MEDAN. SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada masing-masing daerah untuk menjalankan surat nomor 160/6324/OTDA, tentang pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari parpol berbeda untuk mengikuti Pemilu 2019.
Artinya, mulai bulan depan atau Oktober 2018 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mencalonkan diri dari parpol berbeda dipastikan tidak akan menerima gaji dan tunjangan lagi.
Sekretaris DPRD Medan Abdul Aziz mengatakan, berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwasanya anggota dewan yang pindah parpol akan dicabut hak-haknya (gaji dan tunjangan) setelah dikeluarkan daftar calon tetap (DCT). “Melihat surat edaran Mendagri tersebut, maka mereka terakhir menerima hak-haknya pada September. Sedangkan Oktober tidak bisa lagi,” ungkapnya baru-baru ini.
Aziz mengaku, sejauh ini masih dua anggota dewan yang mengajukan pindah parpol yaitu Godfried Effendi Lubis dan Landen Marbun. “Selain keduanya, belum ada lagi,” ucapnya.
Disinggung mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap mereka, Aziz menyebut mekanismenya berada di parpol. “Yang jelas tetap diproses apabila surat dari parpol telah masuk. Kalau pimpinan bilang proses tentu kita proses, karena kita tidak berani melangkahi,” tukasnya.
Diketahui, Godfried Efendi Lubis dari Partai Gerindra pindah ke Partai Perindo. Sedangkan Landen Marbun dari Partai Hanura pindah ke Partai Nasdem.
Sementara, Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan kepada provinsi dan kabupaten/kota agar tidak lagi memberikan gaji dan tunjangan kepada anggota dewan yang pindah parpol. “Ketika sudah sah ditetapkan menjadi DCT dari parpol lain, maka hak-hak anggota dewan sudah harus berhenti. Hal itu sesuai dengan UU 23/2014 dan PP 12/2018,” jelas Bahtiar ketika dihubungi wartawan.
Ditegaskan Bahtiar, anggota DPRD yang lompat pagar atau pindah partai tidak bisa lagi menerima hak-haknya sebagai anggota legislatif terhitung 1 Oktober 2018. “Kalau memaksa dia terima yang bukan haknya, nanti bisa menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Maka, ketika itu terjadi yang bersangkutan harus kembalikan uangnya kepada negara atau bisa juga kerugian negara karena pembayaran yang tidak sah,” tandasnya. (ris/azw)
MEJENG: Seorang pengunjung sedang mejeng di Lapangan Merdeka Binjai, beberapa waktu lalu.( Foto : Ist/Sumut Pos)
MEJENG: Seorang pengunjung sedang mejeng di Lapangan Merdeka Binjai, beberapa waktu lalu.( Foto : Ist/Sumut Pos)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menetapkan lima titik yang diizinkan untuk partai politik (parpol) menjadi lokasi kampanye. Untuk Lapangan Merdeka, Taman Balita, dan Taman Remaja ditetapkan bersama KPU-Pemko Binjai dilarang menjadi lokasi tempat kampanye.
Itu diutarakan Sekretaris KPU Binjai, Syariful Azmi Nasution, Rabu (26/9). “Kampanye boleh dilakukan di tempat terbuka dan tertutup. Di tempat terbuka dibolehkan di Lapangan Tanahseribu, Lapangan Payaroba, Lapangan Limau Mungkur, Lapangan Bola Kebunlada, depan Kantor Dishub Binjai dan Lapangan Kancil Mas di Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbanglangkat, Binjai Timur,” urai Azmi.
Selain itu, sambung Azmi, lokasi yang dilarang untuk berkampanye pemilu sekaligus memasang Alat Peraga Kampanye (APK) ada di rumah ibadah termasuk halamannya, rumah sakit, tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.
Tempat yang dilarang itu, kata Azmi, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
Azmi melanjutkan, KPU sudah merencanakan rapat koordinasi dengan Parpol dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait rencana pemasangan APK. Kata Azmi, ada APK yang difasilitasi oleh KPU Binjai.
“Parpol juga boleh mencetaknya. Itupun yang dicetak oleh parpol berdasarkan disepakati bersama dengan KPU dan Bawaslu untuk jumlah APK,” urainya.
