Home Blog Page 819

Puluhan Calon PPPK PUPR Sumut Diduga Dipungli

TES: Sejumlah peserta honorer saat mengikuti tes calon PPPK di Sumut, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Subagian (Kasubag) Pengerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Denny Septiawan ST diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada 30-an calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp2 juta. Duit tersebut diminta dengan alasan sebagai uang syukuran yang dikutip melalui pegawai honorer berinisial Ha untuk diserahkan kepada Denny Septiawan.

”Bukti chat pengutipan melalui WA dan transfer ada saya simpan, itu
dikutip semua kepada honorer PUPR Sumut yang lulus PPPK sebanyak 30-an orang,” beber sumber yang enggan disebutkan namanya kepada media,
Jumat (5/1). Untuk saat ini, kata sumber sudah 29 orang mentransfer
uang tersebut ke rekening yang diarahkan oleh Ha. Tinggal beberapa orang lagi yang diperkirakan belum mengirim uang yang tidak jelas peruntukkannya.

”Jadi Ha memberi batas waktu tangga 5 Januari kemarin agar semua calon yang lulus untuk segera mentransfer uang tersebut, bukti transkrip chat WA semuanya ada, termasuk no rek yang dikirim,” jelasnya.

Ternyata masalah PPPK PUPR Sumut tidak sampai di situ. Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sumut juga mengeluarkan surat tentang dugaan adanya kecurangan dalam pengangkatan calon PPPK PUPR Sumut sebanyak dua pegawai honorer. Dalam surat pemberitahuan
No:800.1.13.2./15/BAPEG/2024 itu, mempertanyakan kebenaran pengangkatan calon PPPK atas nama Rezky Yusman Efendy dan Iman Syahputra yang ditandatangani Kepala UPTD PUPR Rantauprapat.

“Kasubag PUPR Sumut ini juga diduga berperan meloloskan kedua calon
PPPK itu, karena setelah diteliti kedua calon PPPK itu tidak pernah terdaftar sebagai pegawai honor di PUPR, sedangkan persyaratan untuk pengangkatan PPPK adalah honor yang sudah bekerja minimal dua tahun di dinas terkait. Sedangkan, kedua nama tersebut sama sekali tidak pernah
terdaftar, diduga data kedua nama tersebut dipalsukan agar dapat
mengikuti seleksi PPPK waktu itu,” beber sumber di Dinas PUPR Sumut.

Sementara Kasubag PUPR Sumut Denny Septiawan ST yang dikonfirmasi terkait pungli dua juta rupiah kepada calon PPPK yang lulus tidak memberi keterangan secara gamblang kepada Sumut Pos.”Dari mana informasi itu, saya ingin tahu tentang informasi itu,” katanya dengan
nada tinggi saat dihubungi wartawan via telepon.

Disinggung tentang dua nama calon PPPK PUPR Sumut yang lulus diduga
menggunakan data palsu, Denny juga tak menjelaskannya.

”Saya lagi kerja, Saya sibuk ini, kalau mau penjelasan langsung ajah datang ke kantor, Senin,” katanya sambil buru-buru ingin mengakhiri pembicaraan.

Begitu juga disinggung tentang orang berinisial Ha, diduga orang suruhannya untuk mengutip uang Rp2 kepada 30-an calon PPPK yang lulus, Denny kembali dengan nada tinggi mengatakan kepada wartawan,” Apa dari dia informasinya itu, kalau mau penjelasan datang lah ke kantor nanti,” katanya.

Sementara sumber Sumut Pos meminta kepada Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin agar masalah pungli calon PPPK ini menjadi
perhatian khusus.

”Karena ini pidana. Termasuk juga dengan dugaan pemalsuan data nama honorer di PUPR Sumut itu,” tegasnya. (azw)

Regal Spring Indonesia Dukung HUT Sergai ke-20

BANTUAN: Head of Legal & Corporate Affairs Regal Springs Indonesia Arum P. Handayani menyerahkan bantuan bahan pangan dari ikan tilapia untuk pencegahan stanting diterima langsung ketua TP PKK Kab. Sergai Ny. Rosmaida Darma Wijaya. (fad)

SERDANG BEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) mendukung program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) untuk pencegahan stunting di wilayah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) dengan menyerahkan bantuan bahan pangan dari ikan tilapia ke Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sergai Kamis (4/1/2024).

Kolaborasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan salah program CSR RSI pada pilar kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap sejak bulan Juli 2023.

Bantuan yang diberikan di setiap tahapnya berupa tetelan ikan tilapia sebanyak lebih dari 140 kg yang akan diolah menjadi makanan bernutrisi untuk dibagikan kepada sekitar 500 anak oleh BKKBN Kabupaten Serdangbedagai di setiap tahapnya.

Head of Legal & Corporate Affairs Regal Springs Indonesia Arum P. Handayani, menyatakan program bantuan itu merupakan salah satu komitmen perusahaan untuk ikut berperan dalam mencegah serta mengurangi angka stunting di sekitar wilayah operasional dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat.

“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kabupaten Sergai merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan prevalensi stunting sebesar 1,1% yaitu dari 20% di tahun 2021 menjadi 21,1% di tahun 2022. Mengutip Word Health Organization (WHO), batas normal stunting atau prevalensi rendah yaitu di bawah 20%,” ujarnya.

Wakil Bupati Sergai H. Adlin Tambunan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr. Helminur Iskandar Sinaga, M.Kes mengatakan sangat mendukung kerjasama antara Pemkab Sergai dengan RSI (PT Aqua Farm Nusantara) dan kiranya dapat terus berlanjut.

“Saya meyakini bahwa dengan keterlibatan dan intervensi dari berbagai pihak melalui berbagai program seperti ini, tidak hanya menjadi sebuah optimisme untuk tercapainya penurunan prevalensi angka stunting di Sergai, namun peningkatan status gizi masyarakat,” ujar Wabup Adlin Tambunan.

Selain itu, masih dalam rangkaian Gemarikan, RSI juga turut memberikan ikan tilapia sebanyak 100 kg kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai yang nantinya akan diolah menjadi sajian bergizi.

Kepala Dinas Perikanan Kab. Sergai Claudia Evinta Siregar, mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua pihak hingga terlaksananya Gemarikan ini. “Semoga kerjasama dengan Regal Springs Indonesia bisa terjalin semakin baik,” kata Claudia.

Kegiatan Gemarikan juga dihadiri Bupati Sergai H. Darma Wijaya, Wabup Sergai H. Adlin Tambunan dan sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Sergai, Sekdakab H M Faisal Hasrimy, Ketua TP PKK Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya, Ketua GOPTKI Ny Hj Aini Zetara Adlin Tambunan, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD. (fad/ram)

Kadishub Medan Minta Penertiban Parkir di Jalan Sudirman Tidak Dipolitisasi

Kadishub Medan, Iswar Lubis.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis, angkat bicara atas penertiban parkir di Jalan Jenderal Sudirman simpang rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, tepatnya di seputar rumah pemenangan Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN (Anies – Muhaimin) Sumut.

Pasalnya, penertiban parkir itu sempat menuai kericuhan karena adanya penolakan dari para pemilik kendaraan yang berkegiatan di rumah pemenangan tersebut.

Iswar menegaskan, penertiban tersebut hanyalah bentuk penertiban parkir yang seyogyanya memang dilakukan secara rutin oleh para personel Dishub Medan di ruas-ruas jalan di Kota Medan.

“Jadi perlu kita sampaikan, penertiban parkir di Jalan Sudirman kemarin adalah penertiban biasa. Kegiatan seperti itu memang rutin kita lakukan setiap harinya dan bukan hanya di Jalan Sudirman saja. Jadi tidak ada alasan untuk pemilik kendaraan menolak penertiban itu,” ucap Iswar, Jumat (5/1/2024).

Dikatakan Iswar, penertiban tersebut merupakan upaya Pemko Medan dalam menegakkan peraturan yang ada. Bahwa bila ada pelanggaran parkir, maka personel di lapangan harus menindaknya tanpa pandang bulu.

“Kalau ada pelanggaran, tentu kita tindak. Peraturan berlaku untuk umum, tidak ada pandang bulu,” ujarnya.

Terkait sosialisasi ataupun imbauan, Iswar memastikan bahwa setiap harinya personel di lapangan selalu memberikan imbauan dan sosialisasi. Namun ada kalanya, personel di lapangan harus menindak tegas pelanggaran berat yang jelas-jelas terjadi.

