Home Blog Page 6262

Pasca Lebaran Harga dan Stok Pangan Masih Aman

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT PO Pedagang merapikan sayuran yang didagangkan di Pusat Pasar Medan, Kamis (23/6) Pedagang mengatakan harga cabai masih stabil.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT PO
Pedagang merapikan sayuran yang didagangkan di Pusat Pasar Medan. Pedagang mengatakan harga cabai pasca lebaran masih stabil.

SUMUTPOS.CO – Harga bahan pangan pasca Lebaran 1439 H di Kota Medan masih stabil. Bahkan, beberapa komiditi seperti cabai merah, daging lembu dan minyak goreng mengalami penurunan harga. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Muslim Harahap ketika diwawancarai Sumut Pos, Rabu (20/6) siang.”Dari pemantauan kita di sepuluh pasar tradisional di kota Medan, harga bahan pangam masih stabil. Bahkan beberapa komoditi cendrung turun, ” ujar Muslim.

Berdasar stok bahan pangan saat menjelang Lebaran kemarin, untuk kebutuhan beras 19.666.93 Ton, ketersediaan 56.793.00 Ton sehingga cukup untuk 3 bulan ke depan. Untuk kebutuhan minyak goreng 3.036.98 Ton, ketersediaan 57.500.00 Ton sehingga cukup  untuk 1 tahun ke depan dan gula pasir kebutuhan 1.352.94 Ton dengan ketersediaan 14.248.00 Ton sehinhga cukup untuk 1 tahun.

Sementara untuk cabai merah, kebutuhan 14.47 Ton, ketersediaan 17.36 Ton, namun tergantung pasokan dari luar kota. Begitu juga bawang merah, kebutuhan 17.40 Ton dengan ketersediaan 145.00 Ton, tergantung pasokan dari luar kota juga dan daging sapi kebutuhan 337.69 Ton, ketersediaan 650.00 Ton, juga tergantung pasokan dari luar kota.

“Meski begitu, kita akan melakukan peninjauan ke Pasar Tradisional. Kita tidak ingin masyarakat dirugikan oleh pihak yang ingin meraup keuntungan dengan memanfaatkan momen, ” ujar Muslim.

Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait, khususnya yang tergabung dalam Satgas Pangan Kota Medan. Dikatakannya, bila ditemukan kecurangan dan sepekulan, bukan tidak mungkin akan sampai dibisa ke jalur hukum. Oleh karena itu, dia mengimbau untuk berdagang dengan baik dan benar, mulai dengan bahan pangan yang aman dan harga yang sesuai peraturan. (ain/ila)

 

Pj Gubsu Dilantik Jumat, Bukan dari Kalangan Polri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dr Bahtiar.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri memastikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut akan dilantik pada Jumat (22/6) besok. Namun instansi tertinggi aparatur sipil negara (ASN) ini masih merahasiakan siapa sosok PJ Gubsu yang akan ditunjuk nanti. Namun Kemendagri juga menegaskan bahwa Pj Gubsu tidak berasal dari kalangan pejabat tinggi Polri”Tunggu saja 22 Juni. Tunggu keppres (keputusan presiden). Orangnya dari jajaran Kemendagri, pejabat eselon I,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dr Bahtiar saat dikonfirmasi Sumut Pos via aplikasi WhatsApp, Rabu (20/6).

Informasi yang diperoleh Sumut Pos di kantor Gubsu, nama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko Subowo santer dikabarkan bakal diplot sebagai Pj Gubsu. Bahkan nama Eko belakangan muncul, mengalahkan calon kuat seperti Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.

Menyikapi hal ini, Bahtiar mengaku belum mendapat sumber resmi atas informasi dimaksud. “Saya tidak punya info tersebut, namun kami yakin (Pj Gubsu, Red) yang terbaik bagi masyarakat Sumut. Sabar ya,” ujar pria yang sebelumnya menjabat di Direktorat Kesbangpollinmas itu.

