Home Blog Page 703

Optimis Dapat Penuhi Pangan Dunia, PT Aqua Farm Nusantara Bersama FAO dan IPB Bahas Gagasan Transformasi Blue Food

KUNJUNGAN: Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) menerima kunjungan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dan IPB University. ( FADLY/SUMUTPOS )

SERGAI, SUMUTPOS.CO- Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) menerima kunjungan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) dan IPB Univerity di wilayah operasional perusahaan pabrik pengolahan (processing plant), pembenihan (hatchery), pabrik pakan (feedmill) di Kabupaten Serdang Bedagai, hingga area pembudidayaan ikan tilapia (farming) di Kabupaten Toba pada 7-8 Mei 2024.

Kunjungan tersebut menegaskan komitmen Regal Springs Indonesia dalam mengampanyekan operasional akuakultur budidaya ikan tilapia dengan cara yang baik dan bertanggung jawab serta berkelanjutan untuk menghasilkan sumber protein terbaik dan berkualitas.

President Director Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini.

“Kami sangat optimis terhadap masa depan dan transformasi pangan biru dapat menciptakan solusi dalam pemenuhan pangan dunia melalui potensi sumber daya yang ada, salah satunya adalah budidaya perikanan yang berkelanjutan,” tutur Hoeffelman.

Selain itu, Hoeffelman menekankan harapannya bahwa kunjungan dan diskusi ini dapat menjadi salah satu awal yang baik untuk memulai kolaborasi strategis antara Regal Springs Indonesia, FAO dan IPB University.

Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste mengapresiasi atas upaya yang telah dijalankan oleh Regal Springs Indonesia.

“Konsep ekonomi biru (The blue economy) patut dipertimbangkan sebagai prioritas untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pangan biru memiliki peran penting dalam mengurangi kelaparan & kekurangan gizi/malnutrisi, serta berkontribusi pada transformasi sistem pangan yang berkelanjutan di Indonesia,” jelas Aryal.

 

Dalam kunjungan tersebut, delegasi dari FAO dan IPB University turut melihat proses pembenihan ikan tilapia yang semua tahapannya dilakukan secara alami, mengunjungi fasilitas pabrik pengolahan ikan tilapia, laboratorium pemantauan kualitas air danau, hingga berkeliling area keramba tempat budidaya ikan tilapia.

Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, menyoroti pentingnya adopsi teknologi terkini, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan menjaga keselarasan dengan alam dalam mewujudkan budidaya perikanan yang terpadu.

“IPB akan berperan secara ilmiah, melalui program magang, penelitian bersama, serta publikasi,” kata Fredinan.

Regal Springs Group terus berkontribusi dalam Gerakan pangan biru (Blue Food Movement) melalui berbagai inisiatif , termasuk kolaborasi kemitraan dengan Blue Food Partnership, program-program CSR yang menekankan pentingnya protein seperti “Gemarikan” (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), dan peningkatan inovasi budidaya ikan tilapia yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk diketahui Regal Springs Indonesia merupakan pelopor bisnis budidaya ikan secara bertanggung jawab di Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan pangan yang memperkerjakan lebih dari 2,000 karyawan di Sumatera Utara yang beroperasi sejak 1989.

Tahun 2018, Regal Springs Indonesia meluncurkan program Tanggung jawab Sosial dan Keberlanjutan “KAMI PEDULI” yang berfokus pada tiga pillar; Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. Ini adalah program berkelanjutan terpadu pertama untuk budidaya ikan Tilapia.

Dalam setiap operasinya, Regal Springs Indonesia selalu mengedepankan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini terbukti dengan pencapaian Regal Springs Indonesia menjadi produsen ikan Tilapia pertama di dunia yang menjalankan operasionalnya dengan bertanggung jawab sesuai standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Aquaculture Stewardship Council (ASC) dan GAA BAP. ( fad/han)

11 Bakal Calon Gubsu Daftar ke Demokrat, Ada Edy Rahmayadi, dan Bobby Nasution

KETERANGAN: Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution saat memberi keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 11 orang mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sumatera Utara (Sumut) untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024. Dari 11 orang tersebut, ada nama mantan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Walikota Medan, Bobby Nasution.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, Jumat (10/5). Sedangkan, penjaringan Bacakada itu, dilakukan DPD Demokrat Sumut, hingga 18 Mei 2024.

