MEDAN,SUMUTPOS.CO – Demi menuntut gaji yang tak kunjung dibayar, puluhan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan rela hujan-hujanan berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (4/10) siang sekira 12.15 WIB.

Dengan membawa spanduk dan karton bertuliskan keluhannya, para pegawai harian lepas tersebut ingin menyampaikan aspirasinya langsung kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Namun, keinginan para pegawai rumah sakit tersebut untuk bertemu wali kota sedang berada di luar kantor.

“Kami hanya ingin menyampaikan keluhan kami kepada wali kota, karena gaji kami belum dibayarkan selama 4 bulan. Kami punya tanggung jawab anak dan istri yang harus diberi makan. Belum lagi membayar sewa rumah dan kredit lainnya yang harus dibayar,” ujar salah seorang pegawai yang tak ingin disebutkan namanya.

Diutarakan dia, selain menyampaikan keluhan gaji yang belum dibayarkann
para pegawai juga ingin meminta penjelasan kepada wali kota kenapa terus terjadi seperti ini dan bagaimana solusinya.

“Kami sudah meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit, alasannya selalu karena klaim BPJS Kesehatan belum dicairkan sehingga gaji belum dibayar. Manajemen rumah sakit hanya mampu membayar satu bulan gaji, sedangkan kekurangannya kapan dibayar tidak mampu dijawab,” ungkapnya.

Kata dia, para pegawai yang belum menerima gaji berjumlah sekitar 700-an orang. Jumlah pegawai itu meliputi perawat, administrasi, rekam dan non medis serta petugas kebersihan. “Menurut pengakuan manajemen, perhitungan gaji yang harus dibayarkan kepada semua pegawai honor setiap bulan sekitar Rp1 miliar.

Kalau begini terus, kami pasti enggak tahan dan kinerja menurun karena haknya belum dipenuhi,” ucap pegawai yang sudah 12 tahun bekerja.

Tak jauh beda disampaikan pegawai lainnnya yang juga tak mau menyebutkan namanya karena takut diputus kontrak. Menurut dia, telatnya pembayaran gaji sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Sebelum direktur yang baru ini sudah telat pembayaran gaji kami. Walau begitu, kami tetap sabar dan bekerja secara profesional. Akan tetapi, karena sudah terdesak lantaran utang menumpuk dan cicilan harus dibayar, makanya kami berdemo untuk meminta pertolongan kepada wali kota,” ucapnya.

Setelah satu jam berunjuk rasa dengan kondisi diguyur hujan, tak seorang pun diizinkan masuk oleh petugas Satpol PP ke dalam kantor untuk sekedar berteduh. Mereka pun terpaksa basah kuyup untuk memperjuangkan haknya.

Tak lama sekira setengah kemudian, aksi pegawai diterima oleh Asisten Pemerintahan Setdako Medan Musadad Nasution. Pun begitu, hanya beberapa perwakilan saja yang diperkenankan menyampaikan tuntutannya.

Usai berdialog, Asisten Pemerintahan Setdako Medan Musadad Nasution yang diwawancarai mengaku akan menyampaikan keluhan pegawai honorer kepada manajemen rumah sakit. “Kita sampaikan apa yang menjadi keluhan pegawai kepada pihak rumah sakit. Nantinya, akan kita panggil direksi untuk memberi penjelasan dengan segera,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXVII yang digelar di Medan dan Deliserdang, 4 – 13 Oktober 2018, Panitia melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas selama even tersebut berlangsung. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan khususnya pada saat kegiatan malam ta’aruf, pawai ta’aruf serta pembukaan dan penutupan MTQN XXVII.

Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut, Darwin Purba mengatakan berdasarkan hasil rapat panitia yang menangani transportasi, lalu lintas dan parkir, Rabu (3/10) di Astaka MTQN XXVII, Jalan Williem Iskandar Medan yang menyepakati Pam Lalin dan parkir di lokasi acara pembukaan dan penutupan di Astaka Jalan Pancing. Selain itu diatur juga rekayasa lalu lintas pada saat malam ta’aruf di Istana Maimun serta pengaturan arus lalu lintas saat pawai ta’aruf.

Turut hadir dalam rapat tersebut Dirlantas Polda Sumut beserta jajaran, Kasatlantas Kota Medan, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Perhubungan Kota Medan serta Dinas Perhubungan Deli Serdang. “Rekayasa arus lalu lintas ini kita lakukan hanya pada kegiatan-kegiatan seperti malam ta’aruf, pawai ta’aruf, serta pada saat pembukaan dan penutupan MTQN XXVII.

