Home Blog Page 910

Pemkab Batubara Gelar Tabligh Akbar, Memperkuat Tali Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah

IRMAWAN/SUMUT POS FOTO BERSAMA: Ketua TP. PKK. Batubara, Maya Zahir, Ketua DWP Batubara Erna Monasari Zahrul foto bersama Ustadzah Oki Setiana Dewi (Syal Palistana) usai acara tabligh akbar.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemkab Batubara menggelar Tabligh Akbar demi memperkuat tali selaturahmi dan ukhuwah islamiyah. Acara ini digelar di Masjid Jami’ Al Ridho Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (28/11)

Tabligh akbar ini dihadiri Bupati Zahir yang diwakili oleh Plt. Asisten II Setdakab Batubara Radyansyah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batubara Ny. Hj. Maya Indriasari Zahir dan Ketua DWP Batubara, Erna Monasari Zahrul.

Kegiatan diisi dengan tausiyah dari Ustadzah Oki Setiana Dewi dengan mengusung tema “Membumikan Al-Qur’an dalam Bingkai Kebhinekaan”.

Plt. Asisten II, Radyansyah dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan pedoman dalam menjalin silaturahim antara sesama manusia sebagaimana dalam hadist yang berbunyi “Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, maka hebdaklah ia menyambungkan talipersaudaraan,”

“Selain itu kegiatan ini juga hendaknya menjadi pengingat bagi kita unuk menyebarkan paradigma Islam sebagai ajaran yang Rahmatan Lil ‘Alamin, yaitu dimanapun kita berada hendaknya mampu memberi rahmat dan manfaat kepada lingkungan sekitar,” ujar Radyansyah.

Selanjutnya, Radyansyah mengatakan kegiatan ini juga sebagai majelis ilmu yang sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan. Karena ibadah tanpa disertai ilmu akan menjadi sia-sia.

“Ilmu merupakan sebuah kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi maupun persoalan mengenai akhirat nantinya,” jelas mantan Kadis PMD itu.

Mengakhiri kata sambutannya, Plt. Asisten II Radyansyah berharap tabligh akbar ini dapat diperhatikan dan diikuti dengan baik sehingga materi yang disampaikan oleh ustadz dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tutupnya. (aci/han)

Debat Capres Harus Lebih Berkualitas

MEMBAUR: Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat melakukan kampanye perdana di Waninggap Nanggo, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11). Ganjar disambut hangat masyarakat Papua saat mendarat di Bandara Internasional Mopah, Merauke.

SUMUTPOS.CO – Kampanye sudah resmi digelar. Selain mendekatkan diri ke masyarakat, pasangan calon presiden dan wakil presiden juga harus memperkenalkan dan mengadu visi misi dan programnya satu sama lain. Salah satunya melalui kegiatan debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

KETUA KPU RI Hasyim Asyari megatakan, pihaknya masih menggodok format debat yang ideal. Harapannya, debat yang disuguhkan nanti bisa berlangsung sehat dan rasional. Selain itu, turunan dari tema yang ditentukan undang-undang juga sedang dirumuskan. Kemudian, KPU juga masih harus menentukan lokasi dan tanggal, ahli dan panelis, moderator, hingga penyiaran.

Untuk itu, hari ini rencananya KPU akan menggelar rapat sekaligus meminta masukan dari akademisi, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil pada pagi hari. “Sorenya kita akan mengundang tim paslon membahas kampanye metode debat tersebut,” ujarnya di Kantor KPU RI tadi malam.

Dengan adanya masukan para ahli dan peserta pemilu, diharapkan KPU bisa mengambil kebijakan yang partisipatif. Soal frekuensi debat, Hasyim menegaskan, akan tetap berlangsung lima kali. Itu merujuk pada ketentuan pada Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selama UU tersebut tidak direvisi, maka tidak akan ada perubahan. Lantas, apakah dibolehkan jika ada calon presiden atau cawapres yang tidak berkenan hadir? Hasyim tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, tidak ada dalam sejarahnya capres/cawapres absen dalam debat. “Semuanya punya itikad baik untuk hadir,” tegasnya.

