Home Blog Page 807

KPU: Tak Ada Kendala Tahapan Pemilu di Tebingtinggi

KUNJUNGAN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika menerima kunjungan Ketua KPU Kota Tebingtinggi Emil Sofyan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sutomo, Selasa (9/1).sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani berharap kerja sama dan koordinasi agar Pemilu dan Pilkada yang akan berlangsung secara serentak, khususnya di Kota Tebingtinggi berjalan sesuai yang diinginkan.

Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Syarmadani saat menerima audiensi dari anggota Komisioner KPU Tebingtinggi di rumah dinas Wali Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (9/1) sore.

“Kami coba mendukung, kiranya dengan kerja sama dan koordinasi, hal-hal lain lain kami akan support. Dan sepanjang bahwa itu menjadi ruang kami, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan,” ujar Syarmadani.

Terkait hal itu, Syarmadani juga mengatakan perlunya dokumen surat dalam hal kerja sama pengamanan, dalam hal ini Satpol PP, sebagai pegangan bagi Satpol PP dalam melakukan kegiatan pengamanan yang berhubungan dengan tupoksi dari Satpol PP itu sendiri.

“Seandainya kami ada kegiatan kaitan dengan pengamanan Pemilu, Pilkada atau hal lain sesuai tupoksinya, kami membutuhkan surat, menjadi pegangan kami,” tutup Syarmadani.

Sedangkan Ketua KPU Tebingtinggi Emil Sofyan, kunjungan selain menjalin silaturahim, sekaligus melaporkan perkembangan tahapan Pemilu yang sudah dilakukan KPU Tebingtinggi, seraya berharap dapat disediakan lahan kantor yang layak untuk KPU Tebingtinggi.

Dia melanjutkan, bahwa tahapan saat ini berlangsung kampanye, pelaporan awal dana kampanye serta dilakukan sortir surat suara yang sampai di KPU Tebingtinggi. Diakuinya, tidak ada kendala dalam KPU melaksanakan tahapan pemilu.

“Untuk TPS ada 517, yang mana 514 merupakan TPS reguler dan 4 TPS di lokasi khusus penjara lapas. Jumlah DPT kita sebanyak 128.013 dengan daerah pemilihan 3 dan kursi yang diperebutkan sebanyak 25,” paparnya . Kembali dikatakan Emil Sofyan, KPU mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Kota, stakeholder terkait dan seluruh lapisan masyarakat bisa mensukseskan pemilu 2024.

Tampak hadir anggota Komisioner KPU, Leonard Varera Tampubolon Devisi Bidang Data Informasi dan Perencanaan, M Idan Syahri Damanik Devisi Bidang Hukum dan Pengawasan, Muhammad Iqbal Devisi Bidang Parmas, Sosdiklih dan SDM serta Syaifuddin Okta Rambe Devisi Bidang Teknis Penyelenggaraan. (ian/azw)

Dua Surat Suara Rusak di Binjai

Istimewa TUNJUKKAN: Komisioner KPU Binjai, Arie Nurwanto saat menunjukkan surat suara dan memantau petugas sorlip.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 2 surat suara untuk pemilihan umum (pemilu) 2024 ditemukan rusak di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Ini diketahui ketika petugas sortir dan lipat (sorlip) melakukan pelipatan pada hari perdana, Rabu (10/1).

Penyortiran dan pelipatan (sorlip) dilakukan di dua lokasi terpisah. Yakni, Kantor KPU Binjai dan Aula Kantor Kementerian Agama di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat.

Sorlip yang dilakukan petugas dari KPU Binjai mendapat pengawasan dan pantauan langsung dari komisioner. Tak ketinggalan, Komisioner Bawaslu Binjai dan pihak kepolisian pun di lokasi sorlip.

Ratusan masyarakat dilibatkan dalam melakukan sorlip surat suara. Ketua KPU Binjai, Anton Indratno menjelaskan, pihaknya melibatkan 200 orang masyarakat untuk melakukan sorlip.

“Untuk upah (honor) yang diberikan dalam pelipatan satu surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, sebesar Rp350,” kata Anton.

Dalam pelipatan dan penyortiran surat suara ini, jelas dia, pihaknya juga melibatkan tenaga pendukung dan staff guna melakukan pengawasan secara langsung. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta memberi pengarahan kepada petugas pelipatan surat suara.

