Warga Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu mengadukan nasib mereka ke DPRD Deliserdang. Pasalnya, mereka dipaksa angkat kaki meninggalkan 65 hektare lahan pertanian yang sudah mereka kelola selama puluhan tahun.

Mendapat keluhan warga itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Deliserdang, Benhur Silitonga mendatangi lahan pertanian yang diklaim milik Puskopad A Dam I/BB atau Puskop Kartika A BB.

Setibanya, Benhur diajak warga meninjau lokasi areal persawahan yang sudah mereka tanami padi. “Lahan itu sudah dikuasai oleh Bapak dan kakek kami semenjak tahun 1950. Semenjak itu, tak ada pernah ada pengusuran atau sengketa dengan pihak manapun. Tetapi sekarang Puskopad A Dam I/BB atau Puskop Kartika A BB mempersoalkan lahan milik kami itu,”ungkap Albiner Siregar, warga Desa Seituan, Senin (6/8).

Dengan mengendarai sepedamotor, warga mengajak Benhur berkeliling ke lokasi yang diklaim Puskopad A Dam I/BB atau Puskop Kartika A BB sebagai HGU miliknya.”Diareal lahan 65 ha ini sudah berdiri sarana irigasi yang dibangun oleh Pemkab Deliserang. Di sana juga ada jalan usaha tani yang dana pembangunannya berasal dari Pemkab Deliserdang,”tambah Albiner.

Kesaksian Albiner diperkuat, Kepada Desa Parningotan Marbun. Menurutnya, bahwa warga sudah lama mengelola lahan pertanian yang berupa persawahan. “Orang tua kita dulunya sudah mengelola lahan persawahan di areal yang dipersoalkan Puskopad A Dam I/BB atau Puskop Kartika A BB. Kami tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun,”ucapnya.

Diungkapkan Parningotan, pihaknya mendapat surat dari Pusat Koperasi Kartika “A” Bukit Barisan tertanggal 27 Juli tahun 2018.

Isi surat itu, perihal peringatan pengosongan areal Desa Saor Matio di Lahan HGU Kebun Sei Tuan. Dalam surat itu menyebutkan, melalui Surat Keputusan Kepala BPN RI No : 4/HGU/BPN/ 93 tanggal 1 Maret 1993 merupakan HGU atas nama Puskopad A Dam I/BB atau Puskop Kartika A BB dengan luas sekitar 1.099,40 Ha dengan sertifikat No 1 tanggal 30 Agustus 1994 dan masa berlakukanya 30 tahun sampai 31 Desember 2023.

Kemudian Surat itu menjelaskan, bahwa selama ini warga yang bercocok tanam padi di sana adalah penggarap. Dan diminta agar mengosongkan areal lahan seluas 65 hektare yang dikuasai penggarap. “Para warga yang bercocok tanam padi agar tidak menanami kembali lahan yang mereka garap itulah yang disebutkan dalam surat pengosongan itu,”beber Parningotan.

Setelah mendapat penjelasan dari warga, Benhur meminta agar berjuang menurut hukum yang berlaku. Disebutkannya, sengketa masalah tanah ada masuk ke ranah hukum.

Pun begitu, Benhur tetap menyarankan mengunakan jalur politik tetap dilakukan oleh warga Desa Seituan. “Biarlah nanti kita buat rapat dengar pendapat, semua pihak yang berhubungan permasalahan ini akan kita undang Minggu depan,”ungkapnya.

Kepada warga, Benhur meminta agar tidak bertindak diluar jalur hukum. Karena permasalahan yang dihadapi warga Desa Seituan berhadapan dengan kekuatan besar. “Tolong bersabar jangan melakukan kegiatan melangagar hukum, kalau bercocok tanam silahkan lakukan biar bapak ibu dapat menghidupi keluarga,”pintanya. (btr/han)

TEBINGTINGGI-Pemerintah Kota Tebingtinggi dan Pemkab Sergai jalin kerja sama dalam bidang Pengembangan Sektor Pertanian Kluster Padi Organik, Horti Organik, Perikanan, Peternakan dan Olahan Turunannya.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada acara Pembukaan Tebingtinggi Agri Market dan Pameran Flora Fauna TAM-PFF ke 5 Tahun 2018 di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi, Sabtu (4/8) malam.

