Home Blog Page 6125

Hari Ini Relokasi Pedagang Pasar Timah

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PASAR TIMAH: Suasana pasar timah beberapa waktu lalu. Para pedagang menolak untuk pindah dari lokasi pasar.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PASAR TIMAH: Suasana pasar timah beberapa waktu lalu. Para pedagang menolak untuk pindah dari lokasi pasar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO Relokasi para pedagang di Pasar Timah oleh Satpol Kota Medan dikabarkan akan dilakukan hari ini, Kamis (2/8). Relokasi dilakukan untuk melanjutkan proyek revitalisasi bangunan pasar tersebut.

Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmad Harahap yang dikonfirmasi enggan membocorkan waktu relokasi. Namun, Rahmad mengakui memang akan melakukan relokasi pedagang di pasar itu. “Kalau kabar akan direlokasi besok (hari ini, Red) saya kurang tahu. Tapi yang jelas, suratnya sudah masuk dan waktunya pada pekan ini,” kata dia, Rabu (1/8).

Diutarakan Rahmad, relokasi dilakukan berdasarkan hasil RDP di Komisi III DPRD Medan yang telah disepakati. Dalam RDP itu, dihadiri Pemko Medan dan pengembang.

Sementara, Anggota Komisi III DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, sudah seharusnya Satpol PP melakukan proses pengosongan lahan Pasar Timah. Artinya, harus bersikap tegas kepada pedagang.

“Jangan hanya karena penolakan dari pedagang maupun pihak-pihak tertentu, program revitalisasi yang sudah bertahun-tahun ini menjadi tidak jalan. Makanya, Pemko harus tegas,” ujarnya.

Dikatakan Dame, sebelumnya Pemko Medan telah menyurati Satpol PP untuk segera merelokasi pedagang pada 27 Juli lalu. Akan tetapi, tidak dilakukan karena pedagang menolak dengan alasan berulang yaitu sedang dalam gugatan.

“Gugatan pedagang yang dilakukan hanya sebatas administrasi dan tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang berkaitan langsung dengan pembangunan. Sebab, yang digugat pedagang mengenai masalah IMB tempat relokasi bukan gedung pasarnya,” ujar anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra ini.

Dame menilai ada keanehan atau kejanggalan dari penolakan yang dilakukan pedagang. Dengan kata lain, ada aktor atau oknum dibalik penolakan pedagang. “Aneh rasanya tempat berjualan pedagang mau dibuat cantik tapi kok ditolak, ada apa ini sebenarnya. Makanya, ada oknum di balik penolakan pedagang,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan yang juga Anggota Komisi III, Hasyim, meminta Pemko Medan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan terkait relokasi Pasar Timah.

“Kemarin (Senin, 30/7) Komisi III menggelar RDP terkait Pasar Timah dengan pengembang dan perwakilan Pemko Medan. Namun yang anehnya kenapa pedagang sendiri tidak diundang dalam RDP itu, ada apa ini? Selain itu, saya juga tidak diundang padahal saya juga anggota Komisi III, apa ada kepentingan lain,” ungkap Hasyim.

SAR Medan dan Malaysia Latihan Tanggap Bencana

Foto: M Idris/Sumut Pos Kepala Kantor SAR Medan Toto dan SAR Malaysia M Ishaq (kemeja putih) sedang melakukan koordinasi dalam latihan bersama tanggap bencana wilayah perbatasan kedua negara, Rabu (1/8).
Foto: M Idris/Sumut Pos
Kepala Kantor SAR Medan Toto dan SAR Malaysia M Ishaq (kemeja putih) sedang melakukan koordinasi dalam latihan bersama tanggap bencana wilayah perbatasan kedua negara, Rabu (1/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan SAR Nasional (Basarnas) melalui Kantor SAR Kota Medan menggelar latihan bersama dengan SAR Malaysia, di Kantor SAR Medan Jalan Jamin Ginting, Rabu (1/8). Latihan itu digelar untuk mengasah kemampuan tanggap bencana di wilayah perbatasan.

Dalam latihan bersama tersebut, selain Kantor SAR Medan, Basarnas dan SAR Malaysia, turut serta dari BMKG, TNI, Polri dan instansi terkait.

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Didi Hamzar mengungkapkan, latihan ini digelar sejak 30 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Kebetulan, sekarang digelar di Medan atau Sumut karena terdapat wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Menurut Didi, latihan bersama antar kedua negara ini untuk menguji atau mengasah kemampuan personel SAR yang selama ini sudah berlatih. Dengan begitu, sewaktu-waktu ada bencana bisa langsung tanggap.

