Home Blog Page 6325

BPK Beri Opni WTP Laporan Keuangan Pemprovsu

Anggota V BPK RI Isma Yatun.
Anggota V BPK RI Isma Yatun.

SUMUTPOS.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara (Sumut) tahun anggaran 2017. Meski demikian, ada temuan pengelolaam keuangan tak tertib.

Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperoleh opini WTP. Hal yang sama juga diperoleh untuk tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016. Sehingga kali ini, adalah kali keempat secara berturut opini tersebut diterima Pemprov Sumut.

“Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” ujar Isma dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut, Penyerahan LHP BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sumut TA 2017, Kamis (24/5).

Isma juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumut yang untuk keempat kalinya mendapatkan predikat WTP. Namun juga mereka masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun begitu, masalah tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas laporan keuangan.

Adapun permasalahan dimaksud yakni temuan pemeriksaan atas sistem pengendalain intern antara lain pengelolaan dana BOS Disidik, belum tertib dan terdapat sisa dana pada SMA/SMK Negeri belum disajikan pada laporan keuangan minimal sebesar Rp1,09 Miliar. Kemudian inventarisasi dan verifikasi faktual aset tetap belum tertib.

“Untuk temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain, terdapat biaya perjalanan dinas pada beberapa satker atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp4,67 Miliar, belum sesuai ketentuan. Dan jumlah tersebut telah disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp3,19 Miliar,” jelasnya.

Tiket Mudik KA Medan-Siantar-T.Balai Ludes Terjual

Triadi Wibowo/Sumut Pos Calon penumpang mengantri untuk membeli tiket di stasiun besar kereta api jalan Stasiun Medan, Selasa (2/8). Mulai tanggal 27 Juli PT KAI melakukan sistem chek-in dan Boarding Pass bagi calon penumpang.
Triadi Wibowo/Sumut Pos
Calon penumpang mengantri untuk membeli tiket di Stasiun Besar Kereta Api Jalan Stasiun Medan, beberapa waktu lalu.

SUMUTPOS.CO – Tiket kereta api kelas ekonomi jurusan Medan-Tanjungbalai saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2018, sudah ludes terjual atau full booking dipesan oleh calon penumpang.

General Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara (Sumut), Sapto Hartoyo mengatakan, tiket ludes terjual sejak H-2 hingga H+2 Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

“Bagi masyarakat yang hendak mudik dengan kereta api, segera melakukan pembokingan tiket sebelum full booking,” ujar Sapto saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (24/5) sore.

Sapto mengatakan, tiket yang full boking dan sudah terjual, yaitu KA ekonomi dari tanggal keberangkatan 13 Juni hingga 16 Juni 2018 untuk jurusan Medan-Tanjungbalai,” paparnya.

Pada arus balik nantinya, lanjut Sapto, jurusan sebaliknya Tanjungbalai-Medan juga mengalami full booking dengan kereta api kelas  ekonomi pada tanggal keberangkatan 17 Juni hingga 20 Juni 2018.

Sedangkan untuk jurusan kereta api yang lain, lanjutnya, seperti Medan-Pematangsiantar juga sudah full booking pada arus mudik dan arus balik, dengan tanggal keberangkatan 13 hingga 16 Juni 2018 untuk kereta api kelas ekonomi.”Sementara itu, kereta api jurusan yang sama itu, dengan kelas bisnis dan eksekutif masih tersedia saat arus mudik dan arus balik nantinya,” tutur Sapto.

Untuk kereta api, jurusan Medan-Kisaran, dan Medan-Rantau Prapat masih tersedia tiket saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 ini. Dengan kereta api kelas ekonomi, eksekutif dan bisnis masih tersedia banyak.

Menurutnya, ada kebiasaan warga di Sumatera Utara, terutama warga Medan yang hendak mudik melakukan pemesan tiket menjelang keberangkatan. Untuk itu, ia mengimbau calon penumpang menghilangkan kebiasaan itu agar tidak panik ketika kehabisan tiket.”Kita himbau juga agar warga yang mau beli tiket gak perlu lagi ke stasiun, bisa dari online ataupun aplikasi KAI Access, dan pihak eksternal lainnya,” jelas Sapto.