Pelaksana Harian  Gubernur sekaligus Sekdaprovsu, R Sabrina saat dikonfirmasi wartawan membenarkan pelantikan Pj Gubsu direncanakan 22 Juni. Namun ia belum mengemukakan secara tegas nama penjabat yang akan dilantik. “Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendagri ya,” ujarnya.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Kaiman Turnip ketika dikonfirmasi membenarkan kabar yang didengarnya bahwa Pj Gubsu memang salah seorang Dirjen eselon 1 Kemendagri. Hanya saja ia juga belum memaparkan secara jelas siapa nama figur dirjen dimaksud. “Kabarnya salah seorang dirjen. Namanya belum jelas kita terima. Tunggu sajalah ya,” tuturnya.

Diketahui, losisi Pj Gubsu memang sangat strategis mengingat Gubsu dan Wagubsu terpilih yang merupakan hasil Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 diperkirakan dilantik pada medio penghujung akhir tahun. Sehingga, rentang waktu untuk Pj Gubsu akan relatif panjang sehingga memerlukan tokoh atau figur yang benar-benar piawai dan berpengalaman memimpin Sumut di masa transisi. Penempatan Pj Gubsu juga untuk mengisi kekosongan posisi Gubernur Erry Nuradi dan wakilnya, Nurhajizah Marpaung yang sudah habis masa tugas sejak 17 Juni kemarin. (prn/ila)

 

 

70 Persen Limbah di Hulu Sungai dari Sampah Rumah Tangga

Foto: Sutan Siregar/SUMUT POS Seorang pemuda mengais barang bekas di aliran sungai yang di penuhi sampah di kawasan Jalan Perjuangan, Kec Medan Timur, Jumat (13/5). Kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah kesungai, selain pemicu banjir juga menimbulkan bau yang kurang sedap.
Foto: Sutan Siregar/SUMUT POS
Seorang pemuda mengais barang bekas di aliran sungai yang di penuhi sampah di kawasan Jalan Perjuangan, Kec Medan Timur.  Kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah kesungai, selain pemicu banjir juga menimbulkan bau yang kurang sedap.

SUMUTPOS.CO – Limbah rumah tangga di Kota Medan menjadi faktor yang cukup mengancam kualitas air di hulu sungai. Sebab sebanyak hingga 70 persen, limbah yang ditemukan di hulu sungai merupakan sampah rumah tangga. Sedangkan 30 persennya merupakan limbah yang berasal dari industri.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar, Mulia Asri Rambe mengungkapkan, dalam beberapa tahun ke depan limbah rumah tangga milik masyarakat Kota Medan akan diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Pasalnya, selama ini limbah rumah tangga dianggap sebagai kotoran dan bahkan penyumbang terbesar.

“Ke depan, Pemko Medan akan mengelola limbah tersebut untuk dijadikan pupuk kompos dan hal lain yang lebih bermanfaat. Hal ini dilandasi dari Perda No.14/2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” kata Mulia yang akrab dipanggil Bayek ini, kemarin.

Diutarakan Bayek, hasil limbah yang diolah itu akan dijual kembali oleh Pemko Medan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Nantinya, di depan rumah warga akan dipasang pipa.”Memang ada biayanya, tetapi tidak banyak hanya sekitar Rp3.000 per rumah tangga. Lain halnya dengan hotel atau restoran, tentu dikenakan biaya yang lebih besar,” tuturnya.

Menurut dia, dengan dikeluarkannya Perda No.14/2016 itu, maka masyarakat Kota Medan nantinya akan mendapat jaminan atas pelestarian kesehatan lingkungan. Sebab, dari perda tersebut pemerintah wajib untuk melindungi warganya dari dampak bahaya lingkungan yang disebabkan akibat pencemaran air limbah domestik.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Arief S Trinugroho mengatakan, secara studi yang telah dilakukan hingga 70 persen limbah cair itu berasal dari rumah tangga. Jadi, jangan dianggap kecil limbah rumah tangga ini. Sebab, dari yang kecil ini dengan jumlah rumah tangga hingga ratusan ribu bahkan ribuan maka menyumbang sangat besar.”Pencemaran air limbah di sungai kawasan Medan ini hingga 70 persen justru bersumber dari rumah tangga. Jadi, sebetulnya ini yang perlu menjadi prioritas harus ditangani segera,” ungkap Arief.