“Walaupun sudah terlatih tetapi perlu diuji kemampuan tanggap bencana, baik itu secara internal maupun eksternal. Latihan uji kemampuan ini dalam hal perencanaan mempersiapkan operasi SAR, penggunaan peralatan dan prasarana serta mampu berkoordinasi dengan negara tetangga,” ungkap Didi didampingi Humas Basarnas M Yusuf Latief dan Kepala Kantor SAR Medan Toto.

Diutarakan Didi, melalui latihan ini diharapkan memudahkan pengerahan unsur-unsur operasi SAR. Apabila terjadi kecelakaan pada batas kedua negara, maka masing-masing negara harus membuat security clearence yang nantinya diurus oleh duta besar atau kementerian.

“Jadi ketika terjadi kecelakaan di wilayah perbatasan yakni Selat Malaka, maka unsur SAR terdekat kita yaitu di Tanjung Balai-Asahan langsung terjun ke lapangan. Selain personil, peralatan seperti helikopter, kapal dan lainnya dikerahkan juga setelah dilakukan perencanaan sebelumnya,” terangnya.

Kepala Kantor SAR Medan Toto menambahkan, dengan adanya pelatihan bersama ini ke depannya sudah terbiasa untuk tanggap bencana pada wilayah perbatasan. Artinya, bisa lebih cepat memberikan informasi dan menggelar operasi SAR bersama dalam mengatasi bencana karena sudah saling mengerti apa yang harus dilakukan.

“Kami ingin sinergi kedua negara ini semakin membaik, meningkat dan efektif. Sebab, semakin cepat informasi yang kita sampaikan dalam layanan operasi SAR, maka semakin besar peluang korban terselamatkan. Namun, jika semakin lama waktu informasi yang disampaikan maka semakin kecil peluang korban diselamatkan,” jelasnya.

Toto mengatakan, pada pelatihan ini disimulasikan telah terjadi loss contact terhadap pesawat ATR 72 dengan rute penerbangan Kualanamu Internasional Airport (KNIA) menuju Subang. Pesawat tersebut diperkirakan kehilangan kontak dengan pihak ATC Bandara Kualanamu di Selat Malaka, perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia.

“Dari informasi yang diterima pihak bandara, kita menggali kembali dengan menanyakan dimana lokasi, kronologi, data penerbangan dan lainnya. Setelah itu, dilakukan ploting atau kroscek lokasi kejadian di peta. Ternyata, hasilnya diketahui terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Toto, langkah selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak SAR Malaysia. Sebab, sesuai kesepakatan apabila terjadi kecelakaan di wilayah perbatasan kedua negara, maka dilakukan operasi bersama.

Sementara, mewakili SAR Malaysia M Ishaq mengatakan, latihan bersama ini sangat bermanfaat tentunya bagi kedua negara dalam menghadapi bencana terutama di wilayah perbatasan. “Latihan bersama tanggap bencana ini bukan kali pertama dilakukan, melainkan sebelumnya sudah terjalin. Akan tetapi, dengan latihan ini dapat lebih memperkuat kemampuan dan koordinasi kedua negara,” ujarnya. (ris/ila)

Tren Bacaleg ‘Lompat Pagar’ Meningkat di Sumut

FOTO: IQBAL/SUMUT POS EVALUASI: Wagubsu Dr Hj Nurhajizah Marpaung saat menyampaikan perkembangan Geopark Kaldera Toba (GKT) pada evaluasi bersama sejumlah Kementerian di Aula Mess Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Kamis (17/5).
FOTO: IQBAL/SUMUT POS
Dr Hj Nurhajizah Marpaung di  Parapat, Mei lalu. Nurhajizah pindah dari Partai Hanura ke Partai NasDem.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tren bakal calon legislatif yang ‘lompat pagar’ alias pindah partai untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dinilai meningkat dibanding bacaleg lompat pagar pada Pileg 2014 lalu. Kkecenderungan ini disebabkan kehadiran parpol baru peserta pemilu, hingga 4 parpol. Termasuk di Sumatera Utara.

Angka pasti soal tren penyeberangan caleg ini, sesuai statistik memang belum diketahui. Tetapi mengambil basis analisis dari ketidakjelasan code of conduct partai-partai baru peserta pemilu, tren itu diperkirakan muncul.  Parpol baru dimaksud antara lain Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

“Hari ini, ada sejumlah parpol baru di mana nyaris tidak punya orang untuk direkrut dalam perspektif kader original. Juga belum punya pengalaman berpolitik seutuhnya. Maka diyakini tren ‘lompat pagar’ caleg akan lebih banyak dari sebelumnya,” kata Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Ansor Siregar, kepada Sumut Pos, Rabu (1/8).

Hal kedua, lanjut dia, disebabkan faktor konflik di internal organisasi parpol sendiri. Antara lain saat parpol tersebut melakukan musyawarah penentuan pengurus baru di semua level. “Jadi ketika tidak terpilih, dia dan rezimnya keluar karena tidak dipakai oleh pengurus yang baru. Nah kalau di level nasional, konflik penentuan pengurus itu bisa menghasilkan parpol baru, seperti NasDem dan Perindo,” ungkapnya.