Hasyim juga memastikan, dalam pelaksanaan debat tidak akan ada pertanyaan yang bocor ke peserta. Meski demikian, dia meyakini semua peserta bisa memperkirakan. Sebab, tema sudah tersedia. “Topik itu kan sudah ada di UU, jadi semua calon, semua tim pasangan calon sudah bisa memprediksi kira-kira kalau topik ini apa saja,” kata Hasyim.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran Nusron Wahid menepis tudingan sejumlah kalangan yang menyebut Gibran menghindari forum debat. Dia memastikan, dalam debat resmi yang dihelat KPU, pasangan Prabowo-Gibran akan datang. “Begini ya, kalau yang mengadakan KPU pasti kita akan hadiri semua,” ujarnya.

Ketidakhadiran Gibran dan Prabowo dalam sejumlah acara yang diinisiasi gerakan masyarakat, lanjut dia, bukan karena tidak berani. Melainkan semata-mata kesempatan dan waktu yang terbatas di tengah kesibukan. Berbeda dengan lainnya, pasangan Prabowo-Gibran keduanya sama-sama masih dinas. Lagi pula, kata Nusron, menghadiri dialog dan debat yang digelar masyarakat bukan sesuatu yang wajib. Sehingga perlu juga dilihat sejauh mana prioritasnya. “Kalau kita pas cocok, waktunya tepat, ya kita hadiri. Kalau enggak cocok dan enggak pas ya karena sudah,” imbuhnya. Lebih lanjut lagi, politisi Golkar itu berpendapat, perlu juga mengatur strategi untuk memberikan efek surprise. Sehingga tidak semua dibuka diawal. “Kalau semua ide-ide kita keluarkan hari ini, nanti kita enggak ada surprise-nya nanti di KPU,” terangnya.

Sementara itu, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapannya mengikuti debat. Sebaliknya, Timnas Amin justru menyesalkan jadwal debat capres-cawapres yang belum dirilis KPU hingga saat ini. Hal tersebut membuat Timnas Amin mempertanyakan kesiapan KPU dalam menyukseskan seluruh tahapan pilpres. “Ada apa KPU sampai sekarang belum umumkan jadwal debat, padahal kan sudah memasuki tahapan kampanye?,” kata Jubir Timnas Amin M Ramli Rahim.

Ramli menyebut, belum dirilisnya jadwal debat capres-cawapres itu berpotensi merugikan kontestan Pilpres. Tidak hanya Amin, tapi juga pasangan capres-cawapres lain. Umumnya kegiatan debat, lanjut Ramli, pasti memerlukan persiapan. “Perlu ada persiapan serius dari pasangan capres-cawapres,” ungkap Ketua Konfederasi Relawan Nasional Anies (KoReAn) tersebut.

Ramli khawatir potensi kecurangan bisa terjadi jika jadwal debat tak kunjung dirilis. Menurutnya, hal itu dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. “Jangan sampai belum rilis jadwal debat ini menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kan kita tidak tahu. Potensi kecurangan bisa timbul dari mana saja,” tukasnya. Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud menyatakan kesiapan untuk debat. Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Abdullah Mansyur menyatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan secara matang. “Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari,” terangnya saat konferensi pers Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

TPN sudah menyiapkan konten atau materi yang akan dibutuhkan dalam debat. Materi itu disusun setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh para ahli dan pakar. Jadi, TPN siap menghadapi debat, baik yang digelar KPU maupun masyarakat umum.

Pasangan Ganjar-Mahfud juga siap mengikuti tahapan pemilu itu. Kapasitas keduanya juga tidak perlu diragukan lagi, karena Ganjar dan Mahfud adalah sosok yang sangat berpengalaman. Kedua tokoh itu menguasai berbagai bidang dalam pemerintahan. “Ganjar- Mahfud pasti akan menguasai panggung debat,” tegasnya.

Terkait waktu pelaksaan debat, kata Mansyur, hal itu menjadi kewenangan KPU. Namun, pelaksanaan debat harus menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang sudah disusun, baik dengan TPN Ganjar-Mahfud maupun tim paslon lain. Politisi PPP itu mengatakan, TPN tentu akan berkoordinasi dengan KPU dalam penentuan jadwal dan lokasi debat. “Kami akan bernegoisasi dengan KPU, sehingga debat bisa dilaksanakan dengan lancar,” ungkapnya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Doni Gahral mengatakan, debat yang dilakukan harus betul-betul perdebatan yang berkualitas, ada pertengkaran pikiran. Bukan debat yang berisikan kampanye. “Kalau kampanye di forum lain saja. Debat harus ada pertengkaran pikiran,” jelasnya.

