MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Subdit III/Umum Direktorat Reskrimum Polda Sumut, melimpahkan berkas Nova Zein ke Kejaksaan. Sebelumnya, Nova Zein menjadi otak sindikat penipuan dan penggelapan puluhan mobil mewah.
“Tersangka dan Nova Zein dengan tiga anggota sindikatnya sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan (P-22) pada 12 April lalu, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap,” ungkap Kasubdit III/Umum Direskrimum Polda Sumut, AKBP Maringan Simanjuntak, Jumat (27/4).
Dijelaskan Maringan, pelimpahan tahap II (P-22) tersangka dan barang bukti dengan nomor : BB/447.b/IV/2018 itu, setelah penyidik merampungkan pemberkasan satu laporan polisi (LP). Sedangkan beberapa LP lainnya masih dilengkapi.
“Ini baru untuk satu LP. Secepatnya kita akan limpahkan berkas mereka ke Kejaksaan,” tegas Maringan.
Berkas Nova Zein warga Medan Johor dilimpahkan bersama sejumlah barang bukti. Selain itu, pelimpahan juga dilakukan bersama tiga anggota sindikatnya.
Ketiganya masing-masing, Hotmatua Pulungan warga Jalan Selamat Ujung, Medan Amplas; Khairul Barian alias Cece warga Desa Paya Bakung Sunggal dan Usman warga Sunggal.
Sebelumnya, Polda Sumut menangkap dua oknum Polri karena terlibat dalam sindikat penipuan dan penggelapan mobil mewah yang diotaki tersangka Nova Zein. Tujuh unit mobil dan 4 tersangka kembali ditangkap dari tempat terpisah dan waktu berbeda.(mag-1/ala)
Foto: Sopian/Sumut Pos
BERSAMA: Ketua Koni Tebingtinggi H Daniel Sultan, Ketua Pengcab PABBSI Kota Tebingtinggi Chaidir Candra bersama pelatih dan atlit PABBSI saat merayakan sebagai juara umum pada ajang Porwilsu tahun 2018.
Foto: Sopian/Sumut Pos BERSAMA: Ketua Koni Tebingtinggi H Daniel Sultan, Ketua Pengcab PABBSI Kota Tebingtinggi Chaidir Candra bersama pelatih dan atlit PABBSI saat merayakan sebagai juara umum pada ajang Porwilsu tahun 2018.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tuan rumah Tebingtinggi sukses meraih juara umum Pekan Olahraga Wilayah Sumatera Utara (Porwilsu) tahun 2018 wilayah empat cabor angkat besi, binaraga, angkat berat. Tebingtinggi meraih 10 emas, empat perak dan satu perunggu.
Ketua Pengcab PABBSI Kota Tebingtinggi, Chaidir Candra mengucapkan syukur atas prestasi para atlet PABBSI Tebingtinggi yang telah bekerja keras meraih hasil tersebut. Chaidir ” Ke depan dalam menghadapi Porprovsu, kita harapkan semua atlit PABBSI bisa terus meningkatkan prestasinya. Kami menargetkan tujuh medali emas,” kata Chaidir.
Porwilsu cabor PABBSI berlangsung pada 18-21 April 2018. Pada wilayah empat ini diikuti Tebingtinggi, Tapanuli selatan, Padang Sidempuan, Madailing Natal, Labuhan Batu, Sibolga dan Padang Lawas.
Menurutnya butuh kerja keras dan meningkatkan latihan bagi atlet atlet PABBSI, karena tanpa latihan secara teratur, tidak mungkin berhasil. “Target-target selanjutnya, PABBSI Kota Tebingtinggi harus bisa mengirimkan atletnya pada kegiatan akbar olahraga yaitu di Pra PON dan PON di Papua nanti,” pungkasnya. (ian/don)
FOTO: PORWIL
GLADI BERSIH: Proses gladi bersih acara pembukaan Porwil Medan 2018 di Lapangan Pasar 5, Rengas Pulau, Medan Marelan. (IST/Sumut Pos)
FOTO: PORWIL GLADI BERSIH: Proses gladi bersih acara pembukaan Porwil Medan 2018 di Lapangan Pasar 5, Rengas Pulau, Medan Marelan. (IST/Sumut Pos)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.826 atlet tampil di arena Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Kota Medan 2018 yang pembukaannya digelar di Lapangan Pasar 5, Kel. Rengas Pulau, Medan Marelan, Sabtu (28/4) pagi. Porwil Medan 2018 berlangsung sampai 5 Mei.