APK untuk parpol dirancang atau desainnya dari parpol itu sendiri. Tapi catatannya, APK yang dibuat parpol boleh mencantumkan atau memasukan foto dari para Bakal Calon Legislatifnya (Bacaleg).
“Kalau Bacalegnya masing-masing enggak boleh pasang. Itu Peraturan KPU baru. APK yang dibuat oleh parpol yang mencantumkan foto para caleg itu dipasang berdasarkan lokasi yang ditentukan,” kata dia.
Menurut dia, lokasi pemasangan APK dan kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Binjai masing-masing kelurahan diperbolehkan pada satu titik saja. Itu berlaku untuk pemasangan APK parpol, DPD, DPRD Kota Binjai hingga Capres dan Cawapres.
Dia mencontohkan, Kelurahan Satria, Binjai Kota yang dibolehkan di sepanjang Jalan Samanhudi. “Penetapan itu mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tandasnya. (ted/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai Rabu (26/9) pukul 00.01 WIB, pembuatan akun SSCN (sistem seleksi CPNS nasional) bagi para pelamar seleksi CPNS 2018, sudah bisa dilakukan di sscn.bkn.go.id. Ini merupakan satu-satunya portal penerimaan CPNS 2018.
Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, setelah membuat akun, pendaftar bisa memilih instansi dan formasi yang akan dilamar, sesuai pencarian lowongan yang sudah bisa diakses sejak 19 September 2018.
“Jika ternyata instansi yang akan dipilih belum tersedia, berarti instansi tersebut belum memulai menerima pendaftaran, atau belum selesai diverifikasi oleh BKN,” ungkap Ridwan dalam pernyataan resminya, Rabu (26/9).
Secara umum, pendaftaran online berada dalam range 26 September sampai 10 Oktober. Karena itu, seluruh instansi diminta segera membuka pendaftaran agar bisa mendapatkan pelamar yang sesuai keinginan. Sebab, ada 76 instansi pusat dan 525 daerah yang mencari SDM andal.
Ridwan mempersilakan pelamar melihat web instansi yang dituju untuk mendapatkan informasi terkini. Rabu, BKN merupakan satu instansi yang mulai membuka pendaftaran. “Khusus untuk BKN, kami memiliki www.bkn.go.id dan media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial, dan youtube.com/c/BKNgoidOfficial,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku, telah menerima informasi tentang rencana pemerintah merekrut CPNS 2018. Menurutnya, jumlah CPNS yang akan direkrut mencapai 238 ribu orang. “Sebanyak 112 ribu kuota akan dialokasikan untuk guru honorer termasuk guru agama yang belum diangkat menjadi PNS,” katanya, Rabu (26/9).
Ia mengaku, telah mengantongi informasi tentang formasi CPNS 2018. Dari 238 ribu yang akan direkrut, ada kuota sebanyak 60 ribu untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat atau apoteker, yang belum diangkat menjadi PNS.
Namun, Bamsoet mengatakan, proses rekrutmen tetap melalui tes. “Bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS tetap harus mengikuti dan lulus tes CPNS yang diadakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Bamsoet juga telah menerima informasi tentang honorer. Menurutnya, bagi pegawai honorer yang telah melampaui usia 35 tahun, akan diberi kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, honorer yang akan menjadi PPPK tetap harus melalui seleksi. “Dan harus memenuhi syarat yang ditentukan, maksimum berumur 56 tahun atau 2 tahun sebelum pensiun,” ungkapnya.
Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS, tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemda ataupun kementerian yang mempekerjakannya. “Tapi gaji yang diberikan tidak boleh di bawah UMR (upah minimum regional, red),” pungkas Bamsoet. (esy/boy/jpnn/saz)
Seorang warga menunjukan kartu BPJS di kantor BPJS Jalan Karya Medan,Jumat (03/01). Perubahan Askes ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimulai 1 Januari 2014 . FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Seorang warga menunjukan kartu BPJS di kantor BPJS Jalan Karya Medan,Jumat (03/01). Perubahan Askes ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimulai 1 Januari 2014 . FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dana talangan untuk BPJS Kesehatan yang dijanjikan pemerintah sudah cair. Nilainya Rp4,99 trilun. BPJS Kesehatan langsung mendistribusikan untuk membayar utang di fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, memastikan, dana talangan tersebut sudah cair Senin (24/9) lalu.
