Home Blog Page 923

Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi 2023 Resmi Ditutup

BERSAMA: Pj Wali Kota Lhokseumawe, Dr Drs Imran, Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan dan lainnya pada acara penutupan Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (22/11/2023). 

LHOKSEUMAWE, SUMUTPOS.CO – Pemko Lhokseumawe menyampaikan  ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bobby Nasution atas ditunjuknya Kota Lhokseumawe sebagai tempat Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi 2023. Perhelatan ini berdampak positif bagi masyarakat terutama UMKM di kota Lhokseumawe.

Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Lhokseumawe, Dr Drs Imran pada acara penutupan Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (22/11/2023).

 Hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan yang juga selaku Sekretaris Komwil I Apeksi, Sekda Kota Lhokseumawe, Adnan, Kabag Hakda Kota Medan,  Lilik dan Kabid Koperasi dan UKM Anwar Syarif serta unsur Forkopimda dan sejumlah stakeholder.

“Ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi untuk Ketua Komwil I Apeksi Bobby Nasution (Wali Kota Medan) yang telah menunjuk Kota Lhokseumawe sebagai lokasi Sarasehan UMKM 2023. Kita tidak bisa pungkiri kegiatan ini memberi dampak yang signifikan untuk pengembangan UMKM di kota Lhokseumawe dan Kota – kota yang tergabung Komwil I Apeksi,” kata Pj Wali Kota Lhokseumawe.

Menurut Imran, dapat kita lihat bersama dari hari pertama pembukaan sampai hari ini penutupan begitu antusiasnya masyarakat untuk dapat melihat dan mengetahui produk-produk UMKM yang dihasilkan dari setiap daerah anggota Komwil I Apeksi serta produk UMKM lokal kota Lhokseumawe.

“Ini suatu kebahagiaan bagi kota Lhokseumawe. Perputaran orang dan perputaran uang selama acara sarasehan UMKM ini luar biasa. Dimana perputaran uang di kegiatan  yang diikuti 140 UMKM ini mencapai kurang lebih Rp 1,6 Milyar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kota lainnya agar sama merasakan manfaatnya,” sebutnya.

Ketua Komwil I Apeksi sekaligus Wi Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Pemerintah dan Sosial Muhammad Sofyan mengungkapkan berbagai kegiatan dalam Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi yang berlangsung dari tanggal 19-22 November 2023 telah terselenggara dengan baik dan sukses.

Menurut Sofyan, kesuksesan kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan seluruh kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi khususnya kota Lhokseumawe.

“Alhamdulillah seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Atas nama pengurus Komwil I Apeksi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Pj Wali Kota Lhokseumawe dan seluruh panitia serta tokoh masyarakat kota Lhokseumawe,” ujar Aspemsos.

Sofyan berharap kegiatan Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi ini dapat membawa manfaat bagi seluruh anggota Komwil I Apeksi yang tersebar di provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Terkhusus kami sampaikan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Pemko Lhokseumawe dan masyarakat luas,” Sebut Muhammad Sofyan.

Selanjutnya sebagai ungkapan apresiasi dan terima kasih atas kesuksesan Sarasehan UMKM Komwil I Apeksi, Pj Wali Kota Lhokseumawe memberikan piagam penghargaan kepada Pemko Medan yang diwakili Kabid Koperasi dan UKM Anwar Syarif. Piagam penghargaan juga diberikan kepada Bank Indonesia perwakilan Kota Lhokseumawe dan stakeholder yang mendukung kegiatan tersebut. (rel)

Kerja Sama dengan 9 Negara, Agro Expo 2023 Digelar Hari Ini

SURVEI: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang saat melakukan survei lokasi gelaran Agro Expo 2023 di Hotel Sibayak Berastagi.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo akan membuka gelaran Agro Expo 2023 mulai hari ini (23/11) hingga 25 November mendatang di Hotel Sibayak Berastagi. Selain pameran hasil pertanian, akan ada seminar untuk mengedukasi para petani di Sumut. Antara lain terkait pembuatan pupuk organik, penggunaan media tanam arang aktif, dan lainnya.

Atas dasar hal itu, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang melakukan survei kesiapan lokasi kegiatan, Selasa (21/11) lalu. Bersama para kepala OPD Kabupaten Karo terkait, petani peduli Kabupaten Karo, survei ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan lokasi dan sejauh mana persiapan menjelang Agro Expo 2023 tersebut.

Agro Expo merupakan event pameran pertanian yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk pertanian di Kabupaten Karo. Sehingga bisa memperluas pasar hasil pertanian dari Kabupaten Karo hingga ke mancanegara.

Pada kesempatan itu, Cory berharap, event seperti ini dapat didukung penuh secara bersama-sama, agar kegiatan Agro Expo 2023 ini, berjalan lancar.