Misalnya, terkait program sosial yang akan dilakukan. Kandidat harus bisa menjelaskan secara detail terkait akurasi data, jumlah penerima manfaat, dan pos anggaran yang akan digunakan. Program itu didebat oleh kandidat lain. Doni menjelaskan, kandidat harus ditanya sampai titik pengetahuannya yang paling jauh atau dalam. “Sebab, mereka adalah sosok yang akan memimpin negara, bukan memimpin kelurahan, desa, atau daerah. Jadi, pertanyaannya harus sedalam mungkin,” bebernya.

Dalam debat, lanjut Doni, kandidat jangan menyampaikan visi-misi, karena itu bersifat umum. Apalagi, visi-misi sudah disebar. Semua orang sudah membaca dan mengetahuinya. Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana melaksanakan program yang ditawarkan secara teknis dan taktis.

Yang tidak kalah pentingnya, kandidat tidak boleh ad hominem, menyerang secara personal. Kandidat juga sampai marah-marah ketika merespon pertanyaaan. “Kalau seperti itu, maka dia sudah kalah langkah,” tandasnya.

TKN Serang Balik Megawati

Sementara itu, pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyebut pemerintahaan saat ini mirip orde baru mendapat serangan balik dari TKN Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Nusron Wahid mengaku menghormati sosok Megawati. Namun dia menilai pernyataan Mega pada Senin lalu telah keliru. “Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun,” ujarnya.

Nusron menilai, tidak tepat menilai situasi sekarang seperti orba. Buktinya, Mega bisa mengkritik pemerintahan secara bebas. Dia juga menyoroti sindiran soal netralitas. Sebab, yang bisa memobilisasi ASN adalah Menpan RB yang notabene politisi PDIP.

Nusron juga membeberkan kasus keterlibatan intelijen yang terungkap memenangkan Ganjar dalam kasus Pj Bupati Sorong. Baginya, menteri-menteri dari PDIP punya peluang memanfaatkan kekuasaan. Misalnya Menteri Sosial yang bisa saja memobilisasi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Menteri Hukum dan HAM yang menguasai pemilihan di Lapas. “Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang, apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai,” tegasnya.

Pada kesempatan lain Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap momen kampanye bisa berjalan dengan lancar dan sejuk. Dua menteri Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto, merupakan kontestan capres dan cawapres. Mereka sudah mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.

“Bagi Menkopolhukam Pak Mahfud sesuai surat permohonan kampanye di jadwal yang sudah beliau sampaikan pada presiden. Termasuk Presiden sudah memberikan persetujuan pada Menhan, izin cuti kampanye sesuai jadwal yang sudah ditentukan Menhan,” ucapnya.

Ari menjelaskan, aturan cuti untuk menteri sudah dijelaskan sesuai PP 53/2023. Dalam aturan itu ada dua katagori cuti, yakni cuti kampanye untuk menteri yang menjadi capres maupun cawapres, dan kedua cuti yang menjadi anggota partai politik atu ikut tim kampanye. (far/tyo/lum/lyn/jpg)

 

Dapat Virtual Account dan Top Up Saldo, Pelunasan Bipih Mulai Awal Desember

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, banyak kemudahan yang bakal diterima calon jemaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan. Mulai dari pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) hingga adanya top-up khusus.

Ia menjelaskan, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) memang sudah ditentukan komposisinya 60:40. Di mana, 60 persen tersebut merupakan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan sisanya, 40 persen penggunaan nilai manfaat.

Diakuinya, memang ada perbedaan komposisi dibanding tahun lalu. Namun, dia menegaskan, tak ada perbedaan signifikan. Peningkatan besaran BPIH pun terjadi lantaran fluktuatif penganggaran kebutuhan terutama di sektor transportasi yang tidak bisa dihindari.

“Segala sesuatu yang sudah diputuskan ini kan sudah menjadi ikhtiar kita sama-sama , mudah-mudahan ini bisa berwujud dan menambah pelayanan,” ujarnya ditemui usai acara Simposium Nasional Digitalisasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Simposium PTNU) di Jakarta, kemarin (28/11).