“Nama-nama tokoh yang mendaftar ke Partai Demokrat di antaranya adalah Edy Rahmayadi, Bobby Nasution, Musa Rajekshah atau bang Ijeck kita masih komunikasi, lalu ada beberapa calon wakil, ada Pujakesuma, pengusaha, dan praktisi di bidang smart city,” ucap Lokot.

Lokot menjelaskan bahwa dalam penjaringan dilakukan DPD Demokrat Sumut, mereka sesuai dengan amanat dewan pimpinan pusat, di mana para calon kepala daerah yang benar-benar memiliki kualitas yang mampu menghadirkan kebaikan untuk Sumatera Utara.

“Tahapannya tadi, pendaftar sesuai dengan kriteria yang kami tawarkan kepada calon-calon terpilih, lalu mengembalikan formulir pendaftaran, selanjutnya kami akan merapatkan dan melaporkan kepada dewan pimpinan pusat,” jelas Lokot.

Terkait kriteria bakal calon yang sesuai Partai Demokrat Sumut, kata Lokot mereka butuh seluruh masukan untuk mereka laporkan. Yang memutuskan Majelis Tinggi Partai bersama Ketua Umum.

“Serta Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut memutuskan. Kami akan melaporkan hasil analisa kami. Intinya kan kalau saya bilang, calon yang menhadirkan Sumatera Utara yang lebih dan lebih sejahtera. Bagaimana pun caranya, pandangan partai ini ada batasannya. Kawan-kawan media, tolong kami diberikan input juga, itu semua akan kita kelola nanti menjadi sebuah laporan yang akan diputuskan oleh partai,” pungkas Lokot.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sumut, Pangeran menambahkan bahwa sampai saat ini mereka telah menerima 11 bakal calon baik sebagai Cagub dan Cawagub Sumut.

“Ada sekitar 11 pendaftar yang terdiri dari calon gubernur dan wakil gubernur Sumut,” tandas Pangeran. (gus/azw)

Dugaan Permintaan Rp12 Miliar dari BPK untuk WTP Kementan, KPK Pastikan Dalami Kasus

KETERANGAN: Jubir KPK Ali Fikri saat menyampaikan keterangan.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengembangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Khususnya terkait dugaan adanya permintaan uang senilai Rp12 miliar dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengurusan predikat wajar tanpa kecualian (WTP) Kementan.

Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri memastikan, fakta hukum yang berkembang dalam sidang Syahrul Yasin Limpo akan menjadi catatan jaksa penuntut umum (JPU). KPK membuka kemungkinan akan mengembangkan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Banyak fakta-fakta menarik saya kira dalam persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim jaksa. Kami juga sempat diskusi terkait ini dengan tim jaksa,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/5).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, akan mendalami sejumlah fakta yang terungkap di dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi.

“Sekali lagi nanti pengembangan-pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses persidangan selesai secara utuh, sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum,” tegas Ali.

Ali juga membuka kemungkin memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam proses persidangan pada tahap penyidikan. Terlebih, KPK saat ini tengah menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo.

“Perkara SYL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU misalnya itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang,” ucap Ali.

Auditor BPK disebut meminta uang Rp12 miliar agar Kementan mendapat predikat WTP. Permintaan uang itu atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, satu di antaranya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.

Fakta hukum itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5) lalu.

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan. Menurutnya, Kementan mendapatkan WTP dari BPK saat dirinya menjabat sebagai Sesditjen PSP.

Jaksa KPK lalu mendalami pengetahuan Hermanto soal Haerul Saleh dan Victor.

“Sebelum kejadian WTP itu, saksi ada kenal namanya Haerul Saleh? Victor? Siapa orang-orang itu?,” tanya jaksa.

“Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan),” jawab Hermanto.

“Kalau Haerul Saleh?,” cecar jaksa.

“Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV,” timpal Hermanto.

Hermanto juga mengakui, mengenal Haerul Saleh, yang merupakan Anggota IV BPK. Hermanto pun menjelaskan adanya temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Food Estate di Kementan. Sebab, Program Strategis Nasional (PSN) itu dianggarkan dalam pos anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Hermanto menyebut, temuan soal Food Estate itu tidak banyak namun mencakup nilai anggaran yang besar. Menurut Hermanto, BPK menemukan adanya kekurangan dalam kelengkapan dokumen administrasi.