Seperti diketahui, Agro Expo 2023 merupakan event yang bertujuan meningkatkan industri di bidang agricultural bertaraf internasional, yang bekerja sama dengan 9 negara. Selain itu, event ini juga digelar untuk menambah wawasan terbaru dari para ahli, pertukaran ide dengan sesama penggiat pertanian, dan temukan teknologi inovatif untuk mengoptimalkan usaha pertanian. Dalam gelaran ini, akan melibatkan pembicara dari para ahli, serta produk-produk yang melibatkan produsen benih pertanian, pestisida, dan alat-alat mesin pertanian (alsintan). (deo/saz)

Mural Kolaborasi JNE, Pemko Medan dan Waspada Hiasi Pusat Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fenomena Mural yang menghiasi Kota Medan akhir-akhir ini turut menginspirasi berbagai pihak, termasuk JNE Medan. Berkolaborasi dengan Pemko Medan melalui Kecamatan Medan Maimun dan Surat Kabar Waspada, JNE Medan turut meramaikan fenomena mural di Kota Medan yang sudah ada sebelumnya di beberapa titik di Kota Medan seperti di Merdeka Walk, Simpang Jlalan skandar Muda Baru Medan, dan Jembatan Fly Over Amplas Medan. Bertemakan kurir JNE yang mengajak berbagai kalangan dan generasi untuk membaca koran, mural tersebut juga menampilkan 5 Program Prioritas Wali Kota Medan dan mengajak warga Kota Medan untuk mencintai Kota Medan.

Mural yang menghiasai tembok bangunan Gedung Surat Kabar Waspada beralamat di Jalan Brigjend Katamso No 1, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun kini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna jalan raya dari arah Jalan. Brigjend Katamso dan Jalan Pandu Medan. Berada di simpang empat lampu merah lalu lintas, semakin membuat mural tampak terlihat dan terbaca oleh warga Kota Medan yang melintas, terlebih yang berhenti saat lampu merah. Terdapat 2 titik mural dengan ukuran pertama 14m x 4m dan kedua 7,5m x 2m.

Fikri Al Haq Fachryana selaku Kepala Cabang JNE Medan menyampaikan, dengan melihat fenomena mural yang semakin ramai menghiasi Kota Medan JNE berinisiatif untuk mengajak Pemko Medan. JNE memiliki Kantor Cabang Utama di Jl Brigjend Katamso No 523 E ( Simpang Pelangi ) Medan dan Kantor Perwakilan di Jl Brigjend Katamso No 275/99D ( Simpang Juanda ) Medan, yang mana keduanya berada di Kecamatan Medan Maimun, karena itu melalui Kecamatan Medan Maimun JNE mengajak Pemko Medan untuk berkolaborasi membuat mural. Dengan kesepakatan, titik mural berada di Gedung Waspada yang juga berada di Kecamatan Medan Maimun. Melihat lokasi yang strategis dan berpotensi dilihat oleh banyak masyarakat Medan, kolaborasi ini pun berjalan hingga akhirnya kini mural tersebut sudah jadi dan dapat dinikmati keindahannya oleh masyarakat.

Tommy Prayoga Sidabalok, S.STP, M.AP selaku Camat Medan maimun menyambut baik kolaborasi ini. ” Sesuai dengan tagline Pemko Medan saat ini yaitu Kolaborasi Medan Berkah, tentunya senang sekali diajak oleh JNE untuk berkolaborasi membuat mural terlebih saat ini mural menjadi bagian dari tren yang sedang di galakkan oleh Pemko Medan untuk menghiasi Kota Medan, ” sebutnya. Ditambahkannya, selain menambah nilai artistik dan estetika Kota Medan, hal ini juga bentuk dukungan Pemko Medan terhadap generasi muda pengrajin mural yang ada di Medan agar dapat terus berkarya. “Melalui mural kita juga dapat menyampaikan pesan-pesan bermanfaat dan bermakna kepada masyarakat luas, sebab era sekarang ini masyarakat lebih mudah memahami suatu pesan melalui gambar atau ilustrasi yang menarik. Terimakasih untuk JNE, semoga kedepannya Pemko Medan, khususnya Kecamatan Medan Maimun dapat terus berkolaborasi dengan JNE untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat”, ujar Tommy.

Sulaiman Hamzah, S.Sos selaku redaktur Ekonomi Surat Kabar Waspada mewakili management Waspada juga menyampaikan rasa terimakasih atas kolaborasi ini “ Terimakasih sudah memilih Gedung kami, pesan yang ingin kami sampaikan pada mural ini adalah kendati era saat ini serba digital, kami berharap masyarakat kota Medan dari berbagai kalangan dan generasi tidak melupakan harian cetak atau koran. Sebab koran merupakan salah satu sumber informasi yang pali valid ditengah maraknya informasi-informasi hoax di media digital. Kami berharap semua generasi dapat terus membudidayakan membaca koran,” ungkapnya.

Fikri menambahkan bahwasannya sesuai dengan tagline JNE yaitu “ Connecting Happiness “, melalui mural ini JNE juga ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Medan bahwa JNE dapat menyambungkan kebahagiaan dari berbagai aspek. Pada mural ini, maskot JNE yang di sebut dengan JONI ( JNE Ontime Integrator ) mengajak masyarakat dari berbagai kalangan dan lintas generasi untuk dapat terus membaca koran. ” Kami juga mengajak masyarakat untuk mencintai Kota Medan dengan bersinergi, mendukung, dan mendoakan Pemko Medan untuk dapat mewujudkan Medan yang lebih baik, ” tutup Fikri. (rel/sih)

Pelabuhan Paropo dan KMP Jurung-jurung Dioperasikan

RESMIKAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu bersama Kepala BPTD Kelas 2 Sumut Dadan M Ramdan, General Manager PT ASDP Heru Wahyoni, dan Kepala KSOPP Danau Toba Rijaya S, saat menggunting pita pada Peresmian Pelabuhan Paropo Batu Horbo di Kawasa Danau Toba, Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Rabu (22/11).

