Home Blog Page 806

Sepanjang 2023, Pemerintah Terima PPN Rp16,9 Triliun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menutup 2023, pemerintah mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp16,9 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun (2021), Rp5,51 triliun (2022), dan Rp6,76 triliun (2023). Sementara itu, pemerintah tidak melakukan penunjukan pemungut PPN PMSE baru selama Desember 2023.

“Untuk pemungut PPN PMSE, jumlahnya tidak bertambah dibandingkan bulan lalu (November 2023), yakni sebanyak 163 pemungut. Pada Desember 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Iqiyi International Singapore Pte.Ltd,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Wilayah 1 Sumut, Dwi Astuti.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.03/2022, menurut Dwi, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Selain itu, lanjut Dwi, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Dwi juga mengatakan, ke depan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

“Penunjukan pemungut PPN PMSE atau usaha digital ini, merupakan suatu wujud kemampuan adopsi teknologi oleh pemerintah, sebagai satu prasyarat menuju Indonesia Maju 2045,” jelasnya.

Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, yakni nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau 1.000 dalam sebulan.

“Informasi lebih lanjut terkait PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital atau https://pajak.go.id/en/digitaltax,” pungkas Dwi. (dwi/saz)

Jaminan Pertamina Patra Niaga, Stok BBM dan LPG Aman

CEK: Petugas Pertamina Patra Niaga saat melakukan pengecekan untuk memastikan ketersediaan stok LPG aman.

SUMUTPOS.CO – Pertamina Patra Niaga terus memantau ketersediaan stok BBM dan LPG. Sekaligus proses distribusinya ke seluruh lembaga penyalur, yakni SPBU dan agen serta pangkalan di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya tetap terus siaga dalam menyediakan energi. Saat ini, kebutuhan BBM dan LPG masih ada potensi meningkat.

“Meskipun libur tahun baru sudah berakhir, aktivitas masyarakat kembali normal,” ungkap Irto.

“Para pekerja, industri, dan anak sekolahan, akan mulai beraktivitas kembali. Artinya, mobilitas dan aktivitas ekonomi akan kembali berjalan, di sini kebutuhan energi akan tetap tinggi, meskipun mungkin tidak semasif ketika ada mobilitas masyarakat saat libur lalu,” imbuhnya.

Agar konsumsi BBM dan LPG dapat tercukupi, dia menjelaskan, Pertamina Patra Niaga terus menjaga kondisi stok dalam kondisi aman sejak sebelum liburan hingga saat ini. Tercatat, ketahanan stok untuk Pertalite dijaga di atas 16 hari.

“Solar 18 hari, LPG 21 hari, dan BBM nonsubsidi berkisar antara 43 hingga 74 hari,” tutur Irto.

Irto pun mengatakan, proses distribusi juga terus dipantau. Tercatat tidak ada SPBU atau agen LPG yang stoknya kosong. Proses distribusi terus dilakukan sebelum kondisi stok di lembaga penyalur berada di level minimum.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Pertamina Patra Niaga terus menjamin ketersediaan BBM dan LPG di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar. Penyalurannya juga dapat kami pantau secara real time, tidak perlu melakukan pembelian berlebihan dan silakan membeli sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Irto juga mengimbau, jika ada masyarakat yang kesusahan mendapatkan produk BBM maupun LPG, untuk menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135, dan menginformasikan wilayah serta kebutuhan yang dimaksud. (jpc/saz)

Kemen PUPR Godok Skema KPR 35 Tahun

RINGAN: Rumah sederhana dengan cicilan ringan, banyak diminati konsumen.

SUMUTPOS.CO – Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu hingga 35 tahun, dinilai bakal menjadi jawaban kemudahan bagi kalangan milenial dan gen Z untuk memiliki hunian.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, mendukung rencana pemerintah menelurkan skema tersebut. Menurutnya, skema tersebut akan mempermudah sekaligus meringankan cicilan masyarakat yang ingin memiliki rumah.

