MEDAN,SUMUTPOS.CO – Suasana di Bandara Internasional Kualanamu terasa hangat, meski di kawasan itu dilanda hujan dengan intensitas sedang, Kamis (6/9) pagi. Kehangatan tersebut lantaran ratusan warga Sumatera Utara menyambut gembira kedatangan gubernur dan wakil gubernur baru, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, paska dilantik Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9).

PENYAMBUTAN pimpinan baru Sumut yang dikemas Pemerintah Provinsi Sumut, berjalan lancar dan sukses. Selain pelajar, ratusan massa yang sudah hadir sejak pagi terdiri dari kalangan organisasi kepemudaan, partai politik, Forkopimda dan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemprovsu. Khusus kalangan pelajar, mereka membuat barikade barisan mulai pintu masuk bandara hingga ke areal jalan penjemputan penumpang.

Amatan Sumut Pos, prosesi penyambutan dimulai dari pemakaian kostum adat Melayu Deli kepada Edy dan Musa.

Keduanya dipakaikan topi khas Melayu oleh unsur Dato’, Sultan dan para petinggi tokoh Melayu di Sumut. Edy dan Musa Rajekshah terlihat tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Keduanya bahkan tampak selalu melempar senyum selama prosesi penyambutan berlangsung.

Tak hanya itu, antusias warga juga terlihat di sepanjang jalan yang dilalui rombongan, hingga Rumah Dinas Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman 41 dan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Pada kesempatan itu juga dilakukan pengalungan bunga kepada Gubsu dan Wagubsu sebagai ucapan selamat datang.

Dari pintu keluar pertama Bandara, Edy-Ijeck yang hadir beserta istri memakai pakaian khas adat Melayu disambut dengan atraksi pencak silat dan tarian Melayu. Tak lupa, seperti pada adat tepung tawar biasanya, keduanya juga ditaburi bertih dan beras oleh para penari. Tampak masyarakat memenuhi lantai 1 hingga 3 bagian kedatangan Bandara Kualanamu. Semuanya bersorak-sorai.

Selanjutnya, dari pintu keluar kedua, mereka disambut dengan barisan pasukan pengibar bendera yang memegang bendera merah putih. Juga barisan petugas Avsec Bandara Kualanamu dan organisasi masyarakat. Tidak sedikit warga yang berebut mengambil gambar dan ingin melihat lebih dekat keduanya, sehingga barisan yang semulanya rapi tidak lagi tertib. Meski begitu, Edy-Ijeck tetap menerima masyarakat dengan senyum yang hangat.

Sebelum meninggalkan bandara, dari dalam mobil, Edy dan Ijeck juga kembali menyapa dan melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat yang bersorak-sorai menyambut mereka. Edy Rahmayadi mengaku bersyukur lantaran telah diamanahkan oleh masyarakat Sumut untuk menjadi pemimpin. “Sujud syukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Meski hujan deras mengguyur wilayah Kualanamu, riuh gempita masyarakat tidak surut. Barisan pelajar SMA dan SMK yang mengibarkan bendera merah putih rela basah demi menyambut pemimpin baru Sumut itu. Kemudian rombongan konvoi meninggalkan bandara untuk selanjutnya menuju rumah Dinas Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman 41.

Antusias masyarakat juga terlihat di gerbang keluar tol Bandar Selamat. Banyak masyarakat yang sudah menunggu rombongan sejak pagi. Bahkan di sana ada marching band para pelajar SMA dan organisasi masyarakat yang menyambut rombongan gubernur dan wakil gubernur, seolah tidak peduli dengan hujan deras yang turun pagi itu. Mereka menyambut keduanya dengan suka cita.

Sesampainya di rumah Dinas Gubernur, keduanya juga disambut meriah dengan karpet merah. Mereka disambut mantan Penjabat Gubsu Eko Subowo, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Forkopimda, perwakilan negara sahabat, para bupati/wali kota se Sumut, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan undangan lainnya.