“Logikanya saja, mobil di parkir di atas trotoar, itu jelas pelanggaran dan tidak mungkin pemilik kendaraan tidak tahu kalau itu pelanggaran. Kemudian untuk parkir berlapis ataupun parkir di persimpangan, tentu kita semua tahu bahwa itu pelanggaran. Kalau kita terus sosialisasi, kapan kita melakukan penegakan aturan. Tidak mungkin juga kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kita yakini sudah tahu bahwa itu pelanggaran,” katanya.

Iswar pun meminta kepada setiap pihak untuk tidak mengkait-kaitkan peristiwa penertiban tersebut dengan situasi politik saat ini.

“Jadi jangan di politisasi, personel kami di lapangan hanya menjalankan tugas untuk menegakkan peraturan. Biarkan kami menjalankan tugas dan fungsi perhubungan yang kami miliki tanpa dipolitisasi,” tuturnya.

Kemudian, Iswar juga memastikan bahwa penertiban yang dimaksud sama sekali tidak bersifat tendensius.

“Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik dalam penertiban di Jalan Sudirman kemarin. Tidak ada nilai tendensius dalam setiap penertiban yang kita lakukan, kita hanya menjalankan tugas untuk menegakkan peraturan yang ada,” pungkasnya.
(map/ram)

Komisioner KPU RI Tinjau Kesiapan KPU Binjai

TINJAU: Komisioner KPU RI, Betty Epsilon saat meninjau KPU Binjai di jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Betty Epsilon meninjau kesiapan KPU Kota Binjai, Kamis (4/1/2024). Peninjauan dan monitoring yang dilakukan ini jelang perhelatan pemilihan umum yang jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang.

Betty meninjau gudang logistik KPU Binjai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat. Mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini datang dalam rangka melihat dan memastikan kesiapan KPU Binjai dalam pesta demokrasi tahun 2024.

“Gudang logistik di KPU Kota Binjai sudah sesuai, dan dipastikan aman. Logistik juga terjaga kualitasnya untuk pencoblosan tanggal 14 Febuari 2024 nanti,” ujar Betty, usai peninjauan.

Berkaitan dengan surat suara, Betty menjelaskan, bahwa sejak Desember 2023 KPU kabupaten/kota sudah mulai terima surat suara secara bertahap. Ada lima jenis surat suara yang telah diterima, yaitu Pemilu Presiden, Pileg DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD.

Pihaknya menargetkan, proses penyortiran dan pelipatan surat suara hingga pengemasan, diharapkan sudah selesai pada 10 hari sebelum pemilihan. Juga sudah dimasukkan ke dalam kotak suara ke setiap tempat pemungutan suara.

“Kita perintahkan teman-teman KPU kabupaten/kota termasuk Kota Binjai membuat progres report setiap hari. Dari lima jenis surat suara itu, tercapai pelipatannya berapa, dan diinformasikan kepada KPU provinsi, KPU pusat, kepada Bawaslu, kepada kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, juga kepada TNI, supaya semua kita mengetahui perkembangan yang dikerjakan,” kata Betty

Dijelaskan Betty, KPU juga sudah mengidentifikasi semua gudang logistik KPU kabupaten maupun kota di Indonesia. Termasuk mengantisipasi adanya terjadi peristiwa di gudang logistik.

“Kita minta untuk melaporkan lokasi gudang atau TPS termasuk titik koordinatnya. Maksud saya, untuk mengantisipasi jika ada hujan, genangan air atau longsor, lokasi yang ditentukan itu aman atau tidak. Kalau sekiranya terjadi peristiwa-peristiwa alam, lalu titik gesernya ke mana sebagai strategi mitigasi supaya kegiatan pemungutan suara tetap berjalan,” ungkapnya.

Menurutnya, strategi mitigasi ini penting untuk dilakukan KPU Kabupaten/Kota dengan bekerja sama atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan TNI Polri. “Karena semuanya kan tujuannya satu, yaitu melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024,” serunya.

Sementara, Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah menerima surat suara. Proses pengiriman dilakukan secara bergelombang, tidak sekaligus.