“Apalagi bagi milenial dan gen Z, skema ini akan menjadi jawaban untuk punya rumah sendiri sekaligus sebagai investasi masa depan,” ungkap Nixon, Selasa (9/11) lalu.

Chief Economist Bank BTN, Winang Budoyo, juga menyambut positif rancangan skema KPR Flat 35 tahun tersebut. Dia menilai, adanya program tersebut akan mendongkrak sisi demand karena nasabah akan memiliki cicilan yang lebih rendah.

Dari sisi pembiayaan, Winang menuturkan, program ini juga perlu didukung dengan skema yang menunjang kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Dia merinci, skema suku bunga berjenjang berarti setelah melewati periode tertentu, suku bunga dapat dinaikkan secara bertahap. Winang mengusulkan kenaikan bertahap dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun.

“Secara historis, kami melihat, dalam jangka waktu 10 tahun, kondisi perekonomian nasabah KPR sudah meningkat dibandingkan pada saat pertama kali mengambil KPR,” katanya.

Usulan skema KPR 35 tahun hingga saat ini masih dikaji oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR. Skema tersebut diadopsi dari skema KPR di Jepang yang sukses dengan sistem perumahannya. Rencana skema KPR 35 tahun juga merupakan langkah pemerintah secara bertahap menuju zero backlog di 2045. Hingga 2021, angka backlog di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit. (jpc/saz)

Kapolres Sergai Sertijab Sejumlah Kasat dan Kapolsek

SERTIJAB: Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta SIK saat pimpin sertijab di Aula Patriatama Polres Sergai (10/01).Humas Polres Sergai.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Kapolres Serdang Bedagai (Sergai) AKBP Oxy Yudha Pratesta, S.I.K pimpin Sertijab (Serah Terima Jabatan) Kasat dan Kapolsek bertempat di Aula Patria Tama Polres Serdang Bedagai, Rabu (10/1).

Adapun pejabat yang melaksanakan Serah Terima Jabatan diantaranya, AKP Juriadi S.H.,M.H jabatan lama Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kabag SDM Polres Padang Sidempuan.

AKP Royamber Panjaitan S.E. jabatan lama Kasat Binmas Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kapolsek Kuala Polres Langkat. AKP Domdom Panjaitan jabatan lama Kapolsek Kotarih Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kasat Binmas Polres Serdang Bedagai.

AKP Mantho Pandiangan S.H, jabatan lama Kapolsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kanit 5 Sat PJR Polda Sumut.

AKP Janson Sagala, jabatan lama Kapolsek Teluk Mengkudu Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kasubbag Dal Ops Polres Tebing Tinggi. AKP Idham Khalik, jabatan lama Kapolsek Firdaus Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kapolsek Sei Bingei Polres Binjai

AKP Andi Sujendral, S.H.,M.H, jabatan lama Kasubbag Kerma Bag Ops Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru sebagai Kapolsek Firdaus Polres Serdang Bedagai.

AKP Iwan Hermawan, jabatan lama Kanit Regident Sat Lantas Polres Deli Serdang, Jabatan baru sebagai Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

AKP Sunipan Guru Sinaga S.H, jabatan lama Kasikum Polres Labuhan Batu Selatan, Jabatan baru Kapolsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai.

AKP Sugiono, jabatan lama Kasat Narkoba Polres Sibolga, Jabatan baru Kapolsek Teluk Mengkudu.

IPTU Ahmad Mula Purba S.H.I, M.H, jabatan lama Kanit Reskrim Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai, Jabatan baru Kapolsek Kotarih Polres Serdang Bedagai.

“Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pejabat yang baru saja melaksanakan serah terima jabatan. Kepercayaan yang di berikan pimpinan kepada saudara diharapkan dapat meningkatkan soliditas, meningkatkan kualitas kerja dan disiplin anggota di satuan yang saudara pimpin, tegasnya.(fad/han)

127 TKI Ilegal dari Malaysia Terdampar di Pantai Labu

PENDATAAN: Sebanyak 127 TKI dari Malaysia dilakukan pendataan di Kantor Camat usai terdampar di Pantai Labu. BATARA/SUMUT POS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 127 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia terdampar di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang dengan menumpangi perahu nelayan, Rabu (9/1).