Selain itu, Sapto mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, pihak PT KAI sudah menyiapkan tambahan gerbong kereta api untuk keseluruhan kelas dengan berbagai jurusan.

“Untuk penambahan gerbong yakni eksekutif tambah satu gerbong, ekonomi sebanyak 4 gerbong dan gerbong bisnis ada penambahan dua gerbong,” tutur Sapto.

Sementara perkiraan kenaikan jumlah pemudik dari tahun 2017 ke 2018 ini, kata Sapto, ada kenaikan 2 persen. Tahun 2017 jumlah pemudik menggunakan KA sebanyak 282.330 orang, dan di tahun 2018 ini, sekitar 286.621 tiket yang disiapkan

Sapto mengatakan, saat arus mudik dan arus balik, seperti biasanya akan didirikan posko pengamanan di Stasiun Besar Medan dan sejumlah stasiun di Sumatera Utara.”Untuk tahun ini masa angkutan lebaran ditetapkan sejak 5 Juni hingga 26 Juni 2018,” papar Sapto.

Sedangkan segi pengamanan saat arus mudik dan arus balik, pihak PT KAI Sumut menerjunkan pengamanan internal sebanyak 287 petugas dan eksternal dibantu dari TNI/Polri sebanyak 38 personil.(gus/ila)

 

 

Pintu Masuk Depo Kontainer Ditutup Paksa

Pintu masuk drop kontainer ditutup. Penutupan ini dilakukan karena saat pintu depo kontainer dibuka, langsung memicu kemacetan di lokasi itu.
Pintu masuk drop kontainer ditutup. Penutupan ini dilakukan karena saat pintu depo kontainer dibuka, langsung memicu kemacetan di lokasi itu.

SUMUTPOS.CO – PT Jasa Marga dengan tegas menutup pintu gerbang keluar masuknya truk kontainer yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas di pintu masuk Tol Belawan, Kamis (24/5). Sebab, sejak dibukanya pintu gerbang depo kontainer milik PT Mitra Jaya Bahari (MJB), mengakibatkan kemacetan dan mengganggu akses kendaraan yang melintas pintu Tol Belmera, Simpang Buaya, Kecamatan Medan Belawan.

Dengan menggunakan alat berat, material pembatas untuk menutup keluar masuk mobil bermuatan kontainer dari PT Mitra Jaya Bahari langsung ditutup. Pada saat proses penutupan paksa dilakukan, akses di sepanjang pintu masuk Tol Belawan macet total, para petugas PT Jasa Marga diperbantukan petugas Polres Pelabuhan Belawan mengatur akses kendaraan yang melintas.

Pjs Manager Lalu Lintas PT Jasa Marga, Irfansyah mengatakan, pembukaan gerbang pintu masuk ke PT Mitra Jaya Abadi terjadi pada (7/4) lalu. Ketika itu, pintu akses yang selama ini digunakan perusahaan kontainer telah ditutup pemilik lahan.

Akibatnya, pintu akses masuk PT Mitra Jaya Abadi tertutup, karena kondisi bongkar muat kontainer harus dilakukan, maka pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan diskresi untuk membuka jalur alternatif pintu gerbang dengan akses keluar Tol Belawan.

“Sebelumnya, tanah yang dijadikan akses jalan tidak bisa dilalui lagi oleh PT MJB. Karena adanya masalah sengketa lahan, sehingga waktu itu terjadi kemacetan, maka dibuka jalur alternatif sesuai dengan permintaan pihak kepolisian,” kata Irfansyah.

Setelah pintu gerbang melalui Tol Belawan dibuka, akses kendaraan pengguna jalan tol terganggu, bahkan terjadi kemacetan dari keluar masuknya truk kontainer dari PT MJB.

“Ada tiga perusahaan yang menggunakan akses pintu gerbang ini, lintasan itu masih areal tol dengan pengelola PT Jasa Marga, makanya hari ini gerbang itu kita tutup dengan paksa,” jelas Irfansyah.