Untuk saat ini, KPU Binjai telah melakukan pengesetan logistik lainnya seperti ATK dan kelengkapan lain. “Proses pelipatan suara dengan kondisi Gudang dan aula KPU Kota Binjai yang tidak luas, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk meminjam aula Kemenag Binjai sebagai tambahan lokasi pelipatan surat suara,” pungkasnya. (ted/ram)

PGN Gandeng Patra Jasa Bangun 2,5 Juta Jargas

TANDA TANGAN: Direktur Sales dan Operasi PGN Ratih Esti Prihartini dan Direktur Properti PAJ Whisnu Bahriansyah, disaksikan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution saat penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengembangan jaringan gas kota “GasKita” pada Jumat (5/1/2024).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Dalam rangka memperluas pengembangan jargas PT PGN Tbk menggandeng PT Patra Jasa (PAJ) selaku bagian dari Subholding Commercial & Trading. Kerjasama diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengembangan jaringan gas kota “GasKita” pada Jumat (5/1/2024).

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Sales dan Operasi PGN Ratih Esti Prihartini dan Direktur Properti PAJ Whisnu Bahriansyah. Disaksikan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution.

Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution mengemukakan, kerjasama ini baik untuk mendukung bisnis PGN maupun Patra Jasa, mengingat ekspektasi pemerintah terhadap jargas cukup besar. Pemerintah juga memiliki pertimbangan bahwa jargas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kebutuhan untuk impor LPG.

“Diharapkan banyak tumbuh lokasi lain yang bisa menggunakan jargas. Saya senang dengan sistem yang dilakukan PGN saat ini yakni klustering menggunakan CNG dan itu akan mudah membawanya ke tempat yang belum ada jaringan gas,” ujar Alfian dalam sambutannya, (5/1/2024).

Alfian juga berharap, kerjasama ini semakin berkembang dan menjadi keunggulan yang komparatif bagi Patra Jasa dengan menyediakan properti yang terintegrasi dengan jaringan gas.

Senada dengan Alfian, Direktur Sales dan Operasi PGN Ratih Esti Prihartini menyampaikan bahwa kerjasama PGN dan Patra Jasa diharapkan dapat mengurangi impor LPG sesuai dengan target pembangunan jargas oleh pemerintah sebesar 2,5 juta sambungan rumah tangga secara bertahap. Selain itu, domino efeknya adalah menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan infrastruktur jargas.

Sinergi antara PGN dengan Patra Jasa bukanlah yang pertama kali. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Properti PAJ Whisnu Bahriansyah. Saat ini, Patra Jasa bisnisnya bergerak di 3 pilar yakni hospitality, property dan services. Patra Jasa dan PGN sudah lama bekerjasama di bidang property, dalam hal ini dengan Anak Perusahaan PGN yakni PGN Mas.

“Pada hari ini kita memulai lagi tahap yang berikutnya, yaitu kerja sama dalam bidang pengembangan jargas. Ada beberapa aset di Patra Jasa yang potensial untuk dialiri gas bumi dari PGN. Utamanya dari sisi property development yakni apartemen atau perumahan yang dijual oleh Patra Jasa,” ujar Whisnu.

Menurutnya, dengan masuknya jaringan gas ke properti milik Patra Jasa akan memiliki nilai tambah dalam penjualan aparteman maupun rumah. Selain itu, dapat mendukung target Pertamina Group mengurangi emisi menuju Net Zero Emission serta target pemerintah dalam pengembangan jargas.

Baik PGN maupun Patra Jasa, kerja sama ini merupakan tahap awal agar dapat dikembangkan dengan cepat dan bermanfaat bagi kedua pihak. PGN juga menjaga komitmen untuk terus berupaya dalam memenuhi target jargas yang sudah dicanangkan oleh Pertamina. (rel/ram)

Pengungsi Rohingya Kesulitan Air Bersih

PENGUNGSI: Para pengungsi rohingnya di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, kesulitan mendapatkan air bersih.

LABUHAN DELI, SUMUTPOS.CO- Para pengungsi Rohingnya yang terdampar di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, pada Minggu lalu kesulitan mendapatkan air bersih.

Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Oktina Hafanti, mengatakan kondisi di sana bisa dibilang sangat memprihatinkan. Air bersih tidak ada, pasokan makanan harus dibantu dari desa-desa sekitar seperti Desa Kwala Besar, Langkat.

