Home Blog Page 6450

Atalarik Syah Ingin Damai dengan Tsania

SUMUTPOS.CO – Setelah berseteru dengan Tsania Marwa, Atalarik Syah kini mulai melunak. Dia menyatakan ingin berdamai dengan mantan istrinya itu.

“Saya ingin membahas masalah anak dengan Tsania. Apa solusi terbaik untuk anak-anak,” kata Arik, sapaan akrabnya, baru-baru ini.

Arik mengaku sebenarnya tidak ingin berpisah denga Tsania. Itu sebabnya dia mengajukan banding atas keputusan cerai majelis hakim.

Sayangnya, banding Arik ditolak pengadilan sehingga keduanya diputuskan resmi bercerai. Namun Arik hingga saat ini mengucapkan ikrar talak.

“Jujur saja sampai saat ini saya tidak paham alasan Tsania menggugat cerai. Selama ini rumah tangga kami baik-baik saja,” paparnya.

Dia pun memersilakan Tsania Marwa menjenguk anak-anaknya.

“Silakan datang ke rumah lihat anak-anak. Rumah itu enggak ke mana-mana, anak-anak enggak ke mana-mana, anak-anak di situ,” ucap Arik.

Meski begitu, Arik hanya mengizinkan Tsania datang sendiri menjenguk anak-anaknya.

Dia berharap titik temu untuk menyelesaikan masalah mereka. Arik tidak mau anak-anak jadi korban karena masalah orangtuanya.

“Karena ini masalah kami berdua, dan anak-anak. Saya enggak mau ada orang ketiga yang mencampuri,” tegasnya.

Rencananya, kakak dari Teddy Syah tersebut akan beribadah umrah selama 13 hari mendatang. Sedangkan saat ini anak-anaknya sedang diperiksa oleh penyidik terkait laporan Tsania Marwa ke Bareskrim Polri soal dugaan penelantaran anak.

“Saya sedih banget karena tidak bisa mendampingi anak-anak saya saat diperiksa penyidik,” ujar Atalarik Syah sesaat sebelum berangkat umrah.  (esy/jpnn/ram)

 

 

 

2.000-an Siswa Anut Agama Leluhur

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PARMALIM_Sejumlah umat Parmalim seusai melaksanakan ibadah Marari di Bale Parsantian, Jalan Air Bersih Ujung Medan, Senin (9/4). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PARMALIM_Sejumlah umat Parmalim seusai melaksanakan ibadah Marari di Bale Parsantian, Jalan Air Bersih Ujung Medan, Senin (9/4). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

SUMUTPOS.CO – Jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diprediksi mencapai 0,04 persen dari total jumlah penduduk Sumatera Utara. Jika saat ini penduduk Sumut mencapai 13,53 juta jiwa, maka penganut kepercayaan di Sumut sekitar 5.412 orang (diolah dari data Aliansi Sumut Bersatu). Dari jumlah itu, 40 persen di antaranya adalah siswa yang masih bersekolah.

“Saat ini, ada 2.000-an siswa yang menganut kepercayaan yang bersekolah di Sumut. Mereka  adalah penganut kepercayaan agama leluhur,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Arsyad Lubis, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (9/4) siang. Penganut agama leluhur itu antara lain agama Parmalim, Ugamo Bangso Batak (UBB), Pemenna, Habonaron Do Bona, Sunda Wiwitan, dan lainnya.

Meski menganut kepercayaan, menurut Arsyad, selama ini tidak ada masalah sosial dalam aktivitas belajar-mengajar sehari-hari di sekolah. “Saya pikir tidak ada dampaknya. Karena ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ikut bersama kita. Selama ini belum ada masalah berarti,” ungkapnya.

Para siswa penganut kepercayaan, menurut Arysad Lubis, tetap saling menghargai satu sama lain dengan penganut agama sah yang diakui oleh Pemerintahan Indonesia. Termasuk mendapatkan hak pendidikan yang sama.

