Home Blog Page 6434

Akses ke Berastagi Ditutup

Ilustrasi

BERASTAGI, SUMUTPOS.CO -Untuk memperbaiki saluran melintang (box culvert/cross drain) yang amblas, beberapa waktu lalu. Pemkab Karo akan menutup Jalan Listrik Atas, tepatnya di Km 63, atau sekitar 100 meter dari Kota Berastagi.

Perbaikan dan penutupan jalan, baik dari Berastagi ke Medan dan sebaliknya ini akan dilakukan pada Sabtu (21/4) ini. Sesuai dengan perkiraan, penutupan akan berlangsung dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Penutupan badan jalan, dan sekaligus transportasi terputus total sehari tersebut, sesuai keputusan rapat koordinasi dengan Pemkab Karo dan Polres Tanah Karo, Senin (16/4) di kantor Bappeda Karo, Kabanjahe.

Demikian dikatakan PPK 18 Satker Metropolitan Medan, Irganda Siburian, dan Kepala Bappeda Karo, Nasib Sianturi kepada wartawan, seusai rapat koordinasi tersebut. Kasat Lantas Polres Tanah Karo, AKP Edward Simamora didampingi Kapolsekta Berastagi, Kompol A Siahaan,  KBO Lantas, IPTU Irwan V Barus. Kadishub Karo, Gelora Fajar Purba, Kadis PUD Paten Purba.

Dikatakan Siburian,  bahwa penanganan perbaikan saluran melintang mendesak.

Box culvert/cross drain (saluran yang melintang) sudah rusak berat, dan tinggal menunggu waktu amblas total di badan jalan km 63 tanjakan memasuki kota Berastagi.  “aliran akan diperbaiki secara total dengan kedalaman 2 meter, lebar 1,5 meter dan panjang 13 meter. Pengerjaannya diusahakan tuntas sehari agar transportasi kedepan nyaman, lancar, dan tidak sempat mengambil korban jiwa,” ucapnya.

Dalam rangka perbaikan dan penutupan badan jalan sehari tersebut, pemberitahuan kepada masyarakat luas pengguna jalan akan dibuat plank-plank penutupan sehari badan jalan nasional di Berastagi. Masyarakat diharap maklum dan para pengguna jalan dari Medan menuju Berastagi atau sebaliknya agar maklum dan dapat melintas melalui jalan alternatif.

“Seperti dari arah Berastagi dapat melalui jalan Jaranguda melalui kota Berastagi menuju Tahura atau dari Merek, Sidikalang dan Simalungun dapat melalui simpang Tigapanah melalui Tigapanah, Barusjahe dan keluar di Tahura. Demikian juga sebaliknya. Jalan alternatif ini dapat dilalui dengan baik dan diharapkan dapat memaklumi bila terjadi kemacatan selama perbaikan saluran melintang berlangsung,” terang  Siburian.(deo/han)

Proyek Air di Sumut Ikut Dicoret

Darmin Nasution Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di ujung sisa masa pemerintahan Jokowi-JK yang habis pada 2019, pemerintah sepakat merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/4). Hasilnya, ada 14 proyek infrastruktur yang batal dibangun.

Ke-14 proyek itu di antaranya, kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, dan sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara. Selain itu, ada juga Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Merauke.

Namun di saat bersamaan, pemerintah menambah satu proyek dan satu program pada PSN tahun ini. Yakni pembangunan Universitas Islam Internasional dan program pemerataan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penghapusan 14 PSN itu dilakakukan setelah melihat progres perkembangannya selama ini. Berdasarkan laporan menteri terkait, 14 proyek tersebut sulit untuk dimulai pembangunannya hingga akhir periode 2019 mendatang.

“Suatu proyek strategis nasional akan dipertahankan kalau ada pembangunan fisik, ada konstruksi paling lambat Kuartal III 2019,” ujarnya saat konferensi pers.

Sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) 58 tahun 2017 tentang PSN, ada 245 proyek infrastruktur dan dua program yang dicanangkan pemerintah dalam program strategis.

Di luar 14 proyek yang dibatalkan, lanjut Darmin, proyek lainnya berjalan lancar. Bahkan, ada 10 di antaranya sudah selesai. Sementara sisanya ada dalam proses konstruksi maupun akan memulai konstruksinya hingga tahun depan.

Untuk diketahui, perubahan PSN sendiri bukan yang pertama kali. Pada kwartal I 2017, pemerintah juga melakukannya. Awalnya, lanjut Darmin, pada 2016 ada 225 proyek dan satu program yang dicanangkan dalam PSN. Dalam prosesnya, ada 20 proyek yang selesai di tahun 2016, 15 di tahun 2017, dan 15 lainnya dibatalkan.

Namun pada saat bersamaan, pemerintah menambah 55 proyek dan satu program. Totalnya 245 proyek dan dua program sebagaimana Perpres 38 tahun 2017.

Nah, dengan pembatalan 14 proyek, 10 proyek selesai, dan penambahan satu proyek serta satu program tahun ini, maka total PSN tahun ini menyisakan 222 proyek dan tiga program.

Darmin mebambahkan, meski 14 proyek itu dibatalkan, bukan berarti pembatalan tersebut bersifat permanen. Suatu saat, jika kondisinya memungkinkan, pemerintah selanjutnya bisa merencanakannya kembali. “Kalau nanti di Kementeriannya atau daerahnya mempersiapkan kembali dan sudah lebih siap, maka mereka bisa diajukan kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, persoalan yang dihadapi 14 proyek yang dibatalkan sangat beragam. Bendungan Telaga Waje Bali misalnya, dibatalkan karena kondisi tata ruangnya sudah berubah. “Ternyata sudah dibikin izin waktu pak bupati yang dulu ini izin untuk hotel,” ujarnya.

Begitu juga untuk kereta api Kalimantan Timur, proyek itu sengaja dibatalkan akibat tidak ada investor yang tertarik. “Tidak ada investasi yang masuk,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan. (jpk/far/ce1/JPC/ram)

 

Pemerintah Siapkan 100 Ribu Daging Kerbau

Foto: BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos RAPAT: Kemendag bersama Pemprov Sumut dan Bulog Sumut menggelar rapat kordinasi di Kantor BI Perwakilan Sumut.
Foto: BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
RAPAT: Kemendag bersama Pemprov Sumut dan Bulog Sumut menggelar rapat kordinasi di Kantor BI Perwakilan Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk menjaga kebutuhan stok pangan berupa daging dan menekan harga daging tetap normal serta terjangkau masyarakat saat Ramadan dan Lebaran 2018. Pemerintah Indonesia menyiapkan stok nasional sebesar 100 Ribu daging kerbau beku impor.

Sekretaris Jendral Kemeterian Perdagangan, Karyanto Suprih pasokan besar daging beku itu, untuk menekan harga daging saat bulan Ramadan dan Lebaran tetap dengan harga maksimun Rp 80 ribu perkilogram ditingkat pedangan pasar dan ritel modern yang ada.

“Begitu juga ditingkat pedagang harus juga menyediakan daging beku, termasuk ritel modern juga harus menyediakan maksimum Rp80 ribu. Kalau kurang kita pasok (impor) lagi,” ucap Karyanto usai memimpin Rapat Kordinasi Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Bulan Puasa dan Lebaran 2018, yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Selasa (17/4) siang.

Tujuan rapat kordinasi dilakukan, menurut Karyanto untuk memastikan pasokan pangan aman ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumut. Termasuk mendengarkan keluhan pasokan pangan didaerah.