Tepung Tawar & Upa-upa
Di Rumah Dinas Gubernur itu, Edy-Ijeck diupa-upa dan ditepung-tawari. Dalam sambutannya, Gubsu Edy mengajak masyarakat untuk fokus pada Sumut yang bermartabat. “Cita-cita untuk mewujudkan Sumut bermartabat ini hanya akan tercapai, jika kita semua bersatu dan bergandengan tangan menyelesaikan masalah yang ada. Hindari persoalan yang tidak perlu, seperti perbedaan,” sebutnya.

Ia mengaku paham bahwa demokrasi erat kaitannya dengan perbedaan pilihan. Menurutnya, semakin ragam perbedaan yang ada, semakin kaya pula proses demokrasi yang berlangsung di Sumut. “Tapi, saya katakan semua itu telah usai. Jika tempo hari ada warna hijau, kuning, putih, abu-abu, kini sudah tidak ada. Saya tidak menghiraukan itu, karena yang paling penting saat ini adalah kita semua satu, kita semua Sumatera Utara,” tegas Edy.

Meski banyak pekerjaan rumah dan tugas berat yang telah menanti ke depan, Edy mengatakan mereka akan berusaha untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Insya Allah, atas restu kedua orang tua dan restu dari saudara-saudara semua, kami akan laksanakan amanah yang telah kami terima dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Edy-Ijeck juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat yang antusias menerima mereka. “Sambutan ini sangat berarti bagi kami berdua, sekali lagi terima kasih,” ucapnya.

Tepung tawar dan Upa-Upa berlangsung lancar dan khidmat. Diawali oleh kedua orang tua Gubsu-Wagubsu, selanjutnya menepung tawari dilakukan lima Sultan Melayu, mantan Pj Gubsu Eko Subowo, Sekdaprovsu R Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, unsur Forkopimda, perwakilan negara sahabat, kepala daerah kabupaten/kota di Sumut, beberapa rektor universitas, tokoh agama dan masyaraka serta gubernur dan wakil gubernur Sumut terdahulu.

Suasana penyambutan juga tak kalah meriah terlihat di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, dimana melalui marching band dan ratusan ASN Pemprovsu juga menyambut keduanya, untuk pertama kali memasuki kantor gubernur.

Saat itu, Edy-Ijeck didampingi Sekdaprovsu Hj Sabrina dan pimpinan OPD berjalan sambil melambaikan tangan kepada ASN di pelataran Kantor Gubsu. Sejurus dengan itu, mereka disambut gembira dan tepuk tangan para ASN kantor Gubsu dengan gegap gempita. “Semoga daerah ini semakin baik, dengan dipimpim Pak Edy dan Ijeck,” ujar seorang ASN.

Hilangkan Stigma Pungli
Kalangan DPRD Sumut berharap, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mampu menghilangkan stigma negatif tentang banyaknya praktek pungutan liar (pungli) dan lambatnya birokrasi khususnya dalam urusan pelayanan public di Sumut.

“Banyaknya pungli dan lambatnya birokrasi mengurus perizinan di Sumut sudah bukan rahasia umum lagi. Stigma ini harus dihilangkan oleh Gubernur baru,” ujar anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga bersama Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, Kamis (6/9).

Dengan kepemimpinan baru ini, kata Zeira, menjadi tanda besarnya asa memasuki era baru serta me berikan energi positif bagi perkembangan pembangunan di Sumut. Termasuk menghilangkan stigma negatif yang terus saja menjadi isu penting dan menghalangi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini katanya, adalah ‘pekerjaan rumah’ Edy Rahmayadi bersama Musa Rajekshah. Seperti pelayanan dalam hal iklim investasi, menjadi keluhan banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumut.

“Di sini dibutuhkan peran seorang pemimpin yang tegas, karena banyak ketertinggalan yang harus dibenahi, termasuk ketertinggalan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan. Agar Sumut benar-benar bermartabat dalam mengangkat derajat kewibawaan rakyat Sumut sesuai harapan masyarakat Sumut,” ujarnya.

Zeira juga mengharapkan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah menjadi pemimpin milik seluruh masyarakat Sumut, dan mampu mengakomodir semua golongan dan kelompok masyarakat. Bahkan soal penempatan orang-orang yang punya integritas dan kemauan dalam menempati posisi strategis di jajaran Pemprov Sumut.