“Untuk melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, kita memberi honor sebesar Rp250 untuk satu surat suara,” papar Anton.

Pada hari perdana ini, dia menguraikan, pelipatan dan penyortiran surat suara DPR RI sebanyak 220.651 lembar ditambah cadangan. Dalam pelaksanan dilakukan setiap hari yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

“Dalam pelipatan dan penyortiran ini, kita menargetkan seluruh surat suara akan selesai dalam waktu 5 sampai 6 hari ke depan. Pada hari pertama ini, kita menemukan 2 surat suara rusak (robek),” tukasnya.

Surat suara Pemilu 2024 mulai dari tingkat calon presiden dan wakil presidan, DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi serta DPRD kota, sudah diterima keseluruhan secara bertahap pada, Senin (8/1/2024). Adapun total keseluruhan surat suara yang diterima oleh KPU Binjai sekitar 1,1 juta lembar. (ted/azw)

Meletus Kembali, Status Gunung Lewotobi Naik Jadi Awas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah meletus Senin lalu (8/11), Gunung Lewotobi Laki Laki di Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi kemarin (10/1). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akhirnya menaikkan status Gunung Lewotobi Laki Laki dari Level III atau siaga ke Level IV atau awas.

Kepala PVMBG Hendra Gunawan menuturkan, sesuai hasil evaluasi sejak 1 Januari hingga 9 Januari, melalui pengamatan visual asap kawah terjadi dengan ketinggian 300 meter hingga 1.500 meter. Lalu terjadi letusan dengan ketinggian 1.000 meter hingga 1.500 meter. “Guguran teramati terjadi hingga 300 meter dari puncak,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Untuk pengamatan instrumental diketahui terjadi tiga kali gempa letusan atau erupsi, satu kali gempa guguran, 90 kali gempa hembusan, 45 kali gempa vulkanik dangkal, 150 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, 14 kali gempa tektonik jauh, lima kali gempa tremor dan satu kali gempa low frequency. “Dengan begitu diketahui terjadi peningkatan aktivitas vulkanik,” paparnya.

Karena itu PVMBG secara resmi meningkatkan status Gunung Lewotobi Laki Laki dari Level III atau siaga menjadi Level IV atau awas sejak 9 Januari pukul 23.00. Dengan status tersebut, masyarakat dilarang berada di radius 4 kilometer dari puncak gunung.

Lalu, untuk dilarang berada di 5 kilometer dari puncak untuk sektor arah Barat Laut- Utara. “Waspadai terjadinya banjir lahar hujan di sungai yang berhulu di Gunung Lewotobi,” ujarnya.

Menurutnya, untuk masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan menggunakan masker saat keluar dari rumah. Masyarakat diharapkan patuh terhadap arahan dari petugas.”kami update terus perkembangannya,” ujarnya.

Seiring meningkatkan status Gunung Lewotobi, Mabes TNI turun tangan untuk membantu masyarakat yang terdampak aktivitas gunung tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyampaikan bahwa instansinya mengirim tim untuk memberikan beberapa layanan. Mulai layanan medis, distribusi bantuan, sampai evakuasi. “TNI mendirikan tenda kesehatan dan menggelar dapur umum,” ungkap dia.

Gumilar menyatakan, bantuan itu diberikan sebagai respons cepat TNI terhadap situasi darurat di daerah. Dia memastikan, instansinya terus mengikuti dan memantau perkembangan di lapangan, “Kami siap memberikan bantuan lebih lanjut sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, jenderal bintang dua Angkatan Darat tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan terlibat sampai tahap pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Selain Mabes TNI, TNI AL juga mengirim tim untuk membantu pengungsi di Kecamatan Wulanggitang. Mereka menggerakan pasukan dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Maumere untuk membantu para pengungsi. “Untuk meringankan beban serta trauma yang dirasakan masyarakat terdampak,” kata Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan. Di posko pengungsian, prajurit Angkatan Laut turut mengumpulkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Ady, langkah yang diambil oleh instansinya merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Mereka bergerak cepat bersama pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, relawan, dan organisasi lainnya guna memastikan keselamatan masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi. (idr/syn/jpg/ila)

Kasus Curanmor di Gudang Milik TNI di Sidoarjo, Keuntungan Pelaku Rp4 Miliar per Tahun

SALMAN TOYIBI/JAWA POS TEMU PERS: Dari kiri ke kanan, Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi, Wadanpuspomad Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana, Karo Penmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat rilis ratusan kendaraan hasil curian ditampung di Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (AD) di Polda Metro Jaya, Jakarta, (10/1). Polda Metro Jaya bersama Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menetapkan dua orang tersangka yakni MY dan EI.

