MUSDA: Sejumlah organisasi sayap kepemudaan AMPI, MKGR, Soksi, dan Kosgoro hadiri pelaksanaan Musda Golkar Tebingtinggi.
MUSDA: Sejumlah organisasi sayap kepemudaan AMPI, MKGR, Soksi, dan Kosgoro hadiri pelaksanaan Musda Golkar Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI,SUMUTPOS.CO – Musda (Musyawarah Daerah) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tebingtinggi dilaksanakan di Sekretariat Kantor Golkar Pajak Mini, Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, Minggu (9/9).
Sejumlah organisasi sayap kepemudaan (OKP), di antaranya AMPI, MKGR, Soksi, dan Kosgoro memadati lokasi Musda, bahkan underbow Partai Golkar, OKP Pemuda Pancasila (PP) juga ikut mengawal Musda Golkar ini.
Dengan teratur, kelompok pemuda berkumpul di halaman Kantor Golkar. Dari pagi hingga sore, mereka dengan setia menunggu Musda digelar dengan berkomunikasi akrab antar sesama organisasi .
Kendati prosesi perjalanan Musda belum dimulai, para ketua organisasi pemuda sudah berada di halaman Kantor Sekretariat, dan berbincang akrab bersama Plt Ketua Partai Golkar Tebingtinggi, Ir Pahala Sitorus.
Ketua Panitia Musda Nur Alim Nasution dan Ketua OC, Ibrahim Nasution juga terlihat bercengkrama dengan beberapa Ketua OKP.
Pelaksanaan Musda inipun mendapat pengawalan puluhan personel Polres Tebingtinggi dan Polsek Rambutan.
Kapolres Tebingtinggi melalui Kabag Ops Kompol R Manurung, mengatakan bahwa pengerahan pengamanan berlandaskan adanya surat pemberitahuan dari penyelenggara Musda DPD Partai Gokar. “Kehadiran kami atas adanya surat pemberitahuan pelaksanaan Musda Partai Golkar,”bilangnya.
Dia yakin, pelaksanaan Musda Partai Golkar Kota Tebingtinggi ini dapat berjalan dengan baik, namun tentunya kondisi ini harus didukung oleh seluruh elemen sayap pendukung, underboy partai dan peran masyarakat.
“Saya berkeyakinan, Musda dapat terlaksana dengan baik, aman dan tertib, kita akan kawal terus musda ini,”tegasnya. (Ian/han)
M IDRIS//SUMUTPOS
Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya (kemeja biru kotak-kotak/topi hitam) berkoordinasi dengan jajarannya ketika memimpin penertiban pedagang Pasar Sukaramai, Sabtu (8/9). (M IDRIS)
M IDRIS//SUMUTPOS Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya (kemeja biru kotak-kotak/topi hitam) berkoordinasi dengan jajarannya ketika memimpin penertiban pedagang Pasar Sukaramai, Sabtu (8/9). (M IDRIS)
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Para pedagang yang berjualan di pelataran parkir, badan jalan dan di atas drainase Pasar Sukaramai ditertibkan petugas PD Pasar Kota Medan, Sabtu (8/9) kemarin. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya bersama jajaran direksi. Selain itu, turut dibantu oleh petugas Satpol PP, Polri dan TNI.
Dalam penertiban itu, lapak meja pedagang dan barang-barang lainnya dipindahkan petugas PD Pasar bersama Satpol PP. Sebab, keberadaan para pedagang yang berjualan di luar gedung pasar menyalahi aturan serta membuat kumuh.
Direktur Utama PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya mengatakan, tidak boleh lagi ada ‘pasar tumpah’. Sebab, pedagang sudah disediakan tempatnya di dalam gedung untuk berjualan bukan yang lain.
Diutarakan Rusdi, penertiban yang dilakukan bukan tanpa solusi. Artinya, para pedagang dicarikan tempat yang sesuai. “Kita tata kembali pedagang-pedagang yang berjualan menyalahi fungsi atau bukan pada tempatnya, seperti di area parkir, badan jalan hingga di atas drainase,” kata Rusdi yang diwawancarai disela-sela penertiban.
Ia menyebutkan, pedagang yang ditertibkan tersebut dicarikan tempatnya ke dalam gedung pasar. Selain itu, bisa juga dicarikan tempat ke pasar-pasar lainnya yang terdekat seperti Pasar Bakti dan Pasar Halat. “Kita bertindak bukan tanpa solusi. Pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya kita tata kembali,” sebutnya.