Ia menuturkan, bagi rumah tangga yang sudah terlayani dengan perpipaan air limbah dan memiliki septic tank tentu tidak masalah. Namun, kalau belum ditangani hal ini yang menjadi masalah. Sebab, baru sebagian kecil saja wilayah yang terlayani oleh perpipaan air limbah. Artinya, air limbah dan air hujan sebagian besar masih bercampur di jaringan drainase baik tersier, sekunder maupun primer.

Minggu Puncak Arus Balik

Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Para penumpang kereta api memadati Stasiun Besar Kereta Api Medan pada arus balik mudik lebaran, Rabu (20/6).
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Para penumpang kereta api memadati Stasiun Besar Kereta Api Medan pada arus balik mudik lebaran, Rabu (20/6).

SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumut memperkirakan, lonjak penumpang arus balik Hari Raya Idul Fitri 1439 bakal terjadi saat H+8 Lebaran atau Minggu (24/6). Sebab, pada hari Seninnya para pelajar sudah kembali bersekolah.

Prediksi yang sama juga terjadi di terminal bus di Medan, baik itu Terminal Terpadu Amplas, Pinang Baris hingga terminal kecil/liar atau pool bus, puncaknya akan  terjadi pada Sabtu (23/6) dan Minggu (24/6).

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumut mencatat, sebanyak 196.254 orang menggunakan Kereta Api dari Stasiun Besar Kota Medan dengan berbagai tujuan di Sumut dan sebaliknya pada arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1439. “Diperkirakan lonjak penumpang bakal terjadi saat H+8 Lebaran atau Minggu (24/6),” ujar General Manajer Humas PT KAI Divre I Sumut, Sapto Hartoyo, saat dikonfirmasi Sumut Pos di Stasiun Besar Kota Medan, Rabu (20/6).

Sedangkan lonjakan penumpang yang terjadi pada pada H+3 atau Selasa (19/6) kemarin, sebanyak 19.383 orang tiba di Medan dari sejumlah tujuan. Sedangkan untuk H+4 Lebaran atau kemarin, diperkirakan jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari stasiun terbesar di Sumut itu, sebanyak 18 ribu orang. Hal ini, mengingat Kamis (21/6) hari ini, aktivitas kantor pemerintah sudah kembali aktif seperti biasa.

“Untuk peningkatan jumlah penumpang pengguna jasa Kereta Api dari H-10 hingga H+4 Lebaran ada kenaikan sekitar 8 persen dari arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2017 lalu,” tutur Sapto.

Kenaikan jumlah 8 persen ini, lanjut Sapto, di atas program PT KAI memperkirakan kenaikan jumlah penumpang dari tahun 2017, hanya 2 persen. Ia menilai kenaikan diatas program ini menunjukan pelayanan terbaik diberikan PT KAI kepada masyarakat. Begitu juga, masyarakat sudah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi massal yang memiliki fasilitas yang baik dan kenyamanan saat musim arus mudik Lebaran 2018 ini.

Ia mengungkapkan untuk perjalanan mudik, kebanyakan dengan tujuan Kota Tanjungbalai dan Kota Pematangsiantar dan sebaliknya saat arus balik Lebaran 2018 ini. Sementara itu, Kereta Api dari Medan tujuan Kota Binjai banyak dimintai masyarakat.

“Pada 19 Juni 2018, penumpang KA Medan-Binjai mencapai 10 ribu penumpang. Karena, KA Medan-Binjai menjadi kereta api wisata, untuk menghabisi liburan Lebaran bersama keluarga dengan naik kereta api,” jelas Sapto.

Sapto menjelaskan untuk kendala selama arus Mudik dan Arus Balik Lebaran, pihak PT KAI Sumut mengalami pelemparan batu terhadap kereta api melintas. Dengan itu, pihak PT KAI sudah berkordinasi dengan polisi untuk mengungkap pelakunya.

“Ya ada kerusakan pada KA kita, pernah kabin maksinis kena juga. Syukur maksinis kita tidak mengalami luka-laku. Kalau ada apa-apa dengan maksinis kita, bagaimana ?nasib ribuan penumpang kita. Nanti bila ketangkap pelakunya, kita rilis saja,” pungkasnya.