“Jangan sampai orang-orang yang menduduki jabatan esolan dua, hanya karena kedekatan semata tanpa memiliki kualitas yang mumpuni. Demikian halnya dalam pengelolaan anggaran yang masih terdapat ketidak-patuhan menyusun akutansi pemerintahan, sehingga sering melanggar aturan-aturnan yang telah ditetapkan,” katanya.

Sementara Juliski Simorangkir menyebutkan bahwa harapan seluruh masyarakat kepada Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sebagai pemimpin baru, dapat membawa kebaikan bagi pembangunan Sumut ke depan.

“Kita berharap visi misi mereka bisa diwujudkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu kita harus mendukung program pembangunan yang akan dijalankan,” sebut Juliski. (prn/bal)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Sejumlah partai politik (Parpol) di Sumatera Utara siap memerangi berita bohong atau hoax di Pemilu 2019. Komitmen ini disampaikan sejumlah pengurus parpol dalam Diskusi Politik Bersama Politisi, Akademisi dan Pemilih bertajuk “Hoax Dalam Pusaran Pemilu 2019” yang digagas Harian Sumut Pos, Kamis (6/9) sore.

Tak hanya itu, sejumlah parpol bahkan sudah menyiapkan strategi guna menangkal peredaran berita bohong, ujaran kebencian maupun fitnah itu. “Kami sudah bentuk Tim Stop Watch. Dimana ikut menangkal berita hoax yang menyerang Presiden Jokowi langsung.

Tim kami langsung membalas setiap ada komentar negatif di twitter, facebook, Instagram dan media sosial lainnya,” ujar Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut, Fuad Perdana Ginting.

Upaya ini sebagai salah satu cara yang menurut PSI dapat meminimalisir viralnya sebuah informasi via medsos. Dengan adanya sanggahan dari tim mereka itu, diharapkan bisa memberi perbandingan bagi pengguna medsos atas sebuah informasi yang dianggap kelirun
dan diragukan kebenarannya.

“Sebab ada lagi fenomena baru yang kami temukan, yang tingkatannya berada diatas ujaran kebencian. Sebuah opini yang sengaja diciptakan untuk memberi ketakutan kepada masyarakat. Ini lebih berbahaya,” tegasnya.

Pihaknya tak menampik akibat kurangnya literasi dan rendahnya budaya membaca masyarakat menjadikan sebuah kabar bohong spontan menjadi viral. Untuk itu dibutuhkan upaya perlawanan dengan cara membalas hal sebaliknya agar pengguna medsos khususnya, tidak terjebak pada opini yang menyesatkan. “Tim kami tersebut selalu membanjiri internet dengan informasi-informasi positif untuk menangkal hoax yang begitu cepat beredar,” ucapnya.

Berbeda dengan Partai NasDem Sumut, yang tidak membentuk tim untuk berperan banyak di dunia maya. Melainkan lebih cenderung mengedukasi masyarakat akan nilai-nilai luhur pejuang bangsa melalui Akademi Bela Negara yang mereka dirikan. “Tujuan akademi itu kami bentuk untuk menggali kembali nilai-nilai luhur bangsa kita.

Memunculkan kebudayaan dan rasa kebersamaan antarsesama, meski membutuhkan biaya yang besar,” ungkap Wakil Sekretaris Bidang Renlitbang Partai NasDem Sumut, Nataniel Ketaren.

Tak hanya itu, pihaknya juga turut membuat fanspage baik di facebook ataupun jejaring medsos lainnya. Dimana kontennya memuat semua informasi positif sesuai fakta dan kejadian yang terjadi. “Menurut kami, sebuah fakta yang diplintir dalam pemberitaan dan sebuah agenda setting sangat berbahaya. Karena itu melalui fanspage yang kami buat, bisa menjadi pilihan masyarakat ataupun pengguna medsos untuk menyaring informasi yang lebih objektif,” tuturnya.

Partai Hanura Sumut lebih mengimbau agar sebagai bangsa yang berbudaya untuk selaku menghormati antara yang tua dan muda. Kemudian bagaimana caranya selaku membanjirkan gagasan dan bahasa yang menyejukkan dari para elit, merangkul teman-teman sesama elit dalam rangka menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di semua level.