Ketua Umum KONI Medan Drs Eddy H Sibarani mengatakan di Medan, Jumat (27/4), para atlet yang bertanding berasal dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan dan berebut menjadi yang terbaik di masih-masih wilayah. “Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi membuka langsung ajang multi event tahunan ini Sabtu (28/4) pagi hari,” ucapnya.
Porwil Medan, sebutnya dibagi 3 wilayah, yakni Wilayah I terdiri dari Medan Kota, Medan Baru, Amplas, Denai, Tembung, Perjuangan, Maimun dan Medan Area. Wilayah II: Tuntungan, Johor, Polonia, Selayang, Sunggal, Petisah dan Medan Baru. Wilayah III: Helvetia, Marelan, Labuhan, Deli, Belawan, Barat dan Medan Timur.
“Porwil Medan ini merupakan ajang multi event untuk menjaring bibit-bibit atlet muda dan pemula. Dari sini akan didapat mereka yang menjadi pelapis para atlet senior Kota Medan yang saat ini sedang bertanding di Porwilsu 2018,” ungkap Ketua Umum KONI Medan, didampingi Koordinator KONI Medan Marelan Zulkifli Miraza di sela-sela gladi bersih acara pembukaan.
“Sedangkan atlet lapis pertama kita saat ini sudah masuk kontingen Indonesia yang dipersiapkan ke Asiang Games 2018 sera SEA Games 2019,” tambahnya.
Dikatakan, Porwil menjadi penting dan strategis dalam upaya mewujudkan misi Medan Kota Atlet karena menjadi jenjang awal menuju pentas nasional. “Karenanya, mari kita dukung bersama kegiatan ini yang pelaksanaannya telah memasuki tahun keempat pelaksanaan sejak 2015,” sebut Eddy Sibarani.
Koordinator KONI Medan Marelan Zulkifli Miraza menambahkan, acara pembukaan Porwil Medan dirangkai berbagai kegiatan, antara lain senam sehat yang menyediakan hadiah menarik. “Juga ada atraksi drum band, dan dihadiri bebeberapa komunitas olahraga dan hobby,” ucap Zulkifli. (dek/don)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO -PSDS Deliserdang meraih kemenangan telak 4-0 atas PS Keluarga USU dalam laga ujicoba menghadapi Liga 3 di Stadion Baharoeddin Siregar, Jumat (27/4). Empat gol kemenangan diciptakan Risk menit ke-13, Muhammad Irsan menit ke-27 dan 38 serta ditutup Sefti menit ke-77.
Kemenangan ini menambah tren positif Traktor Kuning selama pra musim.Dari dua laga uji coba, PSDS masih cleansheet alias belum kebobolan. Sebelumnya PSDS berhasil mengalahkan PS PLN Sumut dengan skor 5-0.
Menurut, pelatih Kepala PSDS Ansyari Lubis melihat ada perubahan dari laga sebelumnya. Dalam hal ini kualitas pemain mulai terlihat merata. “Laga ujicoba bukan ajang mencari menang. Namun, untuk mencocokkan pemain antar pemain serta melihat di sektor mana yang selalu kosong. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesulitan sebuah tim. Di babak kedua ada satu gol, padahal pemain sudah dilakukan pertukaran,”ucapnya.
Uwak panggilan akrab Anysari merasa belum puasa dengan hasil laga ujicoba tersebut. Karena itu, disebutkan mantan pemain termahal dierahnya itu, PSDS akan melakukan beberapa kali ujicoba. “Biasa aja ujicobanya ke tempat lawan, kita tandang ke tempat lawan, sekalin melihat mental pemain kita,”sebutnya.