Trimedya: Pastikan Pemilih Djoss Dapat C6

POSKO: Kordinator Tim Pemenangan Djoss yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH ketika membentuk Posko Pengaduan Kecurangan Pilkada Sumut 2018 di rumah pemenangan Djoss, Jalan Hayam Wuruk Medan, Selasa (19/6).
POSKO: Kordinator Tim Pemenangan Djoss yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH ketika membentuk Posko Pengaduan Kecurangan Pilkada Sumut 2018 di rumah pemenangan Djoss, Jalan Hayam Wuruk Medan, Selasa (19/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan membentuk posko pengaduan kecurangan Pilkada Sumut 2018 di rumah relawan Djoss Jalan Hayam Wuruk, Medan, Selasa (19/6) lalu. Di dalamnya ada Satgas Money Politic.

Pembentukan dilaksanakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan SH MH.

Pembentukan dihadiri Komisi Hukum dan HAM tiap Kabupaten/Kota di Sumut. Mereka diperintahkan membentuk posko pengaduan bekerjasama dengan Polres, Polsek dan Babin Kamtibmas di daerah masing-masing.

Menurut Trimedya, Pilkada di Sumut rawan kecurangan dan PDI Perjuangan siap menghadang setiap kecurangan yang ada.

Apalagi berdasarkan hasil sementara lembaga survey, posisi kekuatan kedua paslon berimbang dan berpotensi ada kecurangan yang nantinya bisa berujung kepada gugatan.

“Kemenangan kita sudah di depan mata. Tapi kemenangan itu tipis, sehingga sangat rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kecuali kalau kita unggul 2 persen, maka tipis adanya melakukan gugatan dari pihak lawan,” kata Trimedya.

“Untuk mengantisipasi kecurangan dan Djoss tidak dicurangi, PDIP membentuk posko pengaduan kecurangan. Kader PDIP harus menyebar, memantau di lapangan, kalau ada kecurangan supaya segera melaporkan ke posko,” sambungnya.

Selama ini, kata Trimedya, kubu Djoss yang kerap dilaporkan atas tuduhan melakukan kecurangan. Padahal kenyataannya justru Djoss yang banyak dicurangi.

Untuk itu, pra (sebelum) Pilkada sampai sesudah Pilkada, kader dan para saksi harus bekerja keras. Para saksi 2 orang per TPS, tidak boleh lengah dan jangan pernah meninggalkan TPS sampai penghitungan suara selesai.

Selanjutnya, mengawal suara dari TPS sampai ke KPU.

“Jika kecurangan bisa kita atasi, maka kita berpotensi menang di atas 2 persen. Kita melakukan ini agar Pilkada, khususnya Pilgubsu berlangsung jujur dan adil,” sebut Trimedya.

Trimedya juga membantah pasangan Djoss membuat paket-paket zakat dan pengumpulan KTP.

“Agar masyarakat tahu keberadaan kita, buat spanduk bertuliskan Posko Pengaduan Kecurangan. Agar masyarakat ikut melaoprkan setiap pelanggaran dan kecurangan Pilkada,” terangnya.

Potensi kecurangan Pilkada, kata Trimedya adalah money politic (politik uang). Kemudian potensi kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu seperti PPS, permainan di C6, serangan fajar, intimidasi dan kecurangan saat pencoblosan.

Dari laporan yang ada, kata Trimedya, ada dugaan C6 diperjual belikan dan ada kawasan tertentu masyarakat belum mendapat C6.

“Para kader harus memantau di lapangan, jangan sampai ada pemilih Djoss yang tidak dapat C6. Segera laporkan ke PAC, kemudian pastikan pendukung Djoss sampai mendapatkan C6 tersebut,” tegasnya.

Kecurangan-kecurangan tersebut lanjut Trimedya, terindikasi ada di Medan, Deliserdang dan Asahan.

Selain itu, ada intimidasi terhadap warga etnis Tionghoa. Trimedya meminta para kader harus turun menjadi pendamping.