SUMUTPOS.CO – Pelabuhan Paropo yang berlokasi di kawasan Danau Toba, tepatnya pada Dusun Batu Horbo, Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, mulai dioperasikan. Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, bersama Kepala BPTD Kelas 2 Sumut Dadan M Ramdan, General Manager PT ASDP Heru Wahyoni, dan Kepala KSOPP Danau Toba Rijaya S, meresmikan pengoperasian pelabuhan tersebut, Rabu (22/11). Selain peresmian pelabuhan, juga dilakukan pengoperasian KMP Jurung-jurung.

Sebelum Pelabuhan Paropo dioperasikan, diawali ritual Hahomion Mangelek, yang bermaksud memohon doa dan meminta restu para leluhur, agar perjalanan KMP Jurung-jurung dijauhkan dari marabahaya.

Seorang perwakilan tokoh adat, Daulat Rumasingap, yang dipercaya memimpin ritual Hahomion Mangelek, menyampaikan, seluruh peserta ritual mengantarkan KMP ini dengan diawali doa, supaya perjalanan KMP Jurung-jurung dan pelayanan Pelabuhan Paropo lancar ke depannya.

“Sebagai makhluk beradab dan beradat, sepatutnya manusia menghormati para leluhur, pendahulu, yang telah mewariskan budaya dan alam yang indah. Sebagaimana filosofi nama Pelabuhan Paropo, tidak terlepas dari sejarah Paropo, yang masyarakatnya mayoritas petani, dan dibantu menggunakan jasa ternak kerbau,” ungkap Daulat.

Sementara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, pelabuhan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kecamatan Silahisabungan dan Kabupaten Dairi. Pengembangan Pelabuhan Paropo Batu Horbo, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan transportasi, pariwisata, pusat perdagangan, dan kegiatan komunitas.

“Pelabuhan Batu Horbo akan digunakan sebagai titik pemberangkatan dan kedatangan kapal penumpang serta barang, yang meningkatkan konektivitas dengan daerah sekitarnya. Serta akan menjadi daya tarik wisatawan yang menawarkan keindahan panorama Tao Silalahi,” tuturnya.

Pelabuhan Batu Horbo juga akan menjadi pusat perdagangan lokal atau regional, yang dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar Danau Toba. Saat ini, lanjut Eddy, Pemkab Dairi telah meminta pengembangan lintasan trayek dari Silalahi menuju Simanindo, yang akan terealisasi pada 2024 mendatang. Trayek ini akan memperpendek jarak tempuh dari Silalahi ke Samosir, dari awalnya 3 jam melalui darat, menjadi 45 menit melalui danau.

“Besar harapan saya, keberadaan pelabuhan ini, didukung masyarakat Silahisabungan secara positif, untuk kemakmuran masyarakat,” harapnya. (rud/saz)

Permintaan DPRD Sumut kepada Pemkab Simalungun, Perkuat Tata Kelola dan Hubungan Keuangan Daerah

Istimewa BAHAS: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, saat gelaran Pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (20/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menjelaskan, hadirnya Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah di Sumut, akan memperkuat tata kelola dan hubungan keuangan daerah. Karena itu, kehadiran Ranperda tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan, pertangungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah setiap pemkab di Sumut, termasuk Pemkab Simalungun.

“Penekanan itu kami sampaikan saat saya bersama Pansus Pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan kunjungan ke Simalungun, Senin (20/11) kemarin. Kami minta agar semua Pemda di Sumut, termasuk Pemkab Simalungun, untuk bisa memperkuat tata kelola dan hubungan keuangan daerahnya,” ungkap Baskami, Rabu (22/11).

Baskami yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan, menjelaskan, pihaknya juga meminta aspek-aspek muatan lokal, karakteristik, dan keunggulan daerah, agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan ranperda tersebut.

Sebagai contoh, lanjutnya, Kabupaten Simalungun memiliki lahan perkebunan yang luas, khususnya kelapa sawit. Karena itu, perlu dipertimbangkan eksternalitas negatif yang ditimbulkan. “Seperti rusaknya jalan dan infrastruktur. Maka, hal itu harus dipertimbangkan, agar nantinya tidak menjadi beban daerah,” jelas Baskami.

Sehingga, lanjut Baskami, diperlukan perhitungan luas areal perkebunan dan tingginya aktivitas perkebunan sawit dalam menetapkan pembagian DBH komoditas sawit ke daerah.

“Sebagai contoh, aspek muatan lokal dan karakteristik wilayah yang menjadi pertimbangan. Sehingga hubungan keuangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, semakin bersinergi,” harapnya.

Sebelumnya pada pertemuan itu, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, meminta arahan terkait pengaturan khusus dalam Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Misalnya mekanisme dan persyaratan yang jelas, terkait pembagian dana bagi hasil dan penyalurannya yang diharapkan tepat waktu. Termasuk, mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dan sistem yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten kota,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, Pemkab Simalungun dalam pengelolaan keuangan daerah menerapkan pola asas umum pengelolaan, yakni menganut prinisip transparansi dan keterbukaan bagi masyarakat.

