Home Blog Page 765

Ratusan Warga Riaria Gelar Unjuk Rasa, Pemkab dan DPRD Humbahas Dituntut Kembalikan Tanah Adat

UNJUK RASA: Ratusan warga Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Humbahas, secara terpisah, Selasa (6/2).

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 67 persen masyarakat Kabupaten Dairi, merupakan penerima bantuan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Adapun bantuan pemerintah yang diterima, yakni bantuan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Ratusan warga Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), menuntut Pemkab dan DPRD Humbahas mengembalikan tanah adat mereka, sesuai SK Nomor: 138/KPTS/1979, tentang Pengakuan Tanah Adat Penduduk Siriaria atas Areal Sigende, Parandaliman, Parhutaan, Adian Padang, dan Sipiuan. Tuntutan ini, disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Humbahas, secara terpisah, Selasa (6/2).

Dari amatan wartawan, aksi yang mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian tersebut, dimulai pada pukul 10.15 WIB di depan Kantor Bupati Humbahas. Adapun warga yang mengikuti aksi ini, terdiri dari lansia, serta para pemuda yang datang membawa belasan poster berukuran kecil.

Sebagian poster bertuliskan, ‘Kembalikan tanah adat kami berdasarkan SK No: 138/ KPTS/ 1979’, ‘Hentikan segala aktivitas di wilayah adat kami yang sedang bermasalah’. Ada juga ‘KLHK segera melepaskan wilayah kami dari kawasan perhutanan negara’, ‘Meminta yang berwenang untuk segera memproses pengaduan kami terkait pengrusakan di Sigende pada 2022 dan penebangan pohon’.

Kordinator aksi, Tua Siregar, dalam orasinya menyampaikan, ratusan hektare lahan di Desa Riaria sejatinya merupakan milik warga setempat, berdasarkan warisan dari leluhur mereka. Hal itu juga dikuatkan melalui SK Nomor: 138/KPTS/1979, tentang Pengakuan Tanah Adat Penduduk Siriaria Atas Areal Sigende, Parandaliman, Parhutaan, Adian Padang, dan Sipiuan.

Namun belakangan ini, lanjut Tua, pemerintah merampas kembali sebagian lahan tersebut, dan dinyatakan sebagai lokasi proyek pengembangan lahan food estate.

“Padahal kami berjuang selama sembilan tahun dari program reboisasi 1971. Pada 1979, tanah itu telah dikembalikan kepada kami. Kenapa sekarang pemerintah malah mengklaim itu tanah negara?” ungkap Tua.

Menurut Tua, kehadiran program food estate adalah menjadi titik awal pengetahuan masyarakat, wilayah tanah adat mereka sudah kembali dirampas negara, untuk dijadikan kawasan hutan. Sebagian wilayah masuk ke areal food estate, sementara sebagian lagi malah masuk menjadi wilayah administratif Desa Parsingguran 1.

“Sejak saat itu, berbagai konflik terkait tanah adat kembali muncul, dan mengganggu ketenteraman di wilayah adat kami,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebelumnya lembaga adat Riaria sudah melakukan berbagai upaya agar pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan upaya menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dinas Kehutanan Sumut, dan Bupati Humbahas. Namun, Tua menilai, pemerintah sepertinya tidak ada melakukan upaya dalam usaha menyelesaikan konflik tanah adat tersebut.

Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Humbahas, Jaulim Simanullang, yang menerima aksi massa itu, menyampaikan, Pemkab Humbahas akan menyurati dengan mengundang masyarakat untuk duduk bersama demi mencari solusi dari permasalahan tersebut. “Kami akan menyurati mereka (masyarakat Desa Riaria), akan kami undang nantinya, agar duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol, didampingi Wakil Ketua Marolop Manik, dan anggota Poltak Purba, menjelaskan, sekaitan tanah adat itu, pihaknya sudah mengetahui, tanah adat tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat Desa Riaria pada 1979.

“Kami akan menindaklanjuti SKPT pengambilan kayu pinus tersebut, dari mana keluarnya, dan siapa yang mengeluarkan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, DPRD Humbahas segera memanggil bupati, dinas kehutanan, dan dinas terkait lainnya setelah Pemilu 2024.

“Tiga hari setelah Pemilu, kami akan mengadakan rapat untuk membahas permasalahan ini. Percayakan kepada kami sebagai DPRD Humbahas, untuk menyelesaikan masalah ini,” harap Ramses. (des/saz)

Relawan Projo DIJ Cabut Laporan Polisi kepada Butet

DICABUT: Butet Kartaredjasa saat diwawancarai, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Butet Kartaredjasa berterima kasih atas pencabutan laporan terhadap dirinya ke Polda DI Jogjakarta (DIJ). Dia berharap langkah tersebut bisa membuat Jogjakarta kian asyik dan kondusif.

“Dengan dicabutnya laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya akan meringankan beban kepolisian Jogja yang selama ini sangat friendly dengan teman-teman seniman Jogja,” kata aktor dan penulis senior itu dalam pernyataan yang disampaikan lewat video yang juga diterima Jawa Pos tadi malam (6/2).