Sementara itu, Ketua Umum PSDS Khairum Rezal yang datang menyaksikan laga ujicoba tersebut, menjelaskan bahwa dirinya senang dengan melihat teknik bermain skuad traktor kuning. “Saya lihat, mainnya taktis dengan memanfaatkan kecepatan serta ruang anak-anak mampu membaca permainan lawan. Senang saya nontonya, terutama para pemain belakang pembawaanya tenang dan mampu mematahkan serangan lawan,”ucapnya. (btr/don)
PALEMBANG, SUMUTPOS.CO -Sriwijaya FC akan menghadapi ujian dari PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sabtu (28/4). Laskar Wong Kito optimis bisa meraih poin penuh untuk menembus kembali papan atas.
Pelatih Sriwijaya FC Rahmad Darmawan meminta anak asuhnya untuk tampil tanpa beban saat menjamu PSM Makassar di laga pekan keenam Liga 1 2018. Bermain di Stadion Jakabaring, Palembang dan didukung suporter, Rahmad Darmawan optimis mengamankan poin penuh.
Untuk itu, dia menginstruksikan Hamka Hamzah dan kolega agar bisa main taktis dengan menyerang sejak menit awal. “Kita optimis raih tiga poin. Sebab, setiap laga kandang saya pasti targetnya menang. Saya minta pemain untuk lepas agar bisa main bagus,” kata pelatih yang akrab disapa RD ini, Kamis (26/4).
Sebab, salah sedikit saja, PSM Makassar yang notabene merupakan tim papan atas saat ini tentu akan mengambil kesempatan mencuri poin di kandang lawan. Rahmad sendiri yakin Juku Eja akan turun dengan kekuatan terbaiknya.
Sementara itu di kubu lawan, Pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts, mengungkapkan bahwa Sriwijaya FC adalah tim yang kerap memeragakan permainan menyerang. Baik bermain kandang maupun tandang, tim asuhan Rahmad Darmawan itu selalu agresif. Sisi itulah yang diwaspadai oleh Robert Alberts.
Bukan rahasia lagi, Laskar Wong Kito memang memiliki ciri khas permainan agresif. Terlebih, mereka diperkuat pemain-pemain dengan naluri menyerang yang tinggi.
“Serangan Sriwijaya FC sangat mematikan. Itu yang kami waspadai. Mereka memang biasanya menerapkan permainan dengan menyerang secara total dan terus memberikan tekanan,” beber Robert Alberts dalam jumpa pers di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Jumat (27/4).
Meski datang dengan kekuatan penuh, menurut Robert Alberts tidak menjamin bisa mendapatkan poin atau setidaknya mengimbangi permainan tuan rumah Sriwijaya FC. Hanya saja, diperlukan kematangan permainan dalam mengantisipasi serangan-serangan Sriwijaya FC.
“Itu yang kami tingkatkan, kewaspadaan penuh. Saya rasa dengan kesiapan selama ini dan diimbangi dengan tingkat kewaspadaan yang baik, kami akan bermain bagus,” imbuh Robert Alberts.
Pelatih asal Belanda itu menyebut telah mengantongi kualitas permainan Sriwijaya FC. Menurutnya, Laskar Wong Kito – julukan Sriwijaya FC, selalu bermain dengan motivasi tinggi. Dukungan dari suporter membuat Alberto “Beto” Concalves cs selalu tampil penuh percaya diri. “Sriwijaya bisa dibilang jago kandang. Mereka kuat bermain di kandangnya,” imbuh Robert Alberts.
Untuk bisa mendapatkan poin dari markas Sriwijaya FC, Robert Alberts mengatakan bahwa timnya harus bisa mengimbangi permainan menyerang tuan rumah. “Kami akan berusaha untuk mengimbangi permainan menyerang mereka, di situ intinya,” tutup Robert Alberts. (rul/aja/jpc/don)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini terus mengejar aliran duit korupsi proyek e-KTP sebesar USD 3,5 juta yang diduga diterima dan dialirkan ke sejumlah pihak oleh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pamdudi. Bisa jadi tersangka baru dalam kasus e-KTP berasal dari pihak eksekutif.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyidik masih mendalami soal itu. Namun, Agus enggan membeber perkembangan terkini soal e-KTP.
“Kalau tanya yang detail tuh jangan tanya di sini,” ujar Agus usai menghadiri acara bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).