Disinggung apabila pedagang masih membandel atau membuka lapaknya kembali, Rusdi menegaskan akan menindak tegas. “Tidak boleh ada lagi yang berjualan menyalahi fungsi pasar. Hal ini juga bukan untuk beberapa waktu tetapi selamanya harus tertib,” tegasnya.
Rusdi menambahkan, tak hanya pedagang di Pasar Sukaramai saja tetapi semua pasar yang ada di Medan nantinya. Dengan begitu, kondisi pasar menjadi semakin baik karena tertib dan tertata rapi.
Sementara, pantauan di lapangan dalam penertiban tersebut berlangsung lancar. Para pedagang tidak yang berani melakukan perlawanan. Bahkan, pedagang turut membantu mengangkat barang-barangnya. (ris/ila)
PARAPAT,SUMUTPOS.CO -Penyelesaian tapal batas di setiap provinsi akan segera terealisasi, seperti Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, dan Riau. Meski memiliki kendala di lapangan, Pemprovsu terus melakukan kerja sama dan koordinasi dengan kedua provinsi tersebut.
Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah di Wilayah I, selama 3 hari, Rabu–Jumat (5-7/9) di ruang rapat Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun.
“Karena itu, pentingnya peran para pemimpin daerah dalam hal menyelesaikan sengketa tapal batas daerah, yakni antara Sumut dengan Aceh, begitu juga dengan Provinsi Riau,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu, Afifi Lubis yang diwakili Kabag Perbatasan dan Pertanahan Setdaprovsu Ervan Gani Siahaan.
Beberapa kendala dalam penyelesaian penegasan batas antara Sumut, Aceh dan Riau seperti masih sulitnya kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan dalam mencapai suatu kesepakatan.
Adanya perebutan hak pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam daerah yang berbatasan, serta kurangnya pemahaman dari masing-masing pemerintah daerah tentang pentingnya penegasan batas daerah.
“Dan kendala itu juga terjadi bila kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, khususnya pada pemda yang berkompeten terutama di bidang pemetaan untuk mendukung penyelesaian penegasan batas. Juga kurangnya dukungan anggaran, baik di pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi untuk kegiatan penegasan daerah. Juga masih adanya kerterlibatan tokoh adat setempat, sehingga penetapan batas semakin lama,” katanya.
Guna mempercepat penuntasan masalah tapal batas tersebut, katanya, Pemprovsu melakukan kebijakan seperti menyusun target penyelesaian pertahun berdasarkan lokasi dan kondisi daerah yang berbatasan, memprioritaskan penanganan segmen batas yang belum selesai dengan alokasi waktu yang terukur, meningkatkan kualitas hubungan koordinasi dengan kabupaten/kota dan BAK Kemendagri untuk memeroleh informasi dan mencari solusi penyelesaian penegasan batas dan melakukan pendampingan dalam setiap penyelesaian penegasan di kabupaten/kota.
“Untuk Sumut-Riau ada empat segmen yang telah dilacak dan diukur, namun masih dalam tahap penyelesaian permasalahan penegasan batas. Telah dilakukan pertemuan antar Provinsi Riau dan Provinsi Sumut di Kemendagri dan juga dikeluarkannya Surat Gubernur Sumut No 125/4675 tanggal 5 Juli 2017 ke Dirjen BAK Kemendagri perihal Batas Daerah Provinsi Sumut dengan Riau,” katanya.
Sementara untuk segmen batas wilayah Sumut dan Aceh, telah diukur dan disepakati untuk difasilitasi dan diverifikasi oleh Dirjen BAK Kemendagri. “Untuk segmen ini telah diadakan rapat tim teknis identifikasi permasalahan batas daerah wilayah I di Kemendagri 8 Agustus 2017. Selain itu, juga telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada 11 Oktober 2017 antara Kabupaten Mandiling Natal dengan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan tim Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,” katanya.
Pada Rakor tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktoral Jenderal BAK Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak dalam pemaparannya, menjelaskan batas daerah berbeda dengan batas negara. Batas negara merupakan batas kedaulatan yang harus dipertahankan setiap jengkal tanahnya dan batas daerah merupakan batas non kedaulatan, membatasi wilayah kewenangan pemerintah daerah dalam NKRI. “Penanda kewenangan pengelolaan wilayah pemda terdiri dari batas daerah merupakan penanda bagi pemda untuk memberikan pelayanan publik, sehingga batas daerah merupakan urusannya antara pemerintahan daerah yang berbatasan atau government to government, serta batas daerah wajib dilakukan; amanat UU pembentukan daerah, serta guna menciptakan kepastian hukum,” katanya.