Dari 127 orang TKI terdiri dari 88 orang pria dan 39 wanita, dimana ada 3 orang balita. Para TKI ini dikumpulkan di Aula Kantor Camat Pantailabu dengan pendataan yang dilakukan pihak Imigrasi, Polsek Pantailabu, pihak Kecamatan Pantai Labu dan Koramil Beringin.

Dari pendataan pihak imigrasi, diketahui kalau para TKI non prosedural ini berangkat dari sejumlah daerah di Malaysia dengan dua unit kapal, sekitar Senin (8/1) Pukul 03.00 WIB. Dijelaskan, dua hari berputar putar ditengah laut hingga para TKI mendarat ke tepi Pantai Labu dengan menumpangi sampan nelayan.

Para TKI berasal dari sejumlah daerah di Indonesia diantaranya Tanjung Balai, Aceh, Medan, Deliserdang, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Banten, Simalungun, solo Jawa tengah, Tangerang, Lombok dan daerah lainnya. Para TKI juga sebagian mengaku sudah ada yang enam tahun bekerja di Malaysia.

Mayoritas dari para TKI mengaku berangkat ke Malaysia melalui agen tenaga kerja bernama Raja Laut. Untuk pekerjaan mereka selama di Malaysia diantaranya pekerja restauran, pabrik, pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Bustami, warga Aceh mengatakan berangkat ke Malaysia dua tahun lalu melalui agen TKI Raja Laut dan Saat berangkat menggunakan paspor pelancong. Dua tahun bekerja di Slangor Malaysia. Selanjutnya hendak pulang mengunakan jalur “tikus”. Menggunakan jalur “tikus” biayanya murah. Pulang dengan naik kapal secara sembunyi-sembunyi. Kalau jalur resmi mahal

“ Kita pulang naik perahu dari Malaysia secara diam diam karena kalau pulang secara prosedural resmi mahal bisa Rp6-7 jutaan ongkosnya. Makanya kami naik perahu,” ucap Bustami seorang TKI.

Dijelaskan Samin, warga Serang Banten TKI lainnya, sudah lama bekerja sebagai teknisi mesin di Kilang di Slangor. Ia mengatakan, mereka berangkat dengan dua kapal.

“ Kami sengaja pulang naik kapal kayu karena ongkos lebih murah. Kalau naik pesawat melalui resmi biaya Rp 7-8 jutaan. Naik kapal kayu melalui agen agen jauh lebih murah. Lagi pula resiko ditahan Polisi Malaysia juga kecil. Ada yang urus tapi sayangnya kapal yang kami tumpangi tadi kandas hingga kami terpaksa naik sampan nelayan kepinggir pantai,” ungkap Sarmin.

Sarmin mengungkapkan, kalau mereka pulang ke Indonesia bukan diusir tapi memang mau pulang sendiri.

“ Tidak takut, dulu ke Malaysia juga masuknya naik sampan juga melalui agen. Pakai paspor pelancong saya. Tapi ada juga tadi yang tidak punya paspor,” ucapnya.

Iskandar, pihak Imigrasi Kantor Gatot Subroto Medan bersama sejumlah pegawai Imigrasi yang tiba di Kantor Camat Pantailabu langsung melakukan pendataan pada para TKI dan menanyai satu persatu identitas TKI serta biro biro agen yang mengirim mereka ke Malaysia.

Dari temuan, mayoritas TKI Non Prosedural itu dari Agen Raja Laut dan setelah didata, para TKI ini akan pulang dengan cara mandiri.

“ Kami hanya melakukan pendataan pada para TKI Non prosedural ini selanjutnya mereka akan pulang masing masing ke daerah asal dengan mandiri,” sebut Iskandar.