Pentolan Teater Gandrik tersebut dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya saat dia tampil membacakan pantun dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertajuk “Hajatan Rakyat” di Wates, Kulon Progo (28/1). Pelaporan dilakukan kelompok Relawan Projo DIJ, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Mereka mendatangi Polda DIJ dua hari setelah Hajatan Rakyat.

Namun, kemarin Koordinator Relawan Projo DIJ Aris Widhihartanto mendatangi Mapolda DIJ sendirian untuk mencabut laporan. Dia mengatakan, ada dua pertimbangan yang mendorong keputusan itu diambil. “Pertimbangan pertama karena permintaan dari Presiden Joko Widodo langsung yang ditujukan kepada Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi agar Koordinator Relawan Projo DIJ mencabut laporannya,” kata dia sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Jogja.

Permintaan itu, lanjut Aris, dimaksudkan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang lebih besar. “Pertimbangan kedua karena kami melihat ada perkembangan baik perilaku politik Mas Butet pasca pelaporan,” tuturnya.

Butet berharap pelaporan ke polisi terhadap jurnalis Aiman Witjaksono dan pegiat media sosial Pelti Hutabarat juga dicabut. Aiman dilaporkan Fikri Fahrudin, perwakilan Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, atas pernyataannya tentang adanya perintah komandan di kepolisian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Pelti malah sudah ditangkap Dittipedsiber Polri pada 19 Januari lalu di Jakarta karena diduga mengunggah berita bohong. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, penangkapan itu didasari dua laporan ke polisi. Yang pertama diajukan Amru Riandi Siregar ke Polda Sumatera Utara dan yang kedua diajukan Muhammad Wildan ke Bareskrim Mabes Polri. (jgp/ila)

“Monggo Pak Jokowi, Pak Menkominfo (Budi Arie Setiadi, juga ketua umum Projo, Red), para relawan cabut ramai-ramai laporan itu supaya kondusif. Supaya rakyat pencinta demokrasi dan konstitusi bisa menjaga Indonesia secara damai,” tutur Butet. (rul/c9/ttg/jpg/ila)

Konflik Timur Tengah Meluas, Kemenlu Pantau Kondisi WNI, WNI di Lebanon Selatan Sempat Direlokasi ke Shelter KBRI

PERANG: Suasana perang di Gaza.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kondisi di Timur Tengah semakin chaos. Eskalasi kekerasan kian meningkat usai agresi militer Israel di Gaza. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI pun kini terus siaga memantau kondisi para WNI di daerah-daerah konflik tersebut.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judha Nugraha menuturkan, pihaknya terus melakukan monitoring kondisi di Timur Tengah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi yang membahayakan WNI. Terlebih, jumlah WNI yang berada di wilayah rawan konflik cukup besar.

Judha merinci, sebanyak 222 orang WNI berada di Lebanon. Kemudian, 2 orang di Gaza dan 4.866 orang berada di Yaman. “Bermacam upaya telah kita lakukan. Komunikasi dengan para WNI hingga update rencana kontinjensi untuk antisipasi jika diperlukan evakuasi terus kita lakukan,” ujarnya, kemarin (6/2).

Untuk wilayah Lebanon Selatan, lanjut dia, KBRI Beirut telah menetapkan wilayah ini kini berstatus Siaga 1. Seperti diketahui, wilayah ini kian memanas setelah dijadikan lokasi pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Sementara, wilayah Beirut dan sekitarnya berstatus siaga 2.

Proses evakuasi pun sempat dilakukan pada 49 WNI yang tinggal di Lebanon Selatan beberapa waktu lalu. Mereka direlokasi ke shelter yang ada di KBRI Beirut. “Tapi, ketika situasi membaik, mereka kembali ke Lebanon Selatan sesuai keinginan. Situasinya memang naik turun di sana,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk wilayah Yaman dari 4.866 WNI, Judha menyampaikan, bahwa 47 orang diantaranya tinggal di wilayah-wilayah rawan yang dikuasai oleh Houthi, yang menjadi sasaran juga serangan dari negara yang lain, utamanya yang ada di Sana’a, dan di Hudaida. Menurutnya, setelah dilakukan komunikasi dan pemantauan, mereka dipastikan dalam kondisi baik.

Selain itu, ia turut menyinggung kondisi dua WNI yang masih berada di Gaza Selatan. Hingga saat ini, dia menegaskan, bahwa Kemenlu masih terus memantau kondisi dan pergerakan kedua WNI tersebut.

Seperti diketahui, kedua relawan MER-C tersebut memilih untuk tetap tinggal Gaza ketika proses evakuasi 10 WNI dilakukan secara bertahap mulai 7 Oktober 2023 lalu. “Mereka dalam kondisi baik dan terus kami monitor,” tuturnya.