Disebutkan Irfansyah, sebelum mereka melakukan penutupan paksa, sudah melakukan surat pemberitahuan dua kali kepada pihak perusahaan agar menutup pintu gerbang tersebut.

Selain itu, pihaknya sudah melakukan pertemuan kordinasi dengan pihak kejaksaan, polisi, Dinas TRTB, muspika plus dan intansi terkait untuk menjelaskan penutupan pintu gerbang PT MJB.”Kita tegaskan, pintu yang sudah ditutup agar tidak dibuka lagi oleh pihak perusahaan, apabila itu terjadi maka kita akan menempuh jalur hukum,” tegas Irfansyah.

Disinggung apakah bisa perusahaan kontainer itu meminta izin agar bisa membuka akses pintu gerbang, Irfansyah mengaku berkewajiban untuk menutup, hanya saja, bila perusahaan bisa memperoleh izin dari Menteri PUPR akses pintu bisa dibuka.

“Yang bisa memberikan izin ini adalah menteri, ini sangat bertentangan dengan undang – undang, makanya kita tegaskan hari untuk menutup paksa, kalau perusahaan bisa mendapat izin dari menteri, baru bisa mereka melakukan bongkar muat barang,” jelas Irfansyah.

Paling Lama 5 Juni Surat Suara Sampai di 33 Kabupaten Kota

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Pekerja menyortir surat suara Pilkada Kota Medan di gudang penyimpanan sementara logistik KPU Medan, Exs Kargo Bandara Polonia Medan, Senin (23/11). Sebanyak 2.036.135 surat suara dan 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan ulang disortir, sebelum didistribusikan ke seluruh TPS di Medan.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Pekerja menyortir surat suara Pilkada di gudang penyimpanan sementara logistik KPU Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –-Akhir Mei ini, pencetakan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 akan selesai dilakukan. Distribusi surat suara paling lama 5 Juni akan sudah sampai di 33 kabupaten dan kota di Sumut. “Surat suara selesai pada 29 Mei dan distribusi dari percetakan Gramedia di Cikarang Jawa Barat pada 30 sampai 5 juni ke KPU kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain kepada Sumut Pos, Kamis (24/5).

Adapun surat suara Pilgubsu yang dicetak itu, sebut dia, berjumlah 9.291.800 untuk disebarkan pada 27.478 TPS se-Sumut. “Surat suara ini dicetak jumlahnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 9.050.483 ditambah 2,5 persen dari DPT per-TPS 238.211 lembar ditambah 2.000 surat suara untuk pemilihan ulang,” terangnya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgubsu 27 Juni 2018 di Hotel Santika Dyandra Medan, kemarin mengatakan, sudah 100 persen surat suara yang selesai dicetak PT Gramedia Grup di Cikarang dengan ukuran 18×23 centimeter, di mana terdiri dari bagian horizontal dan vertikal ini dalam proses pengepakan dan pelipatan. “Setelah itu surat suara ini dengan pengawalan pihak Poldasu akan didistribusikan dengan enam dumtruk ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut,” katanya.

Pihaknya memprediksi awal Juni seluruh surat suara ini telah sampai di seluruh KPU kabupaten/kota.

“Setibanya di daerah tujuan, KPU kabupaten/kota bersangkutan akan melakukan sortir dan memeriksa surat suara,” ujar Mulia.

Kesempatan itu juga disampaikannya, untuk menghindari terjadinya penyelewengan jumlah surat suara yang dicetak, KPU Sumut mengawasi proses pengiriman barang melalui GPS yang terpasang di armada. Dalam pencetakan ini, KPU Sumut juga melakukan pemantauan langsung di lokasi yang dipimpin Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain.

Sebelumnya, KPU Sumut bersama perwakilan pasangan calon menyepakati dummi atau format baku kertas suara Pilgubsu 2018.

KPU Sumut mengundang perwakilan paslon Pilgubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan perwakilan paslon nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) untuk menyosialisasikan specimen surat suara Pilgubsu di Kantor KPU Sumut, Senin (14/5) sore.