Camat Pantai Labu, Faisal Nasution dalam keterangannya mengatakan kalau para TKI yang terdampar di Pantai Labu berasal dari Malaysia. Mereka awalnya tiba 12 orang berdasarkan laporan masyarakat lalu setelah dilakukan peninjauan di tepi pantai beberapa sampan nelayan juga ditumpangi TKI yang lain, balita juga ada.

“ Kami dapat info dari masyarakat sekitar pukul 10.00 wib tadi, dan kami kira pengungsi Rohingya, sehingga kamipun langsung bergegas melakukan peninjauan dan mengumpulkan para TKI itu. Namun setelah didata satu satu mereka semua warga Negara Indonesia cuma berasal dari berbagai daerah dan propinsi. Kita kordinasi dengan imigrasi dan kita serahkan prosesnya,” sebut Camat Pantailabu.

Proses pendataan diawasi sejumlah Petugas Kepolisian dan Koramil Beringin. Para TKI itu setelah didata dipersilahkan untuk pulang ke daerah mereka masing masing. (btr/han)

Pemko Pematangsiantar Terima Hasil Bantuan Teknis RDTR, Percepatan Perda RDTR Bakal Tarik Investor

TERIMA: Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, saat menerima Hasil Bantuan Teknis RDTR dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (10/1).

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, menerima secara langsung Hasil Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun Anggaran (TA) 2023, dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (10/1).

Penyerahan Hasil Bantuan Teknis RDTR ini, merupakan hasil dari kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR ABT BA BUN 2023 yang telah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN cq Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, perlu ada percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RDTR, karena dapat menjadi langkah krusial untuk menarik investasi ke Indonesia.

Hadi menyerahkan materi teknis RDTR kepada 82 bupati wali kota se-Indonesia. Dia pun meminta agar materi teknis tersebut segera direspons, dan dijadikan Persetujuan Substansi (Persub) yang dapat diteruskan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Harapan kami, materi teknis ini segera ditindaklanjuti, sehingga menjadi Persub dan dilanjutkan menjadi Perkada,” ungkap Hadi.

Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 dokumen RDTR untuk 254 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namun, yang baru selesai hanya 399 RDTR. Sehingga Hadi mendorong kabupaten kota menyelesaikan RDTR untuk mendukung investasi.

“Jika sudah menjadi Perkada RDTR, maka akan menambah jumlah yang sebelumnya sudah jadi sebanyak 399 dari target kita 2.000 dokumen,” tuturnya.

Dalam upayanya mempromosikan RDTR sebagai alat strategis untuk mendatangkan investasi, dia mengharapkan pemahaman yang lebih mendalam dan langkah konkret dari pemerintah daerah. Hadi mengatakan, RDTR akan membantu investor dalam memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama karena telah terhubung dengan sistem online single submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Apalagi sudah terhubung dengan sistem yang dibangun di BKPM, yakni OSS, yang sekarang sudah terhubung sebanyak 203 RDTR,” bebernya.

Dia optimistis, materi teknis yang diserahkan dapat segera diproses dan terintegrasi dalam sistem dari BKPM, sehingga memberikan kemudahan bagi investor dalam mengakses dan memahami tata ruang, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Dengan total anggaran Rp130.473.662.000, sebanyak 77 RDTR kabupaten kota, dan 5 RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), telah berhasil disusun.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan komitmen penandatangan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR antara Direktur Jenderal Tata Ruang dengan para kepala daerah yang dilaksanakan Agustus 2023 lalu. Sekaligus mendorong pemerintah kabupaten kota dalam menindaklajuti proses RDTR menjadi Perkada, dan proses perintegrasiannya ke dalam sistem OSS Risk Based Approach (RBA).

Penyusunan RDTR ABT BA BUN, dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pagu sebesar Rp117.697.715.000, dan kegiatan swakelola dengan pagu Rp12.775.947.000. Penyusunan RDTR tersebar di 25 provinsi dan 68 kabupaten kota ini, diharapkan dapat berimplikasi pada pertumbuhan investasi serta mendorong kesejahteraan masyarakat seluruh daerah di Indonesia.

Diamanatkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi UU, tujuannya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia. Satu caranya dilakukan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR.

RDTR yang terintegrasi sistem OSS-RBA menjadi kunci dalam penerbitan KKPR. Daerah yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS-RBA, dapat langsung menerbitkan Konfirmasi KKPR by system, dalam waktu 1×24 jam kerja. Mekanisme ini membuat proses permohonan perizinan menjadi lebih singkat, mudah diakses publik, dan transparan.

Pemerintah hingga kini terus berkomitmen untuk melakukan penerbitan KKPR secara otomatis dengan mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem OSS RBA untuk meningkatkan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia.

Berdasarkan data pada tataruang. atrbpn.go.id/protaru hingga 8 Januari 2024, tercatat sebanyak 399 RDTR telah ditetapkan sebagai Perda/Perkada; 4 RDTR KPN, dan 9 RDTR Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Otorita IKN. Sementara RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS RBA sebanyak 203 RDTR. Masih dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang lebih besar lagi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memenuhi ketersedian RDTR yang merata di seluruh Indonesia.

Percepatan penyusunan RDTR yang terintegrasi sistem OSS RBA menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depannya, diharapkan semua elemen masyarakat dapat memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah tersedia, sehingga penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dapat terwujud.

Usai acara, Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, mengucapkan syukur atas penyerahan Hasil Bantuan Teknis RDTR melalui ABT BA BUN 2023, dari Menteri ATR/BPN. “Saya atas nama Pemko Pematangsiantar, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN beserta jajaran, atas penyerahan Hasil Bantuan Teknis RDTR ini,” ungkap Susanti, seraya mengaku bangga, karena Kota Pematangsiantar menjadi satu kota di Indonesia yang menerima bantuan tersebut.

Selanjutnya, menurut Susanti, Hasil Bantuan Teknis RDTR tersebut segera digunakan semaksimal mungkin dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Termasuk menjadi pedoman bagi investor untuk mendapatkan akses kemudahan berinvestasi dan memperoleh perizinan berusaha. Dengan demikian, para investor mendapatkan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di Kota Pematangsiantar. (mag-7/saz)

Polisi Selidiki Makam Hancur di TPU Mencirim

HANCUR: Bangunan makam yang hancur diduga besinya dicuri pelaku.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasi Humas Polres Binjai Iptu Riswansyah, Rabu (10/1), menuturkan, Unit Reserse Kriminal (Reskirm) Polsek Binjai Timur, sudah mengetahui adanya makam yang hancur di tempat pemakaman umum (TPU) Kelurahan Mencirim, Binjai Timur.

“Kejadian itu sudah ditangani Polsek Binjai Timur,” ungkap Riswansyah.

Meski begitu, Riswansyah menyebutkan, sejauh ini belum ada pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

“Belum ada keluarga yang melaporkan kejadian itu,” katanya.

Dia juga mengatakan, Polsek Binjai Timur tetap melakukan penyelidikan atas hancurnya makam tersebut.

Diketahui, hancurnya sejumlah makam di TPU daerah Kelurahan Mencirim, Binjai Timur tersebut, diduga karena besi pada bangunan makam dicuri oleh orang tak dikenal (OTK).

Terungkap hal ini, berawal dari beredarnya video yang kemudian viral di media sosial (medsos). Dalam video tersebut, perekam menampilkan bangunan makam yang hancur lebur. Diduga, setelah bangunan makam dihancurkan, besi yang terdapat di dalamnya, dicuri dan diduga dijual. Diketahui, ada 10 makam yang hancur.

Karena video ini, masyarakat pun mendatangi TPU tersebut. Sebab, masyarakat yang memiliki makam dari sanak keluarga di TPU itu, menjadi was-was.

Seorang warga, Ilham, datang melihat kondisi kuburan orang tuanya di TPU tersebut.

“Karena ada video viral soal kuburan yang hancur, makanya saya datang ke sini (TPU). Untuk melihat apakah punya orang tua saya rusak atau tidak,” tuturnya.