“Bahkan tahun ini, untuk ujian standar nasional (UN) ada soal-soal tentang penganut kepercayaan itu. Soal-soal itu langsung dikirim dari Jakarta. Jadi mereka (para siswa penganut kepercayaan, Red) dapat mengikuti ujian (tentang agamanya),” tutur Arsyad.

Terkait kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang akan menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP) khusus bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumut mengatakan, siap menjalankan kebijakan tersebut. Terkhusus di Sumut, Pemprovsu akan menindaklanjuti kebijakan ini ketika sudah arahan resmi yang disampaikan.

“Karena itu adalah program pusat, kami siap untuk menjalankannya,” kata Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus kepada Sumut Pos, Senin (9/4). Pihaknya saat ini masih menunggu surat maupun arahan resmi dari Kemendagri terkait rencana dimaksud.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut belum dapat dikonfirmasi perihal ini. Menurut Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Utomo, posisi kepala Disdukcapil Sumut memang sedang lowong, dan dalam waktu dekat akan digelar lelang jabatan. “Selain Disdukcapil, Disnaker, Diskanla juga masih dijabat pelaksana tugas,” ungkapnya.

Arsyad Tertinggi, Disusul Sabrina dan Sarmadan

Dari kiri, Arsyad Lubis, Hj. Sabrina, Sarmadan Hasibuan, HM Fitriyus dan Binsar Situmorang.
Dari kiri, Arsyad Lubis, Hj. Sabrina, Sarmadan Hasibuan, HM Fitriyus dan Binsar Situmorang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan tinggi terbuka Sekdaprovsu telah menyelesaikan tugasnya. Hasilnya, dari lima pejabat yang ikut seleksi, tiga nama menempati rangking penilaian tertinggi yakni Arsyad Lubis, Hj Sabrina, dan Sarmadan Hasibuan. Ketiga pejabat itupun telah dikirim Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi ke Tim Penilai Akhir (TPA) di Kemendagri.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Arsyad Lubis yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sumut mendapat nilai tertinggi dengan skor 92,94. Hj Sabrina yang merupakan pejabat eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempati urutan kedua dengan skor 91,44. Sedangkan Sarmadan Hasibuan yang masih menjabat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Sumut menempati urutan ketiga dengan skor 86,35. Menyusul di posisi keempat Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus dengan skor 82,14 dan terakhir Kadis Lingkungan Hidup Sumut Binsar Situmorang dengan skor 79,43.

“Ketiga nama dengan skor tertinggi sesuai ranking dan penilaian Tim Pansel ini sudah dikirimkan Gubsu ke Tim Penilai Akhir (TPA),” ujar Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Utomo didampingi Plh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Khoir dan Kabag Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas S Sitorus saat temu pers, di Ruang Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubsu, Senin (9/4).

Ibnu mengatakan, pada 3 April Tim Pansel sudah menyelesaikan penilaian berupa assesment test, pembuatan makalah dan wawancara terhadap lima peserta lelang jabatan Sekdaprovsu. Hasilnya ketiga nama yakni Arsyad Lubis, Hj Sabrina dan Sarmadan Hasibuan mendapat skor dan rangking tertinggi.

“Pada 5 April (Kamis malam, Red) sebenarnya Pansel sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Lantas Jumat pagi Pak Gubernur langsung berangkat ke Kemendagri, Jakarta untuk menyerahkan ketiga nama tersebut,” katanya.

Ibnu menyebut, hasil skor dan ranking tersebut diteken langsung Ketua Pansel I Nyoman Arsa (dari BKN), Sekretaris Muhyan Tambuse (birokrat/mantan Sekdaprovsu), Anggota Pansel Didik Suprayitno (Staf Ahli Kemendagri), Farid Utomo (Deputi Sesneg), dan Prof Subhilhar (akademisi). “Jadi kemarin pas kami berada di Batam, Tim Pansel masih di Medan. Alhasil belum sempat bertemu,” katanya.