Senada dengan Baskami, menurut Zonny, Pemkab Simalungun sebagai wilayah yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, perlu adanya pengaturan DBH dan retribusi pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit. “Kami meminta kepada provinsi untuk mempertimbangkan luas lahan sawit dalam penentuan kebijakan besaran DBH sawit. Serta masih menunggu peraturan teknis terkait penentuan retribusi pelayanann pengendalian perkebunan kelapa sawit,” bebernya.

Dia pun menuturkan, Kabupaten Simalungun mendapatkan proyek peningkatan jalan provinsi sepanjang 199,8 kilometer, dengan anggaran Rp220 miliar. “Proyek itu termasuk dari bagian multiyears contract Rp2,7 triliun. Kami berterima kasih atas upaya Pemprov Sumut tersebut,” pungkas Zonny. (map/saz)

Kemenag Turunkan Usulan Biaya Haji jadi Rp94,3 Juta, DPR Minta BPIH Dipatok Rp93,5 Juta

MEKKAH: Jamaah saat tawaf mengelilingi Ka’bah di Kota Suci Mekkah. Kemenag belum bisa memastikan keberangkatan calon jamaah umrah asal Indonesia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai mendapat kritikan dari Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu, Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menurunkan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari Rp105 juta menjadi Rp94,3 juta per jamaah. Meski sudah turun sebesar Rp10,7 juta, namun DPR tetap tidak sepakat dan meminta agar BPIH dipatok Rp93,5 juta.

DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, angka Rp94,3 juta diperoleh setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan melakukan rasionalisasi pada sejumlah aspek yang ada. “Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, BPIH atau biaya yang sudah kami rumuskan berkisar Rp94,3 juta,” kata Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (22/11).

Hilman mengatakan, Kemenag juga telah mendapatkan informasi lebih kuat atau valid terkait tiket pesawat terbang untuk kepergian dan kepulangan para jamaah haji. Per orang, menurutnya membutuhkan Rp33.427.838 atau naik sekitar 2 persen.

Sementara biaya hidup tidak ada perubahan, sebesar Rp3,2 juta. Pun dengan visa, tetap Rp300 ribu. Sisanya, perubahan pada akomodasi jamaah selama di Mekkah dan Madinah. “Kami dari Kemenag ingin menyampaikan bahwa kami juga punya semangat yang sama dengan bapak-ibu di Komisi VIII, bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Hilman.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, pihaknya telah membahas biaya haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan stakeholder terkait. John mengatakan, DPR juga telah menyisir seluruh komponen agar biaya haji 2024 dapat terjangkau.

“Kami sudah melakukan beberapa pertemuan, kita menyisir seluruh komponen-komponen sehingga biaya ibadah perjalanan haji itu dapat terjangkau. Dan lagi kita ketahui, kan ada penambahan kuota hasil dari kunjungan Pak Presiden di Arab Saudi sebanyak 20 ribu jamaah. Tentu ini ada korelasinya dengan nilai manfaat BPKH,” ujarnya.

John mengatakan, DPR bekerja keras agar usulan kenaikan biaya haji dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal ini, menurutnya, agar tidak memberatkan jemaah haji dan mempertahankan nilai manfaat BPKH. “Sebab, nilai manfaat BPKH ini jangan sampai tergerus, bagaimana sustainable atau kesinambungan dari BPKH ini dapat kita jaga. Makannya kami Panja DPR sangat-sangat bekerja keras supaya usulan dari pemerintah ini dapat kita tekan seminimal mungkin sehingga tidak memberatkan pada calon jemaah haji,” katanya.

John menyebut, pada pembahasan kedua, usulan kenaikan Rp105 juta turun menjadi Rp97 jutaan. Namun John mengatakan, DPR masih menolak karena menginginkan biaya haji tidak lebih dari Rp90 juta hingga Rp92 juta. “Pertama, dari Rp105 juta kemudian turun sebesar Rp97 juta, kami pun belum menerima usulan itu. Kami sisir lagi, kami sisir lagi dengan tidak mengurangi kualitas fasilitas yang disediakan pemerintah. Jadi kita berusaha menurunkan terus. Pada tahap kedua itu, pemerintah menurunkan harganya, ini pun kami tolak kami tidak mau, karena standar kami Panja DPR hanya sekitar 90 juta tidak lebih dari 92 juta,” bebernya.

John mengatakan, karena adanya penolakan, usulan pemerintah kembali turun menjadi Rp96 juta. Pada saat itu, DPR disebut telah membuka harga di angka Rp92 jutaan, yang berarti terdapat kenaikan biaya haji Rp2 juta dibanding pada 2023. “Jadi disebutkan rumusannya kenapa kita bertahan seperti itu? Akhirnya turun lagi pemerintah jadi 96.468.703. Ini harga yang ketiga dan kami Panja DPR sudah membuka harga Rp92,5 juta, jadi ada kenaikan 2 jutalah dibandingkan harga 2023. Ini kita anggap sebagai satu kenaikan dari nilai rupiah ke (dolar) US maupun rupiah terhadap riyal,” kata John.

Tak sampai di situ, pemerintah kembali menurunkan harga menjadi Rp94 juta. Namun, John mengatakan DPR bertahan dengan angka yang diinginkan, sehingga terjadi deadlock. “Akhirnya tadi malam setelah kita berikan waktu lagi antara Garuda dan panja pemerintah turun menjadi 94.385. 382 ini angka terakhir dari pemerintah, kami bertahan sehingga tadi malam deadlock,” katanya.