SUMUTPOS.CO – Polda Metro Jaya terus melakukan pengembangan terkait pengungkapan kasus kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor (Curanmor) dan atau penggelapan dan atau UU Fidusia dan atau penadahan dan atau penadahan sebagai mata pencarian di Gudbalkir Sidoarjo, Jawa Timur.

Terbaru, sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dimana tiga di antaranya merupakan anggota TNI angkatan darat (AD) berinisial Mayor Czi BP, Kopda AS, Praka J. Sedangkan tiga warga sipil berinisial MY, EI dan GS (DPO) Debitur.

Dirreskrimum PMJ Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus curat dan penggelapan dan atau UU fidusia dan atau penadahan berdasarkan laporan polisi LP/B/20/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 2 Januari 2024 dan LP/A/3/I/2024/SPKT.DITKRIMUM/Polda Metro Jaya, tanggal, 7 Januari 2024. Adapun kasus tersebut berawal di mana TKP nya berada di wilayah PMJ, dilaporkan.

“Untuk waktunya periode 2022 sampai Januari 2024 jadi sampai saat ini. Sedangkan korban adalah TS, IMF dan Lembaga Pembiayaan Kredit yang termasuk dalam anggota asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia,” terang Wira, kemarin (10/1).

Dari laporan yang diterima, Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan upaya penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang berinisil MY dan EI. Dimana keduanya memiliki peran masing-masing.

“MF berperan sebagai pengepul dari kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste sedangkan dan terangka EI pengepul sekaligus yang memberikan biaya untuk pengiriman ke Timor Leste,” ungkapnya.

Dari pengungkapan tersebut, penyidik kemudian melakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti kendaraan roda 4 sebanyak 46 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 214 unit dengan berbagai macam merk.

“Tersangka membeli daripada pelaku baik pelaku curanmor, penggelapan, ataupun pelaku fiducia dengan harga rata-rata kendaraan untik roda 2 seharga Rp8 juta sampai Rp10 juta, jadi tersangka ini membeli dari orang yang ngejual,” kata Wira.

Adapun modus operandi para tersangka adalah dengan cara membeli, selanjutnya menyimpan, dan menampung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang didapat dari debitur yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan. Selanjutnya kendaraan pun dijual kepada tersangka EI yang selanjutnya ditampung di suatu tempat di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, tersangka membeli kendaraan tersebut dengan menggunakan identitas palsu. Dimana para debitur ini rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing.

“Tersangka menyewa lahan untuk menyimpan kendaraan barang bukti di sebuah gudang kosong di Guduran Jawa Timur dengan membayar setiap parkir kontainer Rp2 juta dengan estimasi per bulannya membayar Rp20 juta sampai dengan Rp30 juta,” jelasnya.

Adapun para tersangka mendapatkan kendaraan roda empat maupun roda dua dari beberapa wilayah seperti wilayah Jakarta, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Jawa Barat. Dimana, kendaraan tersebut rata-rata tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sebagai identitas ketika dibeli ataupun ditampung oleh para pelaku.

“Kendaraan kemudian ditampung di suatu tempat di sebuah gudang di Sidoarjo, Jawa Timur. Menggunakan kontainer kendaraan dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak,m selanjutnya akan diberangkatkan menuju ke Timor Leste, di mana di Timor Leste ini sudah ada pemesan yang akan menampung di sana,” paparnya.

Dari hasil keterangan yang didapat dari tersangka, pengiriman biasanya dilakukan dalam tempo sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pengiriman tergantung dari pada berapa besar kendaraan yang sudah bisa ditampung. Dimana para pelaku membeli kendaraan roda empat maupun roda dua ini dengan harga yang cukup bervariasi.

“Kendaraan dijual kembali ke Timor Leste dengan estimasi harga seharga, antara Rp15-20 juta. Sedangkan untuk roda empat itu ditampung oleh mereka dengan harga kisaran Rp60 juta sampai Rp120 juta tergantung merek kendaraan tersebut. Dijual kembali Timor Leste dengan estimasi harga antara Rp100 juta sampai Rp200 juta per unit,” jelasnya.