Awas Kelompok Bersenjata Bangkit Lagi

Tersangka terekam CCTV saat menggasak Rp150 juta dari Indomaretm Jalan KL Yos Sudarso.
Tersangka terekam CCTV saat menggasak Rp150 juta dari Indomaretm Jalan KL Yos Sudarso.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menyikapi serius aksi perampokan bersenjata laras panjang dan bercelana loreng TNI yang menggasak uang Rp150 juta dari Indomaret di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Sabtu (7/4) malam. Pangdam langsung inspeksi mendadak (Sidak) ke kesatuan-kesatuan di jajarannya.

Hasilnya, seluruh personel dan senjata dalam kondisi lengkap. Artinya, belum ditemukan indikasi kalau pelaku perampokan itu personel TNI. Meski begitu, Kodam I/BB tetap berkoordinasi dengan Polda Sumut, Denintel dan juga Lantamal.

“Jadi menyikapi (perampokan) tersebut, Panglima telah memerintahkan saya dan juga Kodam melakukan langkah-langkah internal ke dalam. Yaitu berupa melaksanakan pemeriksaan senjata dan seluruh personel. Dan sampai saat ini, senjata maupun seluruh personel dalam kondisi lengkap,” ungkap Komandan Pomdam I/BB, Kolonel CPM Sudarma S, kepada wartawan, Senin (9/4).

Dijelaskannya, pihaknya juga telah menyebarkan sketsa wajah pelaku ke kesatuan-kesatuan untuk mencocokkan kemungkinan-kemungkinan atau pun dugaan adanya kecocokan antara prajurit-prajurit yang ada di kesatuan jajaran Kodam khususnya yang ada di Medan. “Sketsa wajah pelaku juga sudah kita sebarkan ke kesatuan-kesatuan. Sampai dengan saat ini, hasilnya masih nihil,” katanya.

Atas kejadian tersebut, dia mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi bila mengetahui keberadaan pelaku. “Dan kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya Medan juga masyarakat di luar kota Medan. Mana tahu kemungkinan yang bersangkutan berada di luar Kota Medan setelah melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan info yang sebanyak-banyaknya kepada kami. Sehingga kami melakukan tindakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan yang bersangkutan,” pungkasnya.

AS Roma vs Barcelona: Berharap Tuah Olimpico

Radja Nainggolan menjadi suntikan tenaga baru buat AS Roma kela menjamu Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions dini hari nanti.
Radja Nainggolan menjadi suntikan tenaga baru buat AS Roma kela menjamu Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions dini hari nanti.

ROMA, SUMUTPOS.CO – Mencetak tiga gol tanpa kebobolan di sepakbola modern memang bukan hal mustahil. Pertanyaannya, apakah hal tersebut juga berlaku bila tim yang dihadapi adalah Barcelona?

Itu terjadi bagi AS Roma menyongsong leg kedua perempat final Liga Champions dini hari nanti. Sebab, tim polesan Eusebio Di Francesco itu tertinggal agregat 1-4 karena kalah di Camp Nou (5/4).

Meski terdengar mustahil, namun misi yang diusung Roma masih masuk akal. Apalagi, mereka akan bertanding di home base Stadio Olimpico. ”Bermain di Olimpico adalah tanggung jawab besar terlepas dari berapa banyak yang hadir di tribun. Saya masih percaya kepada keajaiban,” ucap Di Francesco dalam konferensi pers tadi malam.

Di Francesco boleh saja pede. Namun, performa Daniele De Rossi dkk di Olimpico musim ini tidak terlalu impresif. Dari 21 pertandingan di semua ajang, 9 diantaranya gagal dimenangkan dengan 7 kekalahan. Dari 21 laga home itu pula hanya ada 6 pertandingan yang mampu diakhiri Roma dengan mencetak 3 gol atau lebih.

Hasil negatif terakhir Roma di kandang terjadi saat kalah 0-2 dari Fiorentina (7/4) di giornata ke-32 Serie A. Kekalahan tersebut juga membuat peluang Roma bertahan di empat besar klasemen kian sulit karena rival sekota, Lazio, mulai merangsek.