Ketua Panitia Kasubdit Batas Daerah Wilayah I Siti Metrianda, mengatakan rakor dan sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan seluruh provinsi se Sumatera, ditambah dengan DKI Jakarta serta Banten. “Acara ini diikuti oleh 100 orang peserta dari seluruh Sumatera (perwakilan), juga sejumlah pejabat dari kabupaten yang terkait dengan sengketa tapal batas,” katanya. (prn/han)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
RAKOR: Gubsu Edy Ramayadi
didampingi Wagubsu
Musa Rajekshah, saat
memimpinRakor MTQN XXVII di Kantor Gubsu.
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS RAKOR: Gubsu Edy Ramayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, saat memimpinRakor MTQN XXVII di Kantor Gubsu.
MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta kepada panitia Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXVII untuk mengutamakan kenyamanan para tamu atau kafilah yang datang dari berbagai provinsi.
“Secara esensi, MTQN XXVII ini memang berbicara tentang Qur’an dan umat Islam. Tetapi, di luar itu pelaksanaan MTQN ini juga berbicara tentang wajah Sumut. Untuk itu, penting kita tampilkan yang terbaik dan layani tamu kita, sehingga mereka merasa nyaman di sini,” katanya saat membahas perkembangan dan persiapan MTQN XXVII di ruang Kaharuddin lantai 8 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (7/9).
Menurut Edy, selama ini banyak pandangan dan stigma-stigma negatif yang diberikan orang untuk Sumut. Melalui MTQN ini, Edy mengajak semua pihak, panitia khususnya, untuk merubah citra buruk yang selama ini ada menjadi lebih baik. “Bila perlu, hotel-hotel atau tempat penginapan harus kita imbau agar lakukan pelayanan terbaik pada tamu kita,” ujarnya.
Edy juga meminta agar 33 kabupaten/kota Sumut dilibatkan dalam acara MTQN ini. Salah satu bentuk keterlibatannya, kata Edy, dengan menjadikan setiap kepala daerah sebagai Liaison Officer(LO) yang menyambut kafilah dari 33 provinsi. “Dan saat penjemputan, gunakan pakaian setiap khas daerah, sekaligus promosi kekayaan daerah kita,” saran Edy.
Edy yang juga didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah meminta agar kondisi jalan dan estetika di sekitar lokasi juga diperhatikan. Termasuk diantaranya, disebutkan panitia, masalah pedangang kaki lima di sekitar jalan pancing yang tidak teratur.“Untuk masalah ini, Saya harap lakukan relokasi dengan benar. Estetika penting, perekonomian masyarakat juga penting. Tertibkan, namun pastikan kegiatan perdagangan masyarakat tidak terganggu,” pesannya.
Sebelumnya, Ketua Harian Panitia Penyelenggara MTQN XXVII, Zonny Waldi beserta penanggung jawab tiap bidang memaparkan dan membahas perkembangan yang sudah dilakukan sejauh ini. Dari pemaparan yang dilakukan panitia, tidak ditemukan kendala yang berarti untuk persiapan MTQN.
“Infrastruktur, khususnya Astaka sudah selesai, begitu juga dengan persiapan venue. Hampir seluruh persiapan lancar, hanya perlu sentuhan-sentuhan kecil seperti menertibkan jalan dan lokasi sekitar area, melakukan pencatan gedung sekitar Astaka, dan detil-detil kecil lainnya,” ujar Zonny.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj Sabrina MSi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan seluruh panitia MTQN XXVII. (prn/ila)
Teddy Akbari/SUMUT POS
PEMBANGUNAN:Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja GBKP Runggun Tanah Merah Klasis Binjai-Langkat.
Teddy Akbari/SUMUT POS PEMBANGUNAN:Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja GBKP Runggun Tanah Merah Klasis Binjai-Langkat.
BINJAI,SUMUTPOS.CO -Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak menghadiri pesta pembangunan gereja GBKP Runggun Tanah Merah Klasis Binjai-Langkat, di Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan, Minggu (9/9) pagi.
Pada kesempatan itu, Kapolres Binjai memberikan bantuan sebanyak 100 sak semen kepada panitia agar pembangunan cepat rampung. “Jadikanlah gereja tempat untuk bersekutu dan tempat untuk berdoa untuk memuliakan nama-Nya,” kata Donald.