“Paling pekan ini bisa diselesaikan (pembayaran utang ke rumah sakit, red),” tutur Iqbal.
Menurut Iqbal, mekanisme pembayaran utang BPJS Kesehatan ke faskes sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/2018. Di dalam regulasi itu, sudah dibuat detail daftar utang di setiap perwakilan kantor BPJS Kesehatan.
Selain itu, Iqbal menjelaskan, proses transfer uang pembayaran utang dari BPJS Kesehatan ke faskes atau rumah sakit juga terkait dengan bank. Transfer pembayaran utang bisa juga butuh waktu, misalnya karena ada perbedaan bank yang dipakai BPJS Kesehatan dengan faskes atau rumah sakit.
Iqbal menjelaskan, dana talangan yang sudah cair sebesar Rp4,99 triliun itu, di bawah utang riil BPJS Kesehatan. Per 17 September utang riil BPJS Kesehatan Rp7,05 triliun. BPJS Kesehatan bakal menggunakan prinsip first come first serve. Artinya, utang yang lebih dulu, akan dibayar lebih dulu juga.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, mekanisme pencairan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, telah tertuang di dalam PMK Nomor 113 Tahun 2018, tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani pada 10 September 2018. “PMK sudah diselesaikan, dan dilihat dari BPJS Kesehatan, sudah lakukan kontrak kinerja,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, akan terus bekerja sama dengan kementerian lainnya, untuk mengendalikan defisit keuangan BPJS Kesehatan ke depan. Selain itu, koordinasi akan terus dilakukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dapat lebih terkendali pada tahun-tahun mendatang.
Anggota Kompartemen Jaminan Sosial Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Odang Muchtar mengatakan, setelah uang dari Kemenkeu cair ke BPJS Kesehatan pusat, diprediksi Selasa (25/9) sampai ke cabang-cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Kemudian dihitung dulu berapa jumlah faskes yang belum dibayar tagihan utangnya. “(Pembayaran ke rumah sakit, red) Menurut urutan umur,” katanya.
Maksud pembayaran utang sesuai umur itu, misalnya ada rumah sakit yang tagihan utangnya 4 sampai 5 bulan, kemudian rumah sakit lainnya tagihan utangnya baru 3 bulan. Maka tagihan di rumah sakit yang sudah berumur 5 bulan itu akan dibayarkan terlebih dulu. Namun ia menegaskan, kebijakan pembayaran utang ada di BPJS Kesehatan.
Odang mengakui, dana talangan dari pemerintah itu di bawah utang riil yang ditanggung BPJS Kesehatan saat ini. Tapi perlu dipahami juga, pemerintah saat ini sedang menghadapi gejolak perekonomian global. Dengan demikian, dana yang tersedia untuk talangan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp4,99 triliun.
Ia berharap, pemerintah bersama BPJS Kesehatan dan elemen terkait harus bisa mencari sumber persoalan BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan setiap tahun mengalami defisit terus. Menurut Odang, suntikan dana talangan sebesar Rp4,99 triliun, seperti pemberian penurun panas atau paracetamol saja.
Satu persoalan yang perlu dipecahkan pemerintah adalah tak sebandingnya besaran tagihan dan iuran kelompok pekerja mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Banyak peserta BPJS Kesehatan kategori PBPU yang tidak lagi mengiur, setelah menjalani perawatan medis, juga harus dicarikan solusinya. (wan/vir/agm/jpnn/saz)
NISEL, SUMUTPOS.CO -Polsek Lolowau jajaran Polres Nias Selatan mengamankan 140 liter tuak suling dari dua lokasi berbeda.
Menurut informasi yang diperoleh, diamankannya minuman keras jenis tuak suling tersebut, di Jalan Lintas Gunungsitoli, Desa Hilifadolo, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, pada Rabu (26/09) pagi.