Di Liga Champions, kemenangan 3-0 Roma terjadi saat menang dari Chelsea di fase grup (1/11/2017). Kekalahan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Roma keluar sebagai juara grup. Spirit serupa diusung untuk laga dini hari nanti. ”Memang, itu (kemenangan atas Chelsea, Red) menginspirasi kami. Namun, lawan kali ini berbeda. Kami harus tampil dengan mentalitas yang sudah ditempa di Trigoria,” lanjut D Francesco.

Edy-Ijeck Bakal Bangun Disabilitas Center

Cawagubsu Musa Rajekshah menyalami ibu-ibu penyandang tuna netra saar bersilaturahim dengan pengurus dan anggota Pertuni Sumut di Medan, Senin (9/4).
Cawagubsu Musa Rajekshah menyalami ibu-ibu penyandang tuna netra saar bersilaturahim dengan pengurus dan anggota Pertuni Sumut di Medan, Senin (9/4).

SUMUTPOS.CO – Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, tanpa disadari banyak juga hak-hak mereka yang terabaikan, termasuk soal kemandirian ekonomi mereka. Karenanya, pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah berencana mendirikan Disabilitas Center jika kelak memimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan.

Berawal dari sebuah dialog on air di salah satu stasiun radio, Musa Rajekshah akhirnya bisa bersilaturahmi dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumut di Medan, Senin (9/4).

Bersama para penyandang tuna netra, Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck ini banyak berdialog tentang sejumlah persoalan di Sumatera Utara, di antaranya soal kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

“Jumat pagi kemarin saya mengisi talkshow di radio, saat on air ada penelepon dari Pak Fardijon Tanjung (Penasihat Pertuni Sumut). Pak Fardijon mengundang saya untuk berdialog dengan kawan-kawan Pertuni. Alhamdulillah saya akhirnya bisa silaturahmi di sini,” kata Ijeck.

Ijeck mengakui, banyak sekali persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. “Dan salah satu hal yang jadi perhatian saya bersama Pak Edy adalah soal hak-hak penyandang disabilitas,” kata Ijeck.

Karenanya, Ijeck mengaku, bersama Edy Rahmayadi akan mendirikan Disabilitas Center. “Disabilitas Center ini tentunya penting bagi semua saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Di rumah itu nanti juga bisa jadi tempat diskusi tentang berbagai hal khususnya kemandirian ekonomi penyandang disabilitas,” ungkap Ijeck.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Sumut yang juga donatur Pertuni Sumut, Ikrimah Hamidy mengatakan, Disabilitas Center diharapkan dapat mendorong kemandirian warga Pertuni. “Warga Pertuni inikan juga ada yang atlet, ada yang pedagang. Mudah-mudahan Disabilitas Center nanti bisa terealisasi,” harap Ikrimah.

Ketua DPD Pertuni Sumut Khairul mengungkapkan, keberadaan Pertuni di Sumatera Utara ada sejak 1977. “Ada pengurus DPC di 17 kabupaten/kota yang kurang lebih beranggotakan 878 orang se-Sumut,” kata Khairul.

Namun, belakangan ini tidak ada lagi kepedulian pemerintah kepada mereka. “Terakhir yang peduli itu Gubsu era Tengku Rizal Nurdin. Semoga nanti kami diperhatikan Eramas. Kami bukan untuk dikasihani tapi harus diperhatikan,” pinta Khairul.

Pemko Medan Tak Sanggup Bangun Kanal Utilitas

File/SUMUT POS - Pekerja sedang melakukan penggalian kabel listrik PLN 20 KV di kawasan Jalan MT Haryono Medan, Minggu (15/5). Penanaman kabel ini guna penambahan arus listrik di kota Medan.
File/SUMUT POS – Pekerja sedang melakukan penggalian kabel listrik PLN 20 KV di kawasan Jalan MT Haryono Medan.  PLN mendorong Pemko Medan untuk membangun kanal utilitas.