Meski demikian, lanjut dia, para CJH diberikan sejumlah keringanan. Diantaranya, proses pelunasan yang bisa dicicil dan ditop-up dengan virtual account (VA). “Dan tiap virtual account itu kan dikasih saldo sekitar Rp 2-3 juta, yang kalau ditotal-total kalau dia menyetor Rp 25 juta, maka tinggal Rp 28 jutaan lagi dia melunasinya,” tuturnya. Saldo VA tersebut disebutnya berasal dari badan pengelola keuangan haji (BPKH).

Disinggung soal waktu pelunasan, Saiful mengatakan, direncanakan mulai awal Desember 2023. CJH bisa mulai mencicil sampai batas waktu akhir yang ditentukan. Tak ada batasan minimum besaran cicilan nantinya. Termasuk, penentuan waktu-waktu tertentu untuk melakukan pembayaran cicilan.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan bank penerima pelunasan. Bahkan, telah dibuat teknis-teknis pembayarannya seperti apa. “Makanya ini salah satu terobosan kita dan Komisi VIII DPR. Kita membuat skema yang meringankan mereka jadi cicil gitu. Ditop-up istilahnya,” paparnya.

Dengan putusan yang lebih awal ini, Saiful berharap, persiapan pelaksanaan haji pun bisa rampung lebih cepat. Pembuatan visa haji misalnya, dapat diselesaikan pada Februari 2024.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi merespon penetapan biaya haji 2024. Dia mengatakan proporsi 60 persen uang jemaah dan 40 persen nilai manfaat sudah cukup proporsional. “Beban jemaah atau Bipih dengan subsidi dari nilai manfaat sudah cukup berimbang,” katanya.

Zainut yang juga mantan Wakil Menteri Agama itu menjelaskan, dalam penetapan ongkos haji hatus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek keadilan dan keberlanjutan. Jangan sampai subsidi terlalu tinggi, sehingga mengancap kesinambungan pengelolaan dana haji di BPKH. “Penggunaan nilai manfaat harus dihitung secara proporsional dan berkeadilan,” jelasnya.

Tujuannya untuk menjaga agar nilai manfaat pengelolaan dana haji di BPKH tidak habis tergerus. Zainut mengingatkan bahwa nilai manfaat untuk subsidi haji itu, menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia. Termasuk 5 juta lebih calon jemaah yang masih mengantri keberangkatan.

Zainut menjelaskan pemanfaatan nilai manfaat dana haji sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penggunaan nilai manfaat pernah mencapai angka hingga 59 persen pada musim haji 2022 lalu. “Gara-gara Arab Saudi menaikkan layanan biaya masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji, di saat jemaah haji sudah melakukan pelunasan Bipih,” katanya.

Kondisi seperti itu, menurut Zainut sudah tidak normal. Mereka mendorong agar nilai manfaat digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. Apalagi, MUI menilai kinerja BPKH belum menunjukkan hasil yang optimal. Sehingga belum dapat menghasilkan nilai manfaat yang ideal dan maksimal.

Dia menjelaskan jika pengelolaan di BPKH tidak kunjung optimal, maka nilai manfaat akan terus tergerus. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan habis pada tahun 2027. Apalagi jika komposisi Bipih dan subsidi dari nilai manfaat masih tidak proporsional. Jika dibiarkan terus tanpa perhitungan yang matang, pada 2028 nanti jemaah bayar biaya haji 100 persen tanpa ada subsidi. Karena nilai subsidi sudah habis.

Kemudian dengan naiknya jumlah Bipih yang harus dibayar oleh jemaah haji, MUI meminta kepada Kemenag untuk lebih meningkatkan pelayanan. Serta meningkatkan perlindungannya kepada jemaah haji Indonesia. Supaya para jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman dan menjadi haji yang mabrur. (mia/wan/jpg)

Kasus Cukai Bisa Distop Jika Bayar Denda 4 Kali Lipat

net JELASKAN: Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo saat menjelaskan kepada wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Melalui aturan itu, penyidikan pidana cukai bisa dihentikan, asalkan tersangka membayar denda sebesar 4 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penghentian dilakukan dengan penerapan konsep ultimum remedium. Artinya, penggunaan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam penegakan hukum.

Pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa ’’Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan,’’ dikutip Jawa Pos, kemarin (28/11).

Namun penghentian penyidikan hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nantinya yang bersangkutan harus membayar sanksi administratif berupa denda 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu dalam proses penyidikan, penyidik dapat memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.