Meski begitu, diakuinya, kondisi di sana kian memprihatinkan. Logistik semakin terbatas. Di saat yang bersamaan, suhu musim dingin juga sangat-sangat rendah sekitar 5 derajat Celcius. Kedua WNI tersebut pun sempat sakit demam, namun saat ini sudah dalam masa pemulihan. “Kita terus lakukan monitoring untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik,” pungkasnya. (mia/jpg/ila)

Tuntutan Apdesi Dikabulkan Pemerintah-DPR, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan 2 Periode

muhamad ali/jawa pos DENO: Aksi kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah dan DPR RI sepakat merevisi UU Desa, yakni menetapkan masa jabatan Kades 8 tahun an 2 priode.

SUMUTPOS.CO – Tuntutan terkait masa jabatan kepala desa (kades) akhirnya menemui titik terang, kemarin (6/2). Pemerintah dan DPR RI sepakat merevisi UU Desa dengan mengubah poin krusial terkait masa jabatan. Yakni dari sebelumnya enam tahun dengan batas maksimal 3 periode menjadi delapan tahun batas maksimal 2 periode.

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Agung Heri Susanto mengatakan, keputusan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang dikawal oleh perwakilan komunitas kades, aparatur desa dan pegiat desa sejak Senin (5/2).

“Ada beberapa yang tidak sepakat, tapi kemudian dilakukan pembahasan sampai (Senin) malam, dan akhirnya dicapai kesepakatan,” kata Agung saat dikonfirmasi Jawa Pos (Grup Sumut Pos), kemarin.

Dari pihak pemerintah, rapat pembahasan itu diwakili Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menpan RB.

Agung menjelaskan, dalam rapat tersebut DPR sebagai pembuat inisiatif mengusulkan agar jabatan kades 9 tahun dengan batas maksimal dua periode. Sementara pemerintah mengusulkan 8 tahun dua periode. Setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, usulan pemerintah yang akhirnya menjadi keputusan akhir dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut Agung, sebelumnya para pegiat desa mengajukan agar masa jabatan kades maksimal 18 tahun untuk tiga periode. Bahkan, para pegiat desa juga sempat mengajukan agar jabatan kades menjadi 9 tahun dengan batas maksimal tiga periode. “Kalau ini dikembalikan 8 tahun, lebih efektif daripada enam tahun,” ujarnya.

Mengenai isu politisasi masa jabatan kades untuk kepentingan pemilu, Agung mengakui apa yang disepakati pemerintah dan DPR menjadi barometer untuk melihat sejauh mana keberpihakan para elit terhadap nasib desa. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat para pegiat desa secara vulgar mendukung paslon tertentu. “Itu (dukung paslon) tidak mungkin dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan RUU Desa sudah mulai dibahas. Hanya, dia menyebut pembahasan lebih lanjut bakal dilaksanakan pada masa sidang berikutnya lantaran DPR telah memasuki masa reses hari ini.

Dia pun mengingatkan para anggota DPR mensosialisasikan proses pembahasan itu ke masyarakat selama masa reses bergulir. (tyo/jpg/ila)

Hari Ini, Jokowi Resmikan Tol Limapuluh

SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batubara dan Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara hari ini, Rabu (7/2). Presiden akan melakukan serangkaian acara, diantaranya meresmikan Gerbang Tol Limapuluh-Indrapura, membagikan bantuan kepada 4.500 warga di Lapangan 50 Batubara, serta meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kumpulan Pane, Kota Tebingtinggi.

Kepala Penerangan Daerah Militer (Pendam) I Bukit Barisan, Kolonel Rico Siagian mengatakan, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Selasa (6/2). “Betul. Rencananya hari ini (kemarin), Bapak Presiden tiba di Sumatera Utara, kalau tidak ada perubahan,” kata Kolonel Rico Siagian kepada wartawan.

Menurutnya, untuk pengamanan kepala negara tersebut, Kodam I Bukit Barisan menyiagakan sekitar 3.600 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP. Pihaknya juga telah melakukan berbagai persiapan sejak Senin (5/2), mulai apel gabungan pengamanan dan sebagainya. “Kita melaksanakan gelar pasukan pengamanan kemarin, dan hari ini mereka gladi pengamanan, pengecekan rute hingga mulai menempatkan pasukan di sejumlah lokasi yang bakal didatangi Presiden,” jelas Rico.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batubara, Norma Deli Siregar mengaku sangat bangga daerahnya akan dikunjungi Presiden Jokowi. “Ya sangat senang sekali dan kita sambut dengan gembira. Namanya kepala negara, ya kita sambut dengan penuh khidmat,” tegsnya.

Menurut Norma, rombongan presiden akan meresmikan ruas Jalan Tol Indrapura-Limapuluh di Gerbang Tol Lima Puluh. Setelah peresmian, rombongan presiden kemudian menuju Kantor Bupati Batubara.

Di sana, Jokowi akan bertemu dengan masyarakat penerima manfaat bantuan di Aula Kantor Bupati Batubara. Selanjutnya, presiden meninjau Rumah Sakit Bidadari dan dilanjutkan dengan makan siang di RM 100. Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan bertemu dengan masyarakat penerima manfaat Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di GOR Inalum. Selanjutnya, presiden menuju Kota Tebingtinggi via jalan tol.