“Jangan ada lagi bahasa siapa loe siapa gue. Elit politik dapat menahan diri memberi suasana sejuk dan jangan melakukan adu domba. Juga jangan sekadar menjadi politisi melainkan negarawan. Kita jangan merasa paling benar. Mari kita semua menegakkan keadilan secara proporsional dan konstitusional,” imbuh Wakil Ketua Partai Hanura Sumut, Daudsyah Munthe.

Perwakilan Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Lukmin Siregar mengatakan dalam upaya menangkal kelompok ujaran kebencian dan hiax terstruktur, sistematis dan masif pihaknya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika di Sumut sudah membentuk cyber patrol.

Namun sejauh ini diakuinya belum ada mendeteksi gerakan-gerakan tersebut terjadi di Kota Medan. “Akan tetapi hal ini selalu kami lakukan secara berkesinambungan. Cyber patrol terus memantau peredaran kabar bohong, fitnah maupun ujaran kebencian,” katanya.

Sebagai narasumber utama, Ketua Departemen Ilmu Politik USU, Dr Warjio menyebutkan semua pihak termasuk parpol di Sumut sepakat tidak inginkan ada hoax dalam Pemilu 2019. Persoalan ini menurutnya menjadi bagian dan tanggung jawab pihaknya dari kalangan akademisi.

“Potensi hoax di pemilu mendatang memang cukup tinggi. Saya sarankan kepada Polda Sumut dan pihak Diskominfo, kiranya melihat persoalan ini tidak dari sisi material saja tetapi upaya penanganan dan pembinaan terhadap pengguna medsos,” katanya seraya mengapresiasi cyber patrol yang digagas kedua instansi tersebut.

Ia juga menyarankan agar seluruh parpol terkhusus di Sumut untuk memperbaiki informasi yang tersedia pada website yang dimiliki. Penggunaan literasi informasi pada website parpol tersebut, kata dia, bisa membantu penangkalan hoax dan ujaran kebencian. Sebab dari riset yang pernah dia lakukan, masih belum ada sajian informasi yang mampu mengedukasi masyarakat dari website parpol di Indonesia terkhusus di Sumut.

“Selain parpol, media punya andil yang besar akan hal ini. Punya peran membentuk demokrasi yang sehat di republik kita melalui penyajian berita-berita positif,” katanya.

Turut hadir dalam acara diskusi, Pimred Sumut Pos Dame Ambarita, Wapimred Laila Azizah, General Manajer Valdezs Djunianto, Manajer Pemasaran Chairil Huda, Manajer Advertorial Asih Astuti, dan jajaran kru redaksi Harian Sumut Pos. (prn)

MEDAN- Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba merasa dizalimi dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, 28 Agustus lalu. Ia mengklaim kalau dirinya sengaja ditumbalkan oleh pihak tertentu dalam kasus tersebut.

Dalam pengakuannya kepada wartawan usai diperiksa KPK, Rabu (5/9) lalu, ia tak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara Tamin Sukardi yang ditanganinya. Bahkan, kata Merry, uang yang ditemukan di ruang kerjanya merupakan uang yang sengaja diletakan oleh seseorang.

Menyahuti pengakuan Merry Purba ini, Ketua PN Medan Dr Djaniko Girsang yang baru dilantik menggantikan Marsuddin Nainggolan mengatakan, penyidik KPK yang menangani perkara tersebut pastinya bekerja profsional. Lagipula, proses hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Namun begitu, Djaniko berharap, curahan hati yang disampaikan Merry kepada wartawan kemarin, bisa didengar penyidik KPK sehingga menjadi bahan masukan dalam mengungkap kasus tersebut. “ Penyidik (KPK) sudah melakukan penyidikan, mereka kan sudah memiliki hukum-hukum penyidikan sendiri. Tapi itu tadi, patut pula didengar keluhan-keluhan yang beliau (Merry Purba) berikan. Itu patut didengar,” kata Djaniko kepada Sumut Pos, Kamis (6/9).