Oleh karenanya, hemat Shohibul lagi, kedua peristiwa yang saling berkaitan ini pulalah yang kerap menjadi garis besar dari penyebrangan para bacaleg itu. “Saya kira angka ataupun kecenderungan penyeberangan bacaleg akan meningkat di pemilu mendatang. Dan itu berpulang kepada parpol-parpol bersangkutan sesuai sistem politik tanah air kita,” imbuhnya.

Ia menyebut, idealnya setiap parpol punya kader yang harus dijejali dengan ideologi partai yang kuat. Di mana apabila ingin menyebrang ke parpol lain, tidak diperbolehkan dalam jangka waktu minimal tiga tahun. Tapi fakta yang ada, di Indonesia tidak bisa terjadi hal yang demikian. Terlebih semua parpol pasti ada penyokong dana dibelakangnya sehingga partai tersebut mampu berjalan sampai sekarang.

“Kalau nggak dari mana uangnya. Semuanya kan butuh pendanaan,” pungkasnya.

Di Sumatera Utara, fenomena bacaleg lompat pagar antara lain Nurhazizah Marpaung (mantan Wagubsu), sebelumnya dari Hanura, sekarang mencalon dari Partai NasDem.

Eks kader Demokrat, Srijati Pohan, melompat ke PAN. Eks Caleg PAN lompat ke Partai Gerindra Sumut, atas nama Subandi.

Godfried Effendi Lubis pada Pemilu 2014 lalu mendaftar dari Partai Gerindra, yang mengantarkannya duduk di DPRD Kota Medan. Sebelumnya pada pemilu 2009, Godfried duduk di DPRD Medan dari Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Sebelumnya, ia pun pernah bergabung di Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada Pileg 2019, Godfried mendaftar dari Perindo.

Politisi Lainnya adalah Landen Marbun. Dia sudah enam kali masuk-keluar parpol. Awal sekali di Golkar. Menjadi anggota DPRD Medan tahun 1999 dari Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Periode 2004 ia pindah ke Partai Patriot. Periode 2009 ia pindah ke Partai Damai Sejahtera (PDS). Dan 2014 lalu ia ke Hanura.

Pileg 2019, Landen mendaftar dari Partai Nasdem.

Wakil Gubernur Sumut pengganti antarwaktu periode 2013-2018, Nurhajizah Marpaung juga pindah partai. Semula kader Partai Hanura, kini Nurhajizah pindah ke partai Nasdem.

Caleg lainnya yang juga lompat pagar yakni Rony Situmorang, sebelumnya dari Partai Demokrat, kini mencalon dari Partai NasDem. Syahrial Tambunan dari Partai Demokrat juga pindah ke Nasdem. Sementara Januari Siregar lompat pagar dari PKPI, ke partai baru Perindo.

Masih banyak nama bacaleg yang lompat pagar di Sumut. Belum terhitung bacaleg di tingkat kabupaten/kota. (prn)

Penduduk Miskin di Sumut 1,3 Juta Jiwa, Turun 16 Ribu

Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Sejumlah anak melintas di sisi rel perlintasan kereta api jalan Padang Mandala Medan, belum lama ini. Penduduk miskin di Sumut tahun ini mencapai 1,3 juta jiwa.
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Sejumlah anak melintas di sisi rel perlintasan kereta api jalan Padang Mandala Medan, belum lama ini. Penduduk miskin di Sumut tahun ini mencapai 1,3 juta jiwa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sampai Maret 2018, angka kemiskinan di Sumut berjumlah 1.324.980 jiwa, atau 9,22 persen dari total 15 juta penduduk di Sumut. Pengeluaran masyarakat miskin ini sebesar Rp435.970 per kapita per bulan.

“Angka kemiskinan di Sumut mengalami sedikit penurunan, dari 9,28 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen Maret 2018. Pada September 2017, jumlah masyarakat miskin di Sumut sebanyak 1.325.570 jiwa. Atau hanya berkurang sekitar 16 ribu jiwa dalam satu semester terakhir pada tahun 2018,” jelas Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Mukhamad Mukhanif, dalam jumpa pers di Kantor BPS Sumut di Medan, Rabu (1/8) siang.

Mukhamad mengatakan, persentase kemiskinan di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 9,15 persen, atau mengalami sedikit kenaikan dibanding pada September 2017 sebesar 8,96 persen. Berbeda dengan perkotaan, penduduk miskin di daerah pedesaan justru turun, dari 9,62 persen pada September 2017, menjadi 9,30 persen di bulan Maret 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan,” tuturnya.