Sementara, Kadis Kominfo Pemko Tebingtinggi melalui Kabid Komunikasi Iswan Suhendi mengatakan, dari Kabupaten Batubara, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi dan membagikan Kartu JKN KIS kepada 2.000 penerima di Gedung Olahraga Asber Nasution serta makan siang di Pondok Bagelen Kota Tebingtinggi.

“Setelah itu presiden akan mengunjungi RSUD dr Kumpulan Pane dan selanjutnya ke Gedung Olahraga Asber Nasution Jalan Gunung Lauser untuk membagikan Kartu JKN KIS kepada sekitar 2.000 orang penerima,” jelasnya. Untuk persiapan, Pemko Tebingtinggi bekerja sama dengan pihak Polres Tebingtinggi, TNI dan Brimob.

Sedangkan Direktur RSKP Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Irwansyah membenarkan, Presiden Jokowi akan berkunjung ke rumash sakit yang dipimpinnya. Menurutnya, agenda presiden di sana meninjau bidang pelayanan kesehatan dan perawatan yang ada di rumah sakit milik Pemko Tebingtinggi itu. “Informasinya masih melakukan peninjauan dan pengecekan bidang pelayanan kesehatan RS Kumpulan Pane. Sekalian Bapak Presiden akan berdialog dengan petugas kesehatan,” jelasnya.

Amatan koran ini di lapangan, persiapan yang dilakukan tampak personel TNI, Brimob dan Polri sibuk mensterilkan lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo seperti RSUD Kumpulan Pane dan Gedung Olahraga Asber Nasution dan Rumah Makan Pondok Bagelen Kota Tebingtinggi.

Terlihat ratusan pasukan TNI dan Brimob Sumatera Utara melakukan pengamanan ketat, seperti di Gedung Olahraga Asber Nasution Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi yang akan dijadikan sebelum lokasi pembagian Kartu JKN KIS, tampak semua wilayah dan sisi yang ada di jaga ketat oleh personel TNI dan Brimob.

Setiap orang yang berlalu lalang di sana diberhentikan oleh petugas yang berjaga karena lokasi Gedung Olahraga Asber Nasution merupakan kawasan perkantoran Pemko Tebingtinggi. Sedangkan di RSUD Kumpulan Pane, tampak personel TNI, Brimob dan Polri menjadi pintu masuk bagian depan dan belakang rumah sakit, warga yang keluar masuk tanpa menggunakan bed nama pekerja rumah sakit ditanya keperluan apa masuk ke rumah sakit.

Tampak kenderaan Jihandak anti Bom di sana dan perlengkapan peralatan TNI di letakkan di Gedung TC Sosial Jalan Rumah Sakit Kota Tebingtinggi. Untuk pengawasan di Rumah Makan Pondok Bagelen Jalan Deblod Sundoro Kota Tebingtinggi, pasukan TNI dan Brimob juga sudah berjaga jaga untuk mensterilkan lokasi makan siang Presiden Joko Widodo bersama pejabat lainnya.

Salah seorang pengusaha Pondok Bagelen, Wak Ujang mengaku sangat terharu karena lokasinya terpilih menjadi tempat orang nomor satu di RI untuk makan siang, dia tidak menyangka dengan adanya kunjungan Presiden RI Bapak Joko Widodo, karena seumur hidup berdirinya Pondok Bagelen dan baru sekali ini di kunjungi oleh Presiden RI. (dwi/aci/ian/adz)

Pascaputusan DKPP terhadap Komisioner KPU, TPN Ganjar-Mahfud Bakal Gugat Pencalonan Gibran

Todung Mulya Lubis Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus disorot. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan, putusan itu memang tidak berpengaruh terhadap status Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

“Karena keputusan MK itu berlaku sejak ditetapkan,” kata Mahfud kepada wartawan, kemarin.

Namun demikian, pelanggaran etik yang dilakukan komisioner KPU menunjukkan bahwa mereka telah berbuat salah. Terlebih ketua KPU disanksi peringatan keras. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun masih menyoroti pencawapresan Gibran, apalagi setelah adanya putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU dan semua anggotanya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dari sisi hukum tata negara, pencalonan Gibran masih sah, karena adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat. “Putusan MK itu masih berlaku,” terang Todung kemarin.

Namun, dari sisi hukum tata usaha, lanjut Todung, saat ini beberapa komunitas pengacara sedang mendiskusikan kemungkinan mengajukan gugatan pencawapresan Gibran ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN). “Berdasarkan pertimbangan dua putusan pelanggaran etika,” terangnya.

Dua pelanggaran itu adalah pelanggaran etika yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) dan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPU serta para anggotanya yang diputus DKPP terkait pencalonan Gibran.