“Ada temuan dari BPK terkait food estate. Yang menjadi concern itu yang food estate. Itu temuan kurang kelengkapan dokumen, administrasinya. Istilah di BPK itu bayar di muka dan itu belum menjadi TGR. Jadi itu ada kesempatan kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan,” katanya. (jpc/saz)

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, PDIP Tersinggung

SAMBUTAN: Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, saat menyampaikan sambutan pada Rakornas PAN di Jakarta, Kamis (9/5) malam.Dery Ridwansah/Jawapos.com.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, merespons pernyataan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan, Presiden RI Pertama Soekarno alias Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu partai. Basarah menyampaikan terima kasih atas pengakuan terhadap Bung Karno yang menempatkan bapak bangsa sebagaimana mestinya.

“Saya rasa sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang bapak bangsa Indonesia,” ungkap Basarah, Jumat (10/5).

Menurut Basarah, pernyataan Prabowo membuktikan keberhasilan politik PDIP dalam mengembalikan status dan nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya. Sebab, pada era Orde Baru, lanjutnya, Bung Karno tidak mendapat pengakuan.

“Di masa Orde Baru dulu, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang. Karena pada masa itu, Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.

Namun, Wakil Ketua MPR RI itu, menyesalkan pernyataan Prabowo yang menyebutkan, Bung Karno bukan milik satu partai. Dia menegaskan, PDIP tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai. Karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga milik dunia.

“Karena jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia,” jelas Basarah.

Basarah mengingatkan, ketika telah dilantik menjadi Presiden RI Periode 2024-2029, agar Prabowo dapat menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bijak. Serta menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya.

“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya, serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai pengganggu,” harapnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara. Hal itu penting, sebagai upaya penyeimbang pemerintahan.

“Agar terjadi check and balances, serta tidak menjadi negara yang autoritarian. Karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Basarah.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan, Presiden RI Pertama Soekarno itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Namun, terkadang ada satu partai yang mengklaim kalau Sang Proklamator itu milik mereka. Namun, dia tak menyebutkan secara detail ihwal identitas partai politik (parpol) tersebut. Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5) malam.

“Walaupun ada yang ngaku-ngaku, seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (jpc/saz)

Buntut Kepala Bandara Sangia Nibandera Kolaka Ajak Youtuber Korsel ke Hotel, Kemenhub Bebastugaskan Asri Damuna

Tangkapan layar Youtube Jiah VIRAL: Viral di media sosial, seorang pria yang mengajak seorang Youtuber asal Korea Selatan bernama Jiah ke hotel. Pria yang mengaku bernama Albert, memiliki nama asli Asri Damuna.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan Asri Damuna, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pembebastugasan ini dilakukan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait video Asri yang tengah viral, lantaran mengajak Youtuber asal Korea Selatan (Korsel) ke hotel tempatnya menginap.

“Kemenhub sangat menyesalkan video viral yang melibatkan Asri Damuna, Kepala Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka. Yang bersangkutan telah dibebastugaskan, guna memudahkan penyelidikan dan tindakan lebih lanjut,” ungkap Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, Jumat (10/5).

Adita juga memastikan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran berita yang tengah viral tersebut segera diusut. Untuk itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tengah dilakukan. Sehingga jika terbukti bersalah, Asri Damuna dapat diberikan sanksi tegas.

“Jika terbukti benar, maka artinya yang bersangkutan tidak dapat menjaga marwah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemungkinan akan ada sanksi internal terkait hal tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Kemenhub, untuk bisa menjaga etika sebagai pegawai pemerintah.

“Kemenhub berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kami meminta kepada seluruh ASN agar dapat menjaga marwah dan etika baik sebagai pegawai pemerintah,” pungkas Adita.

Sebelumnya, sebuah video viral di masyarakat. Dalam video tersebut, seorang Youtuber asal Korsel, Jiah, yang tengah berlibur di Manado, Sulawesi Utara, didatangi oleh pria yang merupakan Asri Damuna. Dalam video tersebut, Asri mengaku bernama Albert, sedangkan rekan kerjanya mengaku sebagai Alex. Melalui obrolan, Asri mengajak Jiah untuk ikut di hotelnya. Namun, Jiah mengunggah konten tersebut di akun YouTube-nya. (jpc/saz)

Pakai Fast Track, Jamaah Tak Perlu Dicek Lagi di Saudi

DOK KEMENAG TINJAU DAPUR: Menag Yaqut Cholil Qoumas meninjau dapur katering Meez Mary Kitchen for Serve Meals yang berada di wilayah Hatim, Madinah.

SUMUTPOS.CO – PERSIAPAN menyambut kedatangan calon jamaah haji (CJH) terus dikebut pengelola sejumlah asrama haji. Khususnya bagi asrama haji yang mulai menerima CJH hari ini, Sabtu (11/5).