“Menteri Perdagangan menugaskan seluruh eleson I untuk melakukan rapat kordinasi, untuk mendengarkan apa saja didaerah itu (keluhan) di Kabupaten/Kota. Kemudian, menyampaikan kebijakan apa harus dilakukan untuk didaerah. Khusus beras Menteri Perdagangan menugaskan Bulog untuk meglontorkan dan menyuplai beras sampai perdaganga pasar,” tutur Karyanto.

Dengan itu, Kementerian Perdagangan menginstruksi ke Bulog seluruh Indonesia untuk menyuplai kebutuhan masyarakat berapa itu jumlahnya. Karyanto mengungkapkan khusus untuk beras. Baik itu, beras impor maupun beras lokal.

“Untuk stok beras saya kurang ingat. Pada prinsipnya Bulog tidak boleh kekurangan pasokan, terutama beras. Karena, Bulog sebagai pendistributor,” jelas Karyanto.

Dia menambahkan untuk komiditi pangan lain, harus dijaga harganya dan jangan sampai saat hari keagamaan naik. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk memehuni kebutuhan konsumsinya sehari-hari.

“Minyak goreng Rp 12.500 dan minyak goreng kemasan Rp 11 ribu. Kemudian, Gula jual diatas Rp Rp 12.500 kita sikat dan tidak boleh itu?. Semua stok itu, ada di bulog,” kata Karyanto.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre 1 Sumut, Benhur Ngkaimi mengklaim stok pangan di dugang Bulog Sumut aman saat bulan Ramadan, lebaran, Natal dan Tahun 2019.

KPU Janji Sediakan TPS Ramah Disabilitas

Seorang penyandang disabilitas (tengah) menunjukkan kertas suaranya saat menyoblos di TPS 12, Tanjung Mulia Jalan Aluminium 3 Medan, Rabu (9/12). Bagi mereka yang menyandang disabilitas diberikan hak memberikan suara di Pilkada Medan.
Seorang penyandang disabilitas (tengah) menunjukkan kertas suaranya saat menyoblos di TPS.  KPU Sumut berjanji menyediakan TPS yang ramah bagi kaum disabilitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut berjanji menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi kaum disabilitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Penyediaan akses itu bertujuan agar kaum disabilitas nyaman saat memberikan hak suara.

“Untuk kaum difabel ini memang sudah diatur dalam regulasi. Supaya dibangun di TPS yang dapat mudah dijangkau mereka, seperti tidak melewati parit dan ada akses. Yang penting mereka bisa nyaman untuk menggunakan hak pilih,” kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumut, Selasa (17/4).

Pihaknya telah mengimbau seluruh KPU kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memberi informasi ditiap TPS tentang berapa jumlah kaum difabel.

“Jadi memang khusus difabel ini, kita ada sediakan akses khusus di TPS. Artinya tetap masih bisa dilalui oleh mereka. Apalagi umumnya mereka pasti didampingi keluarga saat datang ke TPS,” katanya didampingi Komisioner Benget Silitonga dan Yulhasni.

Keterangan ini disampaikan Mulia menyikapi pertanyaan Anggota Komisi A, Iwan Amin. Di mana ia menanyakan sekaligus meminta KPU tak luput memperhatikan kaum disabilitas yang notabene memiliki hak konstitusional. “Apakah KPU ada menyediakan akses khusus buat mereka, karena ini penting kita ketahui bersama,” tuturnya.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi A Nezar Djoeli itu dihadiri perwakilan Polda Sumut, Kasubdit Kawasan Tertentu (Waster) AKBP JHS Tanjung, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, dan perwakilan Kapolres Belawan. Turut hadir Anggota Komisi A, Fajar Waruwu, Ikrimah Hamidi, dan Doli Sinomba Siregar.

Sementara, Polda Sumut telah melakukan pemetaan sekaligus upaya antisipasi pada daerah rawan konflik Pilkada Serentak 2018. Di antaranya mengerahkan personel di delapan daerah yang menggelar pilkada.