Sementara, pengamat hukum Abdul Hakim Siagian menilai, Hakim Merry Purba harusnya tidak cuma mengaku sebagai korban. Tapi juga harus mampu mengungkapkannya dengan bukti dan fakta-fakta yang ada. “Jadi, kalau lah dia korban, dia kan hakim yang memeriksa fakta, fenomena korupsi dan menjatuhkan hukuman. Justru itu, bukan statement yang dibutuhkan. Kalau dia ngomong begitu tak bisa membuktikan, dia justru menambah masalah baru,” kata Abdul Hakim.

Ia juga mempertanyakan sikap hakim Merry yang tidak dari awal menyebut kalau dia menjadi korban dalam kasus tersebut. “Inilah fenomena puncak gunung es. Yang kita tangkap dari bahasa dikorbankan, berarti kan ada pemain, ada sutradara atau ada mungkin stuntman di situ.

Kemarin dia bilang tidak tahu kasus apa melibatkan dirinya. Jadi, dari analisis kita, bukan berarti kita berprasangka buruk dengan dia, maka baiknya dia terbuka saja menceritakan agar kasus ini terang benderang. Karena sekali lagi kalau dia tidak bisa membuktikan, atau menunjukkan fakta, bahwa dia sebagai korban ini akan memperburuk posisi dia,” paparnya lagi.

Selanjutnya, kata Abdul Hakim, ada beberapa indikator pernyataan Merry soal dissenting opinion pada sidang vonis Tamin Sukardi, inilah yang menjadi rangkaian yang sudah dikumpulkan oleh KPK. “Kemudian, penyadapan yang digunakan KPK itu pasti sudah tersusun rapi. Jadi menariknya lagi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan sudah dibawa ke Jakarta, kemudian dilepas hanya sebagai saksi. Dan oleh MA dia dicopot dan tidak jadi lanjut promosinya. Dan dia menerima yang dibikin oleh MA. Pertanyaannya, kalau dia tidak terlibat, apa mungkin dia diam saja?” terangnya.

Menurutnya bila nanti dalam perjalanan penyidikan kasusnya KPK bisa membuktikan sejumlah penegak hukum yang tersangkut OTT kemarin bersalah, hukuman yang mereka terima perlu ditambahkan sepertiganya, karena mereka aparat penegak hukum. “Kemudian lagi, perlu dikenakan pasal pencucian uang,” sebutnya.

Selanjutnya dia berharap KPK tidak terkesan kejar tayang dalam menangkap para mafia peradilan. “Siapa yang tidak tahu Tamin Sukardi? Saya rasa sudah menjadi rahasia umum siapa Tamin Sukardi. Begitu dekatnya dia dengan aparat penegak hukum. Sejak kapan dia mulai ‘bermain’ dengan hukum? Kemudian, apakah cuma Tamin Sukardi saja yang begitu? Makanya saya dukung kerja KPK dalam memberantas korupsi dengan cara yang tidak biasa, karena korupsi di negara ini sudah luar biasa. Tapi saya berharap jangan kejar tayang, seakan-akan kan begitu. Artinya semua pemain mafia hukum ditangkap,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Merry Purba yang menjadi anggota majelis hakim perkara Tamin merasa ada sesuatu di balik penetapan tersangka dirinya. Dia berkilah tak mengerti soal uang dari Tamin. “Saya enggak tahu ini semua. Tolong berkata jujur, jangan korbankan, mentang-mentang saya ini hakim ad hoc, tidak ada pembela di Mahkamah Agung,” katanya.

Merry juga mengatakan, pihak yang ditangkap tangan oleh KPK adalah panitera pengganti PN Medan Helpandi. Dia mengklaim dijebak sehingga seakan-akan ikut menerima uang suap dari Direktur PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi.

Ia mengaku tak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara Tamin yang ditanganinya itu. Bahkan, kata Merry, uang yang ditemukan di ruang kerjanya merupakan uang yang sengaja diletakan oleh seseorang. “Kalau pun ada keberadaan uang di meja saya, kata mereka ya, saya tidak tahu. Meja saya itu selalu terbuka, dan tidak pernah tertutup dan saya tidak pernah menerima apapun,” ujarnya.

“Makanya saya berkesimpulan, mohon supaya diambil sidik jari siapa yang menerima uang itu dan siapa yang menempatkan uang itu di meja saya,” kata Merry melanjutkan.