Misalnya, yang dilakukan pengelola Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sesuai jadwal pagi ini pukul 07.00 WIB, jamaah mulai masuk asrama.

Ketua PPIH Jakarta Pondok Gede (JKG) Cecep Khairul Anwar mengatakan, salah satu persiapan yang dikawal adalah layanan fast track di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta. Dia menjelaskan, dengan layanan fast track tersebut, seluruh pelayanan keimigrasian kedatangan Arab Saudi dilakukan di Indonesia. “Kesiapan fast track sangat urgen karena meliputi pemeriksaan visa dan biometrik,” ujarnya, kemarin (10/5).

Cecep mengatakan, dengan adanya layanan fast track tersebut, jamaah tidak perlu lagi melakoni pemeriksaan imigrasi setiba di Madinah atau Jeddah. Nanti jamaah langsung naik bus, kemudian menuju ke hotel.

Cecep menyatakan, jika tanpa layanan fast track, jamaah capek dua kali. Pertama, capek melakoni penerbangan berjam-jam. Kemudian mengikuti proses imigrasi di bandara Saudi yang juga butuh waktu berjam-jam. Dikhawatirkan berpengaruh terhadap kesehatan jamaah saat menjalani ibadah.

Dia juga menjelaskan, tahun ini pemerintah Saudi menyiapkan personel pelayanan fast track mobile. Petugas itu nanti melihat di setiap kloter apakah ada lansia atau jamaah yang sulit untuk mobilitas. Petugas fast track mobile akan mendatangi jamaah yang kesulitan mobilitas itu. Dengan demikian, jamaah ini tidak perlu ikut antre mengikuti proses di fast track seperti yang lain.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, tahun ini layanan fast track diterapkan di Soekarno-Hatta, embarkasi Solo, dan embarkasi Surabaya. “Total ada 128 ribuan jamaah yang mendapatkan fasilitas fast track ini,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk jamaah yang tidak mendapatkan fasilitas fast track, bus dari asrama haji akan masuk sampai mendekati pesawat terbang. Kemudian, jamaah keluar bus dan langsung masuk ke pesawat. Untuk layanan fast track, jamaah turun dari bus masuk ke terminal yang sudah disiapkan. Setelah itu baru masuk ke pesawat seperti biasanya.

Sementara itu, di pengujung lawatan ke Saudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas meninjau persiapan layanan jamaah di Madinah. Seperti diketahui, penerbangan gelombang pertama jamaah haji mengambil rute dari tanah air menuju Madinah. Yaqut, antara lain, meninjau kesiapan layanan hotel dan dapur katering di Madinah. Yaqut melihat langsung kesiapan kamar di Hotel Emaar Elite yang berjarak sekitar 50 meter dari Masjid Nabawi. Hotel itu memiliki kapasitas 1.400 jamaah.

Yaqut menilai, layanan di hotel tersebut sudah baik. “Saya lihat hotel untuk jamaah haji Indonesia representatif, bagus, dan bersih. Ini sesuai kontrak,” katanya. Termasuk layanan tambahan untuk menunjang keberadaan jamaah lansia.

Yaqut kemudian meninjau dapur katering Meez Mary Kitchen for Serve Meals yang berada di wilayah Hatim, Madinah. Nanti dapur katering tersebut melayani 11 ribu jamaah haji Indonesia setiap hari. Dapur itu akan menyediakan menu cita rasa Indonesia. Misalnya, nasi kuning, ayam goreng saus mentega, nasi uduk, sampai opor ayam. Kemudian ikan patin bumbu balado, rendang daging, serta gepuk daging sapi.

 

Masa Kerja Petugas Haji Diperpendek

Sementara itu, mulai musim haji 2024, Kemenag memberlakukan kebijakan pengurangan durasi masa tugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di sejumlah bidang kerja.

Jika biasanya PPIH bertugas selama 72 hari, tahun ini diperpendek dengan rata-rata 52 hari.

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pengurangan itu didasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan selama beberapa tahun terakhir serta masukan. “Salah satu pertimbangannya untuk mengurangi tingkat kejenuhan,” kata Yaqut saat bertemu dengan seluruh petugas PPIH Arab Saudi daker Madinah dan bandara di Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) Madinah di kawasan Sayyid As Syuhada, Madinah, pada Kamis (9/5) malam.