Mukhamad menjelaskan, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Sumut pada periode September 2017 hingga Maret 2018, pertama secara umum inflasi relatif terkendali, yaitu sebesar 1,72 persen. Kedua, harga eceran komoditas penting relatif stabil.

“Ketiga, beras sejahtera (Rasta) telah lancar disalurkan ke rumah tangga. Keempat, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan, yaitu 5,60 persen pada Agustus 2017 menjadi 5,59 persen pada Febuari 2018. Terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,50 persen pada triwulan I 2017 menjadi 4,73 persen pada triwulan I 2018,” tutur Mukhamad.

Sementara itu, untuk pengeluaran masyarakat miskin di Sumut sampai Maret 2018 sebesar Rp435.970 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, pengeluarannya sebesar Rp448.363 per kapita per bulan.

“Dibandingkan September 2017, pengeluaran masyarakat miskin di Sumut naik sebesar 2,90 persen atau Rp 423.696 per kapita per bulan. Untuk perkotaan, pengeluaran naik 2,16 persen yaitu sebesar Rp 435.970 per bulan. Sedangkan pedesaan naik 3,54 persen atau Rp421.586 per bulan,” katanya. (gus)

Dokumen TMS, Bacaleg Langsung Dicoret

Komisioner KPU Sumut, Yulhasni.
Komisioner KPU Sumut, Yulhasni.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KPU Sumut mengungkapkan seluruh partai politik peserta pileg 2019 (16 parpol), telah menyerahkan perbaikan berkas bakal calon legislatif hingga hari terakhir, sesuai tahapan yang ditentukan, Selasa (31/7) malam.

“Ya, sampai pukul 24.00 WIB semalam, sudah 16 parpol menyerahkan perbaikan berkas bacaleg. Semuanya sudah kita berikan tanda serah terima,” kata Komisioner KPU Sumut Yulhasni kepada wartawan, Rabu (1/8).

Kata Yulhasni, setelah semua berkas perbaikan masuk, dalam seminggu ke depan KPU akan melakukan penelitian atas dokumen perbaikan itu. “Soal apakah dokumen itu benar atau salah, atau justru ada yang kurang lagi, nanti kita lihat pada masa penelitian. Tahapan perbaikan ini cuma sekali. Jadi jika ada dokumen yang tidak memenuhi syarat (TMS), bacalegnya  langsung dicoret,” katanya.

Oleh karenanya, pihaknya memberi waktu cukup panjang masa perbaikan bagi parpol atas dokumen dan persyaratan seluruh bacaleg yang didaftarkan. “Untuk hal mendasar, mereka memang sudah serahkan berkas perbaikannya. Misalnya soal jumlah bacaleg, keterwakilan perempuan, dan syarat mendasar lainnya itu. Tapi kalau soal kelengkapan bacaleg per dapil, kita punya waktu seminggu buat penelitian. Sedangkan urusan nomor urut bacaleg, itu lebih kepada domainnya parpol,” terangnya.

KPU sendiri akan melakukan tahapan penelitian pada 1-7 Agustus. Setelah itu dari 8-12 Agustus masuk tahap penyusunan DCS (Daftar Pemilih Sementara), bagi bacaleg yang dianggap sudah memenuhi syarat administratif.

Selanjutnya pada 12-14 Agustus, KPU akan mengumumkan ke publik nama-nama bacaleg yang masuk dalam DCS. Kemudian dari 12-21 Agustus masuk tahapan tanggapan masyarakat. Mana tahu ada hal-hal di luar yang KPU tidak ketahui tentang si bacaleg, justru diketahui oleh masyarakat.

“Misalnya bacalegnya ternyata tidak jujur bahwa dia masih PNS aktif. Atau pernah menjadi narapidana, namun tak melampirkan surat keterangan dari pengadilan. Tahap ini mana tau ada masukan dari masyarakat, tentu jadi ruang feed back bagi KPU,” katanya Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga.

Jika tanggapan atas nama bacaleg pada DCS dari masyarakat tersebut valid, parpol masih boleh mengganti calonnya itu. “Jadi bukan karena dokumen tidak lengkap lagi, melainkan alasan tanggapan masyarakat, parpol masih bisa mengganti bacalegnya sebelum DCT pada 20 September,” sebutnya. (prn)

Gugatan Prapid Washington Pane Cs Kandas

Foto: Parlindungan/Sumut Pos Sidang Prapid empat anggota DPRD Sumut, di PN Medan, Rabu (1/8).
Foto: Parlindungan/Sumut Pos
Sidang Prapid empat anggota DPRD Sumut, di PN Medan, Rabu (1/8).4 anggota dprd sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugatan Prapid yang diajukan 4 nggota DPRD Sumut, yakni Washington Pane, Arifin Nainggolan, M Faisal, dan Syafrida Fitri, kandas. Pengadilan Negeri (PN) Medan memenangkan pihak termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Hakim Erintuah yang memimpin persidangan, PN Medan tidak memiliki kompetensi kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara itu.