Masing-masing perwakilan paslon juga diminta menandatangani berita acara kesepakatan specimen surat suara. Kemudian diikuti para komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (prn/azw)

 

 

 

 

Golkar Sumut Gelar Orientasi Fungsionaris

Rolel Harahap

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dijadwalkan menggelar Orientasi Fungsinaris Tahun 2018. Acara dijadwalkan pada Jumat-Minggu (25-27/5) di Hotel Le Polonia Jalan Sudirman Medan.

Ketua Steering Committee Rolel Harahap mengatakan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar digelar untuk Tingkat Provinsi Sumut merupakan tindaklanjut dari Orientasi Fungsionaris Tingkat Pusat yang digelar belum lama ini.

“Tindaklanjut ini bermaksud menyegarkan kader sebagai tenaga inti penggerak kerja-kerja partai dan kekaryaan agar terus terasah dan berkarya di tengah masyarakat,” kata Rolel Harahap didampingi Ketua Organizing Committee Drs Syamsul Qamar di Medan, Kamis (24/5).

Dikatakan Rolel, kegiatan Orientasi Fungsionaris diisi sejumlah materi di antaranya materi kebangsaan, kegolkaran, komunikasi, dan media serta pemanfaatan media sosial untuk citra partai.

“Sebenarnya kerja-kerja ini sudah berjalan, namun perlu dilakukan penyegaran agar kader tetap uptodate di tengah masyarakat,” imbuh Wakil Ketua Partai Golkar Sumut tersebut.

Khusus untuk materi kegolkaran dan sejarah, panitia mengundang Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga putra asal Sumatera Utara, Akbar Tandjung. “Bang Akbar Tandjung Insya Allah hadir memberi materi,” terang Rolel.

Pascaorientasi, sambung Rolel, Partai Golkar Sumut menugaskan kader-kader ke-12 Dapil se-Sumut untuk melakukan kerja-kerja politik.

“Khusus dalam waktu dekat tentunya ada Pilgubsu, kader harus memenangkan Eramas dan delapan Pilkada kabupaten/kota di Sumut. Sekali lagi kami tegaskan ini sudah berjalan namun kita perlu penyegaran. Kemudian kerja pemenangan Pemilu 2019,” tukas Rolel. (rel/azw)

Tim Kampanye Djoss Berangkat Umrah

Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara H Djarot Saiful Hidayat dan Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus (Djoss) melaksanakan umrah bareng ke Tanah Suci.
Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara H Djarot Saiful Hidayat dan Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus (Djoss) melaksanakan umrah bareng ke Tanah Suci.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara H Djarot Saiful Hidayat dan Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus (Djoss) melaksanakan umrah bareng ke Tanah Suci.

Dalam pemberangkatan melalui Bandara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang, Kamis, tercatat 40 orang tim pemenangan Djoss bersama pemuka ulama dan pimpinan majelis taklim yang diberangkatkan umrah.

Rombongan umrah tim pemenangan Djoss tersebut diberangkatkan dengan Arrahman Travel dan dipimpin Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Medan Ade Darmawan.

Ketua Bamusi Kota Medan Ade Darmawan mengatakan, tim pemenangan bersama pemuka agama Islam dan pimpinan majelis taklim itu sengaja melaksanakan umrah untuk memanjatkan doa langsung di rumah Allah (Baitullah).

Di Tanah Suci, mereka akan meminta kepada Allah SWT agar Sumatera Utara diberikan pemimpin yang ahli dan berpengalaman agar mampu membawa provinsi itu dari keterpurukan dan ketertinggalan.

Doa tersebut disampaikan dengan mengacu pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan suata daerah akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran jika tidak dipimpin orang yang ahli.

“Karena itu, kami berdoa agar Sumatera Utara mendapatkan pemimpian yang ahli. Dan kami sangat yakin, yang ahli itu adalah Haji Djarot Saiful Hidayat yang berpasangan dengan Sihar Sitorus yang ahli di bidang ekonomi” katanya.

Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, Tim Pemenangan Djoss bersama pemuka agama dan pimpinan majelis taklim yang akan melaksanakan umrah itu telah mengikuti latihan manasik.

Dalam latihan manasik tersebut, seluruh rombongan sepakat untuk mendoakan Sumatera Utara agar mendapatkan pemimpin yang ahli dan berpengalaman agar mampu membawa provinsi itu menjadi lebih maju.