Dalam sambutannya, Bupati Sergai Ir Soekirman mengatakan, rencana pengembangan produk hasil daerah, bukan tanpa alasan jika suatu daerah berniat menjual produknya dapat diartikan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dan bukti bahwa Sergai dan Tebingtinggi berstatus surplus beras.

Perkembangan di dunia saat ini diwujudkan dalam Forum Sustainable Development, bahwa negara-negara berkembang sepakat menekankan target no poverty and no hunger, atau kita ingin bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Kalau pertanian ingin maju, maka harus meningkatkan mutu dan kualitasnya.

Untuk itu, pihaknya sedang membangun dan emperbaiki sistem mulai tanaman, tata air, kelembagaan, kemasan hingga pemasaran dalam wujud healty food beras organik. “Saya berkeyakinan dengan kerja sama ini akan disusul daerah lain. Bersatunya kita dalam satu produk beras sehat organik, akan membawa kecerahan bagi petani di daerah kita,”ujar Soekirman.

“Dengan adanya kerja sama ini, nantinya Sergai dan Tebingtinggi dapat mewujudkan target ekspor beras organik hingga keluar negeri,”sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan dengan adanya kesepakatan tersebut, merupakan bentuk nyata usaha peningkatan kualitas pertanian dengan mencoba membuka peluang pengembangan kluster pertanian organik.

“Kita harus belajar banyak kepada Kabupaten Sergai yang baru 14 tahun, namun sudah bisa melabelisasi hasil pertaniannya dengan sertifikasi organik dari lembaga yang terpercaya secara nasional,”terangnya.

Umar Zunaidi juga berharap agar Kementrian Perdagangan serta Apindo dapat membantu pemasaran hasil produk organik, agar dapat mewujudkan kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia.

“Bersama Pemkab Sergai, kami siap menjadi kota organik dan menjaga kelestarian pertanian organik meski memiliki lahan yang kecil dan menjaga lahan agar tidak hilang dengan adanya perkembangan zaman,”tegas Umar Zunaidi.

Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementrian Perdagangan RI, Ninuk Rahayuningrum mengapresiasi terselenggaranya kerja sama dan melihat otonomi daerah telah berjalan dengan sangat baik.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Perdagangan mengaku siap untuk memfasilitasi pemasaran dari produk-produk pertanian Kota Tebingtinggi dan Sergai pasca jalin kesepakatan.

Terpisah, Pj Gubsu Eko Subowo yang diwakili Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu M Azhar Harahap mengatakan kegiatan yang dilakukan sangat strategis dan bermanfaat dalam upaya mendukung kemandirian pangan di Sumut. Hal ini sangat mendukung kondisi kita untuk membuat agro bisnis dari hulu ke hilir.

“Jika tidak, maka produk kita tidak akan bisa dijual ke daerahan lain, sehingga kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Kami dari Pemprovsu akan mendukung segala kegiatan yang seperti ini, dan siap membantu dalam hal distribusi serta pengawasan terkait pertanian organik tersebut,”terangnya.

Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 1.000 kelompok pertanian organik, namun baru ada 33 yang lulus sertifikasi organik, dan Tebingtinggi menyusul Sergai mendapatkannya pada malam ini yang ditandai dengan penyerahan sertifikasi organik dari LeSOS. Seiring dengan pola konsumsi masyarakat dunia yang back to nature (kembali kepada yang alami).

“Mari kita manfaatkan peluang tersebut dengan menggalakkan pertanian organik dengan tentunya mengutamakan peningkatan kualitas dan mutu produk pertanian kita tersebut,”jelasnya.

Kegiatan Tebingtinggi Agri Market dan Pameran Flora Fauna TAM-PFF ke-5 Tahun 2018 dilaksanakan mulai tanggal 4-10 Agustus 2018, dan diikuti 36 stand yang berasal dari instansi dan stakeholder terkait dari dalam dan luar Kota Tebingtinggi. (ian/han)