Todung mengatakan, dua pelanggaran etika itu bisa menjadi basis hukum untuk melakukan gugatan tata usaha negara kepada PTUN. “Saya tahu bahwa ada beberapa pihak yang sudah bersiap-siap untuk melakukan gugatan dan meminta pembatalan pencawapresan Gibran,” bebernya.

TPN Ganjar-Mahfud, lanjut Todung, masih membahas kemungkinan pengajuan gugatan pencawapresan Gibran ke PTUN. Namun, dia belum bisa memastikan kapan akan mengajukan gugatan. “Saya hanya bisa mengatakan bahwa mami mencadangkan hak kami untuk melakukan itu. Artinya mungkin kami akan melakukan itu, tapi juga mungkin kami melakukan yang lain, karena bisa saja kami meminta atau menulis surat ke ketua KPU,” tandas Todung.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu mengklaim telah mengingatkan KPU dalam kasus penanganan pencalonan Gibran yang berujung sanksi DKPP. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pasca putusan MK pihaknya telah menyampaikan prosedur hukumnya untuk revisi PKPU. “Saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga,” ujarnya kemarin.

Terkait respon KPU yang lama dalam memproses perubahan tersebut, Bagja menilai itu sudah diluar kendalinya. Oleh karenanya, dia menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis pelanggaran etik. Ke depan, Bagja berharap agar kasus ini menjadi bahan evaluasi. Sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus terkait ketidakprofesionalan penyelenggara. “Kita menjaga etika dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu,” imbuhnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie mengakui isu putusan DKPP akan dikapitalisasi oleh lawan politik untuk menyerang Gibran. Namun pihaknya mengaku tidak khawatir, karena publik sudah teredukasi. “Insya Allah engga (sentimen negatif). para pemilih sudah lebih cerdas lebih teredukasi dengan isu ini,” ujarnya di Media Center TKN.

Apalagi, Ketua DKPP Heddy Lugito sudah memberikan pernyataan bahwa kasus itu tidak berimplikasi secara hukum terhadap keabsahan status Gibran. Melainkan lebih terkait pada profesionalisme penyelenggara. “Yang pasti dari segi hukum tidak ada yang dilanggar,” terangnya. (jpg/adz)

Ungkap Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi, Mahfud Dinilai Cuma Omon-omon

TABRAK PROF: Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD saat menghadiri acara Tabrak Prof di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2) malam. istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

MENURUT Mahfud, dugaan intimidasi tidak boleh didiamkan. Apalagi dia mendapat informasi dari beberapa rektor di perguruan tinggi terkait dengan upaya mobilisasi aksi tandingan atas kritik yang sudah disampaikan. “Menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingann

itu memecah belah masyarakat, memecah belah kampus juga,” ungkap dia.

Menurut Mahfud, kebebasan mimbar akademik harus dihormati. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itupun menyinggung soal kebebasan mimbar akademik di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. “Seotoriternya zaman Soeharto pun kebebasan mimbar akademik itu masih relatif cukup didengarkan dan masih berwibawa,” ucap Mahfud. Karena itu, dia menilai bahwa pemerintah harus mengambil langkah untuk memastikan tidak ada intimidasi atas kritik yang disampaikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, pernyataan Mahfud soal adanya intimidasi ke kampus itu haknya. “Kalau yang saya dengar beda,” ujarnya di Media Center TKN, kemarin.

Sebaliknya, TKN justru mendengar adanya upaya untuk menggerakkan dosen partisan menyamar mengatasnamakan akademika. Salah satu narasinya adalah mendowngrade kepemimpinan Jokowi sekaligus paslon Prabowo – Gibran. “Jadi kalau hanya berbasis pendengaran kan bisa berbeda yang didengar Pak Mahfud, apa yang dengar Habiburokhman,” imbuhnya.

Oleh karenanya, jika yang disampaikan Mahfud hanya sebatas perkataan, dia tidak mempercayainya. “Kalau Pak Mahfud tidak menyampaikan bukti hanya omon-omon ya menurut saya itu pernyataan yang tidak berkualitas,” kata politisi Gerindra itu.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga merespons dugaan tekanan atau intimidasi kepada rektor setelah ramai-ramai sivitas akademika se-Indonesia mengeluarkan maklumat atau seruan mengkritisi perkembangan demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Anies di sela agenda kampanyenya di Sulawesi Selatan mengatakan, saat ini sudah bukannya lagi masa operasi-operasi bersifat kosmestik, karena hal buruk pasti terbongkar. “Ya begini, sekarang ini era untuk mengungkapkan pandangan secara autentik. Sudah lewat masanya untuk melakukan operasi-operasi yang sifatnya kosmetik. Enggak akan bisa berhasil. Semuanya akan terungkap. Jadi kemarin saya sampaikan ‘becik ketitik olo ketoro’,” kata Anies di Parepare, Sulsel, Selasa (6/2).