“Mereka harus diyakinkan keamanan dijamin, karena ada pihak Kepolisian yang menjamin keamanan mereka,” tegas Trimedya.

“Permainan di TPS juga harus dipantau secara cermat, apakah ada anak-anak yang mencoblos, perhatikan daftar pemilih, jangan sampai ada yang sudah meninggal tapi ada yang menggantikan,” imbaunya.

Turut hadir pada pembentukan posko tersebut, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Alamsyah Hamdani, Tim Hukum DPD PDIP Sumut; Panca Sarjana Putra, Nurdin Sipayung dan Taufik Siregar.(adz/ala)

 

 

 

 

 

Alumni Smansa For Djoss Gelar Halal Bi Halal

Foto: PARLINDUNGAN/SUMUT POS NOBAR: Komunitas relawan Djoss nonton bareng (Nobar) debat Pilkada Sumut di Jalan Perhubungan Udara, Medan Polonia, Selasa (19/6) sore.
Foto: PARLINDUNGAN/SUMUT POS
NOBAR: Komunitas relawan Djoss nonton bareng (Nobar) debat Pilkada Sumut di Jalan Perhubungan Udara, Medan Polonia, Selasa (19/6) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Alumni Smansa For Djoss menggelar halal bi halal relawan Djoss di Jalan Perhubungan Udara, Medan Polonia, Selasa (19/6) sore.

Usai beramah-tamah, seluruh relawan Djoss yang hadir nonton bareng debat Pilkada Sumut melalui dua layar lebar yang disediakan Alumni Smansa For Djoss.

Relawan yang hadir diantaranya dari KAPT, Djarot-Sihar Institute, Duta Djoss, Perhimpunan Ustadz Nasionalis (PUN) dan Ra-Djasihar.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penghormatan duka cita kepada korban Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba. Masing-masing undangan yang hadir memasang pita hitam di lengan.

“Malam ini ada debat ketiga yang diadakan KPUD Sumatera Utara untuk proses Pilkada Sumatera Utara. Jadi seperti biasanya, kami Komunitas Alumni Smansa For Djoss pada setiap debat mengadakan nonton bareng,” ucap seorang Anggota Alumni Smansa For Djoss, Mangarimpun saat ditanyai Sumut Pos.

Mangarimpun juga mengundang relawan dan masyarakat mana saja yang menaruh simpatik serta harapan pada Djarot-Sihar untuk bergabung.

Dikatakan Mangarimpun, sebelum nonton bareng debat Pilkada Sumut, pihaknya menggelar diskusi membentuk kerangka berfikir seluruh yang hadir tentang persoalan terkait topik debat.

Dengan begitu, ada pengetahuan dasar topik debat dan setidaknya akan menjadi tambahan khasanah berfikir tentang persoalan di Sumatera Utara.

“Topik yang telah ditentukan dalam debat itu merupakan hal yang krusial, viral dan penting yang berkaitan dengan manajemen pemerintah provinsi Sumatera Utara selanjutnya,” tambah Mangarimpun.

Kegiatan itu juga bertujuan untuk memberi alasan rasional memilih pasangan Djarot-Sihar sebagai pemimpin. Disebut Mangarimpun, kalau Sumatera Utara mau maju, masyarakat dalam memilih pemimpin didasari pemikiran rasional objektif.

Dikatakannya, ada juga yang memilih karena fanatisme dan anti tesis daripada lawan. Sehingga, diberitahu harus punya alasan rasional memilih pimpinan dalam hal ini adalah pasangan Djarot-Sihar.

Amatan Sumut Pos, kegiatan itu dibuka dengan kata sambutan oleh Ustadz Ade Darmawan. Kemudian, acara diteruskan dengan diskusi oleh Anggota Smansa For Djoss, Mangarimpun, membahas soal Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Selanjutnya, sambutan Ustadz Miftah membahas soal rezeki akan ada saja apabila berjalan dengan keteguhan hati.