SUMUTPOS.CO – Pengerjaan galian untuk pemasangan kabel baik yang dilakukan oleh PT PLN maupun PT Telkom kerap menuai kritikan dari masyarakat. Tak jarang, bekas galian ini tidak langsung dibenahi lagi sehingga membuat warga terganggu. Oleh karenanya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan didorong untuk membangun kanal utilitas atau semacam ducting system guna mengatasi persoalan tersebut.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, bahwa Pemko Medan tak sanggup membangun kanal utilitas. Sebab, ujar dia, terlalu besar anggaran yang dikeluarkan untuk membangun jaringan kabel yang biasa tertanam di dalam tanah.”Kita berharap ada investor yang menyiapkan sistem tersebut, soalnya kalau Pemko Medan tidak sanggup,” kata Akhyar.

Diutarakan Akhyar, untuk membangun sistem perkabelan bawah tanah tersebut menelan biaya ratusan miliar rupiah. “Mau berapa ratusan miliar uang kita habis hanya untuk itu. Jadi, kita mau investor yang membangun itu,” ujarnya.

Pun begitu, sambung Akhyar, Pemko Medan mendukung dibangunnya kanal utilitas. Akan tetapi, persoalannya apakah ada tempatnya atau tidak. “Kita membolehkan sistem itu dan sangat bagus. Tapi, apakah tempatnya ada atau tidak? Makanya, nanti kita pikirkan dan diatur,” kata Akhyar.

Disinggung Pemko Medan diminta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan dalam membangunnya, Akhyar tak menampik dan bisa dibuat. “Itu (Perda) bisa aja kita lakukan. Tapi, mesti melibatkan pihak ketiga,” tegasnya.

Sementara, sebelumnya Manajer Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Wilayah Sumatera Utara Isdenta Sinurat mengatakan, pihaknya mendorong Pemko Medan untuk membangun kanal utilitas. Atau, setidaknya mengeluarkan Perda yang mengatur keberadaan kanal utilitas tersebut.”Kanal utilitas merupakan sebuah penanda kota yang maju. Di mana, seluruh fasilitas kerja berbentuk kabel, fiber optik hingga pipa air berada di satu kanal. Sehingga, lebih rapi dan tidak saling mengganggu,” ujarnya.

Menurut dia, selain menunjukkan kemajuan suatu kota, kanal utilitas sendiri akan memudahkan perusahaan dalam mengukur masa pengerjaan. “Kalau tidak itu (kanal utilitas), maka dikhawatirkan ketika menggali akan terkena kabel atau bahkan rusak. Selain itu, warga juga komplen karena merasa terganggu dan juga berdampak terhadap mereka,” papar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila ada sistem tersebut maka ada kepastian bagi pihaknya. Jadi, ketika mengembangkan jaringan suatu daerah tentu yang dilihat fasilitas utilitasnya. Dengan begitu, pengembangan jaringan mudah dilakukan dan memakan waktu singkat.

“Jika dilakukan pengembangan jaringan di suatu daerah kalau tidak ada sistem itu, maka kemungkinan memakan waktu yang lama hingga tahunan. Makanya, kita berharap ada rencana Pemko Medan membangunnya atau mengeluarkan Perdanya,” pungkas Isdenta. (ris/ila)

 

Kantor Samsat Masih Sepi

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Sejumlah warga keluar dari gedung Samsat Medan Utara di jalan Putri Hijau Medan,
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Sejumlah warga keluar dari gedung Samsat Medan Utara di jalan Putri Hijau Medan.

SUMUTPOS.CO – Animo masyarakat terhadap program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di hari pertama, Senin (9/4), terlihat masih rendah.

Amatan Sumut Pos di kantor Samsat Medan Selatan Jalan Sisingamangaraja Medan kemarin, belum terlalu signifikan animo warga merespon program tersebut. “Masih sepi. Dari pagi sampai siang animo warga belum banyak,” kata Taufik yang seban hari bertugas di kantor Samsat Medan Selatan.

Menurut dia, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, animo warga baru akan terlihat di akhir-akhir program ini berjalan. “Biasanya begitu. Kalau masih minggu-minggu pertama, belum ada yang ngurus. Hari pertama ini masih normal saja,” katanya.