Merry pun meminta kepada Marsuddin Nainggolan dan Wahyu Prasetyo Wibowo untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dia kembali menegaskan tak mengetahui perkara suap yang menjerat dirinya tersebut. “Saya bukan pemain, saya tidak tahu apa ini semua, coba berpikirlah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Merry meminta maaf kepada MA, keluarga, kerabat serta seluruh masyarakat Indonesia atas kejadian yang menjeratnya. Menurutnya, keluarga hingga seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa dirinya ditangkap oleh KPK.

Diketahui, Merry merupakan satu dari empat tersangka kasus suap terhadap PN Medan yang tengah ditangani KPK. Empat tersangka itu yakni, Helpandi, Merry Purba, Tamin Sukardi selaku pihak swasta, dan Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Merry diduga menerima uang sebesar 280 ribu dolar Singapura dari Tamin. Uang suap tersebut diberikan secara dua tahap melalui dua orang perantara. Pemberian tahap pertama dilakukan pada 24 Agustus 2018 di Hotel JW Marriot Medan sebesar 150 ribu dolar Singapura melalui perantara Helpandi dan Hadi Setiawan.

Kemudian, untuk pemberian kedua sebesar 130 ribu dolar Singapura yang diduga akan diberikan kepada Merry oleh Helpandi pada 28 Agustus 2018 di PN Medan. Namun, saat sedang transaksi, KPK keburu melakukan OTT.

KPK menduga uang tersebut diberikan oleh Tamin kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara kasus korupsi penjualan tanah berstatus aset negara yang menjerat Tamin. Karena dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Merry berpendapat, dakwaan tidak terbukti sehingga majelis hakim berbeda pendapat (dissenting opinion).

Dan Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. (dvs)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Jumlah jamaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci kembali bertambah. Ini terjadi setelah Nurdin Zakaria Ritonga bin Pulungan Zakaria Ritonga (65) dan Rukiah Musa Abdullah bin Musa Abdullah (68) meninggal pada Rabu (5/9) dan Kamis (6/9).

Nurdin Zakaria Ritonga bin Pulungan Zakaria Ritonga (65) warga Jalan Dusun Sidodadi C, Kampung Padang, Pangkatan, Labuhanbatu, meninggal 5 September 2018, penyebab kankern
Sedangkan Rukiah Musa Abdullah bin Musa Abdullah (68) Jalan Tempui Lk V, Sukaramai Binjai Barat, meninggal 6 September 2018 di Arab Saudi, penyebab saluran pernapasan.

Plt Kepala Kemenag Sumut, HT Darmansah menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi jamaah haji yang wafat berasal dari Asahan 1 orang, Tebing Tinggi 1 orang, Mandailing Natal 1 orang, Medan 3 orang, Langkat 1 orang, Pematangsiantar 1 orang, Padanglawas 1 orang dan Labuhanbatu Utara 1 orang.

Kemudian, Simalungun 1 orang, Labuhanbatu 1 orang, Labuhanbatu Selatan 1 orang, Tanjungbalai 1 orang dan Binjai 1 orang. “Total keseluruhan calhaj Embarkasi Medan yang meninggal di tanah suci sebanyak 15 orang,” sebutnya.

Terpisah, Kabid Dokumen PPIH melalui kordinator Humas Imam Mukhair mengatakan, kloter 5 asal Labuhanbatu diperkirakan tiba Kamis (6/9) di Bandara KNIA pukul 20.04 WIB. Jamaah kloter 5 berjumlah 380 orang ditambah 6 petugas. Ada 6 jamaah haji mutasi dari kloter lain. Saat berangkat berjumlah 389 orang dan kembali 392 dan 2 telah kembali di kloter 1. “Sampai dengan hari ini, 15 jemaah haji wafat di Arab Saudi,” kata Imam.