Petugas Polsek Lolowau yang tengah patroli mencurigai seorang warga yang mengendarai sepeda motor dan membawa 2 tas koper.
Saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat serta barang bawaan, ditemukan 1 jerigen berisi cairan dengan volume sekitar 35 liter. Setelah diperiksa, ternyata minuman keras jenis tuak suling.
Kemudian, 2 jerigen berkapasitas 15 liter, 4 botol dengan volume 1,5 liter, dan 1 botol bervolume 0,5 liter yang keseluruhannya 71 liter.
Saat dimintai keterangan, pengemudi yang diketahui bernama Yufan Halawa, mengaku bahwa tuak suling itu dari Desa Sifaoro’asi, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nisel. Mereka akan mengirimnya ke Kecamatan Pulau-Pulau Batu (Tello) Kabupaten Nias Selatan.
Membawa tuak suling tersebut, Yufan diupah sebesar Rp350 ribu oleh seseorang yang bernama Hamueli Halawa.
Kapolres Nias Selatan, AKBP Faisal F Napitupulu, SIK, MH melalui Kapolsek Lolowau, Iptu A Yunus Siregar saat dihubungi mengaku penangkapan tuak suling tersebut. “Benar tadi pagi ada kita amankan seorang pengendara sepeda motor yang membawa 2 tas koper yang berisi beberapa jerigen tuak suling. Totalnya sekitar 71 liter”, jelas Yunus.
Sebelumnya, sambung Yunus, pihaknya juga mengamankan 2 jerigen yang berisi tuak suling saat sedang patroli di kawasan Jembatan O’ou, Kecamatan O’ou, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (20/9). “Di kawasan O’ou tersebut kita amankan seorang pengendara sepeda motor yang membawa 2 jerigen yang berisi tuak suling, dengan volume sekitar 70 liter”, ujar Yunus.
“Kita akan terus melaksanakan Operasi Penyakit masyarakat di wilayah hukum Polsek Lolowau dan memberantas peredaran minuman keras tanpa izin, sesuai dengan perintah Kapolres Nias Selatan untuk menegakkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Larangan Minuman Beralkohol,” pungkasnya. (mag-5/han)
TANDA TANGAN: Manager PLN Area Medan, Lelan Hasibuan (dua dari
kanan) dan GM Garuda Plaza Hotel, Denny Wardhana (dua dari kiri)
menandatangani MoU dalam pemberian pelayanan silver premium.
TANDA TANGAN: Manager PLN Area Medan, Lelan Hasibuan (dua dari kanan) dan GM Garuda Plaza Hotel, Denny Wardhana (dua dari kiri) menandatangani MoU dalam pemberian pelayanan silver premium.
MEDAN, SUMUTPO.CO – Ketersediaan listrik PLN di wilayah Sumatera Utara saat ini surplus dengan reserve margin 10-20% atau sekitar 300 MW, siap untuk melayani kebutuhan para investor. PLN mengajak para investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara, dengan memberikan pelayanan yang optimal melalui layanan prioritas, atau yang disebut dengan Layanan Premium.
Layanan Premium ini ditawarkan oleh PLN Wilayah Sumut kepada seluruh pelanggan yang memerlukan kehandalan tinggi untuk operasional industri-industri.
Adapun perbedaan layanan Reguler dengan Premium ini terletak pada kehandalan pasokan. Layanan Premium memastikan bahwa pelanggan akan memperoleh pasokan listrik yang lebih baik dan tentu tanpa padam. Adapun Layanan Premium ini terbagi menjadi Layanan Bronze, Silver, Gold dan paling tinggi adalah Platinum.
General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto mengatakan, PLN Wilayah Sumut berkomitmen siap memastikan nawacita pemerintah pusat dalam memberikan kemudakan mendapatkan listrik, menjawab kebutuhan investor, dan menjadikan Sumut sebagai daerah tujuan investasi. “Dari sisi PLN, investasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PLN dan meningkatkan investasi kelistrikan,” ujar Feby dalam acara Investor Gathering yang diadakan di Balai Agung Astakona PLN, kemarin.