“Kemudian sumber air seperti sumur bor pun tidak ada, jadi kondisinya saat ini masih sangat memprihatinkan,” ucapnya.

Lanjut Oktina, jika pihaknya saat ini mencoba untuk berkoordinasi kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan kepada para pengungsi Rohingya.

“Kami memohon kepada pemerintah untuk sesegera mungkin dan setidaknya mendapatkan akses bantuan kepada mereka itu bisa cepat,” ujarnya.

Kemudian, Oktina mengatakan bahwa pihaknya sudah berada di lokasi pengungsian sejak hari pertama. Ia juga bersyukur pihak pemerintah turut menolong para pengungsi.

“Kami dari UNHCR sudah ada sejak hari pertama UNHCR sudah ada di tempat dan kami juga support makanan, Alhamdulillah dibantu oleh Pemkab Deliserdang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jadi memang kita ikut saja dengan pemerintah,” ucapnya.

Oktina menyebut, bahwa saat ini tercatat ada 83 pengungsi yang sudah memiliki kartu UNHCR. Namun, pihaknya akan melakukan pendataan lanjutan terhadap para pengungsi.

“Dari data kami yang sudah ada kartu itu 83 orang, tapi tentu saja harus kami registrasi sedetail mungkin cuma karena keterbatasan akses kesana, maka kita melakukan Pre-registrasi dulu nanti kami akan segera melakukan registrasi lanjutan,” ucapnya. (mag-1/ram)

Kadishub akan Copot Spanduk Tarif Parkir Baru

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sosialisasi Perda Kota Medan terkait penyesuaian tarif parkir yang tampak dilakukan melalui spanduk-spanduk yang terpasang pada beberapa titik di Kota Medan, ditanggapi Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis.

Iswar mengatakan, pihaknya akan meminta agar spanduk-spanduk tersebut dapat segera diturunkan.

“Saya sudah cek semua kemarin, ternyata spanduk-spanduk ini dibuat oleh para pengawas kita di lapangan. Saya sampaikan itu kemarin Perdanya boleh disosialisasikan, tapi bukan untuk diberlakukan. Untuk itu spanduknya akan kita minta untuk diturunkan,” ucap Iswar, Jumat (5/1/2024).

Iswar pun mengaku tidak menyalahkan pihak pengawas yang memasang spanduk tersebut. Sebaliknya, ia berterimakasih karena para pengawas di lapangan telah berinisiatif untuk turut menyosialisasikan Perda tersebut.

“Berarti mereka (pengawas) ini peduli terhadap perda yang akan datang. Hanya saja mungkin kebijakan mereka masih ada sedikit mis (kekeliruan), sebab secara teknis (Perdanya) belum diberlakukan. Perdanya memang sudah disahkan, tetapi itu ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah kota terkait kapan itu akan diberlakukan,” ujarnya.

Iswar menjelaskan, untuk menerapkan Perda tersebut, pihaknya membutuhkan juknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) dari Wali Kota Medan. Artinya selama Perwal tersebut belum diterbitkan, maka kenaikan tarif parkir tersebut belum bisa diberlakukan.

“Memang ada perda kita yang baru sebagaimana disampaikan pak wali kemarin, ada perda kita yang akan berlaku 2024 termasuk saya sampaikan tadi di dalamnya ada soal (sanksi) derek, termasuk juga ada tentang (sanksi) kenaikan tarif parkir. Tetapi kapan ini dilaksanakan? Itu kita menunggu petunjuk berupa SK wali kota (Perwal) sebagai juknis. Sementara sampai hari ini belum ada juknisnya, termasuk kapan mulai diberlakukan dan lain-lain,” katanya.

Oleh sebab itu, Iswar pun menegaskan kepada setiap Juru Parkir (Jukir) di Kota Medan untuk tetap memberlakukan tarif parkir yang lama, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

“Untuk jukir, jangan coba-coba minta retribusi parkir dengan tarif yang disebut-sebut tadi, yaitu Rp3.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat. Sebab tarif itu belum berlaku, dan belum tahu kapan akan berlaku. Kepada masyarakat, silakan tetap membayar retribusi parkir sesuai yang berlaku saat ini, yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat,” tegasnya.