Pantauan yang sama juga terlihat di kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Medan. Belum terlihat adanya lonjakan berarti dari masyarakat yang akan melakukan pengurusan. Salah seorang petugas Bripda Nico Zebua mengakui, adanya peningkatan jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan PKB dan BBNKB. Kenaikan itu mulai terjadi sejak kantor Samsat Medan Utara dibuka.”Ada peningkatan, tapi belum begitu ramai kali. Kalau berapa persen nggak tahu juga. Dari jam setengah sembilan sudah mulai kelihatan ramai,” katanya.

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Victor Lumbanraja saat dikonfirmasi membenarkan bahwa di Kota Medan animo masyarakat atas program ini belum terlihat signifikan. Namun ia menyebut, di beberapa daerah di Sumut sudah disambut antutias oleh masyarakat setpat.

Gojek Pasang Deteksi Aplikasi ‘Tuyul’

Foto: M IDRIS/Sumut Pos VP Corporate Communication Go-Jek Michael Say (kanan) bersama dengan VP Regional Go-Jek Sumatra Edy Tan (tengah) dan PR Manager Go-Jek Rindu Ragilia, saat sosialisasi kebijakan hapus tuyul di Medan, Senin (9/4).
Foto: M IDRIS/Sumut Pos
VP Corporate Communication Go-Jek Michael Say (kanan) bersama dengan VP Regional Go-Jek Sumatra Edy Tan (tengah) dan PR Manager Go-Jek Rindu Ragilia, saat sosialisasi kebijakan hapus tuyul di Medan, Senin (9/4).

SUMUTPOS.CO – Go-Jek, salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi tengah mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi GPS palsu atau aplikasi ‘tuyul’. Oleh karenanya, kepada mitra pengemudi atau driver baik roda empat (Go-Car) maupun roda dua (Go-Ride) diultimatum segera menghapus GPS palsu tersebut.

Vice President (VP) Corporate Communication Go-Jek Michael Say mengatakan, sistem yang dikembangkan untuk memastikan keadilan bagi para mitra driver yang jujur dan bekerja keras membantu jutaan warga Indonesia setiap harinya. Untuk itu, diberikan kesempatan kepada mitra driver segera menghapus aplikasi GPS palsu sebelum mendapat sanksi.

“Mulai hari ini (kemarin, red), driver yang terdeteksi memiliki tuyul maka langsung menerima notifikasi melalui smartphone mereka masing-masing. Notifikasi yang diterima, mengharuskan driver segera menghapus GPS palsu tersebut,” ungkap Michael Say dalam media gathering sosialisasi kebijakan hapus tuyul di Istana Koki Medan, Senin (9/4).

Diutarakannya, bila driver tak menghapus GPS palsu selama 7 hari ke depan ketika menerima notifikasi, maka diberikan sanksi tak bisa mengambil bonus. Namun demikian, driver tetap bisa beroperasi menarik penumpang. Akan tetapi, sambungnya, jika sampai kurun waktu 14 hari tak juga menghapus tuyul maka diberi sanksi tegas berupa pemblokiran atau suspend.

“Kebijakan ini menjawab aspirasi mitra driver terkait dengan masalah yang sering mereka hadapi dalam mendapatkan order dari pelanggan. Diharapkan dengan penerapan kebijakan ini, mitra bisa bekerja lebih nyaman demi keluarga mereka,” ujar Michael Say yang didampingi VP Regional Go-Jek Sumatra Edy Tan dan Public Relation Manager Go-Jek Rindu Ragilia.

Michael menyebutkan, saat ini jumlah driver yang terdata di seluruh Indonesia mencapai 1.000 lebih baik itu Go-Car ataupun Go-Ride. Namun sayangnya, ia tak merinci berapa persen yang terdeteksi menggunakan GPS palsu.

“Kalau di Jakarta, Bandung dan Surabaya sudah 80 persen menghapus atau meng-instal ulang tuyulnya. Untuk di Medan sendiri masih dalam proses pendataan dan akhir bulan ini baru bisa disampaikan,” sebut dia.