Menurutnya, ada 10 makam yang dihancurkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

“Yang diambil besi di dalam bangunan kuburannya. Bangunan kuburannya dihancurkan, besinya diambil,” jelas Ilham.

Begitupun, Ilham bersyukur, makam orang tuanya tidak termasuk yang hancur.

“Punya orang tua saya, Alhamdulillah tidak ikut dihancurkan,” katanya.

Disinggung soal aski tersebut, menurutnya, tak jauh-jauh karena pengaruh narkoba. “Intinya ini pasti karena pengaruh narkoba. Kalau punya (makam) orangtuanya dihancurkan seperti itu, bagaimana?” tegas Ilham kesal.

Ilham pun berharap, jangan ada lagi kejadian serupa.

“Hal ini merugikan dan meresahkan masyarakat. Kalau bisa pelakunya ditangkap secepatnya,” harapnya. (ted/saz)

KPU Medan Lakukan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, Mutia: Belum Ditemukan Logistik Rusak

SORTIR SURAT SUARA: Sejumlah pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu di Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menerima mayoritas logistik pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk surat suara. Setidaknya, ada empat dari lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 yang telah diterima KPU Medan.

“Surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi (Sumut) dan DPRD Medan, sudah masuk. Lalu kemarin baru masuk surat suara capres, tinggal menunggu surat suara DPD RI,” terang Mutia Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah kepada Sumut Pos, Rabu (10/1).

Dikatakan Mutia, jumlah masing-masing jenis surat suara yang diterima KPU Medan berjumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan ditambah 2 persen sebagai surat suara tambahan. Atau dengan kata lain sebanyak 1.853.458 ditambah 2 persen, yakni sebanyak 1.890.527 untuk masing-masing jenis surat suara.

“Jumlah surat suara sebesar DPT ditambah 2 persen untuk masing-masing jenis surat suara. Total ada lima surat suara (Capres, DPR RI, DPD RI, DPRD Sumut, DPRD Medan), artinya dikali lima,” paparnya.

Saat ini, kata Mutia, pihaknya sedang melakukan penyortiran dan pelipatan untuk surat suara DPR RI, DPRD Sumut, dan DPRD Medan. Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya surat suara yang rusak.

“Kita sedang melakukan penyortiran surat suara dan lipat di gudang logistik KPU Medan, sampai sejauh ini belum ada surat suara yang rusak,” katanya.

Selain surat suara, sambung Mutia, KPU Medan juga telah menerima logistik pelaksanaan pemilu lainnya. Mulai dari bilik suara, kotak suara, segel, plastik, tinta, perlengkapan TPS, benang, hingga paku dan bantalan pencoblosan.

“Semua logistik yang saya sebutkan itu sudah kita terima dan sudah masuk ke gudang logistik KPU Medan,” sambungnya.

Mutia pun menegaskan, logistik-logistik yang dimaksud saat ini tersimpan dengan aman dan tidak ada yang mengalami kerusakan. “Tidak ada logistik yang rusak, sudah kita lakukan penyortiran,” tegasnya.

Terkait proses penyortiran dan pelipatan surat suara, lanjut Mutia, diprediksi akan selesai dalam waktu 5 sampai 6 hari untuk satu jenis surat suara.

“Tapi sekali lagi surat suara DPD RI belum masuk, kita masih menunggu. Lalu untuk surat suara capres juga belum boleh dibuka untuk penyortiran,” pungkasnya. (map/azw)

Hadirkan Anggota DPR RI Komisi IX, BKKBN Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana

KEGIATAN: BKKBN bersama Anggota DPR RI Komisi IX H Saleh Partaonan Daulay sebagai mitra kerja, bekerja sama mengadakan kegiatan Sosialisasi KIE Program Bangga Kencana yang dilaksakan di Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kamis (11/1/2024).