Sebelumnya, Kabid Dokumen PPIH Medan Eri Nofa mengatakan, pesawat Garuda GA 3204 yang mengangkut jemaah haji kloter 4 landing di bandara KNIA pukul 17.22 WIB dan tiba di asrama haji Medan pukul 19.00 WIB. “Kloter 3 berasal dari Deli Serdamg 383 orang, Tapsel 1 orang dan Sergei 1 orang. Jumlah 385 orang ditambah 8 petugas,” sebut Imam. Jamaah haji kloter 3 berangkat 393 orang dan kembali 393 orang. (man)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kabar soal dugaan kutipan terhadap guru honorer se-Kota Medan yang ditudingkan kepada pengurus organisasi Ikatan Guru Honor (IGH) Medan, akhirnya dibawa ke gedung dewan Kota Medan. Komisi B DPRD Medan pun menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) soal ini, Kamis (6/9).

Dalam RDP tersebut, tak dihadiri pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Medan, hanya dihadiri oleh pengurus organisasi Ikatan Guru Honor (IGH) Medan. Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala sangat menyayangkan pihak Disdik Medan tidak hadir dan bahkan tanpa ada pemberitahuan.

Padahal, kehadiran instansi tersebut sangat dibutuhkan supaya memberi terang persoalan dugaan kutipan terhadap guru honorer.”Harusnya merekan
(Disdik Medan) hadir supaya benar-benar terang masalah ini dan dicari titik temu. Makanya, sangat disayangkan tidak hadir tanpa ada pemberitahuan,” kata Rajuddin.

Rajuddin mengaku memiliki bukti-bukti dugaan pengutipan terhadap guru honorer di Medan. Bukti ini berdasarkan laporan dari guru yang menjadi korban dan merasa resah. “Pengakuan dari guru yang melapor, kalau tidak masuk dalam IGH maka SK (Surat Keputusan) Wali Kota Medan tidak keluar. Selain itu, bila tidak membayar iuran tidak bisa menerima insentif. Hal ini jelas bentuk intimidasi terhadap para guru honor,” kata Rajuddin.

Untuk itu, kata Rajuddin, ia berharap keberadaan suatu organisasi seharusnya menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi. Bukan sebaliknya, malah memberatkan atau bahkan mempersulit.

“Kita menginginkan agar keberadaan IGH ini benar-benar mendorong untuk menyerap aspirasi para guru honor. Makanya, dilakukan pertemuan dan hasilnya sudah terang benderang bahwasanya dugaan kutipan tersebut belum terbukti. Oleh karenanya, kita mendukung keberadaan IGH dan jangan sampai disalahgunakan atau dimanfaatkan oknum-oknum tertentu lantaran saat ini memasuki tahun politik,” tukasnya.

Anggota Komisi B DPRD Medan Jumadi yang turut hadir menyampaikan hal senada. Kata Jumadi, organisasi didirikan untuk memperjuangkan hak dan manfaat bersama. “Harus dimanfaatkan secara benar organisasi ini dan satu hal jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jangan sampai menjadi ajang pihak-pihak tertentu, sebab jumlah anggotanya cukup banyak,” tutur Jumadi.

Sementara, Ketua IGH Medan Rifan Almuhar mengatakan, informasi tudingan adanya pengutipan terhadap guru honor tidak benar. Apa yang dituduhkan sangat membawa citra negatif terhadap organisasi yang baru beberapa bulan berdiri ini.

“Tidak ada pernah kami memaksa guru honor untuk bergabung dalam organisasi ini. Selain itu, kami juga tidak pernah ada menyatakan jika tidak bergabung maka SK tidak bisa keluarkan,” katanya.

Rifan mengaku, uang pendaftaran dan iuran organisasi sudah disepakati oleh para guru yang ingin bergabung dan tidak dipaksakan. “Organisasi murni lahir atas aspirasi para guru honor. Uang pendaftaran dan iuran sampai saat ini masih ada tersimpan dan tidak ada digunakan sedikitpun. Makanya, kami sangat menyayangkan isu-isu miring terhadap keberadaan IGH yang baru seumur jagung,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak pernah memasakan guru honor untuk membayar uang jika ingin mendapatkan SK baik yang bergabung maupun tidak. SK tersebut gratis kepada guru honor. “Makanya kita bentuk organisasi untuk memperjuangkan hak-hak kami demi mencapai kesejahteraan,” pungkasnya. (ris/ila)