Ketika melepas rombongan umrah, Ketua Tim Pemenangan Djoss, H Djumiran Abdi menyatakan, keluarga besar Djoss mendoakan agar seluruh rombongan sehat walafiat dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. “Kami berdoa, semoga perjalanan ini adalah perjalanan yang membawa berkah. Dan semoga Allah SWT memperkenankan Pak Djarot dan Pak Sihar menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumut,” ujar Djumiran Abdi. (bal/azw)

Rp4,35 Miliar Suap Gatot Disita KPK

Ainul Wardiyah, Susi Melani Daulay, Syamsul Qodri Marpaung, Ikrimah Hamidy saat menghadiri panggilan penyidik KPK di Kejatisu, Kamis (24/5).
Ainul Wardiyah, Susi Melani Daulay, Syamsul Qodri Marpaung, Ikrimah Hamidy saat menghadiri panggilan penyidik KPK di Kejatisu, Kamis (24/5).

SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menerima pengembalian uang terkait suap yang diterima anggota DPRD Sumut dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Total hingga Rabu (23/5), sudah Rp4,35 miliar yang dikembalikan dan dalam status sita KPK.

KPK melakukan pemeriksaan mantan dan anggota DPRD Sumatera Utara secara maraton selama tiga hari di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Sejak Selasa (22/5) hingga Kamis (24/5), penyidik KPK sudah memeriksa setidaknya 71 orang. Di hari terakhir, Kamis (24/5) 26 mantan dan anggota DPRD Sumut hadir dalam pemeriksaan. Ditambah satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ada satu ASN, tapi dia hanya membantu kelengkapan berkas anggota dewan yang diperiksa,” ujar Sumanggar Siagian, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut kepada wartawan.

Selama di Sumut, kata Sumanggar, KPK menurunkan 14 orang penyidiknya. Kejati hanya bertugas sebagai penyedia fasilitas ruangan kepada KPK. “Pemeriksaan dilakukan di lantai tiga,” tandasnya.

Sementara Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan mengatakan, pada pemeriksaan di hari kedua, ada lima anggota DPRD Sumut uang mengembalikan uang dengan total Rp300 juta. Sementara di hari pertama, ada tiga orang anggota dewan yang mengembalikan uang dengan total Rp350 juta. “Kemarin, Rabu (23/5/), lima anggota DPRD mengembalikan uang sekitar Rp 300 juta. Sampai saat ini berarti sekitar Rp4,35 miliar telah disita KPK yang berasal dari penyidikan terhadap 38 tersangka anggota DPRD Sumut,” kata Febri Diansyah, Kamis (24/5).

Menurutnya, KPK menjadikan pengembalian itu sebagai tindakan kooperatif. KPK selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai alasan meringankan dalam penanganan perkara ini. Sementara itu, KPK juga masih mengagendakan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi, kemarin. “Kamis, 24 Mei 2018 diagendakan pemeriksaan terhadap 26 Anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dilakukan seperti dua hari sebelumnya, yaitu di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumut,” ungkap Febri.

Menurut Febri, kemarin adalah pemeriksaan terakhir di Sumatera Utara. Hingga kini lebih dari 200 saksi telah diperiksa, baik yang dilakukan di gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Markas Brimob Medan, dan Kajati Sumut.

Sementara, dalam pemeriksaan pada hari terakhir kemarin, sejumlah anggota DPRD Sumut lebih memilih diam dan menghindari para awak media yang melakukan peliputan. Bebeberapa orang yang hadir dalam pemeriksaan, terlihat bingung saat melihat awak media di lobi Kejati Sumut.

Begitu masuk ke lobi, para wakil rakyat itu langsung mengisi buku tamu. Sorot kamera awak media langsung mengarah ke mereka. Juliski Simorangkir dari PKPI yang datang sendirian sempat melempar senyum kepada wartawan.

Juliski tampaknya percaya diri menjalani pemeriksaan di hari terakhir itu. “Tampaknya kalau yang hari terakhir (dipanggil) ini nggak ada masalah,” celetuk Juliski sambil berlalu masuk ke gedung utama Kejatisu.