Wira menjelaskan, kronologis pengungkapan kasus tersebut berawal dari Subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi korban, bahwa ada beberapa pengajuan leasing terhadap kendaraan yang sudah menunggak, dan ternyata setelah dilakukan penelusuran kendaraan tersebut dialihkan kepada orang lain. Karena dialihkan ke orang lain sehingga ini dikirim ke Jawa Timur.

“Petugas dari Subdit Ranmor berhasil mengamankan sebuah Toyota Avanza dengan plat nomor B 1149 ZKS yang rencananya mobil tersebut akan dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Perak, yang akan dikirim ke Timor Leste,” kata Wali.

Dari hasil kejahatan tersebut para tersangka setiap bulannya diperkirakan mendapat penghasilan sekitar senilai Rp400 juta. “Dari hasil kegiatan tersebut, berdasarkan hasil penelitian sementara kami mencoba menghitung besaran keuntungan dari pelaku per tahunnya bisa mencapai angka Rp3-4 miliar,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wira, tersangka menjual kendaraan tersebut di Timor Leste. Tersangka mengenal para pembeli di Timor Leste melalui akun Facebook, dimana dari hasil penyelidikan ada 4 orang warga Timor Leste.

Pihaknya akan melakukan identifikasi terhadap unit kendaraan baik R2 maupun R4 untuk mengetahui siapa yang mengajukan kredit kendaraan tersebut.”Kita juga melakukan pengembangan terhadap pelaku lain agar bisa mengungkap jaringan lebih besar,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian Pasal 460 KUHP penadahan dan Pasal 481 KUHP dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun, Pasal 45 Undang-Undang no 42 tahun 99 tentang jaminan fiducia dengan ancaman 5 tahun, Pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fiducia dengan ancaman paling lama 2 tahun.

Di tempat yang sama, Wadan Puspomad Mayjen Eka Wijaya Permana mengatakan tiga oknum prajurit TNI Angkatan Darat (AD) diduga terlibat sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Sidoarjo, Jawa Timur, kini ditahan di Puspomad. Kasus ini terungkap atas kerja sama dan koordinasi antara Pomdam V Brawijaya, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Timur.

“Pada saat ini memang sudah ada tiga terduga oknum TNI yang sedang diperiksa dan diselidiki oleh Pomdam V Brawijaya,” ujar Eka.

Ketiga oknum prajurit TNI tersebut ialah Kopda AS, Praka J, dan Mayor Czi BP. Secara terperinci, Wadan Puspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menjelaskan kasus ini terungkap atas sinergisitas dan kerja sama antara TNI dan Polri.

“Kami pimpinan Puspomad telah menerima informasi tentang kejahatan ini, kemudian kami membentuk tim bersama-sama yaitu Pomad dengan Polri berangkat ke Surabaya dan saya delegasikan, karena wilayah Kodam Brawijaya maka Danpomdam saya Perintahkan bekerja sama dalam pengungkapan kasus ini,” jelas Eka.

Eka Wijaya menyampaikan, ada 3 oknum prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini ketiganya telah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Ada tiga personel kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu Mayor BP, kemudian Kopda AS, dan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Ketiga prajurit TNI tersebut diduga melakukan pelanggaran antara lain Pasal 408 KUHP tentang penadahan hasil kejahatan, Pasal 56 KUHP turut serta dalam kejahatan, dan Pasal 126 KUHPidana Militer. “Ini karena prajurit, kami gunakan juga KUHPidana Militer di mana atas kewenangannya dia melakukan tindak pidana. Selanjutnya, kami tekankan juga Pasal 103, yaitu tidak menaati perintah atasan,” tuturnya.

Eka melanjutkan, proses hukum terhadap ketiga oknum prajurit TNI tersebut masih terus berjalan. Pihaknya bersinergi dengan Polda Metro Jaya dan akan melakukan pengembangan lebih lanjut.