“Untuk Sumut harus diingat dulu rangkaian potensi kerawanan apa yang terjadi. Tidak hanya sembilan pilkada. Tapi dua daerah dimajukan ikut pilkada seperti Taput, yang dimajukan karena akhir masa jabatan bupati berakhir April 2019,” kata Kasubdit Waster Poldasu AKBP JHS Tanjung.

Setelah selesai pilkada pun, kata dia,  potensi konflik diprediksi masih dapat terjadi. Seperti di Batubara, Dairi, Langkat, Deliserdang, Padanglawas, dan Padanglawas Utara.

Di sini Polda akan memilah sistem kerawanan konflik secara selektif. “Pilgubsu yang tepat waktu berakhir kepala daerahnya. Di Sidempuan juga sudah selesai. Khusus Nisel dan Dairi memang jadi atensi kita melihat pengalaman sebelumnya di kedua daerah itu,” ujarnya.

Upaya antisipasinya, sebut dia, Polda beserta jajaran rencana lakukan penyebaran kekuatan personel dengan melibatkan instansi samping seperti Linmas dan TNI. “Pola penggunaan dimulai dari tingkat enam dengan 1.900 lebih personel. Ada seperlima dua pertiga kekuatan melihat kerawanan konflik. Sedangkan khusus dari Polda kita kerahkan 19.755 personel. Tergantung dengan polres masing-masing mau pakai personel kita berapa orang,” katanya.

ASN Jangan Terpengaruh Parpol dan Paslon

Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos Desk Pilkada Provsu gelar sosialisasi Pilkada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, Jumat (13/04/2018) di Hotel Mikie Holiday Berastagi, Kabupaten Karo.
Foto: Pran Hasibuan/Sumut Pos
Desk Pilkada Provsu gelar sosialisasi Pilkada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, Jumat (13/04/2018) di Hotel Mikie Holiday Berastagi, Kabupaten Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO –Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) harus tetap dijaga dari pengaruh partai politik (parpol)  maupun pasangan calon kepala daerah (KDh) dalam pemilhan kepala daerah (pilkada). Itu penting untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, sehingga ASN dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diemban, yaitu untuk melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik SH MHum dalam acara sosialisasi Pilkada di Provinsi Sumatera Utara (Provsu) 2018, di Hotel Mikie Holiday Berastagi Karo, Jumat (13/4)

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Jumsadi,  ASN harus netral dengan tidak menjadi tim sukses (Timses), tidak memihak dan menunjukan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) secara terbuka di depan publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon. “Serta tetap memberikan pelayanan prima kepada semua golongan masyarakat (tidak diskriminatif),” katanya.

Sementara itu, anggota  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Benget Silitonga dalam paparannya menyoroti tentang pemutakhiran data pemilih, yang telah ditetapkan KPU menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

“Selanjutnya saat ini sedang dilaksanakan pemutakhiran data untuk dijadikan daftar pemilih tetap atau DPT,” katanya.

Untuk itu, menurut Benget, KPU Sumut mengharapkan pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan perekaman e-KTP. Karena saat ini kurang lebih ada 1 juta pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP. “Sedangkan syarat mutlak pemilih bisa masuk ke DPT adalah memiliki e-KTP dan suket. Bila hal ini diabaikan dapat menjadi potensi permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Sedangkan  komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut yang diwakili oleh Kasubag Hukum Fery Apriyansyah Pohan, menyampaikan pentingnya sinergi lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada.

“Walaupun Bawaslu memiliki perangkat organik sampai ke desa-desa, namun jumlahnya sangat terbatas untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk itu peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk membantu tugas Bawaslu. ASN sebagai bagian penting dari masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan juga sebagai garda terdepan dalam mengawasi pilkada. “Tentunya ini dapat dilaksanakan apabila ASN bersikap netral,” katanya.