Pak Sihar, Tolong Kami…

Calon wakil gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus menyapa Warga yang bermukim di Dusun Lima Amandame, Bara induk, Seminyak, Damar Hitam, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat, Selasa (22/5).
Calon wakil gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus menyapa Warga yang bermukim di Dusun Lima Amandame, Bara induk, Seminyak, Damar Hitam, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat, Selasa (22/5).

SUMUTPOS.CO – Warga yang bermukim di  Dusun Lima Amandame, Bara induk, Seminyak, Damar Hitam Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat, mengharapkan perlindungan hak dari pemerintah. Selama ini, ribuan jiwa warga yang ada di kawasan tersebut tidak pernah memperoleh hak yang wajar dari pemerintah.

Sukardi Darmo (51), perwakilan dari warga tersebut mengatakan, selama ini mereka tidak pernah memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai warga Sumut. Hal itu terlihat tidak adanya perhatian dan kepedulian pemerintah kepada mereka. Bahkan mereka berjuang secara komunitas untuk  mendapatkan hak-hak mereka. Termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan.

“Kami di sini berjuang tanpa pemerintah, nantinya jika pasangan Djoss terpilih maka kami harus diperhatikan. Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan kami harus diperhatikan. Karena kami juga warga Sumut,” terangnya, kemarin.

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus saat menggunjungi warga di empat dusun tersebut. Kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat tersebut warga mengatakan, untuk sekolah dasar saja mereka membangun sendiri dan mengelolanya sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Cawagub Sumut nomor urut dua itu mengatakan, persoalan hak-hak warga khususnya yang menyangkut sengketa lahan sangat banyak di Sumut, sama seperti yang dialami warga di Sei Lepan. Sihar mengatakan, kita harus sama-sama berjuang agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi. “Dan jangan ragu memilih pasangan Djoss karena Djarot dan Sihar Sitorus akan mengakomodir segala hal hal yang bapak ibu sampaikan. Mulai dari keluhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sudah ada dalam visi dan misi kita,” jelasnya.

Ijeck Apresiasi Rasa Kepedulian Kaum Muda

Cawagubsu Musa Rajekshah bersama Opik dan panitia Syiar Syair Spesial Ramadhan di Hotel Madani, Kamis (24/5).
Cawagubsu Musa Rajekshah bersama Opik dan panitia Syiar Syair Spesial Ramadhan di Hotel Madani, Kamis (24/5).

SUMUTPOS.CO – Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, mengapresiasi tindakan yang dilakukan kaum muda Kota Medan. Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri acara Syiar Syair Spesial Ramadhan, di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (24/5).

Kegiatan yang digelar Daarul Tauhiid ini bertujuan untuk berbagi dengan sesama kaum muslim yang ada di beberapa negara konflik. Seperti Suriah, Palestina, dan suku Rohingya Myanmar. “Kegiatan seperti ini bagus ya, apa lagi anak-anak muda juga ikut berpartisipasi. Melalui acara ini kita dapat merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana,” ujar pria yang populer disapa Ijeck itu.

Ijeck mengungkapkan, melalui kegiatan ini, secara tidak langsung dapat menambah simpati terhadap sesama umat. Pada acara tersebut, juga diisi berbagi pengalaman dari relawan yang pernah melihat keadaan secara langsung di daerah konflik. Selain itu, panitia juga mengadakan penggalangan dana untuk membantu meringankan beban para pengungsi. Aksi tersebut pun kembali mendapat pujian dari Ijeck.

“Artinya tidak hanya sebatas melihat dan berkata simpati, tetapi juga turut memberikan aksi membantu para saudara kita yang ada di sana,” ucap Ketua Yayasan Haji Anif yang juga berpasangan dengan Cagubsu nomor urut satu, Edy Rahmayadi ini.

Ia pun berharap agar kegiatan serupa dapat sering digelar. Selain dari Daarut Tauhid yang memang merupakan rumah zakat resmi, ia juga mengharapkan pihak lain terutama ormas-ormas Islam dapat menggelar acara yang sama.