“Pasal 77 KUHAP tentang kompetensi relatif dan mengacu kepada yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum, menyatakan kami tidak memiliki kompetensi kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ” ungkap Erintuah, dalam persidangan di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/8).

Dalam pertimbangan hukum, sebut Erintuah, seharusnya pemohon melayangkan gugatan prapid ke wilayah termohon praperadilan berdomisi. Oleh karena itu, selayaknya diajukan ke PN Jakarta Selatan.

Atas putusan itu, kuasa hukum pemohon, Basuki dan rekan mengaku kecewa. Basuki mengatakan akan berkoordinasi dengan kliennya. Ia meyakini gugatan akan dilanjutkan ke PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Washington Pane Cs dalam petitum permohonannya meminta hakim agar menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang diduga melanggar Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 sampai dengan 2014 dan atau periode 2014 sampai dengan 2019, adalah tidak sah menurut hukum.

Mereka juga memohon hakim agar menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Washington Pane Cs tidak sah menurut hukum.

Demikian juga dengan surat pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Washington Pane Cs, agar dinyatakan tidak sah menurut hukum.

 

KPK Lanjutkan Kasus

Terkait putusan itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengakui, permohonan praperadilan yang diajukan empat tersangka anggota DPRD Sumut telah dinyatakan tidak diterima oleh hakim praperadilan. “Dalam putusan sela yang dibacakan tadi pagi, Hakim mengabulkan eksepsi KPK,” ujar Febri melalui keterangan tertulis.

Febri mengatakan, sebelumnya di dokumen jawaban dan duplik, KPK menyampaikan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang menyidangkan praperadilan ini.

Menurut Febri, seharusnya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena sesuai kompetensi relatif keberadaan KPK. Di sisi lain, Febri mengatakan, proses penyidikan terhadap 38 tersangka anggota DPRD Kota Sumut tetap dilanjutkan.

“KPK menyampaikan terimakasih. Penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumut, termasuk empat pemohon praperadilan ini akan terus dilakukan,” kata Febri. Keempat tersangka itu merupakan bagian dari 38 anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sidang praperadilan tersebut diajukan oleh empat tersangka kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Adapun para pemohon praperadilan adalah Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie dan Arifin Nainggolan.

Febri mengingatkan agar tsersangka saat dipanggil penyidik KPK untuk dapat memenuhi panggilan penyidik dan hadir di kantor KPK. Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (ain/mea)

Obor Asian Games Diestafet 24 Pelari di Parapat dan Balige

Foto: Metro Siantar/Sumut Pos Grup SEMANGAT BERKOBAR Artis ibukota Olivia Zalianti membawa obor Asian Games 2018 dengan semangat berkobar.
Foto: Metro Siantar/Sumut Pos Grup
SEMANGAT BERKOBAR
Artis ibukota Olivia Zalianti membawa obor Asian Games 2018 dengan semangat berkobar.

PARAPAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 24 Torch Bearer (pembawa obor), secara estafet mengirab obor Asian Games 2018 di Parapat-Simalungun dan di Balige-Tobasa, Rabu (1/8). Para pelari melibatkan mantan atlet nasional, artis, sponsor, kepala daerah maupun dari pihak Inasgoc.

Rumah pesanggerahan Bung Karno di Parapat, Kabupaten Simalungun menjadi lokasi prosesi awal dimulainya kirab obor Asian Games 2018 di Sumatera Utara, yang dimulai Rabu pagi pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, api abadi Asian Games itu telah menyambangi empat daerah di Sumut, sejak dibawa dari Aceh dan tiba Bandara Kualanamu, Selasa (21/7). Yakni Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, dan Pematangsiantar.

Api abadi yang diletakkan dalam Tinder  Box itu tiba di Pesanggerahan Rumah Bung Karno pada Selasa malam, dan diinapkan sana. Bentuk obor api Asian Games 2018 sendiri nantinya merupakan perpaduan dua alat beladiri tradisional betawi (Jakarta) dan Palembang, dengan perpaduan golok dan skin berwarna perak.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw, dipercaya menjadi penyulut api obor dari Mini Caldron dengan dipadu logo dan maskot Asian Games, di depan rumah pesanggerahan Bung Karno. Kemudian obor yang memiliki tinggi 600 mm dan lebar 35-90 mm dengan berat kosong 1.600 gram ini, diserahkan Kapolda kepada pelari pertama. Saat estafet obor akan terisi penuh bahan bakar gas propane, beratnya akan menjadi 1.725 gram.

Dari rumah pesanggerahan Bung Karno, obor yang sudah disulut oleh Kapolda Sumut diestafetkan 14 pelari menuju Pantai Bebas Parapat, Danau Toba, dengan menempuh rute sepanjang 10 kilometer.