John menyebut, berdasarkan perhitungan, angka terakhir untuk biaya haji dari DPR adalah Rp93 jutaan. Menurutnya, terdapat selisih angka Rp800 ribu dari angka usulan pemerintah. “Sebab, angka terakhir setelah kita perhitungkan dengan seksama segala macam memperjuangkan angka terakhir dari kita dari DPR Rp93,5 juta. Itu angka terakhir kita, sedangkan angka terakhir dari pemerintah Rp94,3 juta ada perbedaan kurang lebih sekitar Rp800 ribuan,” tuturnya.

Dari total biaya haji tersebut, seharusnya pemerintah akan menyubsidi sebesar 45 persen, sementara beban jamaah 55 persen. Namun kabar terbaru, BPKH meminta agar beban subsidi dikurangi menjadi 40 persen.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menuturkan, skema biaya haji yang diusulkan DPR RI diminta turun semata-mata agar para jamaah Indonesia tidak terbebani. “Tahun kemarin kan 55:45, kita naikkan dikitlah. Supaya substansivitasnya terjaga, karena kalau ketinggian BPKH-nya, kasihan jemaah haji tahun, tahun, tahun berikutnya,” kata Ashabul Kahfi.

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, nantinya usulan DPR RI itu bakal disampaikan kepada Kemenag untuk disepakati. Dengan skema biaya haji 60 banding 40, jamaah akan membayar 60 persen dari total biaya haji, dan sisanya 40 persen dibayarkan dari BPIH. “Skema BPIH dengan nilai manfaat itu 60:40. Enggak jadi (70:30),” tutupnya. (bbs/adz)

Agus Gantikan Yudo

LAMBAIKAN TANGAN: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Laksamana Yudo Margono melambaikan tangan di sela kegiatan serah terima jabatan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (22/11).

SUMUTPOS.CO – Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah di Istana Negara, kemarin (22/11). Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Agus pada jabatan barunya.

Agus dilantik menjadi Panglima TNI berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023.

Setelah pengambilan sumpah, acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah Panglima TNI. Bertindak sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, Agus menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Seusai pelantikan Agus sempat ditanya terkait kondisi pilot Maskapai Susi Air. “Kami akan melibatkan Forkopimda di sana untuk komunikasi,” katanya.

Dia menyebut kedepankan Agus akan mengedepankan operasi teritorial. Dia berharap dengan langkah ini ada kabar bagaimana Pilot Phiilip Mehrthens.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Jenderal Agus melaksanakan serah terima jabatan bersama Laksamana Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh Yudo.

Dia juga bakal mengimplementasikan Visi TNI PRIMA. Yakni TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. “Yang pertama well trained. Jadi, saya akan melatih prajurit saya profesional, manuver individu, ataupun manuver secara kelompok,” ungkap dia.

Kedua, Agus ingin para personel TNI dibekali perlengkapan yang memadai. Dia menekankan, dirinya akan berusaha menerapkan well equip. Yakni alat dan peralatan yang modern.

“Tentunya kami menggandeng industri pertahanan kita, produk dalam negeri,” imbuhnya. Ketiga, dia ingin para prajuritnya mendapat pemasukan yang baik. “Well paid, kami akan berikan ULP (Uang Lauk Pauk), terutama ULP yang memadai. Nanti kami akan ajukan secara bottom up ke Kementerian Pertahanan,” tambah dia.

Menurut Agus, tiga hal itu yang menjadi program jangka dekat sebagai panglima TNI baru. Soal netralitas dalam pemilu serentak tahun depan, dia menyatakan bahwa dirinya tegas pada komitmen TNI untuk netral.

Belum lama, dia menyebut, pihaknya bersama Laksamana Yudo sudah membuka Posko Pengaduan Netralitas TNI. Posko itu dibentuk untuk memastikan TNI tetap netral. “Tiap-tiap wilayah ada posko pengaduan. Kalau ada TNI yang tidak netral, silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor telepon dan sebagainya,” kata dia.

Sebagai orang nomor satu di institusi militer Indonesia, Agus menyampaikan bahwa seluruh prajurit TNI harus taat dan patuh pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 tentang TNI. Dalam aturan tersebut, jelas disebut bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selain itu, masih kata Agus, ada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya, itu pidana dan teguran dari komandannya. Kalau penjara itu satu tahun, kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai UU tersebut,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Laksamana Yudo menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memimpin TNI. Dia lega lantaran mampu menjalankan tugas yang sudah diemban sejak 19 Desember 2022.

Tidak lupa, dia menyampaikan permohonan maaf dan menitipkan pesan agar seluruh prajurit TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ucap dia. (syn/lyn/jpg)

Kenaikan UMP Sumut Habis untuk Beras dan Gula

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) yang hanya 3,67 persen, lebih mencerminkan kenaikan laju tekanan inflasi, namun kurang mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin kepada wartawan, Rabu (22/11).

“Inflasi Sumut year to date itu sejauh ini angkanya 1,22 persen. Ekspektasinya hingga tutup tahun masih akan di kisaran 2 persen. Jadi, kalau mempertimbangkan laju kenaikan inflasi, sebenarnya kenaikan UMP sudah mampu mengcover kenaikan biaya hidup,” ujarnya.