Menurut Anies, kampus-kampus yang mulai bersuara setelah melihat kondisi demokrasi yang mendekati hari pencoblosan dilakukan secara alami. “Jadi kita natural saja, dan menyaksikan bahwa kampus-kampus ini memang mengungkapkan pandangan yang senyatanya dari masyarakat. Kita hormati dan kalau memang ada yang harus dikoreksi, ya kita koreksi. Sesederhana itu,” ujar pria yang pernah menjadi rektor dan Mendikbud tersebut.

Menurutnya, sejumlah sivitas akademika kampus belakangan ini mulai bersuara mengenai penyimpangan sistem, sehingga diduga terjadi Intimidasi kepada pihak kampus. Anies mengingatkan agar aparat kembali menjalankan tugas pokoknya. “Aparat keamanan saya rasa kembali ke tugas utamanya,” kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Anies, negara tidak boleh melarang orang untuk menyampaikan pandangan dan kritikan atas kondisi demokrasi bangsa saat ini. “Ya kita lihat saja. Kan kita juga tidak boleh melarang orang mendukung, tidak boleh juga melarang orang mengkritik. Itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran, negara bisa mengatur perbuatan. Selama perbuatannya tidak melanggar hukum itu boleh, tapi tidak boleh diatur pikirannya, karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara,” kata dia.

Di tempat terpisah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemerintah tidak perlu takut dengan gelombang kritik yang bermunculan dari civitas academica berbagai perguruan tinggi belakangan ini. “Saya kira pemerintah tidak perlu ketakutan, aparat penegak hukum tidak perlu melakukan tekanan,” kata Ganjar kata Ganjar ditemui di Embung Embung Kaliaji, Wonokerto, Turi, Sleman, Selasa (6/2).

Ganjar mengatakan itu meneruskan pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya mengungkap menerima laporan akan adanya operasi untuk menekan para rektor sehingga mau menyuarakan narasi positif terkait pemerintahan Presiden Jokowi.

Bagi Ganjar, intervensi macam itu hanya akan memupus simpati masyarakat sementara perguruan tinggi juga dia yakini tak akan pernah gentar menghadapi tekanan seperti ini. Ganjar melihat ini adalah peran akademisi yang mendayagunakan pemikiran-pemikirannya dalam menjaga bangsa Indonesia. “Kampus itu institusi yang tidak pernah takut, mereka membawa pikiran-pikiran ilmiah, mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi,” kata Ganjar.

“Mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itulah yang terjadi. Nah kalau udah puluhan begini (perguruan tinggi menyatakan sikap) di Indonesia masih melakukan tekanan ya kita enggak punya perasaan. Enggak usah khawatir itu akan menggelinding lebih besar lagi,” kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui siaran persnya menyebutkan, beberapa intimidasi terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat jelang Pemilu. Hal itu juga seiringan dengan gencarnya kampus-kampus di Indonesia yang mengkritisi demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut YLBHI, bentuk intimidasi itu di antaranya, adanya dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus dengan modus mewawancarai mereka untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.

YLBHI itu juga menerima informasi adanya pesan intimidasi yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI. “Kami juga mendapatkan informasi adanya serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi dan diskusi organisasi mahasiswa yang menggelar rapat konsolidasi bertajuk ‘Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)’ di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan,” ujar siaran pers itu, Selasa (6/2).

“Praktek intimidasi-intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh aparat kepolisian maupun orang tidak dikenal yang ditengarai adalah preman,” sambungnya.

Dalam hal ini, YLBHI melihat bahwa upaya intimidasi tersebut adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap praktek kecurangan pemilu serta tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.

Menyikapi hal tersebut, YLBHI menyerukan dukungan dan solidaritas penuh kepada Sivitas Akademika dan masyarakat yang berani dan tidak berhenti menyuarakan sikap kritis terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan kecurangan Pemilu oleh Pejabat Publik maupun Aparat Negara. YLBHI juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak takut bersuara melawan praktik kecurangan pemilu yang diduga dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia.

YLBHI juga mengecam keras praktik intimidasi terhadap Sivitas Akademika dan masyarakat sipil paska munculnya gerakan serentak mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang berpihak dan berkampanye dalam Pemilu. Untuk itu, YLBHI mendesak Presiden dan Kapolri untuk menghentikan praktik intimidasi yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kepolisian dan bagian dari praktik kecurangan pemilu.

YLBHI juga mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan praktik kecurangan pemilu, penyalahgunaan kewenangan maupun fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu atau jika tidak mampu Presiden Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mendesak DPR dan Bawaslu RI untuk menghentikan dugaan praktik kecurangan Presiden Jokowi serta menuntut DPR RI untuk menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan baik itu melalui hak angket, hak interpelasi maupun menyatakan pendapat termasuk menindaklanjuti laporan publik terkait desakan pemakzulan presiden.

YLBHI juga mendesak KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan mandat rakyat untuk mengawal dan memastikan proses pemilu agar berjalan secara langsung, umum, jujur dan adil.