Eka memastikan gudang tersebut sudah kosong. Untuk motor dan mobil curian yang sempat disimpan di sana sudah disita sebagai barang bukti. “Jadi, Gudbalkir ini adalah barang-barang dari Pusziad apabila sudah melaksanakan kegiatan atau ‘dropping’ untuk pelaksanaan tugas-tugas yang ada di lingkungan TNI AD. Dan saat ini gudang ini adalah kosong,” katanya.

Eka juga menambahkan dengan terjadinya kasus ini pihaknya akan melakukan evaluasi Prosedur Standar Operasi (SOP) dan pengawasan serta pengendalian fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. “Kita akan evaluasi bagaimana bisa sampai terjadi seperti itu, bagaimana unsur pengawasan dari seorang komandan, komandan kepala satuan kerja,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menambahkan bahwa gudang di Sidoarjo (Jawa Timur) yang menjadi lokasi penadahan kendaraan hasil kejahatan adalah milik Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad). “Gudbalkir milik Pusziad sebenarnya adalah gudang tempat barang yang sudah tidak digunakan, yang akhir untuk ditaruh di sana,” katanya.

Dia menambahkan, pengungkapan kasus di Sidoarjo ini adalah wujud komitmen dan sinergi antara TNI dan Polri serta berkomitmen dalam penegakan hukum. “Saat ini penyidik Pomdam V/Brawijaya sedang bekerja. Jadi mohon bersabar, bagaimana dan apa keterlibatan dan bagaimana keterlibatannya,” katanya.

Pimpinan TNI AD akan menghukum anggota atau oknum anggota yang benar-benar terlibat dan melanggar hukum dan dikenakan ancaman hukuman secara maksimal. “Saya minta untuk bersabar karena kasus ini akan terus dikembangkan,” pungkasnya. (ygi/jpg/ila)

Keppres Bipih Terbit, Pelunasan Dibuka Hingga 12 Februari , Bipih Embarkasi Medan Rp51 Juta

SAMBUTAN: Ka Kanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi pada acara Hari Amal Bhakti di Asrama Haji Medan, Rabu (10/1).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Dalam Keppres Nomor 6 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2024 tersebut, ditetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) secara rinci per embarkasi

Dari 13 embarkasi di Indonesia, besaran Bipih jamaah haji dari embarkasi Surabaya paling besar dibanding lainnya, yakni sebesar Rp60.526.334. Sementara, untuk besaran Bipih terendah adalah embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870. Sedangkan untuk besaran Bipih embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139. (Besaran Bipih selengkapnya lihat grafis).

“Adapun besaran biaya Bipih untuk Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00. Besaran Bipih jamaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan visa,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Ahmad Qosbi pada Resepsi Hari Amal Bhakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia di Asrama Haji Medan, Rabu (10/1).

Ia juga mengatakan, besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00. “Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya,” sebut Qosbi.

“Kemudian, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jamaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi dan pengelolaan BPIH,” sambungnya.

Qosbi juga mengatakan, Keppres ini mengatur tentang besaran BPIH tahun ini, bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567,00. Sementara nilai manfaat untuk jamaah haji khusus sebesar Rp14.558.658.000,00.

Dengan ditetapkannya besaran Bipih tersebut, maka calon jamaah nantinya tinggal melengkapi kekurangan dari tabungan haji sebelumnya. Selain untuk jamaah haji, Keppres ini juga mengatur BPIH dan Bipih per embarkasi untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU). Yang mana, untuk embarkasi Surabaya masih menduduki biaya Bipih paling besar. Besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU untuk embarkasi Surabaya ini mencapai Rp 97.890.448. Begitu pula untuk besaran Bipih terendah masih dipegang oleh embarkasi Aceh yaitu sebesar Rp 87.359.984.

Sementara untuk embarkasi lainya ditetapkan sebesar Rp 88.509.253 untuk Embarkasi Medan. Lalu, Rp 91.198.048 untuk Embarkasi Batam, Rp 89.103.471 untuk Embarkasi Padang, Rp 91.307.248 untuk Embarkasi Palembang, Rp 95.862.448 untuk Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi).

Selanjutnya, untuk Embarkasi Solo sebesar Rp 95.926.122, Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 93.874.558, Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 93.835.219, Embarkasi Makassar sebesar Rp 97.609.469, Embarkasi Lombok sebesar Rp 95.995.002, dan Embarkasi Kertajati sebesar Rp 95.862.448. Bipih PHD dan KBIHU ini dimanfaatkan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; hingga pengelolaan BPIH.