Hal ini diyakinkan Feby karena infrastruktur ketenagalistrikan pada saat ini sudah mumpuni, dengan adanya pembangunan Tol Listrik dari Aceh sampai Lampung, pembangunan beberapa pembangkit listrik baru serta pembangunan beberapa Gardu Induk dan Gardu Hubung di wilayah Sumatera Utara.
Feby juga memaparkan bahwa pertumbuhan tenaga listrik saat ini mencapai 9%, atau sama dengan dua kali lipat pertumbuhan listrik Nasional yang mencapai 4-5%. Artinya pada saat ini PLN sudah mampu melayani dengan optimal kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara yang pada saat ini mengkonsumsi listrik dengan Beban Puncak rata-rata 2.150 MW. “Untuk itu PLN terus melakukan upaya agar kebutuhan masyarakat untuk menikmati listrik dapat terpenuhi, terutama dalam kehadalan pasokan listrik serta penanganan gangguan dan keluhan dari pelanggan,” paparnya.
Feby juga memaparkan, saat ini pihaknya fokus melirik pertambahan pelanggan dari segmen hotel dan restoran yang ada di Sumut dalam rangka meningkatkan pariwisata dan perekonomian Sumatera Utara. Karenanya pihaknya dalam kesempatan tersebut mengajak para investor, khususnya Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mengembangkan bisnis mereka dengan menjadi pelanggan prioritas PLN dengan Layanan Premium.
”Pertambahan pelanggan dari segmen hotel dan restoran sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan sektor riil ekonomi Sumut, disamping untuk menyerap kelebihan daya listrik yang ada di Sumut saat ini,” kata Feby.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, lanjut Feby, saat ini cadangan daya yang tersedia di Sumut sudah mencapai 10% hingga 15%, dan secara nasional sudah 30%. Sehingga, PLN Sumut siap melayani kebutuhan listrik yang dibutuhkan hotel dan restoran. “Selama ini kalau mungkin kehadiran PLN dalam arti seutuhnya belum dirasakan, namun saat ini PLN benar-benar hadir untuk kemajuan kita bersama,” kata Feby.
Sementara itu, Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana menyambut baik inisiatif PLN mengundang pelaku usaha perhotelan dan restoran Sumut. “Dan saya dengar dan saya lihat juga ya, layanan PLN saat ini sudah berubah, lebih baik,” katanya.
Karenanya, Denny Wardhana mengajak pelaku usaha hotel dan restoran di Sumut memanfaatkan tawaran kemitraan dengan PLN Wilayah Sumut. “Dan kalau ada kendala, kita dari PHRI siap ikut mengatasinya,” tegas Denny. Pihaknya berjanji siap menjadi jembatan antara PLN dan para investor, terutama anggota PHRI Sumatera Utara.
Direktur Utama Sei Mangkei Wahyudi Syahrul Ramadhani mengatakan, bahwa PLN saat ini sudah mapan dalam membangun infrastruktur tenaga listrik. “Listrik merupakan sarana yg harus disiapkan di Sei Mangke, dan PLN telah meningkatkan kehandalan,” ujar Wahyudi.
Marketing Manajer PT Kawasan Industri Medan Drs. Jefry Sirait, MM, juga turut mengatakan bahwa dulu kondisi di Kawasan Industri masih merasakan pemadaman, namun kondisi saat ini sudah sangat baik dan pemadaman sudah berkurang. “Kami sudah menikmati nyamannya listrik di Kawasan Industri Medan. Kawasan Industri sudah diisi oleh 700 tenant, atau sudah terisi 70%. Untuk menjual kawasan ini, hal yang pertama akan ditanyakan adalah terkait ketersediaan listrik,” ujar Jefry.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Arief Trinugroho menyambut baik ketersediaan daya listrik dalam kondisi cukup di Sumut.”Ketersediaan listrik menjadi poin penting dalam rangka mempromosikan potensi investasi Sumut bagi investor. Artinya ketersediaan listrik merupakan langkah maju untuk menggenjot iklim investasi di Sumut,” kata Arief
Pada kesempatan itu, Denny Wardhana yang juga General Manager Hotel Garuda Plaza Medan itu, menandatangani nota kesepakatan layanan premium silver dengan Manager PLN Area Medan, Lelan Hasibuan. (rel/ila/ram)
PELATIHAN:Petani Kopi di Kabupaten Humbahas mendapat pelatihan pembuatan pupuk organik (kompos) yang digelar PT TPL.(Foto : Istimewa/Sumut Pos)
PELATIHAN:Petani Kopi di Kabupaten Humbahas mendapat pelatihan pembuatan pupuk organik (kompos) yang digelar PT TPL.(Foto : Istimewa/Sumut Pos)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman tentunya dipengaruhi dengan perawatan melalui pemupukan. Pupuk yang paling baik untuk hasil dan pertumbuhan jenis tanaman adalah pupuk organik.
Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa –sisa tanaman, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahkan pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya.
Inilah yang menjadi perhatian besar PT Toba Pulp Lestari,Tbk (TPL) bagi para petani kopi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Untuk mendukung penggunaan pupuk organik bagi para petani, perusahaan bubur kertas ini melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk kompos, bagi masyarakat di tiga desa, di Kecamatan Pollung Humbahas.
Staff pemberdayaan masyarakat TPL Estate Tele Yessy Panggabean menilai, pelatihan pupuk organik (kompos) sangat penting bagi para petani. Selain sangat mudah untuk dilaksanakan, bahan pembuatan pupuk organik juga tidak sulit untuk didapatkan. Bahan pembuatannya diambil dari ranting pohon dan dedaunan, yang jatuh diareal perkebunan dan halaman masyarakat.
“Penggunaan pupuk organik paling baik untuk tanaman petani kopi di wilayah ini, apalagi pemupukan dilakukan pasca panen kopi petani pada bulan Agustus 2018 lalu. Sehingga dengan pelaksanaan pelatihan ini, petani menjadi lebih bersemangat dalam meningkatkan hasil panen kopi berikutnya,”ungkap Yessy.
Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti oleh 30 warga dari 3 desa, yakni Desa Hutajulu, Desa Huta Paungutara, dan Desa Aek Nauli II. Tiongsa Lumbangaol salah seorang masyarakat yang ikut pelatihan, mengaku banyak menerima pelajaran dan ilmu dalam pengembangan tanaman kopi. Menurutnya, pupuk organik sangat penting bagi tanaman, bahkan bahan pembuatannya banyak ditemukan di sekitar halaman rumah.
Yessy Panggabean staf pemberdayaan masyarakat TPL Estate Tele mengatakan, pelatihan pembuatan kompos dilaksanakan sebagai kegiatan lanjutan bagi para petani kopi yang ada di Kecamatan Pollung. “Sebelumnya kita sudah melakukan pelatihan budidaya dan pascapanen kopi bagi masyarakat, ini adalah pelatihan pendukung untuk budidaya kopi tersebut” ujar Yessy.(rel/sih/han)
SALAMI:
Kapolda
Sumut Irjen
Pol Agus
Andrianto
menyalami
penarik betor
yang
berkumpul di
Mapolda
Sumut, Rabu
(26/9).(Foto : Diva Suwanda/Sumut Pos)
SALAMI: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyalami penarik betor yang berkumpul di Mapolda Sumut, Rabu (26/9).(Foto : Diva Suwanda/Sumut Pos)
SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terus melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Setelah sehari sebelumnya dengan tokoh masyarakat, adat ulama dan kaum akademisi, kali ini dengan para penarik beca bermotor (betor).
Setidaknya, ribuan penarik betor yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (Satu) berkumpul di halaman KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (26/9) pagi. Mereka dating memenuhi ajakan sekaligus deklarasi Pemilihan Umum (Pemilu) damai Tahun 2019.
Koordinator Satu, Johan Merdeka, menyatakan siap mendukung keamanan Pemilu 2019 sembari membacakan deklarasi mereka di hadapan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto beserta Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut.”Kami bersedia mewujudkan persatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami tidak akan mau dipecah belah,” ucap Johan Merdeka.