Pada Pasal 4, menteri atau pejabat yang ditunjuk juga melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar dan besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar.

’’Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk,’’ bunyi aturan itu.

Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut bahwa PP itu merupakan aturan turunan dari UU HPP klausul Ultimum Remedium dalam cukai.

Fajry menyebut, jika klausul ultimum remedium diterapkan dalam pajak, maka hal itu tepat karena fungsi utama pajak untuk mencari penerimaan. ’’Sedangkan cukai berbeda, ada aspek pengendalian konsumsi di sana. Jadi tidak tepat ada klausul ultimum remedium bagi cukai,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (28/11).

Fajry mencontohkan dengan pidana cukai bagi para pelaku usaha rokok ilegal. Menurut dia, para pelaku itu perlu diberikan hukuman berat agar memberikan efek jera.

’’Tidak bisa hanya hukuman sanksi administrasi. Kalau begini, semakin tinggi risiko peredaran rokok ilegal. Mengapa? Karena risiko para pelaku usaha rokok ilegal dalam berbisnis berkurang,’’ jelas dia.

Di sisi lain, Fajry menyebut tarif cukai di Indonesia sudah optimal dan terus mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat gap harga rokok legal dan ilegal semakin tinggi. Artinya potensi profit dari pelaku usaha rokok ilegal meningkat.

’’Dengan risiko usaha rokok ilegal yang menurun, sedangkan potensi untungnya semakin meningkat, industri rokok ilegal akan semakin marak. Itu risikonya,’’ tuturnya.

Terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, aturan itu merupakan pelaksanaan UU 7/2021 yang menegaskan prinsip ultimum remedium. Sehingga penerimaan negara jadi prioritas. ’’Penyidikan dapat dihentikan jika membayar denda sebesar 4 kali cukai yang harus dibayar,’’ jelas dia.

Menurut Prastowo, prinsip itu jauh lebih dulu dipakai di UU KUP (UU Perpajakan), sejak UU 6/1983. Dia melanjutkan, karakteristik UU Perpajakan memang administrative penal law atau hukum administrasi yang diperkuat dengan pidana. Itu membuat pemidanaan untuk mendorong kepatuhan, tapi prioritas tetap penerimaan negara. Maka hal itu membuat jumlah dendanya sangat besar.

Prastowo menyebut, tanpa jalan keluar ultimum remedium, maka pelanggaran pidana cukai yang berlanjut ke proses hukum akan berisiko divonis rendah dan denda ringan. (dee/jpg/ila)

Pertemuan Bilateral Ma’ruf Amin dan Anwar Ibrahim, Tak Ada Lagi Hukuman Cambuk untuk PMI Ilegal

Hilmi/Jawa Pos PERTEMUAN: Suasana pertemuan bilateral Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuching, Sarawak, Malaysia (28/11).

SUMUTPOS.CO – Mengawali agenda kunjungan kerja di Kuching, Malaysia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Nasib pekerja migran Indonesia (PMI) jadi salah satu menu pembicaraan kedua petinggi pemerintah itu.

Usai pertemuan tertutup itu, Ma’ruf Amin memberikan keterangan kepada media. Dia mengatakan untuk PMI yang bekerja di sektor sawit tidak ada masalah dan kondisinya baik-baik saja. Tetapi masih ada banyak WNI di Malaysia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).

Dalam pertemuan itu, Ma’ruf bersyukur ada respon baik dari Anwar Ibrahim. “Kita harapkan ada perlindungan dan perbaikan (pelayanan),” kata Ma’ruf di Kuching, Sarawak, Malaysia (28/11).

Ma’ruf bersyukur dalam pertemuan itu PM Anwar Ibrahim kembali menegaskan tidak adalagi hukuman cambuk untuk tenaga kerja ilegal. Sebaliknya bakal dilakukan program pemutihan. Sehingga mempermudah pendataan tenaga kerja asing, khususnya di sektor tenaga kerja domestik atau rumah tangga. “Cambuk hanya ada untuk (kasus) kriminal,” katanya.

Dubes Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan jumlah PMI yang bekerja sebagai ART di Malaysia masih sangat banyak. “Yang tercatat ada 57 ribu orang,” katanya. Dia menjelaskan PMI sebagai ART yang tidak resmi atau tidak tercatat jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang resmi.