Acara yang dipandu pembawa acara David Chalik itu turut menghadirkan penyanyi religi Opick, perwakilan dari Pemko Medan dan juga Pemprovsu.

Sebelumnya, Sutrisno selaku Kepala Cabang Daarut Tauhiid (DT) Peduli Medan mengharapkan semoga apa yang dilakukan hari itu menjadi amal baik bagi umat Muslim Kota Medan. Serta seluruh dana yang digalang dapat disalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh warga yang berada di negara konflik, baik itu sandang, pangan maupun papan. (prn)

HDL Dibantarkan ke RS Bhayangkara

Foto: Gusman/Sumut Pos DOSEN DITANGKAP: Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja memaparkan tersangka ujaran kebencian, Himma Dewiana Lubis, yang merupakan dosen USU di Mapolda Sumut, Minggu (20/5).
Foto: Gusman/Sumut Pos
DOSEN DITANGKAP: Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja memaparkan tersangka ujaran kebencian, Himma Dewiana Lubis, yang merupakan dosen USU di Mapolda Sumut, Minggu (20/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi terduga pelaku ujaran kebencian, Himma Dewiyana Lubis (HDL) terus melemah. Kini, dosen bertugas di Universitas Sumatera Utara (USU) itu, dibantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara, Medan. Tim kuasa hukum HDL terus berusaha untuk meminta penanguhan kepada Polda Sumut.

“Saat kami datangi HDL di Poldasu, kondisinya sangat lemah. Kita lihat kondisinya tertekan. Dia sering menangis, pusing dan HDL juga mempunyai riwayat penyakit vertigo,” ungkap Sekretaris Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan, Chairul Munadi kepada wartawan di Medan, Kamis (24/5) sore.

Melihat kondisi kesehatan dosen berstatus Aparatur Sipil Negera (ASN) itu, Chairul menilai, penyidikan harus dilakukan secara manusiawi dengan memberikan izin penanguhan penahanan penahanan terhadap dirinya. “Kita menyayangkan Polda Sumut yang membawa HDL saat konferensi pers. Padahal kondisi HDL sangat lemah, buktinya dia beberapa kali pingsan saat konferensi pers tersebut,” tutur Chairul.

Setelah dibantarkan di RS Bhayangkara, Keluarga dan Tim Hukum terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada HDL. Namun begitu, Chairul mengatakan, tim kuasa hukum terdiri beberapa pengecaran akan terus melakukan upaya hukum untuk membela Kepala Arsip USU Non-aktif tersebut.

“HDL dirawat di rumah sakit sejak Selasa (22/5). Saat dijenguk, HDL terus menanyakan keadaan ibunya. HDL ini single parent yang merawat tiga anak dan ibunya. Banyak dukungan dari dosen dan mahasiswa serta masyarakat umum,” jelasnya.

Chairul mengkritisi penyidikan Polda Sumut, yang dinilainya kurang dalam unsur berita acara penyidikan perkara tersebut. Dimana, pihak kepolisian hanya memeriksa dua saksi yakni anak HDL dan polisi yang melaporkan kasus itu. .”Saksi yang diperiksa hanya dua orang dan itu juga dari kepolisian dan anak kandung HDL. Belum ada saksi ahli bahasa yang diperiksa,” katanya.

Sementara, Tim Hukum KAHMI yang mendalami kasus itu menyatakan, HDL tidak ada menulis soal 3 bom terorisme di Kota Surabaya di media sosial. “Kami tegaskan, HDL tidak ada menulis soal bom di Surabaya. Di akun facebooknya tidak ada tulisan soal bom,” ungkap KAHMI.

Terkait tulisan di akun facebook HDL, Tim Hukum juga sudah menanyakan ke Polda alasan munculnya penggiringan opini soal bom di Surabaya. “Polda belum memberikan jawaban soal isu bom yang muncul itu. Kepolisian diduga imajiner dalam memberikan keterangan pers. Dan keterangan pers, soal bom itu ditulis dan disebarkan. Akibatnya banyak media massa yang mengkaitkan HDL menulis soal bom di Surabaya, padahal HDL tidak ada menulis soal bom. Tidak ada bukti soal itu,” terangnya.