Selebihnya arus lalu lintas tetap normal seperti biasa,” ujar Darwin, Kamis (4/10).

Dijelaskan Darwin, pada saat malam ta’aruf yang berlangsung di Istana Maimun, Jumat (5/10), manajemen rekayasa arus lalu lintas yang digelar hampir sama seperti rekayasa arus lalu lintas pada saat digelarnya even Ramadan Fair.

Dikatakannya, sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Maimun akan ditutup pada Jumat (5/10) mulai pukul 17.00 WIB hingga selesai. Pada penyelenggaraan malam ta’aruf ini, satu jalur di jalan Masjid Raya akan ditutup dan akan dijadikan tempat parkir bus, sementara satu jalur jalan Masjid Raya menuju Jalan Amaliun masih dibuka. Satu jalur Jalan Mahkamah akan ditutup dan akan digunakan untuk lokasi parkir roda empat (dibelakang Masjid Raya).

Sementara satu jalur Jalan Mahkamah yang menuju Jalan Juanda dibuka. Begitu juga satu jalur Jalan Mahkamah menuju Jalan Soeprapto akan ditutup dan dijadikan lokasi parkir roda empat, sementara satu jalur Jalan Mahkamah menuju Jalan Masjid Raya dibuka.

Kemudian, satu jalur Jalan Katamso tepatnya berada di depan Istana Maimun akan ditutup dan sebagian jalur jalan yang ditutup akan digunakan untuk lokasi parkir VIP. Namun jalur Jalan Brigjen Katamso menuju Jalan Sisingamangaraja Medan tetap dibuka. Sementara untuk lokasi parkir roda dua akan ditempatkan di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso.

Selanjutnya, untuk rekayasa arus lalu lintas pawai ta’aruf yang akan digelar Sabtu (6/10), sejumlah ruas jalan juga akan ditutup. Penutupan jalan dilakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai. Lokasi kendaraan hias akan dikumpulkan dari eks Bandara Polonia Medan kemudian menuju ke lokasi start Pawai Ta’aruf yang berada di Jalan Diponegoro Medan.

Adapun rute pawai ta’aruf ini dimulai dari Jalan Diponegoro-Jalan Pengadilan-Jalan Kapten Maulana Lubis- Jalan Raden Saleh-Jalan Balai Kota- Jalan Bukit Barisan- Jalan Stasiun Kereta Api- Jalan Pulau Pinang- Jalan Ahmad Yani VII- Jalan Hindu- Jalan Perdana- Jalan Imam Bonjol- dan kembali balik ke arah Jalan pulang.

“Selama pawai ta’aruf berlangsung, seluruh jalan rute pawai akan kita tutup mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai. Sebab nanti akan ada sebanyak 100 kendaraan hias dan 10 marching band yang akan mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, kami imbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan diharapkan dapat menghindari jalan-jalan tersebut, namun bagi masyarakat yang ingin melihat pawai ta’aruf kami persilahkan untuk datang menyaksikannya,” papar Darwin.

Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas pada saat Pembukaan dan Penutupan kegiatan MTQN XXVII, lanjut Darwin, akan dilakukan dengan rekayasa lalu lintas yang sama. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan pada Minggu (7/10) dan Sabtu (13/10). Penutupan ruas Jalan di daerah Gedung Serba Guna Pancing akan dilakukan mulai pukul 15.00 WIB.

Dikatakan Darwin, satu jalur Jalan Williem Iskandar menuju Jalan Aksara akan ditutup. Sementara jalur Jalan Aksara menuju Jalan Williem Iskandar tetap dibuka. Sementara Jalan Pasar V akan ditutup hingga simpang Jalan Perjuangan. Di lokasi ini juga akan digunakan untuk area drop off para kontingen dan tamu.

“Para kontingen dan tamu yang datang nantinya hanya bisa di drop off, kemudian kendaraan akan parkir di lokasi yang telah ditempatkan di Jalan Selamet Ketaren,” terang Darwin.

Selanjutnya, satu jalur Jalan Selamet Ketaren menuju Jalan Rumah Sakit Haji akan ditutup dan digunakan untuk lokasi parkir bus dan parkir roda empat. Sementara satu jalur dari Jalan Rumah Sakit Haji menuju Jalan Selamet Ketaren tetap dibuka. Sedangkan untuk lokasi parkir roda dua akan di tempatkan di Komplek MMTC Pancing.