Ketua Panitia Pembangunan Gereja, AKP Firman Imanuel Perangin-angin mengucapkan terimakasih kepada jemaat dan undangan yang hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja GBKP. “Mohon dukungannya dari tokoh agama, jemaat dan warga masyarakat sehingga gedung gereja nantinya dapat digunakan dengan baik,” ujar Kasat Reskrim Polres Binjai ini.
Sementara, Ketua Pengumpulan Dana Pembangunan, Ir Arya Sinulingga juga mengucapkan terimakasih khususnya kepada Kapolres Binjai, para pendeta, tokoh agama hingga panita dan jemaat Gereja GBKP ini. “Gereja adalah tempat untuk beribadah dan memuliakan tuhan serta tempat untuk mempersatu sesama umat manusia,” tukasnya. (ted/han)
BAMBANG/SUMUT POS DIAMANKAN: Raj alias Ijal menunjukkan sabu-sabu miliknya saat diamankan di Polsek Hinai, langkat.
BAMBANG/SUMUT POS DIAMANKAN: Raj alias Ijal menunjukkan sabu-sabu miliknya saat diamankan di Polsek Hinai, langkat.
LANGKAT,SMUTPOS.CO– Raj alias Ijal (34), terpaksa mendekam di balik jeruji Polsek Hinai, Sabtu (8/9) malam. Pasalnya, dari kantong celananya diamankan narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram.
Penangkapan terhadap Ijal berawal saat petugas Polsek Hinai mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.
Tak mau mensia-siakan informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan sesuai cirri-ciri yang diberikan.
Di lokasi, petugas melihat seorang pria pengendara sepeda motor sesuai informasi yang diberikan. Saat di stop, pengendara sepeda motor malah menabrak petugas hingga terjatuh.
Berkat kesigapan petugas, pengendara sepeda motor Supra BK 2210 UK yang belakangan diketahui bernama Raj tersebut berhasil diamankan. Saat digeledah diamankan dua plastik kecil les merah berisikan 0,2 gram sabu. ”Ketika diintrogasi tersangka mengakui narkoba itu adalah miliknya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Hinail Iptu Nelson Manurung, Minggu (9/9).
Atas barang bukti tersebut, lanjut Nelson, Ijal pun ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (bam/han)
IST
BERSAMA: Bukalapak foto bersama Sekda Sumut, Hj Sabrina usai audiensi di Kantor Gubernur Sumut.
IST BERSAMA: Bukalapak foto bersama Sekda Sumut, Hj Sabrina usai audiensi di Kantor Gubernur Sumut.
MEDAN,SUMUTPOS.CO -Untuk mendukung pertumbuhan UKM di seluruh Indonesia. Bukalapak mendukung kegiatan rangkaian Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur di Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Co-Founder & President Bukalapak, Fajrin Rasyid menjelaskan Bukalapak sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmen untuk berkontribusi membangun Indonesia.
Dengan itu, Bukalapak ingin berkolaborasi bersama jajaran pemerintah di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk mewujudkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat sebagai pelaku UKM.
“Indonesia ini, karena memiliki cita-cita yang sama dengan kami yaitu untuk menaik kelaskan UKM di seluruh Indonesia. Bukalapak bersama APPSI melangkah bersama mengeksplorasi keunggulan setiap provinsi untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju,” kata Fajrin dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, Minggu (9/9).
Fajrin mengungkapkan bahwa lebih dari 4 juta UKM telah bergabung di Bukalapak, ditambah dengan jumlah pengguna yang mencapai 50 juta di seluruh Indonesia. Bukalapak juga besar oleh komunitas pelapak yang tersebar di lebih dari 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan dimana Bukalapak melihat pemerintah telah secara konsisten melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung optimalisasi teknologi digital dan penerapan roadmap ekonomi digital di Indonesia. Bukalapak selalu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat.
“Bagi Bukalapak, optimalisasi pemanfaatan teknologi ini tentunya diharapkan dapat membantu menaik kelaskan UKM di Indonesia serta membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” ungkap Fajrin.
Apa yang dilakukan Bukalapak disambut baik oleh ?Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Hj. Sabrina. Atas hal itu, Bukalapak berharap upaya mendorong kemajuan para UKM di Sumatera Utara mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat.
Public Policy & Government Relations Manager Bukalapak?, Vidya Simarmata mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah produk kreatif yang cukup banyak dengan jumlah pelapak mencapai lebih dari 40 ribu pelapak.