Di sisi lain, tambahnya, pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan akan berada di level 5 persen pada tahun ini. “Jadi, jelas kenaikan UMP tidak menambahkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dan realisasi kenaikan UMP. Ini jauh dari harapann

buruh yang sebelumnya mengharapkan kenaikan upah double digit. Saya menilai, kenaikan UMP ini juga lebih mendekati kinerja sektor usaha manufaktur di wilayah Sumut,” ungkapnya.

Adapun sektor manufaktur, lanjut Gunawan, yakni industri pengolahan secara kumulatif mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen hingga kuartal ketiga 2023. “Memang buruh banyak berkarya di sektor tersebut, meskipun ada buruh yang bekerja di sektor usaha lainnya. Harapannya, semoga perusahaan lain yang kondisi bisnisnya tumbuh bagus atau tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 ini, bisa memberikan kenaikan upah yang lebih tinggi,” harapnya.

Mengingat pertumbuhan ekonomi di Sumut yang mencapai 5 persen belakangan ini, papar Gunawan, bukanlah merupakan capaian business as usual. Pemerintah banyak melakukan intervensi dengan program bantuan ke masyarakat yang lebih mendorong tumbuhnya sektor perdagangan besar dan eceran. Serta sektor usaha transportasi dan pergudangan. “Dua sektor tersebut secara kumulatif di tahun 2023 tumbuh 5,45 persen dan 13,39 persen,” imbuhnya.

Namun ia menilai, pertumbuhan usaha di dua sektor tersebut tidak dominan dalam penyediaan tenaga kerja atau buruh. Tidak sebanyak industri manufakturnya, karena manufaktur yang lebih unggul dalam menyerap lapangan pekerjaan termasuk para kaum buruh. “Sehingga saya berkesimpulan kenaikan upah ini lebih merefleksikan kondisi ketenagakerjaan di sektor lapangan usaha manufakturnya,” sebutnya.

Menurutnya, jika melihat kinerja ekonomi Sumut secara makro, kenaikan UMP ini tetap bisa berpeluang menekan kinerja perusahaan di sektor tertentu dan pada dasarnya kenaikan UMP ini yang sebesar Rp99,822, atau sekitar 33 persen akan habis untuk mengkompensasi kenaikan harga beras dan gula pasir. “Harga beras sejak awal tahun 2022 hingga saat ini sudah naik sekitar 8,3 persen dan gula pasir juga naik sebesar 13 persen,” bebernya.

Dengan asumsi, kata Gunawan lagi, jika sumber pendapatan satu orang kepala keluarga sebesar UMP dengan kenaikan 3,67 persen dan harus membiayai saru orang istri dan dua orang anak. Maka sekitar Rp32,413 (33 persen). “Kenaikan upah tadi akan habis untuk mengkompensasi kenaikan harga gula pasir dan beras. Belum lagi mempertimbangkan kenaikan harga cabai saat ini yang mencapai rata-rata Rp80 ribu per Kg nya dan kenaikan harga kebutuhan lainnya. Saya melihat kenaikan UMP tersebut tidak akan memperbaiki daya beli masyarakat,” tandasnya. (dwi/adz)

Nasib Kota Tebingtinggi Setelah Tol Tebingtinggi-Indrapura Dibuka, Para Pelaku UMKM Menjerit

SEPI: Pedagang oleh-oleh khas Kota Tebingtinggi di depan Eks Terminal Bandar Kajum, Jalan KL Yos Sudarso, tampak sepi pembeli.

SUMUTPOS.CO – Beroperasinya jalan tol Tebingtinggi-Indrapura dan Indrapura-Limapuluh, ternyata berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat Kota Tebingtinggi, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, sejak beroperasinya dua ruas jalan tol tersebut, omset mereka cenderung menurun.

JUNAIDI, seorang pedagang oleh-oleh khas Kota Tebingtinggi roti kacang dan lemang yang sering mangkal di depan eks Termina Bandar Kajum, Jalan KL Yos Soedarso, mengaku omsetnya dari hari semangkin menurun. Menurutnya, kondisi ini terjadi sejak beroperasinya jalan tol Tebintinggi-Kualatanjung, Indrapura, dan Lima Puluhn

“Penghasilan kami mulai menurun dari hari ke hari. Biasanya omset kami sehari bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp700.000. Tetapi sejak dibukanya pintu tol Tebingtinggi-Indrapura, omset kami rata-rata cuma Rp250.000 sampai Rp300.000,” ujar Junaidi kepada Sumut Pos.

Menurutnya, pembeli yang singgah membeli oleh-oleh pada malam hari. Mayoritas, mereka mengendarai mobil pribadi yang ingin ke Pematangsiantar atau Parapat. “Kalau jalan tol Tebingtinggi-Siantar sudah beroperasi, bisa diprediksi kami para pedagang di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi ini akan tutup,” keluhnya.

Junaidi berharap, Pemko Tebingtinggi bisa merelokasi para pedagang oleh-oleh di suatu tempat seperti rest area, sehingga usaha mereka bisa tetap hidup. Karena menurutnya, dengan tertatanya pedagang dalam satu titik, harga bisa dikontrol dan masyarakat yang melintas pasti akan berhenti sambil istirahat dan membeli oleh-oleh.