Kemudian dilanjutkan dengan anggota Alumni Smansa For Djoss, Astar yang menekankan bahwa perjuangan itu tidak mudah.(ain/ala)

 

 

 

 

Gerindra Kuatkan Simpul Menangkan Eramas

SAMBUTAN: Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPD Gerindra Sumut memberi sambutan saat halal bi halal, kemarin. ISTIMEWA
SAMBUTAN: Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPD Gerindra Sumut memberi sambutan saat halal bi halal, kemarin.
ISTIMEWA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Gerinda Sumut menggelar halal bihalal di Padepokan Garudayaksa Sei Mencirim atau Hidrotani Sejahtera, pusat budidaya tanaman hidroponik di Desa Sei Mencirim, Deliserdang, Selasa (19/6).

Hadir dalam acara itu Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Robert L Tobing, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga,  Calon Gubernur  Sumatera Utara  Eddy Rahmayadi, Tokoh senior Panusunan Pasaribu, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu dan Ketua Panitia Pelaksana Halal bi Halal Kamsir Aritonang.

Dalam kegiatan ini, Sekjend Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu membakar semangat seluruh kader Gerindra dan relawan untuk memenangkan Cagubsu Eramas di Pilgub 27 Juni 2018 pekan depan.

Mereka hadir dalam halal bihalal yang digelar Ahmad Muzani, yang juga Wakil ketua MPR-RI mengatakan, Partai Gerindra adalah partai pejuang.

“Jadi kita tidak boleh bermanja-manja. Tekad kita memenangkan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pekan depan. Tinggal seminggu lagi waktu efektif,” ajaknya.

“Rapatkan barisan dan kita songsong kemenangan. Gerindra ini bukan partai yang menunggu perintah. Tapi seluruh kader harus berinisiatif mengawal semua yang diputuskan oleh ketua umum kita. Saya yakin, kita para kader mungkin ada yang merasa kurang, jangan langsung dibawa ke hati,” sambung.

Ia juga mengajak kader mengamankan surat keputusan ketua umum Bapak Prabowo Subianto untuk memenangkan Eramas. Sebab, ini bagian dari target Gerindra untuk menang di 171 pemilihan kepada daerah 2018 ini.

Ahmad Muzani menambahkan agar Gerindra meyakinkan konstituen, rakyat, saudara,  sahabat dan tetangga untuk memilih Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

“Sampaikan bahwa Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah bukanlah gubernurnya Partai Gerindra, namun milik masyarakat Sumut,” tegasnya.

Di samping itu, kata dia, usai pilkada,  seluruh kader Gerindra diminta segera mempersiapkan diri menghadapi pemilihan legislatif dan presiden.

“Kami ingatkan juga agar seluruh kader Gerindra menjaga persatuan, persahabatan dan persaudaraan di antara warga Sumut. Jangan jadikan pilkada ajang memecah belah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gus Irawan Pasaribu yang juga ketua Komisi VII DPR-RI turut menyemangati para kader.

Eramas Lebih Lugas dan Tegas Soal Hukum dan HAM

Pasangan cagub-wagub Sumut nomor urut satu Edy Rahmayadi (dua kiri)-Musa Rajeckshah (kiri) disaksikan pasangan cagub-cawagub Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat (dua kanan)-Sihar Sitorus (kanan) menyampaikan program pada Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa (19/6/2018). Debat publik tersebut digelar dengan tema Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasangan cagub-wagub Sumut nomor urut satu Edy Rahmayadi (dua kiri)-Musa Rajeckshah (kiri) disaksikan pasangan cagub-cawagub Sumut nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat (dua kanan)-Sihar Sitorus (kanan) menyampaikan program pada Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa (19/6/2018). Debat publik tersebut digelar dengan tema Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SUMUTPOS.CO – Debat kandidat putaran terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, selesai digelar, Selasa (19/6) malam. Mengambil tema Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), pasangan calon nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dinilai lebih lugas dan tegas menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai pertanyaan para pemateri di banding pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss).

“Kalau berbicara tepat akan sasaran berdasarkan tema, saya rasa paslon satu (Eramas, Red) lebih mengena. Jawaban mereka sangat lugas, tegas dan terbuka terkait persoalan hukum. Beda dengan Djarot-Sihar yang banyak berasumsi dan menutupi,” ujar akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Adamsyah kepada Sumut Pos, Rabu (20/6).