Agus menambahkan, penyidik pasti selalu melapor ke pimpinan KPK ketika menemukan data atau bukti terbaru. “Itu nanti pada waktu tertentu mereka akan meng-update (ke pimpinan) dalam satu ekspose,” jelas Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, penyidik telah membuat pengelompokan atau klaster tentang pihak-pihak yang terseret e-KTP. Ada klaster birokrat, eksekutif, legislatif, hingga pengusaha.
“Nah, Anda melihat di eksekutif baru dua (Irman dan Sugiharto, red). Kemungkinan berkembang itu sangat mungkin, tapi terus terang saya tidak bisa menentukan siapa,” pungkasnya.
Dalam dakwaan atas Irman dan Sugiharto disebutkan tentang pihak-pihak di eksekutif yang diduga ikut kecipratan uang e-KTP. Di antaranya adalah Mendagri 2009-2014 Gamawan Fauzi dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini.
Jumat (27/4), KPK memeriksa Bambang Eko Suratmoko sebagai saksi bagi Irvanto yang menjadi tersangka kasus e-KTP. Bambang merupakan bendahara DPD I Partai Golkar Jawa Tengah.(fat/jpnn/ala)
AMANKAN: Aparat Satpol PP mengamankan TKA beberapa waktu lalu.
DOK JAWA POS
AMANKAN: Aparat Satpol PP mengamankan TKA beberapa waktu lalu. DOK JAWA POS
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing (TKA) mencaplok lapangan kerja yang seharusnya untuk pekerja lokal agaknya benar. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), cukup banyak TKA yang mengisi posisi yang seharusnya untuk pekerja dalam negeri.
Temuan itu berdasar investigasi yang mereka lakukan pada medio Juni hingga Desember tahun lalu. Di Morowali, Sulawesi Tengah, ORI menemukan sedikitnya 200 TKA yang menjadi sopir.
“Seharusnya, pekerjaan itu bisa diberikan kepada WNI,” kata Komisioner ORI Laode Ida dalam paparan di Jakarta kemarin (26/4).
“Pekerjaan itu tidak masuk dalam skema transfer teknologi maupun transfer kemampuan. Masak sih nggak ada orang Indonesia bisa jadi sopir?” lanjutnya.
Kasus sopir TKA di Morowali adalah salah satu diantara sekian banyak permasalahan TKA di Indonesia. Jaminan pemerintah bahwa TKA tidak akan memakan lapangan kerja pekerja lokal, tidak sepenuhnya bisa dipenuhi.
Hal itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Mulai penempatan, pengawasan, sampai penindakan.
Padahal, banyak kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TKA. Namun, mereka tidak bisa menjalankan fungsi dengan maksimal karena belum selaras. “Belum ada integrasi data antara kementerian, lembaga, dan pemda,” ucap Laode.
Laode menuturkan, TKA sulit diawasi begitu lolos dari pintu masuk pertama di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
“Setelah itu, TKA sulit dijangkau. Tidak ada yang bisa deteksi, termasuk polisi,” ulasnya.
Kondisi itu dirasakan sendiri oleh ORI ketika melakukan investigasi. Untuk sekadar memeriksa paspor TKA saja, ORI sulit melakukannya. TKA menolak dengan keras.
Kondisi tersebut membuat TKA leluasa melanggar aturan. Misalnya, memanfaatkan visa turis untuk bekerja.
Persoalan visa turis untuk bekerja semakin masif setelah ada kebijakan bebas visa yang diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Karena itu, ORI mengusulkan kepada Kemenkum HAM untuk mempertimbangkan evaluasi kebijakan bebas visa.
Kebijakan itu oleh oknum TKA dimanfaatkan untuk menerabas aturan. Celah itu juga mengacaukan data TKA yang dimiliki sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
Laode menambahkan, banyak pihak tidak peduli terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Baik TKA maupun perusahaan yang mempekerjakan mereka.
Khusus kasus di Morowali, tingkat pelanggaran peraturan oleh TKA sangat mengkhawatirkan. Selain pekerja asing menjadi sopir, ORI menemukan data bahwa persentase pekerja kasar mencapi 90 persen.