Para torch bearer di antaranya mantan atlet nasional, yakni Dahliana, Hendrik Simangunsong, Janpiter Napitupulu dan Sutiono. Kemudian atlet Simalungun di antaranya Pesta Simanjuntak, Don Juando, Melica, David Sijabat, Jeka Saragih. Juga perwakilan sponsor Herdi Rosadi (Telkom), Inasgoc, Sutiadi (Astra). Kemudian Kapolres Simalungun Marudut Liberty Simanjuntak, Kepala BIN Budi Gunawan, serta artis ibukota Olivia Zalianti.

Pelari pertama adalah mantan pesilat nasional peraih emas tiga tahun berturut-turut pelaksanaan PON, yakni Dahliana. Dahliana berlari dari titik start dari depan rumah pengasingan Bung Karno, menuju Dermaga Astri. Dahliana menyerahkan obor kepada artis Olivia Zalianti, yang membawa obor menuju Dermaga Sibaganding. Selanjutnya obor diestafetkan kepada atlet Jeka Saragih, yang sebelumnya melintasi perairan Danau Toba dengan menggunakan sejumlah kapal motor hias, dengan pengawalan Ditpolair Polda Sumut.

Obor dibawa Jeka melalui jalur darat, dikawal oleh sepeda hias. Selanjutnya kirab obor diestafetkan kepada pelari berikutnya, hingga Pantai Bebas Parapat. Di sana, obor diserahkan kepada kepala BIN Budi Gunawan. Selanjutnya obor diserahkan kepada Bupati Simalungun JR Saragih sekaligus menyulut api ke Caldron. Obor disambut dengan tarian daerah Tor-tor Cawan Bolon, pencak silat, sekaligus penyerahan bantuan seribu Life Jacket oleh pihak Telkom.

Selama estafet obor di Parapat, sekitar 8.500 warga Simalungun memberi sambutan luar biasa. Masyarakat tampak antusias melihat kedatangan api abadi yang diambil langsung dari New Delhi, India sejak 15 Juli lalu itu. Dengan meneriakkan yel-yel selamat datang, warga bertepuk tangan riuh sembari berseru: “Indonesia….Indonesia….hore..!”

Selanjutnya, konvoi rombongan pembawa obor berangkat dari Pantai Bebas Parapat menuju kantor Telkom Balige. Setiba di kantor Telkom Balige, rombongan diterima Pangdam I/BB Mayjend TNI Ibnu Triwidodo. Kemudian obor diserahkan kepada torch bearer pertama Donny F Siregar, dan secara estafet diarak oleh 10 pelari yang melewati Tugu Perjuangan, Mess Pemprov, Gapura Home Stay, Pantai Dua, dan di Pantai Bul-bul, dengan jarak tempuh kurang lebih 2 kilometer.

Torch Bearer terakhir Bupati Tobasa menyerahkan obor kepada Pj Gubsu Eko Wibowo dan selanjutnya menyulutkan api ke mini Caldron. Dilanjutkan acara seremoni seperti tarian daerah, antraksi kungfu, dan penampilan drum band.

Dari pantai Bul-Bul, rombongan Torch Relay menuju gapura perbatasan kabupaten Tobasa dan Tapanuli Utara, dilanjutkan penyerahan obor dari Inasgoc kepada Sekda Tapanuli Utara. Kemudian obor diserahkan kepada torch bearer untuk diarak ke bandara Silangit.

Setiba di bandara Silangit, obor diterima Bupati Taput dan diserahkan kepada FKPD Pemprovsu, yang menyerahkan Tinder Box kepada Inasgoc Jakarta. Obor kemudian dibawa menuju Pekanbaru Provinsi Riau.

Selain melibatkan torch bearer, kirab obor juga melibatkan 20 personil, terdiri dari 10 personil kepolisian Kabupaten Simalungun dan 10 personil TNI Yonif 125/SMB Tobasa.

Remaja 12 Tahun Digilir Ayah, Abang dan Paman

Foto: Bambang/Sumut Pos Gadis remaja usia 12 tahun digilir ayah, paman, hingga abang kandungnya.
Foto: Bambang/Sumut Pos
Gadis remaja usia 12 tahun digilir ayah, paman, hingga abang kandungnya.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sungguh biadab perlakuan yang menimpa SS. Alih-alih diajarkan akhlak yang baik, remaja 12 tahun ini malah digilir ayah, abang dan pamannya. Mirisnya, korban mengaku sudah berulang kali dicabuli.

Peristiwa itu terjadi di Dusun VI Suka Ramai, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.

Terbongkarnya aib tersebut karena korban sudah merasa tidak tahan. Korban akhirnya melapor kepada ibunya.