“Bekas Terminal Bandar Kajum ini sebenarnya strategis untuk lokalisasi pedagang oleh-oleh khas Tebingtinggi. Jika lokasi seperti rest area dikelola dengan baik, seperti perlengkapan toilet dan tempat beribadah serta fasilitas lainnya dikelola dengan baik, tentu banyak pelaku perjalanan yang singgah di lokasi tersebut,” beber Junaidi.

Mengapa harus di bekas Terminal Bandar Kajum? Karena menurutnya, ini lokasi yang tidak terlalu jauh dari pintu masuk dan keluar tol Tebingtinggi menuju Medan. Begitu juga sebaliknya, dari Medan menuju Tebingtinggi, Kualanamu, Pematang Siantar, Indrapura dan Kuala Tanjung dan Indrapura. “Kalau nanti lokasi rest area kita diletakkan tempatnya di inti kota, sudah jelas orang malas singgah karena pintu masuk tolnya terlalu jauh. Tapi apabila di bekas Terminal Bandar Kajum ini, sangat cocok dikarenakan pintu tol hanya berjarak paling jauh 500 meter,” bilangnya.

Para pedagang, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kota Tebingtinggi berharap, Pemko Tebingtinggi dapat memperhatikan nasib mereka. Apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik, nasibnya akan sama seperti pedagang di Pasar Bengkel, Serdang Bedagai. “Lihatlah mereka tutup alias gulung tikar. Jangan sampai itu terjadi kepada kami, kepada siapa lagi kami mau mengadu,” pungkasnya.

Membahas masalah tersebut, Sumut Pos berkesempatan bertemu Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani di Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (16/11) pekan lalu. Syarmadani mengakui, beroperasinya ruas tol Tebingtinggi-Indrapura, sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat Kota Tebingtinggi.

Karenanya, kata Syarmadani, Pemko Tebingtinggi sudah melakukan pembahasan dan kajian dengan berbagai pihak menyikapi hal tersebut. “Menyikapi itu, kita mendorong sektor jasa. Makanya, kita akan mengupayakan mutliplayer pada bidang jasa. Diantaranya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, di mana nantinya orang akan datang dan berobat ke Kota Tebingtinggi,” kata Syarmadani.

Menurutnya, Pemko Tebingtinggi akan berupaya meningkatkan pelayanan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah dr Kumpulan Pane yang sudah naik kelas menjadi tipe B Paripurna Pendidikan. “Kita juga mendorong seluruh rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan, karena nantinya orang akan datang dan mencari rumah sakit di Kota Tebingtinggi,” harapnya.

Selain pelayanan kesehatan, kata Syarmadani, sektor pendidikan juga harus ditingkatkan. Menurutnya, sektor ini juga mampu mendorong perbaikan ekonomi di Kota Tebingtinggi nantinya. “Karena kita mendapatkan informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tebingtinggi, rencana akan membuka prodi jurusan Keperawatan dan Kebidanan. Nah, hal ini bila kita upayakan, akan menjadi sektor jasa yang baik, dimana akan tumbuh jasa jasa tempat kost-kostan, kafe-kafe dan pengembangan produk olahan jajanan.

Sedangkan untuk para pelaku UMKM yang tersebar di berbagai jalan inti kota, akan ditata dan terpusat pada suatu tempat. Syarmadani pun mengamini, eks Terminal Bandar Kajum yang berbatasan dengan Kabupaten Serdangbedagai serta dekat dengan pintu tol Tebingtinggi-Medan dan Tebingtinggi-Indrapura, merupakan lokasi strategis bagi lokaslisasi para pelaku UMKM yang menjual oleh-oleh khas Kota Tebingtinggi.

“Kami akan kembali mengajukan dan mengaktifkan eks terminal tersebut sebagai pusat masuknya barang-barang melalui kenderaan. Nantinya di depan (terminal), ditata dengan apik menjadi tempat berjualan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi agar para pelaku perjalanan bisa masuk beristirahat sambil berbelanja oleh-oleh khas Kota Tebingtinggi,” jelasnya.

“Nantinya semuanya akan terpusat di eks Terminal Bandar Kajum, mulai dari barang, orang dan produk olahan. Bahkan kita menyediakan tempat duduk untuk bisa makan di tempat atau dipesan. Nah, ini upaya yang menjadi prioritas kami ke depan menghadapi dibukanya pintu tol Tebingtinggi-Indrapura dan Tebintinggi-Pematangsiantar,” tambahnya.

Menurut Syarmadani, karena APBD Kota Tebingtinggi sangat kecil untuk membangun rest area sebagai pusat bagi para pelaku UMKM, maka Pemko Tebingtinggi melalui dinas perdagangan UMKM dan Koperasi, akan melakukan kordinasi dengan berbagai pihak. “Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk melakukan kajian dan telaah. Karena, apabila ini terwujud akan menimbulkan dampak positif bagi pelaku UMKM dan tingkat perekonomian masyarakat Kota Tebingtinggi bisa lebih baik. dDukung saya untuk mengujudkan hal tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Kadis Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi, Zahidin SPd menjelaskan, untuk wilayah Kota Tebingtinggi harus mampu menghadapi tantangan untuk bangkit di bidang perekonomian. Apabila Kota Tebingtinggi tidak mempunyai daya tarik sendiri, maka nasib perekonomian di Kota Tebingtinggi akan mengalami kesenjangan.