Terkait jadwal pelunasan, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie mengatakan, prosesnya sudah dimulai per 10 Januari 2024. Calon jamaah bisa melakukan pelunasan hingga 12 Februari 2024 mendatang. Meski ada waktu nyaris satu bulan, calon jamaah haji reguler yang namanya tercantum dalam Surat Edaran Dirjen PHU diimbau untuk segera mempersiapkan proses pelunasan biaya haji.

“Jamaah yang namanya sudah masuk ke dalam alokasi kuota haji 1445 H/2024 M, kami imbau agar segera melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB,” tuturnya.

Dia turut mengingatkan, di tahun ini calon jaaah wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab, istithaah kesehatan haji menjadi syarat pelunasan untuk keberangkatan haji tahun ini.

Di sisi lain, Anna mengungkapkan, bahwa saat ini Kemenag sudah melakukan sejumlah persiapan untuk pelayanan ibadah haji 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah memantau proses penyediaan layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, baik akomodasi, transportasi, maupun katering. (mia/jpg/man/adz)

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan, DCT Capai Rp51 Triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, ada kenaikan transaksi signifikan di rekening daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024. Aktivitas transaksi baik setor maupun penarikaj dana para calon legislatif ini tiba-tiba meningkat menjelang pemilu. Transaksi mencurigakan ini.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mencatat, ada puluhan triliun laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait DCT. Dia mencotohkan, sampel dari 100 DCT yang melakukan transaksi terbesar. Tercatat, selama 2022-2023 angka transaksinya mencapai Rp51,4 triliunn

Ada pula data 100 DCT yang melakukan transaksi penyetoran dana senilai Rp500 juta ke atas nilainya mencapai Rp21,7 triliun. Ada pula yang menarik dana dari 100 DCT yang masuk dalam pelaporan PPATK mencapai Rp 34 triliun. “Seratus DCT ini dicatat sebagai yang terbesar ya. Bukan 100 orang saja. Orangnya bisa sama, juga bisa beda” terangnya.

Tak hanya laporan transaksi dalam negeri, PPATK juga menerima laporan dari International Fund Transfer Instruction (IFTI) mengenai transaksi keluar dan masuk luar negeri ke keuangan para caleg itu. Tercatat, dari sampel 100 orang yang terdaftar di DCT, ada yang menerima duit dari luar negeri senilai Rp7,7 triliun. Ada pula penerimaan transaksi berupa barang yang nominalnya mencapai sekitar Rp592 miliar.

Temuan transaksi mencurigakan DCT itu bermula dari laporan yang diterima oleh PPATK. Dari 225 ribu caleg tingkat kabupaten kota hingga pusat, ada 45 ribu laporan yang masuk mengenai adanya kenaikan transaksi keuangan.

Mulanya, pada 2022 PPATK baru menerima 6.064 nama. Namun, pada 2023 laporan transaksi itu naik menjadi 39.409 laporan.

Dari hasil analisis PPATK itu, Ivan mengatakan lembaganya mencatat beberapa modus yang digunakan dalam transaksi. Di antaranya, penerimaan setoran dalam jumlah signifikan oleh nominee. Atau orang yang menerima manfaat. Kedua, menerima sumber dana dari luar negeri kepada rekening anggota parpol dan calon legislatif.

“Ada pula yang memanfaatkan rekening lain di luar rekening khusus dana kampanye (RKDK,Red),” jelasnya. Modus lainnya adalah penugakan valuta asing ke money changer sebagai sumber pendanaan kampanye 2024.

Ada pula penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif. Yang diduga dikenalikan oleh anggota parpol. Penyalahgunakan dana kredit yang mengalir ke simpatisan diduga untuk kepentingan parpol tertentu juga tercatat. Untuk perkara ini, PPATK telah melaporkan ke pihak berwenang sebagai bahan tindak lanjut. (elo/jpg)

Megawati Minta Aparat tak Intimidasi Rakyat

TUMPENG: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan tumpeng kapada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disaksikan Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024. Dia meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (10/1)n

Menurutnya, Pemilu bukanlah alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Megawati menyatakan, dalam Pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Maka, semua pihak harus menghadirkan Pemilu yang damai. “Setelah Pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,” jelas Megawati.

Presiden kelima RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya. “Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya,” ungkap Megawati.