VP Regional Go-Jek Sumatra Edy Tan mengatakan, kebijakan yang diterapkan ini diberlakukan secara bertahap terlebih dahulu ke beberapa kota termasuk Medan. Makanya, sosialisasi kebijakan ini dilakukan di Medan guna menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh mitra driver.

Sebab, mitra merupakan tulang punggung dimana mereka bekerja begitu keras siang dan malam demi membantu jutaan warga Indonesia setiap harinya. Kenyamanan mitra dalam bekerja dan mendapatkan order merupakan salah satu prioritas utama.

“Penggunaan aplikasi tuyul merupakan tindakan curang yang akan merugikan mitra sendiri dan juga mitra lainnya, yang bekerja dengan jujur.  Beberapa oknum mitra menggunakan aplikasi tuyul untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tidak adil,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, menggunakan GPS palsu di aplikasi justru akan membahayakan data dari akun mitra tersebut. Penggunaan aplikasi juga membuat smartphone mitra rentan terhadap program-program jahat yang bisa dibawa oleh aplikasi tuyul,” pungkasnya. (ris/ila)

 

 

 

Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEMO_Ratusan mahasiswa ber orasi dan menduduki kursi anggota DPRD sumut saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut Jalan Imam bonjol Medan, Senin (9/4) mahasiswa yang berunjukrasa di DPRD Sumut berhasil merangsek ke Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut setelah di ijinkan masuk ke dalam kantor DPRD Sumut, mahasiswa menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga BBM jenis pertalite.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO_Ratusan mahasiswa ber orasi dan menduduki kursi anggota DPRD sumut saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut Jalan Imam bonjol Medan, Senin (9/4) mahasiswa yang berunjukrasa di DPRD Sumut berhasil merangsek ke Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut setelah di ijinkan masuk ke dalam kantor DPRD Sumut, mahasiswa menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga BBM jenis pertalite.

SUMUTPOS.CO – Seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menuntut digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan Pertamina, Senin (9/4). Dalam aksinya, mahasiswa pun sempat menduduki bahkan salat di gedung paripurna.

Awalnya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus seperti USU, UNPAB, Polmed dan Polimedia merasa sempat dijanjikan untuk digelar RDP di Komisi B bersama Pertamina, membahas masalah kenaikan BBM jenis pertalite dan juga kelangkaan premium di masyarakat. Sehingga, kebijakan menaikkan BBM tersebut sangat memberatkan bagi kebutuhan hidup rakyat banyak.

“Mana janjinya, katanya mau digelar RDP hari ini, nyatanya anggota dewan menggelar paripurna. Itupun dibatalkan karena jumlahnya sedikit. Bagaimana kami mau percayakan suara rakyat kepada kalian,” teriak koordinator aksi, Wira Putra.

Karena merasa permintaannya tidak diindahkan dewan, mereka pun meminta anggota DPRD Sumut memberikan jawaban yang pasti terkait jadwal RDP yang sempat dijanjikan kepada mereka pada akhir Maret lalu. Permintaan itu pun dipenuhi dua legislator yakni Muchrid Nasution (Choky) dan Aripay Tambunan yang menemui langsung mahasiswa.

Dari atas mobil komando, Aripay menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Pun begitu, mereka juga mengkaji mendengar terjadinya kelangkaan premium dan solar bersubsidi di masyarakat. Sehingga perlu dipertanyakan langsung, mengapa hal itu terjadi.

“Untuk RDP, ini belum diputuskan di Banmus, jadi kalaupun kita paksakan pertemuannya tidak sesuai tatib, maka namanya rapat ilegal,” sebutnya.

Bahkan Aripay mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Hiswana Migas, soal kelangkaan premium dan solar bersubsidi di Sumut. Informasi yang ia dapat bahwa kelangkaan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang ingin menarik keberadaannya dari lapangan.

1...6,4496,4506,451...15,922Page 6,450 of 15,922