Selanjutnya, ribuan penarik becak bermotor ini menyatakan siap menjadi pelopor Mitra Kamtibmas bersama kepolisian. Johan mengatakan akan mengkoordinir dan mensosialisasikan kepada sejumlah penarik betor agar tertib berlalulintas.”Kami siap menjadi penjuru terdepan untuk mewujudkan stabilitas Kamtibmas selama masa Pemilu 2019 dan sepanjang masa,” urai mereka.
Kapolda Sumut Irjen Agus mengaku berterimakasih kepada seluruh penarik becak bermotor yang turut serta mendukung Pemilu 2019 aman dan damai. “Kita berharap agar elemen-elemen yang lain juga mendukung Pemilu damai, karena tahun 2019 juga diselenggarakan Pemilihan Legislatif maupun Dewan Perwakilan Daerah,” katanya.
Selain itu, Kapolda Sumut meminta agar seluruh penarik becak bermotor dapat mematuhi lalu lintas dan menjaga ketertiban lalu lintas.”Saya yakin kemacetan di Kota Medan dapat diatasi dengan kerjasama bersama. Mari abang-abang penarik becak bermotor saling mematuhi lalulintas,” tegas Kapolda Sumut.
Di lokasi, penarik becak bermotor mengeluhkan nasib mereka. Adapun keluhan ataupun aspirasi dari parbetor yaitu mengenai adanya angkutan berbasis online dan BPJS Kesehatan.
Mendengar itu, Kapolda Sumut mengatakan akan meminta data-data dari Parbetor dan akan dikomunikasikan dengan Pemkab Deliserdang, Pemko Medan maupun Pemprov Sumut.
“Nantinya kita (kepolisian) akan dorong melalui dinas sosial agar mendata para penarik becak bermotor. Karena setahu saya BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah. Apabila ada yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan akan kita dorong agar dapat,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu dijadikan ajang silaturahim oleh Kapolda Sumut. Para abang becak bahkan dijamu makan siang bersama di Lapangan KS Tubun dan diberi bingkisan sembako. (dvs)
INTEROGASI: Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis menginterogasi dua dari tiga tersangka, Rabu (26/9).(Foto : Ist/Sumut Pos)
INTEROGASI: Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis menginterogasi dua dari tiga tersangka, Rabu (26/9).(Foto : Ist/Sumut Pos)
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tiga pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) jenis roda dua, diringkus Tim Khusus Gagak Polsek Hamparanperak, Rabu (26/9).
Ketiga masing-masing, Abdul Halim (36) warga Dusun I, Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparanperak; Khairudin Siregar alias Udin (62) warga Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparanperak dan Ramli alias Pak Wahyu (42) warga Desa Klumpang, Kecamatan Hamparanperak.
Dari tangan mereka, diamankan barang bukti 14 unit sepeda motor, 2 senjata air softgun, plat palsu dan STNK palsu.
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis SH MH mengatakan, sindikat curanmor yang diungkap Tim Gagak Polsek Hamparanperak merupakan jaringan yang kerap beraksi di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Ketiganya memiliki peran dalam setiap aksinya.
Abdul Halim dan Khairudin Siregar adalah pelaku yang pertama kali ditangkap. Keduanya ditangkap usai merampok menggunakan senjata tajam di kawasan Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparanperak.
“Awalnya, kedua pelaku kita tangkap. Dari tangan keduanya kita amankan sepeda motor hasil rampokan. Kemudian, tim yang dipimpin Kapolsek dan Kanit melakukan pengembangan,” jelas Ikhwan didampingi Kapolsek Hamparanperak, Kompol Azuar, Rabu (26/9).
Dari hasil pengembangan, kembali ditangkap sindikat lainnya bernama Ramli. Dari tersangka Ramli, ditemukan barang bukti 2 unit sepeda motor dan 2 pucuk senjata air softgun.
“Semua barang bukti sepeda motor yang diamankan dari ketiga tersangka berjumlah 14 unit. Sindikat ini menjual hasil curian ke kawasan Aceh,” sebut Ikhwan.
Dalam kasus ini, ketiganya dijerat Pasal 363 ayat 1 subs 480 junto 64 KUHPidana dan Pasal 365 ayat 1 subs 480 juncto 64 KHUPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
“Kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Kepada masyarakat kita himbau, apabila ada kehilangan sepeda motor, untuk mengecek ke Polsek Hamparanperak,” kata Ikhwan.