Sosialisasi Pilkada yang digelar Desk Pilkada Provsu itu diikuti 250 orang peserta yang terdiri dari ASN pemerintah kecamatan dan desk Pilkada kabuapaten/kota, diantaranya dari Kabupaten Deliserdang, Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Samosir, Tobasa, Taput, Simalungun, Kota Medan, Binjai, dan Kota Siantar. (prn/azw)

 

 

 

 

Pedagang di Pasar Timah Curhat ke Sihar

Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus berbincang dengan pedagang ketika belusukan ke pasar Timah, di Jalan Besi, Medan, Sumut, Selasa (17/4)
Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus berbincang dengan pedagang ketika belusukan ke pasar Timah, di Jalan Besi, Medan, Sumut, Selasa (17/4)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sejumlah pedagang di Pasar Timah Medan menyampaikan keluhan kepada Sihar Sitorus. Mereka berharap kelak Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut nomor urut dua itu dapat memberikan solusi jika bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat ke depan.

Para pedagang dan warga di pasar tradisional sangat antusias menyambut kedatangan pasangan Djarot Saiful Hidayat itu. Bukan sekadar menyapa, pedagang juga menyampaikan keluhan dan kekawatiran terkait dengan relokasi pasar yang dinilai tidak berpihak pada mereka.

“Pasar ini mau direvitalisasi oleh pengembang. Pedagang disuruh beli yang baru, sementara pedagang yang ada sudah siap dengan biaya sendiri. Pengembang mau menjual dengan harga yang lebih tinggi. Harapan kami pada Djoss, pasar tidak jadi dibongkar, kalaupun mau direnovasi pedagang siap dengan dana sendiri agar pedagang luar tidak masuk,” terang Nur Cahya, pedagang di Pasar Timah, Selasa (17/4).

Begitu juga Suryanto yang sudah puluhan tahun berdagang, terbilang sudah dua generasi, meneruskan usaha ayahnya di pasar tradisional tersebut juga mengeluhkan hal yang sama.

Pedagang obat tradisional itu berharap ada solusi yang tepat dan berpihak pada mereka. Selain kendala dalam rencana revitalisasi, mereka juga berharap tidak ada pungutan liar yang kerap mengganggu aktivitas pedagang.

“Kita berharap ada solusi, karena kami sudah dua generasi berdagang di sini. Sejak dulu ayah saya juga berdagang di sini,” katanya.

Sementara Sihar Sitorus mengatakan bahwa persoalan yang sama juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Secara peraturan untuk pasar umumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Namun, pemerintah provinsi juga tidak boleh tinggal diam. Serta harus hadir untuk semua persoalan ini. Nantinya harus diberikan solusi kepada warga.

“Kita akan cari solusi dengan baik. Warga Sumut harus mendapat perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil,” paparnya. (bal/azw)

ASUS Gandeng Lazada Indonesia

Foto: ASUS Dari kiri ke kanan: Abidin, President Director, PT Sat Nusapersada, Benjamin Yeh, Regional Director, ASUS South East Asia, dan Bob Sprengers, Chief Brand Officer, Lazada Group.
Foto: ASUS
Dari kiri ke kanan: Abidin, President Director, PT Sat Nusapersada, Benjamin Yeh, Regional Director, ASUS South East Asia, dan Bob Sprengers, Chief Brand Officer, Lazada Group.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bersama dengan kunjungan resmi ASUS Indonesia ke mitra pabrik perakitan lokal PT Satnusa Persada, Batam terkait produksi smartphone andalan mereka yang akan datang, yakni ASUS ZenFone Max Pro M1, ASUS Indonesia juga mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lazada Indonesia.

MoU ini ditujukan dalam rangka kerjasama kedua perusahaan dalam memasarkan smartphone terbaru ASUS yang akan diluncurkan pada 23 April mendatang. Lazada sebagai salah satu e-commerce terbesar di tanah air akan secara eksklusif bersama ASUS  memasarkan salah satu model smartphone seri ZenFone Max tersebut.