“Saat ini di Sumatera Utara sudah ada Komunitas Bukalapak Medan dan Komunitas Bukalapak Deli Serdang yang siap mewadahi para pelapak di Medan, Deli Serdang dan sekitarnya untuk bersama memajukan bisnis para anggotanya. Angka ini seharusnya dapat didorong untuk terus bertumbuh sehingga semakin banyak UKM di Sumatera Utara yang go digital,” jelas Vidya.
Bukalapak menyadari bahwa para UKM di seluruh Indonesia harus mulai meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi kompetisi yang semakin kuat. Untuk itu, kami selalu melakukan pembinaan pada pelapak-pelapak kami khususnya yang tergabung dalam Komunitas Bukalapak. Kami ingin menaik kelaskan para pelapak Bukalapak agar memberikan performa terbaik kepada para pembeli.
“Kami secara konsisten membangun sistem dan teknologi yang dapat membantu berbagai macam UKM yang di seluruh Indonesia dan diharapkan dapat memberikan berbagai benefit yang dapat membantu para UKM untuk meningkatkan usaha mereka. Kami saat ini sedang membangun sebuah teknologi yang dapat mengintegrasikan jutaan UKM di Indonesia dimana kami percaya akan memberikan sebuah keuntungan yang sangat baik bagi para UKM di seluruh Indonesia dan juga memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami yakin teknologi yang sedang kami bangun ini akan memberikan gebrakan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia dan UKM,” urai Vidya.
Ia berharap dengan kolaborasi dilakukan ini, membuka peluang usaha menjadi besar dan membantu untuk kemajuan perekonomian. Kemudian, bisa mendapat? sambutan yang baik di provinsi-provinsi selanjutnya akan didatangi oleh Bukalapak.
“Sehingga dengan semakin kuatnya dukungan yang didapat untuk pengembangan UKM di Indonesia, maka kita bisa secara bersama-sama mewujudkan percepatan pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi,” tandas Vidya.(gus/ram)
BINJAI,SUMUTPOS.CO -Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sobar bersama seluruh siswa, guru, staf hingga karyawan menggelar senam bersama, dalam kegiatan program Sabtu Sehat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 28, Kelurahan Satria, Binjai Kota, Sabtu (8/9). “Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu pagi guna meningkatkan kebugaran tubuh seluruh warga sekolah. Sehingga dengan tubuh yang bugar, dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah,” ujar Sobar.
Sobar baru-baru ini diamanahkan sebagai Kepala SMPN 1 Binjai. Menurutnya, Sabtu Sehat melakukan senam dan olahraga bersama digelar sebagai bentuk menjalankan amanah daripada visi-misi Wali Kota Binjai, serta program K-13.
“Ada beberapa program yang saya agendakan setiap Sabtu. Diantaranya, olahraga gerak jalan, senam dan tausyiah keagamaan,” urai Sobar.
Menurut dia, pilihan program dan peningkatan pelayanan kepada warga belajar khususnya di lingkungan sekolah rujukan ini harus diagendakan. Itu dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar mandiri seiring dengan kemajuan dan perubahan zaman.
Dia juga meyakini, melalui program Sabtu Sehat, ibarat pepatah sambil menyelam minum air. Selain itu, olahraga juga untuk mempererat kebersamaan sehingga terjalin komunikasi dua arah yang dapat memperkuat sinergitas.
“Kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi kinerja para guru dan evaluasi belajar siswa untuk perubahan,” tandasnya. (ted/han)
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menpar Arief Yahya beserta sejumlah pejabat lainnya pada penandaan penerbangan perdana atau Inaugural Flight Singapore-Silangit, di Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara, Sabtu (28/10).
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menpar Arief Yahya beserta sejumlah pejabat lainnya pada penandaan penerbangan perdana atau Inaugural Flight Singapore-Silangit, di Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara, Sabtu (28/10).
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bandar udara (Bandara) Silangit yang terletak di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, resmi berganti nama menjadi Bandara Internasional Sisimangaraja XII.
Itu setelah keluarnya salinan surat keputusan perubahan nama Bandara Silangit menjadi Sisingamangaraja XII tertanggal 3 September 2018.
Surat itu kemudian ditindaklanjuti Setjen Kemenhub dengan mengirim surat No. 243/Srt/B.IV/IX/2018 yang ditujukan kepada Sesditjen Perhubungan Udara dan Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara.
Surat tertanggal 4 September 2018 itu ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahju Adji. Isinya meminta kepada aparat terkait untuk menindaklanjuti keputusan Menhub tersebut.