Untuk mengatasi kemacetan dan mengatur arus lalu lintas dikarenakan adanya rekayasa arus lalu lintas ini, Darwin menyebutkan kalau pihaknya bersama aparat kepolisian akan menurunkan petugas. Dari Dishub Sumut sendiri akan mengerahkan sekitar 400-an petugas yang akan berjaga di sekitar lokasi dan di sekitar persimpangan Jalan menuju lokasi kegiatan. (prn/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Sumut bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, BWSS II dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Kamis (4/10) kemarin menjadi sasaran kekecewaan anggota dewan yang hadir. Sebab dalam pembahasan upaya penanggulangan banjir ibukota, justru Pemko Medan datang dengan ‘tangan kosong.

“Harusnya bapak tidak usah datang, kalau tidak membawa konsep yang akan dibahas. Padahal kami jelas agar dipersiapkan bahan untuk anggota dewan, tapi konsepnya kosong,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan memarahi perwakilan Dinas PU Kota Medan yang datang tanpa membawa materi dan data rencana penanggulangan banjir dan kawasan pinggiran sungai.

Menurut Sutrisno, Pemko Medan seperti menganggap sepele rapat pembahasan soal banjir tersebut. Padahal sebagai pemerintah daerah, harusnya merasa memiliki dan peduli terhadap wilayahnya. Namun justru dalam pertemuan itu, bukan hanya tidak membawa konsep, tetapi juga hanya diwakili seorang Kepala Bidang Drainase Dinas PU Medan.

“Pantas saja banyak bangunan di bantaran sungai di Kota Medan tidak bisa diapa-apakan (ditertibkan). Karena konsep upaya penanggulangan tidak jelas. Kalau terjadi banjir teriak-teriak dan menyalahi orang lain (BWSS),” kata Sutrisno yang juga meminta pimpinan rapat Ari Wibowo, tidak perlu memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi atau paparan tersebut.

Bahkan Ari Wibowo yang juga Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, sempat menyentil kehadiran perwakilan Dinas PU Medan. Dirinya mengatakan bahwa kemungkinan besar data yang akan disampaikan sudah ada di ingatan kabid dimaksud. Sehingga tidak perlu membawa materi dalam bentuk persentase. Namun jawaban Kabid Drainase Dinas PU Medan Edi Zalman, bahwa semua drainase dialirkan ke sungai.

Anggota Komisi D lainnya Darwin Lubis menyebutkan, banjir sudah sering terjadi dan berulang. Tetapi belum ada tindakan yang dilakukan. Untuk jangka pendek, normalisasi sungai yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir Kota Medan, akibat terjadinya pendangkalan atau sedimentasi.

“Konsep dari pemerintah harus jelas. Karena ketika Gubernur melakukan sidak terhadap kondisi sungai pasca banjir, ada keresahan pada masyarakat terutama yang berada di dekat bantaran sungai. Kita sepakat warga yang berada di sekitar itu diatasi dengan cara bijak dan memanusiakan dalam merelokasi, jangan dengan cara-cara otoriter,” katanya.

Disampaikan mereka bahwa areal daerah aliran sungai (DAS) sepanjang 15 meter dari pinggir sungai tidak diperbolehkan ada bangunan. Namun nyatanya hampir sepanjang alur, berdiri rumah-rumah warga hingga komplek perumahan mewah dan lainnya.

Sementara Sekretaris Dinas SDA-CK-TR Sumut, Indra Sakti Harahap mengatakan bahwa penganggulangan banjir tersebut sesuai perintah Gubernur, akan dilakukan penelusuran mulai hulu hingga ke hilir. Hasilnya nanti akan dipaparkan setelah pelaksanaan event MTQ Nasional.”Kegiatan selanjutnya, posisi kami menunggu perencanaan dan kebijakan dari Pemko Medan,” ujarnya.

Kepala BWSS II Roy Pardede memaparkan, program BWSS II yaitu penyusunan master plan pengendalian banjir pada wilayah sungai Belawan, Ular, Padang dengan rencana pendanaan LOAN ADB.

Terkait bangunan di bantaran sungai, Roy Pardede menyebutkan hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, karena izin mendirikan bangunan diterbitkan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemko Medan yang memberikab peringatan, sanksi dan tindakan lain atas bangunan tersebut.

Berdasarkan Permen 28 tahun 2016 tentang sempadan sungai dan danau; sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur lipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi. Kegiatan sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain menanam sayuran dan bangunan ketenagaliatrikan. (bal/ila)