Kunjungan resmi ASUS dan Lazada ke PT Satnusa Persada kali ini juga menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menyajikan yang terbaik bagi konsumen di Indonesia mulai dari proses produksi hingga proses penyaluran produk kepada konsumen. Dengan komitmen ASUS sebagai pionir yang menerapkan sistem Complete Knock Down (CKD) di mana perakitan smartphone ASUS dilakukan secara keseluruhan di Indonesia dan dengan metode Surface-Mount Technology (SMT) yang memungkinkan ASUS untuk mengakselerasi proses produksi smartphone, ASUS dapat memastikan kualitas smartphone dengan harga yang sebaik mungkin bagi konsumen di Indonesia.

Di lain pihak, Lazada sebagai partner penjualan ASUS memungkinkan penyampaian produk kepada konsumen yang lebih luas di seluruh penjuru Indonesia. Pengalaman konsumen dalam mengakses produk-produk ASUS akan menjadi lebih menyenangkan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Lazada seperti metode pembayaran yang praktis, metode pengantaran yang beragam, jaminan keaslian produk  hingga penawaran harga yang kompetitif.

“Sebagai salah satu pemain utama di pasar smartphone yang selalu menyajikan yang terbaik bagi konsumen, baik dari sisi kualitas maupun kemudahan untuk mendapatkan produk, kami yakin Lazada sebagai pemimpin e-commerce di Indonesia akan membantu pendistribusian smartphone terbaru kami dengan baik ke seluruh penjuru tanah air,” sebut Benjamin Yeh, Regional Director ASUS South East Asia.

Foto: ASUS
Dari kiri ke kanan: Bob Sprengers, Chief Brand Officer, Lazada Group dan Benjamin Yeh, Regional Director ASUS South East Asia.

Kerjasama ini, Benjamin menyebutkan, akan menghadirkan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan smartphone berkualitas dari ASUS dengan harga terbaik bagi mereka. Baik ASUS dan juga Lazada akan menjalankan berbagai aktivitas online dan offline untuk mengampanyekan salah satu Stock-Keeping Unit (SKU) eksklusif dari ASUS ZenFone Max Pro M1 .

Duri Granziol – Co CEO Lazada Indonesia menyampaikan, “Selama perjalanan 6 tahun Lazada di Indonesia, kami bekerjasama dengan ratusan brand dalam dan luar negeri untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen mencari produk favorit mereka. Inilah yang menjadikan kami sebagai destinasi belanja online no. 1 di Indonesia dan Asia Tenggara.”

“Kami senang dapat menjadi mitra eksklusif pilihan ASUS dalam komitmennya mengembangkan bisnis di Indonesia, sebagai perusahaan teknologi yang terdepan dan dengan inovasi produk yang menjadi favorit konsumen di Indonesia. Penandatanganan MoU hari ini menjadi bentuk komitmen Lazada untuk selalu memberikan produk terbaik, berkualitas dan asli kepada konsumen Indonesia.” tutup Duri.

Kolaborasi strategis antara ASUS dan Lazada, dengan mengimplementasikan efisiensi mulai dari produksi sampai pemasaran,  ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan calon pengguna di seluruh penjuru tanah air untuk menjangkau teknologi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau di pasar.

Dengan meningkatnya pertumbuhan internet mobile dan e-commerce yang semakin pesat,  ASUS melalui Lazada meningkatkan eksistensi produk terbarunya secara online. Kerjasama ini akan berlangsung mulai dari 23 April 2018, saat peluncuran smartphone ASUS yang akan datang sampai produk tersebut habis di pasaran. (rel/mea)

Telusuri Uang Transport Rp15 Juta per Orang

Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan diwawancarai wartawan usai diperiksa penyidik KPK di Mako Brimob Poldasu, Senin (16/4).
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan diwawancarai wartawan usai diperiksa penyidik KPK di Mako Brimob Poldasu, Senin (16/4).