Dia mengatakan, Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut pencermatan Megawati, akhir-akhir ini sepertinya arah Pemilu sudah bergeser.

Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati meminta aparat tidak melakukan intidimasi kepada rakyat. “Mereka juga rakyat, keluarga mereka juga rakyat. Kalau sudah pensiun, mereka juga akan kembali menjadi rakyat biasa,” ungkapnya.

Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar di Boyolali. Menurutnya, mereka hanyalah anak muda yang mengendarai motor brong. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya.

Jadi, aparat tidak boleh seenaknya melakukan kekerasan kepada rakyat. “Aduh sampe bonyok saya lihat, yang dipukuli. Kok mulut bisa sampai sini yo (nyentuh jidat), sampai bengkak gitu,” paparnya.

Dia memingatkan, TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar oleh negara yang berasal dari uang rakyat melalui pajak. Jadi, seharusnya aparat tidak melakukan kekerasan kepada masyarkat.

Megawati menegaskan, dirinya bukan sentimen kepada aparat. Dia hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayanan rakyat. “Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to?, rakyatlah,” tegasnya.

Megawati juga meminta aparat untuk menjaga netralitas selama Pemilu. Dia menegaskan, anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Dia menegaskan, sumpah jabatan bukanlah omong kosong. TNI terikat sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribarata, dan ASN dengan sumpah jabatan. “Sumpah itu sama yang di atas, sampai mati lho,” tandas Megawati.

Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi dan melawan dalam diam, serta bergerak dalam senyap. “Mereka ketika diintimidasi melawan dengan cara diam, karena mereka sembunyikan keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka sampaikan, oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS,” tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa perlawanan di tingkat akar rumput secara diam-diam itu dirasakan setiap kali bertemu dengan rakyat, seperti saat berkampanye di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Banjarnegara.

Ganjar menambahkan, Pemilu adalah sebuah harapan terhadap perubahan dan PDIPbmenjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik dan nasib marhaen, agar kemenangan itu diartikan untuk mewujudkan harapan rakyat.

Sementara, turut hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Cawapres Mahfud MD, Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, M Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketum PPP M Mardiono, dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan peran partai politik. Menurutnya kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. “Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebhinekaan,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia pun menyampaikan harapannya agar partai politik yang ada di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan pencetakkan kader partai yang andal dan berintegritas. “Sekolah Partai milik PDI Perjuangan telah menjadi kawah candradimuka bagi para kader untuk menimba ilmu tentang politik dan praktiknya, sebelum terjun langsung menjadi politisi yang andal, profesional, dan berintegritas,” ungkapnya.

Pemilu 2024 menandai titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ma’ruf berharap pada pemenang pemilu dapat merangkul seluruh elemen. “Sebagian suara rakyat ada di pihak yang tidak memenangkan kontestasi Pemilu. Namun, mereka tetaplah rakyat Indonesia yang harus kita rangkul dan ayomi,” ucapnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menyampaikan Pemilu dapat menjadi salah satu contoh perhelatan yang baik. Sebab ada perbadaan latar belakang dan visi misi dapat berkontestasi secara terbuka, adil, dan jujur. “Merawat demokrasi harus dilakukan secara terus-menerus dan hal ini merupakan tugas kita bersama. Termasuk tugas daripada partai politik,” katanya.

Dia berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan damai. “Sehingga dapat mendorong kematangan demokrasi Indonesia dan meneguhkan citra positif Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,” ucapnya. (lum/lyn/jpg)

BKKBN Gelar Roadshow Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

SOSIALISASI: BKKBN dan mitra kerja sama H Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR RI Komisi IX menggelar sosialisasi KIE dan penurunan stunting.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – BKKBN menggelar Roadshow Sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bertempat di Warung Kopi Pak Umbi Jalan Aek Matio, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, kamis (11/01/2024).

Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Syamsurizal Lubis dalam laporannya menyampaikan, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut antara lain untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Dijelaskannya, saat ini di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting, kemudian untuk Orang beresiko itu tidak otomatis stunting hanya perlu mendapat perhatian.

“Karena stunting ini bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga soal sanitasi, air bersih dan lainnya. Informasi itu penting, harus bisa sampai ke daerah, ke masyarakat seperti yang dilakukan Labura, posyandunya aktif di semua tempat, bukan sekedar ada tapi aktif ini perlu dicontoh,” ujarnya.

H Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR RI Komisi IX sebagai mitra kerja menambahkan,
Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada tahun 2021.
“Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota,” ucapnya. (rel/ram)

Anak AKBP Achiruddin, Aditya Hasibuan Bebas

SIDANG: Aditiya Hasibuan saat menjalani sidang di PN Medan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anak AKPB Achiruddin Hasibuan, Aditiya Hasibuan bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan. Aditiya menghirup udara segar, setelah masa hukuman yang dijalaninya terkait kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral dinyatakan berakhir.

Kepala Rutan Kelas I Medan, Nimrot Sihotang membenarkan hal tersebut. Aditiya resmi bebas dari tahanan usai mendapatkan remisi dan cuti bersyarat. “(Aditiya Hasibuan) sudah (bebas),” ucap Nimrot Sihotang, Rabu (10/1/2024).

Nimrot menyebutkan bahwa terpidana Aditiya Hasibuan telah bebas sejak Desember 2023 lalu. “(Telah bebas sejak) bulan 12 tahun 2023,” sebutnya.

Terpidana Aditiya Hasibuan telah membayar restitusi (ganti rugi) sebesar Rp52.382.200 yang dibayarkan secara tangung renteng dengan Ayahnya, Achiruddin Hasibuan.

Kemudian, Aditiya juga telah menjalani pidana pokoknya, yaitu pidana penjara selama 1 tahun di dalam Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Diketahui, Aditiya Hasibuan sebelumnya dihukum penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Selain itu, PN Medan juga menghukun Aditiya untuk membayar restitusi kepada Ken Admiral sebesar Rp52.382.200 yang dibayarkan secara tangung renteng dengan Ayahnya. Dengan ketentuan, apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Merasa keberatan atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum (PH) Aditiya Hasibuan pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Kemudian, PT Medan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari PN Medan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan membayar restitusi sebesar Rp52.382.200 yang dibayarkan secara tangung renteng dengan Ayahnya.

Dengan ketentuan, apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Hingga akhirnya, putusan banding di PT Medan tersebut pun berkekuatan hukum tetap (inkrah). (man/ram)

Pemberitaan Bansos Tas Kepresidenan Untuk Pemenangan Capres Nomor Urut 2 Hoaks

Teks Foto: Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredar pemberitaan terkait pemberian bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng menggunakan tas kepresidenan oleh Tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial. Berita tersebut diposting salah satu akun media sosial @pa** itu mendadak viral.

Pemilik akun tersebut menuliskan bansos tersebut diberikan untuk pemenangan capres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dan diberikan kepada RT se DKI Jakarta.

Menanggapi pemberitaan tersebut Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dengan tegas mengatakan, tidak ada arahan bagi-bagi bansos kepada warga. ”Waktu ditegur tidak boleh membagikan susu kan langsung kami stop juga susunya. Enggak ada seperti itu. Makanya, saya tanya bansosnya di mana, berupa apa, diberikan ke siapa,” tanya Gibran.

Bagi-bagi bansos yang dilakukan di sejumlah RT di Jakarta dengan menggunakan tas kepresidenan adalah pemberitaan hoaks. Berita tersebut sangat keliru dan menyesatkan. Pemberitaan itu menuduh tanpa bukti jelas dan sangat merugikan pasangan capres nomor urut 02.

Menanggapi pemberitaan hoaks tersebut , Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo mengatakan, sebelum diposting seharusnya cek dulu fakta sebenarnya. Sebab, bisa berujung fitnah yang menyesatkan masyarakat.

“Bansos memakai tas kepresidenan itu tiap tahun ada dan itu merupakan bantuan dari Pak Presiden Jokowi. Jangan dihubung-hubungkan dengan pilpres,” ucap Ade Jona.

Pasca pemberitaan hoaks yang menyudutkan paslon nomor urut 2 tersebut, elektabilitas pasangan ini justru semakin unggul di semua lembaga survei yang ada di Indonesia. Hal ini menggambarkan masyarakat Indonesia sangat cerdas dalam mencerna pemberitaan-pemberitaan yang bersifat hoax di media sosial. TKD Sumut pun semakin yakin pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran. (dwi/ram)

1...806807808...15,714Page 807 of 15,714