Menurut dia, jabaran pertanyaan yang disusun pemateri berdasarkan tema, berkenaan soal tanah dan kehutanan. Karena itu sangat sulit bagi paslon dua yakni Djarot-Sihar bersikap lebih tegas dibanding Edy-Ijeck. “Terganjal dengan Register 40 itu. Makanya mereka kurang berani menjelaskan persoalan-persoalan menyangkut pemanfaatan hutan oleh masyarakat,” katanya.

Terdapat tiga isu krusial yang menjadi landasan penilaiannya kenapa Eramas sedikit unggul dibanding Djoss pada debat kandidat tersebut. Yakni soal ilegal logging, human trafficking, penataan TNGL dan upaya penanggulangan narkoba. “Seperti debat antara Ijeck dan Sihar soal narkoba. Saya pikir Ijeck lebih paham soal itu dibanding Sihar. Karena Ijeck kita tahu tujuh tahun sebagai ketua PMI Medan, dia paham betul masalah-masalah sosial seperti ini. Juga tahu solusi apa ke depan yang perlu diambil. Bedanya, Sihar lebih banyak bicara soal pemakai sementara Ijeck tentang pengedar, untuk memutus mata rantai,” katanya.

Djarot, kata Adamsyah, terkesan banyak menyerang Edy-Ijeck secara fisik. Seperti berasumsi bahwa Ijeck kalau jadi tersangka atas kasus gratifikasi yang menjerat Gubsu Gatot Pujo Nugroho semasa menjabat. “Lalu dia juga menyerang Edy terkait kasus tanah warga Ramunia. Itukan sudah tak sehat, tidak pada kontennya,” katanya.

Cuma Djoss yang Bahas Hak Guru dan Medis

Djarot Saiful Hidayat memaparkan visi dan misi dalam pembuka di acara Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut 2018 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa malam (19/6/2018).
Djarot Saiful Hidayat memaparkan visi dan misi dalam pembuka di acara Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut 2018 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa malam (19/6/2018).

SUMUTPOS.CO – Hanya pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang menyebutkan hak-hak guru lewat visi dan misi dalam paparan pembuka di acara debat publik ke III. Selain itu, pasangan Djoss juga akan mengakomodir kebutuhan dan hak-hak anak anak millennial dalam berekspresi, Selasa (19/6).

Haji Djarot Saiful Hidayat mewakili pasangan nomor urut dua tersebut memaparkan, banyak hak-hak masyarakat kecil yang dirampas investor. Karena itu pasangan Djoss akan melindungi hak-hak masyarakat kecil.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga akan memberikan hak-hak perlindungan bagi warga yang tertindas oleh sistem yang tidak benar. Termasuk memberikan perlindungan hukum kepada warga yang kerap mendapat intimidasi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sementara Sihar Sitorus menambahkan, untuk perempuan, Djarot-Sihar berkomitmen cetak 20 ribu pelaku UKM setiap tahun. Sihar juga mengatakan akan memenuhi hak hidup layak untuk 7 ribuan lebih guru honorer, SMA/SMK dan sekolah luar biasa, 16 ribuan perawat dan 15 ribuan bidan.

Paparan pasangan Djoss ini menuai banyak pujian dari sejumlah akademisi. Salah satunya Evo M Damanik, MM. Dosen yang mengabdi di salah satu perguruan tinggi ternama di Medan mengaku dalam paparan pembuka tersebut Djoss sudah unggul. Karena mereka mengakomodir segala persoalan di Sumut.

Karena itu, menurut Evo warga Sumut harus dapat melihatnya sebagai bukti bahwa pasangan Djoss yang mengakomodir penuntasan persoalan yang ada di Sumut. “Dari paparan itulah kita bisa belajar, siapa yang dapat memaparkan persoalan dan solusi dalam visi misi. Hanya Djoss,” katanya.