Menurutnya, Kota Tebingtinggi bisa mempunyai daya tarik untuk disinggahi orang-orang jika memiliki daya tarik tersendiri, semisal jasa kuliner yang dihasilkan dari UMKM. Sektor inilah yang paling strategis untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi, Kota Tebingtinggi harus punya daya tarik tersendiri bagi pelancong. Makanya, jasa kuliner dan produk-produk UMKM yang ada harus ditingkatkan kualitasnya, baik dari cara pemasarannya, bentuk kemasannya, keterjangkauan harganya, dan rasanya yang enak sehingga tidak terlupakan oleh pengunjung,” bebernya.

Diakui Zahidin, Kota Tebingtinggi tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa “dijual”, sehingga sektor UMKM yang menjadi andalan. Karenanya, untuk meningkatkan kulitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku UMKM, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tebingtinggi sudah melakukan pelatihan-pelatihan digitalisasi. “Pelatihan digitalisasi itu dilakukan kepada pelaku UMKM, termasuk pelaku UMKM dari kalangan milenial. “Jadi anak-anak muda yang baru melakoni dunia UMKM, bisa masuk ke dalam marketplace yang ada,” sebutnya.

Selain itu, Pemko Tebingtinggi juga melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM secara offline. Mereka dibina untuk meningkatkan kualitas produk-produknya, baik itu dari bentuk kemasan dan rasa, serta harganya terjangkau, supaya bisa dimasukan ke retail yang ada di rest area jalan tol. “Kita bukan hanya memasarkan hasil produk UMKM secara online, tetapi juga secara offline. Seperti pemasaran di toko-toko retail yang bisa kita jangkau. Karena toko retail ini sangat besar, sehingga UMKM kita harus lebih baik lagi dalam perkembangannya,” bebernya.

Zahidin juga berharap kepada para pelaku UMKM dapat benar-benar menjaga produk UMKM-nya, sehingga tidak ada efek negatif yang ditimbulkan agar orang mau membeli. “Pelaku UMKM harus mampu menjaga kualitasnya, ramah-tamah menjualnya, dan ke depan bisa membuka gerai promosi di depan rumah mereka dengan inisiatif sendiri,” pungkasnya. (ian/adz)

3 WNI Relawan MER-C di Gaza Segera Dievakuasi

net JUMPA PERS: Ketua Presidium MER-C Indonesia, Sarbini Abdul Murad, dalam konferensi pers di Kantor Pusat MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

SUMUTPOS.CO – Usai hilang kontak selama beberapa hari terakhir, tiga WNI relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dikabarkan ditahan oleh militer Israel. Dalam isu yang berkembang, kemarin (22/11), dua orang diantaranya ditangkap saat Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza dalam dua hari terakhir.

Isu ini sontak membuat semua pihak panik. Termasuk, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan MER-C. Mengingat, ketiganya sudah lost contact dalam beberapa hari terakhir. Kemenlu dan MER-C langsung berupaya dengan segala cara untuk bisa menghubungi pihak-pihak yang ada di Gaza untuk memastikan kabar tersebut.

Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengaku, pihaknya telah memverifikasi langsung berita mengenai penangkapan 2 WNI relawan di RSI oleh pihak militer Israel. “Menurut sumber langsung di Gaza, ketiga WNI relawan saat ini dalam kondisi baik dan masih berada di RS Indonesia,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Ketiganya, kata dia, tengah bersiap-siap untuk evakuasi ke Gaza Selatan. Saat ini, Kemenlu terus memonitor kondisi 3 WNI tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Presidium (MER-C) Sarbini Abdul Murad membenarkan sempat mendapat kabar tersebut sekitar pukul 14.45 WIB. Dari kabar yang disampaikan, ada dua relawan yang ditahan oleh tentara Israel. Sementara satu orang lainnya tidak diketahui keberadaannya.

“Ini membuat kami risau, karena yang melaporkan adalah sumber kami yang langsung ada di RSI. Tentu ini membuat kami gelisah karena tiba-tiba ada berita 3 relawan di Gaza, dua diantaranya ditangkap,” jelasnya. Kabar tersebut diakuinya langsung membuat gelisah pihaknya dan Kemenlu.

Setelah melakukan berbagai upaya untuk mengkonfirmasi kabar tersebut, pada pukul 17.30 WIB, pihaknya kembali mendapat update terbaru mengenai 3 relawannya. Kabar baiknya, seluruh relawan dalam kondisi baik. “Kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami langsung bisa berkomunikasi dengan salah satu relawan saudara Reza. Lalu, kami berkomunikasi dengan mereka,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, ketiga relawan dalam kondisi sehat dan selamat. Mereka berada di RSI untuk menunggu proses evakuasi ke Gaza Selatan. Mereka di RSI bersama 600 warga yang dirawat dan akan dievakuasi segera ke Gaza Selatan. Ada dua opsi lokasi evakuasi. Yakni, Rumah Sakit Al-Nasr dan Rumah Sakit Rafa di Gaza Selatan.”Ini membuat kami bahagia dan sumringah, karena sudah berhari-hari kami tidak mendapat kabar mereka,” pungkas Sarbini. (mia/jpg/ila)

1...922923924...15,695Page 923 of 15,695