Tersangka Khairudin Siregar yang merupakan residivis kasus curanmor mengaku, selama setahun paling sedikit 30 unit sepeda motor hasil curian telah dijualnya ke Aceh.
“Biasanya pembeli datang dari Aceh menjemput ke rumah saya. Rata-rata saya jual seharga Rp2 juta hingga Rp juta,” ungkap Khairudin di hadapan kapolres.
Kapolsek Hamparanperak, Kompol Azuar menambahkan, pihaknya masih mengembangkan pelaku lain yang terlibat pembuatan plat dan STNK palsu.
Selain itu, akan mengembangkan jaringan sindikat yang ikut serta dalam aksi pencurian.
“Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini kita ringkus pelaku lainnya. Karena masih ada keterlibatan pelaku lainnya dari kasus ini,” sebut Azuar.(fac/ala)
SMASH: Anthony Sinisuka Ginting melakukan jump smash saat
bertanding di Korea Terbuka 2018.( Foto : Net)
SMASH: Anthony Sinisuka Ginting melakukan jump smash saat bertanding di Korea Terbuka 2018.( Foto : Net)
SUMAUTPOS.CO – Anthony Sinisuka Ginting memulai langkahnya untuk mempertahankan gelar juara di Korea Selatan dengan memenangi babak pertama Korea Selatan Terbuka 2018, Rabu (26/9).
Berhadapan dengan pemain non unggulan asal Prancis Lucas Corvee, Ginting tanpa kesulitan mengamankan tiket babak kedua usai menang dengan skor 21-18 dan 21-10. Jawara Tiongkok Terbuka 2018 itu pun menyusul dua rekannya Jonatan Christie dan Tommy Sugiarto yang sudah lebih dulu memenangkan babak pertama.
Di babak kedua, Ginting akan bersua dengan pebulu tangkis Taiwan Wang Tzu Wei yang memenangkan laga babak pertama melawan Tanongsak Saensomboonsuk (Thailand) 21-18 dan 21-15.
Sementara Ihsan Maulana Mustofa gagal tampil konsisten. Baru saja menjadi juara di Bangka Belitung Indonesia Masters 2018, ia langsung keok di babak pertama.
Langkah Ihsan dihentikan oleh pebulu tangkis unggulan Taiwan Chou Tien Chen. Runner up Asian Games 2018 itu menundukkan Ihsan dua gim langsung 18-21 dan 14-21.
Ihsan merupakan satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia yang gagal melewati babak pertama. Sementara itu di sektor tunggal putri, Lyanny Alessandra Mainaky yang merupakan satu-satunya wakil yang berangkat ke Negeri Ginseng harus keok di babak pertama oleh wakil Jepang Sayaka Takahashi. Lyanny kalah 9-21 dan 11-21.
Salah satu dari dua ganda putri Indonesia Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani dan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta berpeluang melangkah hingga babak semifinal Korea Selatan Terbuka 2018. Hal itu dapat terjadi jika keduanya bisa lolos hingga babak perempat final, dan saling berhadapan satu sama lain di babak delapan besar.
Anggia/Ketut dan Della/Rizki sudah memulai langkah mereka dengan baik di babak pertama Korea Selatan Terbuka 2018, Rabu (26/9). Anggia/Ketut mengalahkan pasangan Taiwan Chang Hsin Tien/Cheng Chi Ya 21-15, 14-21, dan 22-20.
Sementara, Della/Rizki menyusul usai menumbangkan pasangan Korea Selatan Choi Hye In/Kim Min Ji 21-12 dan 21-17.
Di babak kedua, Anggia/Ketut akan berhadapan dengan pasangan Malaysia Vivian Hoo/Yap Cheng Wen. Di atas kertas, Anggia/Ketut lebih punya peluang ketimbang Vivian/Cheng Wen yang notabene merupakan pasangan yang baru diduetkan setelah partner asli Vivian, Woon Khe Wei kembali dihajar cedera.
Wakil Indonesia lainnya di babak kedua adalah Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dan Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja. Babak kedua akan bergulir Kamis (27/9). (isa/jpc/don)