KPU dan Bawaslu Dituding Tak Profesional

Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS BERI KETERANGAN: Sejumlah pengurus parpol pendukung Eramas memberi keterangan pers terkait pergeseran lokasi kampanye akbar Pilgubsu, di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai Medan, Rabu (20/6).
Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
BERI KETERANGAN: Sejumlah pengurus parpol pendukung Eramas memberi keterangan pers terkait pergeseran lokasi kampanye akbar Pilgubsu, di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai Medan, Rabu (20/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pergeseran lokasi rapat umum III atau kampanye akbar terakhir Pilgubsu 2018 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss), dari Marelan ke Lubukpakam menuai polemik. Partai politik pengusung dan pendukung paslon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) menyebut, penyelenggara Pemilu itu tidak profesional dalam menjalankan tugas.

“Harusnya KPU konsisten dengan kesepakatan yang dibangun sebelumnya. Jangan sampai  menimbulkan kecurigaan dengan memakai pendekatan keamanan. Harusnya ada jawaban rinci dan lugas juga dari mereka jika diubah. Sebab sebelumnya kami tidak menyetujui perubahan itu,” kata Sekretaris Golkar Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai Medan, Rabu (20/6).

Apalagi sebut dia, waktu pencoblosan hanya menyisakan tujuh hari lagi. Dimana tahapan kampanye akbar begitu penting untuk meyakinkan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat Sumut pada even pesta demokrasi. “Harusnya KPU mendorong tingkat partisipasi masyarakat dengan baik. Bukan malah tidak konsisten dalam menentukan keputusan,” ujarnya.

Hadir Sekretaris Hanura Sumut Edison Sianturi, Sekretaris PAN Sumut Hendra Cipta, Ketua Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan, Sekretaris Gerindra Sumut Robert Lumbantobing, Sekretaris PKS Sumut Abdul Rahim, perwakilan NasDem Sumut Yesayas Tarigan, perwakilan Partai Demokrat Sumut dan Ketua Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan.

Hal lain yang turut jadi perhatian partai pengusung Eramas, lanjut Irham, adanya informasi yang diterima banyak permintaan pertambahan surat suara di tiap-tiap kabupaten/kota. Artinya, terjadi kekurangan di setiap-setiap kabupaten/kota. “Ini akan menimbulkan potensi kecurangan, kita harus mendapatkan penjelasan dari KPU dan menjelaskan kepada publik Sumut alasan pertambahan surat suara berdasarkan permintaan KPU kabupaten/kota. Sebab, kalau itu dicetak sesuai DPT yang diserahkan KPU kabupaten/kota, maka itulah jumlah surat suara yang diserahkan ditambah 2,5 persen lagi. Tapi kenapa ada permintaan penambahan surat suara. Tapi kalau alasan rusak dan salah kirim maka harus ada penjelasan dari KPU,” tegasnya.

Edison Sianturi mengungkapkan kekecewaan ihwal masalah ini pada KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini menurut pihaknya kurang profesional dalam mengemban amanah. “Kami jelas kecewa karena jauh-jauh hari sudah ada keputusan kesepakatan soal zonasi kampanye ini,” katanya.

Diketahui, KPU Sumut memindahkan lokasi kampanye terakhir Djoss dari Medan Marelan ke Stadion Baharuddin, Lubukpakam, Deliserdang. Perpindahan tersebut atas permintaan kubu Djoss sendiri dan kepolisian tak mengeluarkan izin. Sementara alasan lain yang disampaikan pihak kepolisian bahwa jika kedua paslon melaksanakan kampanye terakhir bersamaan waktunya di Kota Medan, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan gesekan massa saat menuju maupun pulang dari lokasi kampanye. Sebelum perpindahan lokasi ini, kubu Djoss dan Eramas sudah bersepakat dua lokasi untuk kampanye terakhir Pilgubsu. Bahkan sesuai pengundian, Djoss berkampanye di Lapangan Tanah 600 Medan Marelan dan Eramas di Lapangan Merdeka Medan.

“Lalu kenapa sekarang dipindah-pindahkan. Kenapa tiba-tiba kepolisian juga mengatakan khawatir soal keamanan? Bukankah tadinya sudah disepakati dan itu artinya kepolisian dan KPU Sumut sudah siap dengan kesepakatan yang sudah diteken bersama,” imbuhnya.

1...6,2616,2626,263...15,913Page 6,262 of 15,913