Dia mengakui urusan PMI di sektor ART masih jadi persoalan selama ini. Dia juga mengakui pemerintah Malaysia sedang melaksanakan proses pemutihan untuk perizinan pekerja migran.

Selain itu Hermono mengatakan pertemuan Ma’ruf Amin dengan Anwar Ibrahim juga membahas soal penyelesaian masalah perbatasan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut masalah tapal batas. Namun untuk diketahui, sampai saat ini masih ada sejumlah titik perbatasan kedua negara yang masih jadi masalah atau sengketa.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan pertemuan itu juga membahas soal perdamaian di Gaza. Dia menyampaikan Indonesia dan Malaysia sama-sama kencang membela perdamaian di Gaza. “Tidak hanya jeda (serangan) beberapa hari saja,” kata Ma’ruf. (wan/jpg/ila)

Ganjar Kunjungi Muhammadiyah Sulawesi Selatan

istimewa DISKUSI: Capres Ganjar Pranowo saat berdiskusi tentang kebangsaan dengan kalangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

SUMUTPOS.CO – CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo tampak mesra dengan kalangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan saat berdiskusi tentang kebangsaan, pada Sabtu (18/11). Acara yang digelar di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Makassar tersebut berlangsung sekitar satu jam.

Tiba di lokasi, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan KH Muhammad Saiful Saleh dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Makassar KH Muhammad Said Abd Shamad. Selanjutnya Ganjar diarahkan menuju tempat acara di lantai dua.

Di tempat tersebut sudah ada ratusan pengurus dan kader Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang menunggu. Dalam diskusinya, Ganjar sempat mendapatkan pertanyaan dari salah seorang pimpinan Muhammadiyah Kota Makassar, Mahyudin Nur terkait posisi strategis Muhammadiyah di mata capres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura itu.

Ganjar pun menjawab bahwa Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini sejak pra kemerdekaan. Dia mengatakan, Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang selama ini banyak berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa.

“Muhammadiyah ini banyak memiliki SDM yang hebat-hebat sehingga saya kira orang-orang Muhammadiyah bisa jadi menteri apa saja di semua bidang,” kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berdiskusi tentang kebangsaan, pembangunan generasi muda, perhatian kaum perempuan hingga soal Palestina. Dia merasa terhormat bisa diterima baik oleh kalangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

“Saya senang bisa berdiskusi dan mendapat banyak masukan. Tadi ada yang bicara soal perdamaian Palestina, ruang anak muda, dan juga soal perhatian kaum perempuan,” kata mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Usai acara, Ganjar mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat bisa diterima baik oleh kalangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Diskusi dengan Muhammadiyah, menurut Ganjar, sangat bermanfaat untuk menjadi acuan dalam menentukan arah program ke depan.”Ini sangat menarik karena bisa menjadi dasar saat menyusun program dan kebijakan,” tandasnya.

Tidak hanya berdiskusi dengan pengurus Muhammadiyah, Ganjar Pranowo juga bersilaturahmi dengan Mursyid Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al Makkasary, Habib Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf alias Habib Puang Makka. Di Kota Makassar, Ganjar juga melakukan konsolidasi pemenangan bersama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD).

Dalam pertemuan tersebut, capres Ganjar menekankan pentingnya merespons aspirasi masyarakat dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut), Irsan Armadi mengapresiasi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang melakukan kunjungan ke Muhammadiyah. Ia berharap, agar Ganjar dapat menggandeng para pemuda atau anak milenial yang banyak tergabung di dalam organisasi-organisasi Islam, terutama Muhammadiyah di Indonesia, khususnya di Sumut.

Seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). “Ini agar terjalin sinergitas dan silaturahmi yang erat terhadap masyarakat,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (28/11). (wir/dwi)

Pertanian Organik Berkembang di Sumut

DISKUSI: Dr Parlindungan Purba MM (kanan) berdiskusi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta. (ISTIMEWA)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TOKOH masyarakat Sumut yang juga ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM menemui Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantor Kementan Jakarta, Selasa (28/11).

Parlindungan Purba bertemu dengan menteri berdiskusi terkait perkembangan sektor pertanian di Sumut. Disamping itu, ia juga bicara tentang komoditi pertanian kopi, hortikultura dan rencana Sumut untuk menuju swasembada pangan.