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 kembali menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut, Senin (16/4) siang. Selain mengusut kasus suap interpelasi jilid III tahun 2015, ternyata penyidik KPK juga kini tengah membidik kasus dugaan suap yang melibatkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Sumut. Diduga, anggota dewan menerima uang transportasi Rp10 juta-Rp15 juta per orang, tergantung perannya.

Pantauan Sumut Pos, sejumlah anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 lalu hadir seperti Rahmat P Hasibuan, Tagor Simangunsong, dan Hamamisul Bahsan. Sementara anggota dewan periode 2014-2019 di antaranya Aduhot Simamora, dan Meilizar Latief, Sutrisno Pangaribuan dan Novita Sari. Juga terlihat hadir Kabiro Hukum Setdaprov Sumut, Sulaiman Hasibuan dan mantan Sekdaprov Sumut, H Hasban Ritonga.

Usai diperiksa, sejumlah anggota dewan dan mantan anggota dewan memilih diam dan keluar dari pintu bagian belakang Gedung Utama Mako Brimob Polda Sumut. Sedangkan lainnya mengaku kehadirannya bukan untuk diperiksa. Namun tidak menjelaskan alasan kehadiran mereka di sana. Sejumlah staf yang bertugas di sekretariat DPRD Sumut juga terlihat hadir.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Meilizar Latif mendadak berbalik arah ketika melihat wartawan usai menjalani pemeriksaan. Perempuan yang menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut ini merupakan satu dari 22 nama dewan yang dipanggil KPK sebagai saksi, perihal penetapan 38 tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut.

Semula, Meilizar yang mengenakan kemeja batik hitam dan jilbab cokelat keluar dari gedung Satya Bapra Kosala Brimob Polda menuju areal belakang gedung. Di tempat itu, awalnya dia hendak berjalan menuju sisi kiri gedung. Namun ketika melihat kehadiran para wartawan yang mengabadikan fotonya, Meilizar berbelok arah. Sambil menutupi bagian wajah dengan telepon genggam, Meilizar memutuskan keluar dari areal gedung lewat pintu belakang.

Sikap berbeda ditunjukkan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan. Dia bersedia menemui wartawan usai menjalani pemeriksaan. Sutrisno mengungkapkan, dirinya ditanyai sejumlah pertanyaan seputar masalah interpelasi jilid III 2015 dan kasus suap Pansus PAD 2016. Ia mengaku, pada dua persoalan itu, tidak terlibat dan bahkan sudah mengembalikan uang yang sempat ia terima melalui staf Pansus PAD.

Hari Ini, Ibu Negara Kunjungi Tapanuli

Danrem 021/KS, Kolonel Inf Donni Hutabarat saat gelar pasukan pemyambutan Ibu Negara di Bandara Silangit, Senin (16/4).
Danrem 021/KS, Kolonel Inf Donni Hutabarat saat gelar pasukan pemyambutan Ibu Negara di Bandara Silangit, Senin (16/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan masyarakat di tiga kabupaten seputaran Danau Toba untuk bersua Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung terwujud. Pasalnya, Presiden Jokowi tidak jadi berkunjung ke Sumut, hari ini. Namun sebagai gantinya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang akan menyapa masyarakat di daerah Tapanuli (Toba Samosir, Samosir, dan Tapanuli Utara).

“Informasi terakhir, Pak Presiden tak jadi datang. Beliau ada kesibukan lain. Ibu negara yang besok (hari ini) hadir,” kata Gubernur Sumut Erry Nuradi menjawab Sumut Pos, di Gedung DPRD Sumut, Senin (16/4).

Informasi yang diperoleh di Kantor Gubsu kemarin, Ibu Negara Iriana Jokowi akan tiba bersama rombongan (29 orang) di Silangit pukul 09.00 WIB. Ia akan disambut dan didampingi Gubsu, Pangdam I/BB dan Kapoldasu naik bus ke PAUD Tobanauli. Setelah itu lanjut ke Puskesmas Laguboti disambut bupati. Pukul 11.00 WIB ke Dell Sosialisasi Narkoba, makan siang di Sere Nauli dan pukul 16.30 menyeberang ke Samosir Cottage.

