bareng-bareng dengan Bina Marga dan BPN dalam hal pembebasan lahan masyarakat ini,” katanya.
Diketahui, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Seksi 1 Simpang Susun (SS) Tanjung Morawa-Parbarakan telah berfungsi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2018.
Setelah libur Lebaran 2018 usai, pembangunannya pun kembali diteruskan. SS Tanjung Morawa-Parbarakan sendiri memiliki panjang 10,75 kilometer. Dimana menghubungkan Jalan Tol Eksisting Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi Seksi 2-6 (Kualanamu-Sei Rampah) yang sebelumnya telah beroperasi sejak 13 Oktober 2017.
Secara keseluruhan, Jalan Tol MKTT terdiri atas tujuh seksi. Sementara untuk seksi 7 Seirampah-Tebingtinggi sepanjang 9,3 Km dibagi menjadi 2 seksi yakni 7A dan 7B. Diketahui, Jalan Tol MKTT pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Kualanamu Tol yang terdiri atas 7 seksi sepanjang 61,7 km dengan nilai investasi mencapai Rp 4,9 triliun.
Sebagian konstruksi Tol MKTT dibangun menggunakan APBN sebagai dukungan pemerintah meningkatkan kelayakan finansialnya. Dukungan berupa konstruksi pada Seksi 2 (Kualanamu-Parbarakan) sepanjang 7,05 km dan Seksi 1 (Tanjung Baru-Parbarakan) sepanjang 7,5 km, dengan progres konstruksi keduanya sudah selesai 100%.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Teka teki waktu ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 formasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akhirnya terjawab. Para peserta akan mengikuti ujian SKD di Makodam I/BB pada Sabtu (3/11) hingga Senin (5/11) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan menyampaikan, bahwa untuk formasi pemerintah daerah di Sumut, akan berlangsung tiga hari mulai dari 3-5 November.
“Iya, jadi habis Kemenkumkam lanjut formasi pemda di Makodam I/BB. Akan dimulai Sabtu, 3 November sampai tanggal 5,” kata Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan menjawab Sumut Pos, Kamis (31/10).
Adapun jumlah pelamar atau peserta ujian SKD Pemprovsu sebanyak 9.617 orang. Mereka akan dibagi dalam tiga gelombang ujian dengan lima sesi setiap harinya. Masing-masing gelombang diikuti peserta ujian sebanyak 3.300 untuk hari pertama dan hari kedua. Sementara pada hari terakhir akan diikuti 3.017 peserta.
“Selain peserta dari provinsi, ujian SKD juga diikuti peserta kabupaten dan kota seperti Medan, Binjai, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo dan Langkat. Semuanya akan dipusatkan di gedung Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan,” kata English.
English mengatakan, untuk peserta SKD dari beberapa instansi, seperti Kota Medan, Binjai, Sergai, Deliserdang, Karo dan Langkat juga sudah terjadwal (lihat grafis).
“Ujian SKD meliputi Test Inteligensiu Umum (TIU), Test Wawasan Kebangsaan (TWK), Test Karakteristik Pribadi (TKP). Nanti setelah ini bagi mereka yang lolos akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” katanya.
Instansi Kabupaten Deliserdang menjadi peserta terbanyak ujian SKD dengan jumlah 11.791 orang, disusul Pemkab Langkat sebanyak 8.705 orang, Pemko Medan sebanyak 4.896 orang, Pemkab Karo 4.208 orang, Pemkab Sergai 1.467 orang dan Pemko Binjai 1.140 orang.
“Untuk peserta ujian SKD yang sebelumnya diundur, besok (hari ini) akan kembali mengikuti ujian. Sejauh ini persiapan untuk itu berjalan lancar dan semoga tidak kendala lagi,” pungkasnya.
Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip membenarkan bahwa jadwal ujian SKD Pemprovsu sudah ada dan akan dilaksanakan tiga hari, mulai 3-5 November. “Iya sudah, kalau tak salah dari 3 sampai 5 November. Lokasi tetap di Kodam,” katanya.
Pun begitu, ia berharap seluruh peserta ujian tetap mengecek kepastian informasi tersebut melalui website BKN ataupun Pemprovsu. “Termasuk seluruh persyaratannya dilihat saja di situ. Intinya persiapkan diri dengan baik saja,” katanya seraya menyebut total peserta ujian SKD Pemprovsu sebanyak 9.617 orang.