 

Ada yang Memobilisasi

Sementara itu founder Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menyampaikan pendapat berbeda soal munculnya aspirasi dari civitas kampus itu. Dia menduga ada pihak yang memanfaatkan momentum, sekaligus memobilisasi suara para akademisi itu. “Karena bisa serentak muncul di dua pekan menjelang pemilu ini,” katanya.

Dia khawatir ada motif menggoyang posisi Presiden Joko Widodo dengan isu-isu demokrasi, dinasti, dan netralitas. “Gerakan tersebut sengaja memanfaatkan tensi politik jelang pemilu yang memang sudah tinggi. Sehingga dapat memicu chaos yang lebih besar,” kata Haidar pada Selasa (6/2).

Haidar mengatakan situasi saat ini sangat mengherankan dan patut dipertanyakan. Karena dalam waktu dua minggu sebelum pemilu, puluhan kampus kompak menyuarakan aspirasinya. Menurutnya, jika tidak ada aktor yang memobilisasi, rasanya sulit menggerakkan akademisi dari banyak kampus seperti itu. “Kecuali hanya untuk ikut-ikutan,” katanya. Haidar mengatakan kalau memang kritik murni, kenapa baru disampaikan sekarang. (far/lum/ jpg/bbs/adz)

 

PFI Medan dan NPC Indonesia Sumut Siap Jalin Bekerjasama

Pengurus Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan saat berkunjung ke kantor National Paralympic Committe (NPC) Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan silaturahmi ke Kantor National Paralympic Committe (NPC) Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (6/2/2024) siang. NPC Sumut dan PFI Medan sepakat akan membangun kerjasama dalam hal publikasi dan pemberitaan.

Sekretaris PFI Medan, Zulfan Dalimunte menyebutkan atlet NPC sangat menarik untuk dipublikasikan dan dibantu pemberitaannya. Apalagi atlet NPC Sumut merupakan orang-orang hebat dan mampu menjadi sumber semangatnya dan motivasi.

“Kita siap mendukung segala kegiatan publikasi dari pihak NPC Sumut, mulai dari latihan sampai bertanding, insha Allah kita bersedia membantunya,” kata Zulfan.

Dengan verifikasi dewan pers kepada PFI Medan semakin membuka ruang gerak pewarta foto mengabadikan banyak kegiatan dan momen. Terutama saat Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 usai gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh Sumut September mendatang.

Sementara itu, Ketua NPC Indonesia Sumut, Alan Sastra Ginting mengaku senang atas pertemuan dengan PFI Medan. Kiranya kolaborasi bersama PFI Medan bisa berlangsung lama.

“Atlet NPC Sumut akan bertanding di Peparnas Aceh Sumut, tapi pertandingan cuma di wilayah Sumut aja. Dengan PFI Medan, kita berharap bisa bekerjasama saat Peparnas, kita butuh publikasi agar semangat para atlet tetap terjaga dan terus meningkat,” kata Alan didampingi, Sekretaris NPCI Sumut Suliadi, Biro Cabang Olahraga NPCI Sumut Supriono dan Biro Humas, Media dan IT Joko Saputra.

Menurut Alan, publikasi yang baik sangat membantu setiap kegiatan NPC Indonesia Sumut. Sehingga pihak keluarga atlet mendapatkan update dan tentunya akan senang juga bangga.

“Potensi kita besar, ada dua atlet yang ikut paralimpik di tingkat internasional. Kita juga sudah ajukan 19 cabang olahraga untuk Peparnas 2024 mendatang,” ungkapnya.

“Kita saling membantu, kita tetap optimis dengan anggaran yang terbatas. Walau peranan pemerintah daerah sudah ada, tapi kita terus berpikiran positif. Kita juga berharap pemerintah terus maksimal, karena kita tidak mengemis tapi kita berbuat melalui karya yang kita bisa, kita berjuang habis-habisan. Kita terbatas tapi kita bisa menembus batas,” ujar Alan.

Sedangkan Suliadi ikut menambahkan, banyak atlet NPC Indonesia Sumut yang tak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Jadinya NPC Indonesia Sumut bertanggungjawab, tak hanya melatih dan melakukan pembinaan saja.

“Para atlet berasal dari keluarga menengah ke bawah, kalau mendengar cerita mereka itu memilukan dan latarbelakangnya menyedihkan. Kita berusaha memfasilitasi semua kegiatan mereka, mulai makan, kontrakan rumahnya, dan kebutuhan sehari-hari. Padahal NPC Indonesia Sumut gaungnya sudah sampai internasional, “ucapnya. (rel/tri)

84% Pengguna Internet Indonesia Pernah Terpapar Iklan Judi Online di Medsos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Penyebaran iklan judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Populix terhadap pengguna internet.

Menurut hasil survei Populix, 82% pengguna internet pernah melihat iklan judi online selama enam bulan terakhir, dan 63% dari mereka mendapatkan iklan serupa setiap kali mengakses internet.

Data yang memprihatinkan sebelumnya juga dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun. Total perputaran uang itu tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia.