Bupati Bingung
Namun, pergantian nama tersebut mendapat protes dari sejumlah warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Bupati Taput, Nikson Nababan pun angkat suara atas pergantian nama bandara tersebut. Nikson ternyata bingung, karena tiba-tiba bandara di daerah kekuasaannya itu berubah nama.
Terlebih dari dengan beredarnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1404 Tahun 2018 diubah menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII.
Nikson memang tak mempermasalahkan pergantian nama. Namun dia heran kenapa keputusan itu terkesan mencederai keputusan bersama anggota DPRD dan masyarakat sekitar bandara. “(Silangit) sudah ditandatangani Pak Presiden Joko Widodo,” kata Nikson, Jumat (8/9).
Usut punya usut pergantian nama itu diusulkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Taput Mauliate Simorangkir. Ada sekelompok oknum yang mengusulkan agar nama Silangit diganti.
Pergantian nama itu diusulkan ke Gubernur Sumut saat itu Tengku Erry Nuradi. Saat itu Nikson sedang cuti karena ikut Pilkada sebagai petahana. “Seharusnya sebagai Plt harus menunggu Bupatinya aktif kembali,” tukasnya.
Dia pun menegaskan, Plt harusnya tidak bisa mengambil kebijakan. Pun bisa, harus dalam keadaan force majeur (darurat). Terlebih dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
“Kan sudah diresmikan Presiden (Silangit) itu. Kenapa harus dirubah lagi. Kesal sih enggak. Tapi kenapa bisa begitu,” ujarnya.
Harusnya, jika ingin berganti nama. Penabalan nama baru harus disetujui pemerintah kabupaten dan DPRD. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk membahas namanya.
Belakangan Nikson sudah disurati masyarakat. Mereka tetap ingin Bandara itu dinamai Silangit.
Nama Silangit ternyata punya akronim. Masyarakat menyebutnya Silang di Langit (Silangit). “Kenapa lagi ada oknum-oknum yang merubah itu,” tandasnya.
Bandara Silangit mulai digarap sejak zaman penjajahan jepang. Tahun 1995 pembangunan baru dialnjutkan dengan perpanjangan landasan pacu menjadi 1.400 meter.
Massa Presiden SBY, bandara Silangit kembali diperpanjang runway-nya menjadi 2.400 m x 30 m.
Pada 2012 kepemilikan bandara dipindahtangan dari Kemenhub ke PT Angkasa Pura II. Infrastrukturnya dikebut hingga sekarang hingga bertaraf Internasional.
Penerbangan internasional juga sudah mendarat. Dari Malaysia sekarang sudah bisa mendarat di sana. (pra/JPC/jpg/sdf)
CPNS di Tarakan menunggu giliran, beberapa waktu lalu.
CPNS di Tarakan menunggu giliran, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan siap menghadapi pendaftaran CPNS secara online mulai 19 September mendatang. Dia mengklaim, walaupun diperkirakan ada 6 juta pelamar yang akan mengunjungi portal sscn.bkn.go.id, tapi BKN sudah menyiapkan berbagai antisipasi.
“Kemampuan servernya sudah ditambah insyallah tidak akan down. Selain itu kami menyiapkan tim help desk yang akan membantu para pelamar,” ujar Bima, Minggu (9/9).
Bima yang juga ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) itu meminta bagi para pelamar yang belum ingin mendaftar pada 19 September sebaiknya tidak mengunjungi portal SSCN. Ini untuk mengurangi beban server. Pelamar juga diimbau tidak melamar pada hari-hari terakhir karena beban server tinggi sehingga bisa menyulitkan proses pendaftaran.
“Waktunya kan dua minggu, jadi bisa daftar pada hari ketiga dan seterusnya. Kalau awal atau akhir biasanya pengunjungnya padat,” ujar Bima.
Hingga saat ini tes CPNS direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pembda).
Bima mengimbau pemda memberikan persyaratan seleksi CPNS 2018 yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat. “Persyaratan seperti Akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan Indeks Prestasi di wilayah masing-masing,” jelasnya.
176 lokasi itu menurut Bima akan terus bertambah. Sebab, ada instansi yang ingin melaksanakan tes CPNS juga. BKN tinggal menyiapkan sistem CAT (computer assisted test).
Diketahui, formasi CPNS 2018 terdiri dari umum dan khusus dengan total 238.015. Rinciannya 51.271 formasi instansi pusat di 76 K/L dan 186.744 formasi di 525 daerah. (esy/jpnn)