Ibu korban kemudian melaporkan apa yang menimpa putrinya kepada kepala dusun setempat. Mendapatkan laporan dari keluarga korban, kepala dusun kemudian berkoordinasi dengan kepala desa.

Tak mau buang waktu, pihak keluarga didampingi kepala desa membuat pengaduan ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Langkat di Stabat.

Itu dilakukan untuk mendapat pendampingan hukum sekaligus membuat pengaduan ke Mapolres Langkat, Senin (30/7).

Setelah menerima laporan, pihak Kepolisian langsung bertindak cepat. Hari itu juga, personel Polres Langkat dibantu warga mengamankan dua dari tiga pelaku dari lokasi terpisah. Keduanya diduga kuat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul.

Awalnya, warga mengamankan AS alias Andri (17), abang kandung korban. Andri diamankan dari Dusun VI Sukaramai, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, Senin (30/7) sekira pukul 09.00 WIB.

Kemudian, polisi berhasil meringkus SE alias Pak Sabari (54), paman korban. Paman cabul ini ditangkap di Dusun V Suka Ramai Kilang, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Senin (30/7) pukul 13.00 WIB.

Sedangkan ayah kandung korban yang juga salah satu pelakunya, masih dalam pengejaran polisi.

“Ya benar. Abang kandung dan paman korban sudah kita amankan,” ujar Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP M Firdaus via sambungan seluler, Selasa (31/7)..

Dijelaskannya, korban mengaku peristiwa tersebut dilakukan abang kandungnya, sekira bulan Juli 2018 pukul 23.00 WIB di rumah mereka.

“Dari keterangan korban, abang kandungnya sendiri sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap SS dengan selalu mengancamnya,” ujar kasat.

Sedangkan paman korban, sudah lima kali melakukan pencabulan. Namun, SS tidak ingat hari dan tanggalnya.

“Pengakuan korban sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun V Suka Ramai Kilang, Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat,” jelas kasat seraya menambahkan ayah kandung korban sedang dalam pengejaran.(bam/ala)

Partai Lama Yakin Tambah Kursi

Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsuria Sitepu RDP dengan warga Petisah Tengah.
Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos
Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsuria Sitepu RDP dengan warga Petisah Tengah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aroma persaingan bakal calon legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Sumut 3 untuk DPRD Sumut, diprediksi tak kalah ketat. Ditambah lagi kehadiran empat partai politik baru, persaingan merebut 12 kursi dari dapil yang meliputi Kabupaten Deliserdang ini bakal sengit. Begitu juga target perolehan kursi di setiap dapil bisa saja berubah dari Pemilu 2014 lalu.

Terkhusus parpol seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat yang pada periode 2014-2019 mampu memperoleh masing-masing dua kursi, siap menambah target di periode mendatang. Tak ubahnya dengan PKS, di mana pada 2014 lalu mereka cuma mampu meraup satu kursi dari dapil itu, yakni atas nama Satrya Yudha Wibowo. Untuk 2019 nanti, PKS juga siap menambah perolehan jumlah kursi.

Bakal calon legislator (Bacaleg) Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Sumut dari dapil Sumut III Deliserdang, Muchrid ‘Choki’ Nasution mengatakan, keberadaan partai baru pada Pileg kali ini seperti Perindo, PSI, Garuda dan Berkarya membuat persaingan menjadi lebih ketat. Namun dirinya tetap optimis dapat bekerja memperoleh suara untuk bisa mempertahankan kemenangan 2014 lalu dan membawa Partai Golkar menjadi pemenang kembali tahun depan.

“Kita berkeyakinan di 2019 nanti, paling tidak kita bisa bertahan dan mempertahankan dua kursi di DPRD Sumut dari dapil Sumut III (Deli Serdang). Tetapi tetap kita akan upayakan tiga kursi dengan skema pembagian 1,3,5,7 dari perolehan suara,” ujar Muchrid kepada wartawan, Selasa (31/7).

Disampaikannya, dalam Pileg 2019 kali ini, pihaknya akan menargetkan peningkatan perolehan suara hingga 15 ribu suara. Hal ini untuk mengejar target jumlah kursi yang secara umum di seluruh dapil (12 dapil) dengan total 21 kursi. Keyakinan tersebut karena selain dirinya dan Wagirin Arman yang juga akan maju sebagai unggulan sekaligus bacaleg incumbent, ada tambahan satu tokoh yang tergolong diunggulkan.

“Karena kalau sekarang kan ada dua incumbent, saya dan Pak Wagirin. Kali ini ditambah lagi dengan ikutnya Riki Prandana Nasution yang sekarang kan Ketua DPRD Deli Serdang,” kata Choki.