Dengan diperpendeknya masa tugas itu, sebagian PPIH akan pulang sebelum berakhirnya musim haji 2024. Namun, Yaqut memastikan jumlah petugas haji tetap tidak akan berkurang sampai masa akhir kepulangan jamaah asal Indonesia.

Sebab, untuk mengganti PPIH yang dipulangkan, sudah ada tenaga baru yang menggantikan. “Jadi, nanti tenaganya di-back up dengan tenaga petugas baru,” kata Yaqut.

Sesuai rencana, ada beberapa petugas yang mengalami pengurangan durasi masa tugas. Di antaranya, layanan bimbingan ibadah, petugas layanan pertolongan selama Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), dan beberapa bidang kerja lain yang tidak melekat dengan layanan dasar jamaah haji. (wan/c19/ttg/jpg)

Penerima Vaksin AstraZeneca Tak Perlu Khawatir TTS, BPOM Pastikan Peredaran Sudah Nihil

Vaksin AstraZeneca-Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah diketahui menyebabkan efek samping Thrombosis thrombocytopenia syndrome (TTS), AstraZeneca akhirnya menarik vaksin Covid-19nya.

Pakar Imunologi Prof dr Iris Rengganis SpPD menyatakan masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan dampak dari vaksin AstraZeneca yang sudah diterima pada saat pandemi lalu. Selain itu, vaksin ini sudah tidak digunakan di Indonesia sejak tahun lalu.

“Satu tahun (imunitas) sudah hilang. Misalnya enam bulan (setelah divaksin, khasiatnya) sudah menurun,” kata Iris.

Jika ada masyarakat yang mengeluh sakit kepala atau linu setelah berbulan-bulan diimunisasi AstraZeneca, menurut Iris itu bukan karena efek sampingnya. Untuk memastikan lagi dia menyarankan agar konsultasi ke dokter. “Periksa saja. Periksa autoimun, periksa yang lain,” ujarnya.

Iris mengatakan, biasanya vaksin dibuat dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Namun karena situasi pandemi yang mengharuskan adanya vaksin segera, maka dibuatlah vaksin covid dengan rata-rata memakan waktu 18 bulan.

Menurutnya inilah yang menyebabkan adanya ketidaksempurnaan. “Tapi kalau kita lihat kebaikan, vaksin sangat membantu untuk kita jadi endemi. Tanpa vaksin pandemi mungkin masih banyak,” paparnya.

Iris menyarankan vaksin Covid-19 dari jenis lain. Misalnya vaksin buatan Indonesia seperti Indovac. “Yang penting itu kita terlindung karena sudah vaksin,” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI) Prof. Hinky Hindra Irawan Satari mengatakan, tidak ada kejadian TTS karena Vaksin AstraZeneca di indonesia.

Hal ini berdasarkan surveilan aktif yang diakukan. Memang sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), Komnas KIPI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM melakukan surveilans aktif terhadap berbagai macam gejala atau penyakit yang dicurigai ada keterkaitan dengan vaksin Covid-19. Survei dilakukan di 14 rumah sakit di 7 provinsi yang memenuhi kriteria selama lebih dari satu tahun. “Selama setahun, bahkan lebih, kami amati dari Maret 2021 sampai Juli 2022. Kami lanjutkan lebih dari setahun karena tidak ada gejalanya,” tutur Hingky.

Tidak hanya itu, Komnas KIPI melanjutkan beberapa bulan pemantauan dengan tujuan supaya memenuhi kebutuhan jumlah sampel yang dibutuhkan. Namun kasus TTS tidak ditemukan.

Pada kesempatan lain, BPOM juga memberi atensi terhadap kasus ini. Plt Kepala BPOM Rizka Andalucia menyatakan hal senada dengan Hingky. TTS tidak terjadi di Indonesia. Bahkan WHO telah menyatakan bahwa kasus ini sangat langka, yakni kurang dari satu kasus dalam 10.000 kejadian.

Kejadian TTS yang sangat jarang tersebut terjadi pada periode empat sampai dengan 42 hari setelah pemberian dosis vaksin AstraZeneca. “Apabila terjadi di luar periode tersebut, maka kejadian TTS tidak terkait dengan penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca,” ungkapnya.

Rizka menegaskan jika vaksin jenis ini tidak digunakan dalam program vaksinasi. “Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran BPOM menunjukkan bahwa saat ini vaksin Covid-19 AstraZeneca sudah tidak beredar di Indonesia,” pungkasnya. (lyn/jpg/ila)