Karena itu, ORI menuntut Kemenaker untuk segera memperbaiki kondisi yang sarat pelanggaran tersebut. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan tegas menyebut posisi pekerjaan kasar harus ditempati pekerja lokal.
Foto: JPC/Net
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Foto: JPC/Net Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais bersikukuh partai yang didirikannya itu tidak akan memberikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan partainya, masih membuka kemungkinan koalisi dengan pihak manapun, termasuk petahana.
Melihat ngototnya Amien, Zulhas pun menegaskan keputusan dukungan PAN di Pilpres 2019 akan diambil pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dihelat Mei mendatang. Dia pun meminta kepada seluruh kader PAN untuk mengikuti keputusan yang diambil di Rakernas.
“Jadi, tunggu tanggal mainnya. Apapun keputusannya, mekanisme partai harus dipatuhi oleh semua kader. Jadi, sebelum itu, (pendapat) bisa berbeda-beda,” kata Zulhas di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/4).
Meski begitu, Zulhas menyampaikan, pernyataan Amien soal arah dukungan PAN tidak akan ke Jokowi, merupakan masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan. Masukan dari seniornya itu penting agar PAN tidak salah langkah.
“Tentu masukan, pendapat Pak Amien menjadi pertimbangan penting untuk PAN dalam mengambil keputusan,” katanya.
Sebelumnya, partai berlambang matahari itu belum menentukan dukungan di Pilpres 2019, akankah ke Jokowi atau Prabowo Subianto. Sementara itu, Amien mendadak menegaskan bahwa PAN tidak akan masuk ke dalam gerbong pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Saya bisa menjamin, tidak mungkin PAN dukung Jokowi,” ujar Amien.
Mantan Ketua MPR ini menuturkan, koalisi PAN dalam pemerintahan Jokowi-JK saat ini bukanlah koalisi yang sungguh-sungguh, walaupun sudah mendapat jatah kursi menteri. Sebagaimana diketahui, PAN mendapat jatah kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), yang kini dijabat oleh Asman Abnur.
“Menteri, MenPAN-RB itu koalisi-koalisian lah ya. Nggak ada itu (koalisi),” katanya.
Meski tidak mendukung capres Jokowi, Amien pun menegaskan tidak akan terbentuk poros ketiga. Dia memastikan, Pilpres 2019 hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon, Jokowi dan Prabowo.
“Tidak akan pernah ada poros ketiga. Menurut saya, akhirnya Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo. Rematch,” pungkas Amien.(gwn/jpc/ala)
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Salah seorang jemaah haji kloter I asal Medan yang menggunakn kursi roda di bantu petugas ketika hendak menuju Bandara Kualanamu, Sumut, dengan menaiki mobil Dinas kesehatan di Asrama Haji Medan, Senin (1/9/2016) lalu.
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Salah seorang jemaah haji kloter I asal Medan yang menggunakn kursi roda di bantu petugas ketika hendak menuju Bandara Kualanamu, Sumut, dengan menaiki mobil Dinas kesehatan di Asrama Haji Medan, tahun lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan ibadah haji 2018. Kesiapan yang dilakukan meliputi rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebanyak 1.500 orang, penyiapan klinik kesehatan haji, fasilitas, hingga penyiapan katering.
“Nantinya TKHI akan bertugas untuk melayani calon jamaah haji Indonesia di 507 kloter. Lebih dari 70 persen tenaga kesehatan yang direkrut pernah menunaikan ibadah haji,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Arab Saudi, Jumat (27/4).
Nila menjelaskan, proporsi TKHI yang diperlukan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Selain TKHI, Kemenkes juga menyiapkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekah dan Madinah dengan menambahkan beberapa alat kesehatan.
Kemenkes juga menyiapkan 29 ambulans sebagai sarana evakuasi. Fasilitas lainnya yang disiapkan berupa alat perlindungan diri bagi calon jamaah haji seperti masker, kacamata hitam, payung, water spray dan sandal.
Nila menambahkan, pemerintah juga memastikan kebutuhan katering calon jamaah haji tercukupi. Seperti, makan tiga kali sehari, termasuk buah dan makanan ringan. Terutama bagi jamaah haji sakit yang dirawat di KKHI Mekah dan Madinah.