Iswar menuturkan, sejatinya tarif parkir tepi jalan di Kota Medan memang terbilang kecil sebagai kota besar. Pasalnya, kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, dan Semarang telah menetapkan tarif parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Sementara, tarif parkir roda empat di Kota Medan masih di angka Rp3.000.

“Tapi Bapak Wali Kota Medan juga bukan hanya berpikir dari sisi pendapatan, melainkan juga dari sisi inflasi. Jadi kami pikir ini pasti akan ada nanti kebijakan berikutnya, perda yang yang sudah disahkan hari ini akan ada juknisnya, termasuk terkait kapan mulai diberlakukan. Setelah (juknis) itu keluar, barulah Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi kembali,” tuturnya.

Terkait adanya sejumlah masukan agar kenaikan tarif parkir sebaiknya hanya diberlakukan di tengah kota atau di kawasan-kawasan inti pemerintahan dan pertokoan serta pusat perbelanjaan, Iswar mengaku bahwa Pemko Medan akan mempertimbangkan masukan tersebut.

“Tentu masukan seperti itu sangat kita butuhkan untuk dipertimbangkan. Intinya, hari ini dan kedepannya Pemerintah Kota Medan akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Medan,” tegasnya.
(map/ram)

PGN Raih Penghargaan Sebagai Badan Usaha Niaga Terbaik di Indonesia

PENGHARGAAN: Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta menerima penghargaan sebagai Badan Usaha Niaga Terbaik dianugerahkan kepada PGN pada malam puncak penghargaan BPH Migas 2023 pada Jumat (29/12/2023) lalu.

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Pencapaian kinerja dan konsistensi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dalam menjalankan usaha niaga gas bumi selama ini memberikan hasil positif di penghujung tahun 2023. Predikat sebagai Badan Usaha Niaga Terbaik dianugerahkan kepada PGN pada malam puncak penghargaan BPH Migas 2023 pada Jumat (29/12/2023) lalu.

Penghargaan ini diberikan karena berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BPH Migas dengan parameter seperti ketepatan waktu dalam hal pembayaran dan pelaporan usaha, kepatuhan izin usaha, besaran iuran dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan peran sebagai pelaku usaha terhadap regulator. Hal ini menunjukkan komitmen PGN dalam melaksanakan komersialisasi usahanya tetap mengikuti aturan tata kelola yang berlaku dan bersikap kooperatif dengan stakeholdernya.

Kemudian dari BPH Migas juga memberikan apresiasi kepada PGN sebagai Badan Usaha Pendukung Jargas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah bahwa pembangunan jargas atau jaringan gas kota merupakan bagian rencana strategis nasional dalam mendorong pemanfaatan gas bumi di Indonesia khususnya sektor rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam meringankan beban subsidi di APBN.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas atas apresiasi yang diberikan malam ini. PGN dan BPH Migas adalah mitra kerja yang berjalan bersama dalam mendukung realisasi penyaluran gas bumi di Indonesia. Semoga kerjasama ini dapat terus berkesinambungan dan semakin baik lagi ke depannya dalam rangka mewujudkan komersialisasi dan infrastruktur gas bumi nasional yang handal.” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi Harry Budi Sidharta.

Hingga saat ini, PGN telah mengelola 834.165 Sambungan Rumah (“SR”) yang tersebar di 73 kota/ kabupaten. Sumber pendanaan pembangunan jargas ini terdiri atas dana APBN Pemerintah dan dana internal PGN. Di tahun 2024 ini, PGN tetap konsisten dengan komitmennya untuk melaksanakan penugasan yang diberikan Pemerintah dalam membangun jargas menuju target 2,5 juta SR.

Selain itu juga dalam kesempatan yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) sebagai anak usaha dari PGN turut menerima penghargaan dalam kategori Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Terbaik dengan peringkat masing-masing secara urutan menempati posisi pertama dan kedua.

Atas pencapaian ini maka PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berharap akan terus diberikan kepercayaan oleh para stakeholdernya dalam melaksanakan peran sebagai penyedia utama gas bumi nasional di masyarakat. Kemudian juga bentuk kerjasama yang saling bermanfaat dan mendukung dapat terwujud lebih luas lagi sehingga PGN bisa berperan aktif mendukung peningkatan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rel/ram)