”Saya juga menyampaikan kepada pak menteri terkait antusiasme masyarakat dalam membangkitkan pertanian organik yang ditandai dengan terbentuknya organisasi Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) yang sudah terbentuk di beberapa kabupaten/kota,” ujarnya.

Keberadaan petani dan pertanian organik mulai berkembang di Sumut ”Terakhir pelantikan Maporina Simalungun dan Karo. Dalam waktu dekat di Dairi,” katanya.

Parlindungan Purba juga menyampaikan bahwa Pj Gubsu Hassanudin dan para bupati/wali kota di Sumut sangat perhatian terhadap sektor pertanian.

Ia menambahkan bahwa salah satu keunggulan dari tanaman organik adalah lebih ramah lingkungan. Sebab tak menggunakan bahan-bahan kimia. Proses menanam tanaman organik tidak akan mencemari tanah, air dan udara.

Bertani organik akan membawa kesuburan bagi tanaman disekelilingnya ”Secara keseluruhan, pertanian organik memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan, kesehatan manusia dan ekonomi. Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan praktik pertanian organik untuk mewujudkan dunia yang lebih sehat, berkelanjutan dan adil,” ucap ketua Yayasan Sari Mutiara tersebut. (dmp)

BRI Kembali Gelar Program Promo di Merchant

Tim BRI BO Medan Thamrin saat berada di salah satu merchant di Medan yang menggelar program promo besar-besaran. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI BO) Medan Thamrin kembali menggelar program promo besar-besaran, di merchant-merchant Food and Beverages (F&B) Adhya Group di Kota Medan, Jakarta dan Bali.

Terdapat 15 merchant, seperti Burger Bangor, Filosofi  kopi, Goloso (Pasta Pizzeria), Gotcha, Guten Morgen (Coffee Lab and Shop), L’Osteria (Pizza e Cucina), Perfecto (by Filosofi Kopi), Roti Romi (Roti Mimpi Indah), Rumah Rini (Melaty Parahyangan), Gelato Secrets Natural, Shu Guo Yin Xiang,  YEN Signature, Yoku Yatta Omakase, Yoku Yatta, dan YumThai.

Untuk di Kota Medan sendiri, merchant-merchant Adhya Group dapat dijumpai di Tengah yang berada di Jalan Irian Barat, tepat di belakang Gedung Uni Plaza Medan.

Adapun, bentuk promo beragam, mulai dari diskon potongan langsung sebesar Rp10 ribu-Rp50 ribu atau diskon sampai dengan 20 persen per transaksi.

Program promo berlaku mulai dari 1 Oktober-31 Januari 2024. Masyarakat dapat menikmati diskon tersebut dengan bertransaksi di mesin EDC BRI menggunakan kartu debit BRI, kartu kredit BRI dan QRIS dari aplikasi BRImo.

Selain promo tersebut, masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS di BRImo berkesempatan mendapatkan cashback dari BRIMO FSTVL senilai Rp10 ribu.

Branch Office Manager BRI Medan Thamrin, Zulherman Isfia, Rabu (29/11) mengatakan, dengan program promo yang digelar selama empat bulan ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bertransaksi menggunakan kartu debit dan QRIS. Sehingga transaksi uang tunai dapat berkurang di Indonesia, khususnya di Kota Medan, Jakarta dan Bali.

“Ke depannya BRI akan terus menggelar program program promo menarik bagi nasabah setia BRI di Indonesia,” kata Zulherman, disela-sela kegiatan kunjungan merchant bersama dua orang Relationship Manager Funding and Transaction BRI BO Medan Thamrin, Silvia dan Puspita. (dwi)

Departemen Kontruksi PT DPM Perbaiki Jalan Permukiman di Kelurahan Sidiangkat

DIASPAL: Terlihat jalan utama Base Camp Gerbang III, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sedang diperbaiki Departemen Konstruksi PT DPM untuk jawab aspirasi warga.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) melalui departemen konstruksi, melakukan perbaikan jalan permukiman tepatnya di jalan utama Base Camp Gerbang III, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Selasa (28/11/2023).

Supervision Communication PT DPM, Rangkap Boang Manalu kepada wartawan menerangkan, perbaikan jalan permukiman dimaksud atas aspirasi yang disampaikan masyarakat sekitar kepada departemen external beberapa waktu lalu.