Hasil survei terbaru yang mengulas tentang judi online oleh Populix bertajuk “Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure” memberikan gambaran tentang sejauh mana paparan dan dampak iklan judi online terhadap pengguna internet. Survei itu juga menemukan di antara berbagai jenis iklan judi online, permainan judi slot paling sering dilihat dan mendominasi dengan angka yang cukup tinggi sebesar 80%. Berikutnya diikuti dengan iklan judi domino (59%), poker online (48%), kasino online (47%) dan judi bola (44%).

Selain itu, sebanyak 84% responden mengamati bahwa iklan perjudian online sering kali masuk dalam konten-konten media sosial, seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Iklan-iklan ini juga mendapat ruang yang signifikan di situs web, khususnya di situs web film (55%) dan situs web gaming (57%). Selain website dan media sosial, judi online juga sering terlihat dari konten-konten para influencer yang melakukan promosi judi online (20%).

Iklan judi online di Indonesia kini menghadapi tingkat paparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 63% responden selalu melihat iklan judi online setiap kali mereka mengakses internet, baik itu di website maupun media sosial. Iklan judi online memberikan dampak nyata terhadap minat masyarakat untuk mengakses situs judi online setelah melihat iklan tersebut.

“Temuan ini menyoroti perlunya tindakan bersama antara elemen pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi potensi implikasi sosial dari judi online dan menetapkan langkah-langkah yang dapat membatasi pengaruh dari iklan judi online,” ujar Vivi Zabkie, Head of Social Research, Populix.

Dampak dari paparan iklan perjudian online menjadi nyata, dengan 41% responden mengungkapkan tertarik untuk membuka situs perjudian online. Dari jumlah tersebut sebanyak 16% responden diantaranya mengaku mencoba perjudian online.

Sementara itu, ketika bertransaksi, responden Populix mengatakan mereka yang terlibat dalam perjudian online lebih suka menggunakan e-wallet untuk bertransaksi. Sedang nilai transaksi pada umumnya di bawah IDR 100.000. Temuan ini sejalan dengan catatan PPATK tahun lalu yang menyebutkan hal yang sama. PPATK menyimpulkan jika penjudi online berasal dari kelompok pendapatan rendah.

Menanggapi temuan tersebut, masyarakat menyatakan keinginan kuat terhadap intervensi pemerintah untuk membatasi iklan perjudian online. Sebanyak 74% responden setuju dan mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi akses terhadap situs judi online. (adz)

Walhi Sumut Serukan Tutup Medan Zoo, DPRD Sumut Minta BKSDA Turun Tangan

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta keseriusan pemerintah dalam penanganan satwa dan pengelolaan Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) yang semakin memprihatinkan dari hari ke hari.

Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menyerukan penutupan segera Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan usai empat ekor harimau mati dalam tiga bulan terakhir.

Baskami menegaskan, tidak boleh adanya pembiaran terhadap kondisi kebun binatang milik Pemko Medan itu. Ia pun meminta KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

“Menurut saya, persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial. Medan Zoo ini bukan hanya persoalan beban pakan hewan yang ada, tetapi juga mengenai konservasinya, manajemen asetnya sampai masalah digitalisasinya,” ucap Baskami, Selasa (6/2/2024).

Baskami mengatakan, Medan Zoo harus lebih berperan sebagai usaha perlindungan dan pelestarian alam dari pada hanya sekadar memperagakan koleksi satwa langkanya.

“Kita menyayangkan, banyak satwa langka yang mati termasuk harimau sumatera. Saya kira ini bisa menjadi perhatian dunia, bila terjadi pembiaran,” ujarnya.

Baskami mengatakan, bila kondisi mengharuskan penutupan sementara, maka menurutnya seluruh sisa satwa yang ada harus diberikan kepada Lembaga Konservasi yang ideal.

“Saya meminta dalam waktu dekat ini ada langkah kongkrit dan penanganan komprehensif dari seluruh stakeholder tentang masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, pada acara ‘Quo Vadis Kondisi Medan Zoo’ yang digagas Komunitas Gerak 98, Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba meminta agar pemerintah menutup kebun binatang itu.

“Melihat dari kondisi Walhi Sumut menyarankan pemerintah menutup sementara hingga masalah infrastruktur baik geografis, lahan sampai sarana prasarana memenuhi standar,” sarannya.

Sementara itu, Batara Johan, pegiat The Wildlife Whisperer Of Sumatera, mengatakan bila kondisi tersebut dibiarkan, maka Medan Zoo dapat menjadi sentimen negatif di mata dunia internasional.

“Kita mengusulkan agar merehabilitasi ulang hewan yang tersisa. Harus ada perawatan, penanganan dan perlindungan yang lengkap dari hewan-hewan itu,” tambahnya.

Batara juga meminta BKSDA untuk melakukan audit dan investigasi terkait matinya satwa langka di Medan Zoo.

“Karena kita tahu bahwa BKSDA memiliki data lengkap hewan-hewan yang ada dan penanganannya juga menjadi tanggungjawab mereka,” pungkasnya.
(map/ram)

1...764765766...15,754Page 765 of 15,754