LABUHAN BATU UTARA, SUMUTPOS.CO- BKKBN bersama Anggota DPR RI Komisi IX H Saleh Partaonan Daulay sebagai mitra kerja, bekerja sama mengadakan kegiatan Sosialisasi KIE Program Bangga Kencana yang dilaksakan di Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kamis (11/1/2024).

Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya pemahaman tentang Stunting untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan.

Syamsurizal Lubis, Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam sambutannya pemahaman remaja khususnya calon pengantin dalam penanganan stunting sangat penting agar dapat merencanakan kehidupan setelah menikah dengan baik agar calon anaknya dapat terhundar dari stunting.

“Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak,” ujarnya.
Sementara Anggota DPR RI IX, H Saleh Partaonan Daulay stunting menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

“Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya. (rel/ram)

Abyadi Targetkan AMIN Menang 1 Putaran

Korwil MU Perubahan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Barisan relawan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar optimistis target kemenangan satu putaran pada Pilpres 2024 bisa tercapai dengan mudah.

Hal ini ditegaskan Koordinator Wilayah (Korwil) MU Perubahan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar kepada wartawan melalui telepon selulernya, Rabu (10/1). “Target itu Insya Allah bisa tercapai dengan banyaknya dukungan yang mengalir kepada pasangan AMIN ini,” ujarnya.

Dijelaskan Abyadi Siregar menurut pengalaman pribadinya, dia sama sekali tak kesulitan ketika menggandeng banyak orang untuk mendirikan MU Perubahan Sumut dalam rangka mendukung dan memenangkan Pasangan AMIN dalam konstestasi Pilpres 2024 nanti.

“Masyarakat sendiri yang meminta agar dibuat wadah relawan untuk mendukung Pasangan AMIN ini. Jadi jelas tidak ada iming-iming apapun untuk merekrut warga menjadi relawan AMIN,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan timnya, Abyadi menambahkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, saat ini terdata 19 kabupaten/kota yang dipastikan masyarakatnya mendukung pasangan AMIN dalam kontestasi Pilpres nanti.

“Dari 19 daerah tersebut, seperti Langkat, Padangsidempuan, Kabupaten Madina, Kota Sibolga dan beberapa wilayah lain, sudah hampir 90 persen mendukung pasangan yang mengusung jargon Perubahan ini. Memang ada juga suara untuk paslon lain, tapi sangat kecil lah,” urainya.

Ditambahkan Abyadi, melihat sosok pasangan AMIN, dukungan kepada sosok yang diusung tiga partai yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini sangat tak terbendung baik di Sumut maupun Nasional.

“Seperti rencananya tanggal 12 dan 13 Januari 2024 nanti, pasangan ini akan berkunjung ke Madina, Padangsidempuan dan Sibolga. Namun berdasarkan informasi yang dikumpulkan, beliau batal ke Madina, menyikapi ini, masyarakat Madina kabarnya mengambil keputusan untuk datang ke Padangsidempuan untuk menemui pasangan AMIN disana. Ini murni kemauan masyarakat dan tidak ada di mobilisasi,” tegasnya.

Diterangkan Abyadi, sosok Anies Baswedan yang berkarakter memikat dan memiliki daya tarik serta gagasannya dalam pengusung perubahan menjadi salah satu magnet yang membuat masyarakat mencintainya dan memilihnya dalam Pilpres 2024 nanti.

“Semua perubahan yang dicanangkannya sangat masuk akal dan membuat masyarakat mendukungnya semakin kuat. Kalau melihat ini, kita optimistis AMIN menang telak di Sumut,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye TPD AMIN Sumut, Drs Syaiful Syafri ketika dikonfirmasi terkait kedatangan pasangan AMIN membenarkan jika pasangan Nasionalis Religius ini akan kembali menyambangi Sumatera Utara pada pertengahan Januari 2024 ini.

“Bisa dilihat bagaimana animo masyarakat menyambut kedatangan pasangan AMIN ini diberbagai daerah. Itu semua tanpa mobilisasi dan atas kemauan warga sendiri,” singkatnya. (rel/azw)

1...805806807...15,714Page 806 of 15,714