“Selanjutnya, oleh perusahaan melalu Departemen Kontruksi, langsung melakukan perbaikan pengaspalan jalan sepanjang 50 meter. Sekarang jalan utama permukiman warga itu sudah bagus,” ujarnya.

Rangkap menambahkan, meskipun perusahaan belum eksploitasi atau berproduksi, jauh sebelumnya PT DPM telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Misalnya, bantuan ribuan bibit tanaman produksi, penyaluran makanan bergizi, pemberian sembako diberbagai tempat, bantuan dana pendidikan , dan lainnya.

“Artinya, perusahaan telah menunjukkan komitmen dan memberikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat khususnya warga sekitar lingkar tambang,” ucap Rangkap.

Sementara itu, perwakilan warga penerima manfaat perbaikan/pengaspalan jalan, Viksen Tumanggor dan Mohar Sinamo, mengapresiasi PT DPM, sudah merespons aspirasi disampaikan masyarakat.

Viksen maupun Mohar menyebut, saat audensi di kantor PT DPM di Sidiangkat akhir bulan Oktober lalu, sebenarnya ada beberapa usulan disampaikan masyarakat seperti perbaikan jalan, lampu penerangan jalan umum serta menjaga kebersihan lingkungan.

“Terimakasih kepada PT DPM sudah realisasikan aspirasi warga, semoga perusahaan pertambangan timah hitam itu segera berproduksi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Dairi,” ucap keduanya.(rud/ram)

Bupati Dairi Eddy Berutu: Kita Telah Berhasil Laksanakan Merdeka Belajar

BERFOTO: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata foto bersama saat peringatan HGN di stadion utama Sidikalang, Selasa (28/11/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menyebut Pemerintah Kabupaten Dairi telah berhasil melaksanakan beberapa program yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, khususnya dalam implementasi merdeka belajar.

Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 di Stadion Utama Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Selasa (28/11/2023).

“Capaian Dairi terkait akun belajar yang menjadi muara dari beberapa platform saat ini berada pada posisi 90,2%. Demikian juga dengan data di platform Merdeka Mengajar,” ucap Eddy Berutu.

Komunitas di Sumatera Utara, kata Eddy Berutu, Pemkab Dairi berada pada posisi kedua. Sementara, untuk pelajar belajar.id, Pemkab Dairi telah berhasil mengimbaskan sejumlah 38.100 siswa dan berada pada urutan ke-4 Nasional.

Adapun numerasi atau gasing, Pemkab Dairi telah berhasil mengimbaskan secara merata pada pelajar tingkat SD dan SMP.

Di bidang literasi, lanjut Eddy Berutu, salah satu penulis asal Dairi bernama Ahmad Zainuddin Ujung, S.Pd telah membawa nama Dairi dan Budaya Pakpak menjadi salah satu sumber bacaan buku Kemendikbudristek 2023 ini.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Dinas Pendidikan, bapak ibu baik dari Sekolah Penggerak, Sekolah Terinvensi Program Organisasi Penggerak, Guru Penggerak yang merupakan aset Kabupaten Dairi, Narasumber Berbagi Praktik Baik (NSBPB), dan seluruh komunitas maupun trainer dan yang ada di hadapan saya ini. Oleh karena itu melalui Perayaan HGN 2023 ini saya mengucapkan selamat dan terima kasih telah memberi warna di Kabupaten Dairi, ” ucapnya.

Ke depannya, ucap Eddy Berutu, masih banyak hal yang harus dikerjakan melalui kolaborasi yang lebih intens, sehingga capaian-capaian dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan pelajar ber-Profil Pelajar Pancasila dapat dimaksimalkan.

“Sejalan dengan hal tersebut, kita juga optimis dapat mewujudkan visi Kabupaten melalui kolaborasi dan sinergitas pada semua sektor yang ada di Kabupaten Dairi. Hendaknya kita semua saling bersinergi dan bergerak untuk bersatupadu memaksimalkan semua sektor demi mewujudkan tujuan bersama khususnya tujuan pendidikan Nasional,” katanya.

Pada kesempatan ini, Eddy Berutu juga menyampaikan penghargaan HGN kepada guru dan sekolah berprestasi.(rud/ram)

1...909910911...15,703Page 910 of 15,703