Sementara terkait kondisi partai pasca pergantian Ketua DPD dari Ngogesa Sitepu kepada Plt Doli Kurnia Tanjung dikatakannya hak itu bukan jadi persoalan yang dapat mempengaruhi soliditas partai. Sebab menurutnya seluruh kader, khususnya yang bertarung di Pileg 2019 punya peran masing-masing membawa nama baik Golkar di masyarakat. “Kita tetap solid, karena pergantian seperti itu sudah biasa di Golkar. Makanya yang terpenting itu bagaimana suara partai yang utama. Soal personal kita masing-masing, itu yang berikutnya,” sebutnya.

Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing mengatakan, sesuai arahan dan target yang dicanangkan DPP, pihaknya siap memperjuangkan perolehan tiga kursi dari alokasi 12 kursi yang tersedia di Dapil Deliserdang itu.

“Untuk calon petahana kita, seperti Yantoni Purba dan Recky Nelson Barus (PAW Eveready, Red) masih tetap maju dari dapil tersebut. Keduanya diharapkan mampu mengambil dua tempat seperti periode sebelumnya, karena mereka punya basis massa mumpuni,” ujarnya kepada Sumut Pos, Selasa (31/7).

Selain dua nama bacaleg petahana itu, kata dia, Gerindra punya sejumlah calon potensial dari dapil tersebut. Yakni Subandi, pernah calon Wakil Bupati Deliserdang atau eks kader PAN. Lalu, Sahrul Harahap mantan kepala dinas di Pemkab Deliserdang dan Indra Bakti Lubis yang merupakan kader Gerindra. “Peluang tiga kursi saya kira mampu kami peroleh dari sana. Sebab yang ditempatkan pada bacaleg yang sudah punya basis massa terukur,” ungkapnya.

Bacaleg Pendatang Baru Siapkan Biaya Rp1,5 Miliar

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18 *** Local Caption ***
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Rapat Paripurna DPR RI. Biaya kampanye menuju kursi senayan diprediksi mencapai miliarn rupiah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status sosial anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di mata masyarakat tergolong kelas atas. Selain itu, aspek pendapatan maupun fasilitas yang diterima dari negara, juga menggiurkan. Namun diperlukan kerja keras dan dukungan finansial untuk meraih kursi itu. Seorang bacaleg pendatang baru mengaku mempersiapkan biaya sosialisasi Rp1 miliar-1,5 miliar demi tiket ke Senayan.

Bacaleg Partai Gerindra Dapil Sumut III untuk DPR RI, Sugiat Santoso mengakui, untuk maju sebagai caleg Senayan memang membutuhkan biaya tak sedikit. Namun dari jaringan yang dia miliki dan optimis mesin partai sudah berjalan, biaya yang nantinya dikeluarkan untuk bersosialisasi, menurutnya bisa dihemat.

“Untuk hal-hal wajib seperti akomodasi, transportasi dan alat peraga kampanye (APK) tentukan harus disiapkan. Perkiraan saya sekitar Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar. Selebihnya saya akan memanfaatkan betul jaringan dan mesin partai yang ada,” katanya.

Sugiat mengaku optimisitis memperoleh tiket ke Senayan. Hal ini didasari bahwa dirinya sudah tiga tahun menjabat sebagai Wakil Ketua Gerindra Sumut, Ketua KNPI Sumut dan pernah menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Eramas pada Pilgubsu 2018. “Saat itu kebetulan saya diberi amanah mengakomodir mesin partai mulai kabupaten/kota, kecamatan hingga ketingkat TPS. Saya juga Ketua Bidang Politik MPW Pemuda Pancasila Sumut, yang akan saya manfaatkan jaringan melekat ini untuk penguatan pada Pileg mendatang,” katanya.

Ia mengatakan, tidak ingin menghabiskan uang terlalu banyak untuk bertarung. Karena jika demikian, ketika terpilih menjadi anggota dewa, prioritas awal tentu mengembalikan modal. “Ini yang saya hindarkan. Terutama pola-pola perjuangan untuk legislatif memakai kekuatan uang. Saya cukup menggunakan kekuatan jaringan saja,” katanya.

Bacaleg dari Partai Golkar Dapil Sumut I untuk DPR RI, Rolel Harahap, belum mau membeberkan kekuatan finansial yang telah disiapkan untuk merebut kursi Senayan. “Nantilah sajalah setelah DCS atau DCT. Sekarang ini segala kemungkinan masih dapat berubah,” katanya.

Pun begitu, ia mengamini setiap perjuangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi dirinya sudah berpengalaman baik sebagai mantan dewan dan wakil kepala daerah. “Saya paham bahwa setiap election membutuhkan uang. Tapi untuk sekarang ini belum cocok diceritakan. Kita tunggulah minimal DCS yang nanti KPU umumkan. Apalagi tingkat pusat ini kan wewenang DPP. Mereka semua yang punya otoritas,” pungkasnya.