Keesokan harinya, Iriana dijadwal akan berangkat ke Lubuk Kertang, wisata mangrove. Lalu makan siang di RM Embun Pagi, simpang Pangkalansusu. Kemudian berangkat ke Pesantren Babussalam. Dari situ ia bertolak ke Medan dan pukul 19.30 WIB pertemuan dengan tokoh masyarakat.

Selanjutnya pada 18 April pukul 08.00 WIB menuju ke Geopark, penanaman pohon, dan silaturahmi bersama masyarakat adat. Siangnya kembali ke Parapat acara Dekranasda Tobasa. Sebelum ke sejumlah wilayah di Sumut, Ibu Negara berkunjung ke Desa Menasah Rayeu, Kec. Aceh Utara untuk panen raya padi. Iriana juga dijadwal ke tempat pembagian sertifikat, pembagian KIP dan ke panti asuhan serta dialog bersama tokoh masyarakat.

Eramas Tegas, Djoss Berpengalaman

Foto: M.Idris/Sumut Pos Direktur Riset PRC, Rio Prayogo saat memeberikan penjelasan.
Foto: M.Idris/Sumut Pos
Direktur Riset PRC, Rio Prayogo saat memeberikan penjelasan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) membutuhkan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang tegas dan berpengalaman. Hal ini terungkap dari hasil survei lembaga Politika Research Center (PRC), terhadap 1.000 responden atau masyarakat yang ada di 33 kabupaten/kota pada akhir Maret lalu.

Direktur Riset PRC, Rio Prayogo mengungkapkan, kemampuan, karakteristika dan kepribadian Cagub-Cawagub Sumut merupakan tiga aspek kepemimpinan yang menjadi sorotan utama dalam survei yang dilakukan. Survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi publik berkaitan dengan figur atau sosok pemimpin yang dirindukan masyarakat Sumut lima tahun ke depan.

Dijelaskan Rio, aspek kemampuan yang diteliti berkaitan dengan penyelesaian ketimpangan sosial, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, penanggulangan premanisme, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan APBD. Peningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kemandirian dan daya saing daerah, dan pengalaman dalam memimpin pemerintahan.

Sedangkan aspek karakteristik menyoroti ciri khas pasangan Cagub-Cawagub dalam hal menghargai perbedaan, adil dan mampu merangkul semua pihak, menguasai masalah pembangunan, dapat dipercaya, rendah hati serta mengayomi masyarakat. Selain itu, berpengalaman dalam memimpin, kaya gagasan dalam memajukan daerah, keserasian dan saling melengkapi sebagai pasangan Cagub-Cawagub.

Sementara, kepribadian yang dimaksud meliputi sikap jujur dan antikorupsi, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan, ramah dan komunikatif kepada masyarakat, sederhana dalam hidup, dan mudah diminta menghadiri acara yang dibuat masyarakat

“Dari tiga aspek di atas, survei ini menemukan bahwa pasangan yang diharapkan masyarakat Sumut adalah Cagub-Cawagub yang tegas dan berpengalaman dalam memimpin pemerintahan. Masyarakat Sumut merindukan pemimpin yang memiliki kemampuan, karakteristik sekaligus kepribadian yang baik untuk perubahan Sumut yang lebih baik,” ungkapnya saat memaparkan hasil surveinya di Hotel JW Marriot Medan, Senin (16/4).

Ia menyebutkan, dari segi kemampuan ada, tiga hal yang menjadi kelebihan pasangan ERAMAS antara lain, menjaga Kamtibmas dan menanggulangi premanisme, menyelesaikan ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan, serta menjaga pluralisme dan kemajemukan.