Menurut Nila, kesehatan calon jamaah haji Indonesia sangat penting untuk diperhatikan, mengingat jutaan manusia dari berbagai negara akan berkumpul dalam satu kegiatan.
“Karena itu, pemerintah Indonesia bersama-sama selain melakukan upaya kuratif, juga mengupayakan upaya promotif dan preventif pada setiap pelaksanaan ibadah haji,” pungkasnya.(put/jpc/ala)
Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Gedung KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (9/3).
Triadi Wibowo/Sumut Pos_ Gedung KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (9/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Penyerahan syarat dukungan bagi masyarakat yang ingin menjadi bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumut pada Pemilu 2019, resmi ditutup, Kamis (26/4) lalu.
Berdasar data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Jumat (27/4), sebanyak 26 balon DPD RI sudah menyerahkan syarat dukungan hingga waktu penutupan pendaftaran pukul 24.00 WIB.
Menurut Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain, penyerahan syarat dukungan balon DPD ini sebelumnya dibuka pada 22 April di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Sebagaimana diketahui, syarat dukungan balon DPD dapil Sumut untuk Pemilu 2019 minimal 4.000 dukungan (KTP), dengan minimal tersebar di 17 kabupaten kota.
“Total ada 27 balon DPD yang kami terima syarat dukungannya tersebut,” ungkap Iskandar, kemarin.
Seyogiyanya, lanjut Iskandar, ada 29 balon DPD yang menyerahkan dukungan ke KPU Sumut. Namun syarat dukungan dari 2 balon DPD tidak diterima karena berbagai alasan. Pertama atas nama Henkie Yusuf Wau, yang belum memenuhi syarat karena baru meng-input data 2.800-an dukungan ke Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP). “Sedangkan yang kedua atas nama Krisman Tampubolon. Masalahnya sama sekali belum meng-input data dukungan ke SIPPP sampai penyerahan syarat dukungan ini ditutup,” bebernya.
Lebih lanjut ia mengatakan, ke-27 balon DPD itu datang dari berbagai latar belakang, seperti petahana DPD RI dapil Sumut, dosen, tokoh agama, dan sebagainya. Bahkan juga ada mantan wali kota dan gubernur yang ikut menyerahkan syarat dukungan. “Namun tidak semua diketahui latar belakang mereka, karena baru penyerahan syarat dukungan, bukan pendaftaran pencalonan. Sebab latar belakang baru diketahui saat mendaftar, karena ada daftar riwayat hidupnya,” jelas Iskandar.
Sesuai tahapan, mulai 27 April sampai 10 Mei 2018, KPU akan melakukan verifikasi faktual atas syarat dukungan seluruh balon DPD. Sedangkan pada 11 Mei, KPU akan memberikan kembali berkas yang sudah diterima kepada balon untuk dilakukan perbaikan. “Kalau ada ditemukan ganda internal, maka dicoret,” tegas Iskandar.
Komisioner KPU, Benget Silitonga menyebutkan, sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, tentang Persyaratan Calon DPD, juga melarang narapidana menjadi calon perseorangan.
Menurut Benget, PKPU tentang persyaratan calon anggota DPD ini, baru saja ditetapkan KPU pada 10 April 2018, sehingga peraturan ini harus diketahui masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota DPD RI. Sementara untuk PKPU calon legislatif belum diterbitkan.
Benget juga mengatakan, dalam PKPU tersebut, pasal 60 poin j, menjelaskan, yang berhak mendaftar sebagai balon DPD bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Menurutnya, poin j tersebut bunyinya sudah sangat jelas dan tegas, sehingga tidak ada penafsiran di dalamnya. “Jadi bagi para mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sudah tidak bisa mendaftar. Di luar dari itu diperbolehkan,” jelasnya.
Para balon DPD nantinya diminta mengisi berbagai formulir sebagai bentuk tidak terlibat sebagai narapidana atau mantan narapidana. “Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, sebaiknya memahami betul berbagai persyaratan, atau berkonsultasilah ke KPU Sumut,” imbau Benget. (prn/saz)
