Home Blog Page 987

DPRD Sumut Minta Oknum Penyeleweng Dana BOS Ditindak Tegas

Baskami Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh setiap kepala sekolah harus berjalan secara transparan. Untuk itu, seluruh unsur terkait di sekolah harus dilibatkan dalam pengelolaan dana bos.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat sekolah.

“Hal ini sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan kita. Saya banyak mendengar keluhan orangtua siswa terkait penyelewengan yang dilakukan oleh oknum. Sudah seharusnya penyusunan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan diketahui semua pihak,” ucap Baskami, Senin (6/11/2023).

Baskami juga mengatakan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah juga harus diketahui oleh guru, orangtua/wali murid, tenaga kontrak dan pihak lainnya.

“Sehingga tidak terjadi krisis kepercayaan di lingkup sekolah dan dunia pendidikan kita. Proses belajar mengajar harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurut Baskami, anggaran sekolah seperti Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta anggaran semua honor Guru Tidak Tetap (GTT) harus diketahui publik.

Lembaga pendidikan penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga wajib mempertangungjawabkan pengunaannya dan mempublikasikannya secara transparan.

“Terkadang alokasi dana BOS tidak mencukupi. Oleh karenanya, maka efektivitas penggunaan dan transparansi harus dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik,” katanya.

Baskami juga mengingatkan, saat ini ada banyak sekali jenis pungli yang dilakukan di sekolah, mulai dari bentuk sumbangan dan lain-lain.

“Jangan ada kejadian di sekolah-sekolah kita praktik pungli yang menyusahkan para orangtua dan wali murid. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan berikut buktinya,” tegasnya.

Baskami berharap, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan manajemen sekolah, maka kualitas pendidikan di Sumut dapat meningkat.

“Kita akan bersama-sama berupaya untuk menyejahterakan para guru,” pungkasnya.
(map/ram)

Selama Oktober 2023, Satresnarkoba Polres Langkat Gagalkan Peredaran 6 Kg Sabu dan 1,3 Kg Ganja

TANGKAPAN: Kapolres Langkat, AKP Faisal Rahmat Simatupang (4 dari kiri) didampingi Kasatres Narkoba, AKP Hardiyanto (3 dari kiri) dan Kasi Humas, AKP S Yudianto (2 dari kiri) memaparkan hasil tangkapan narkotika selama Oktober 2023.Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Selama Oktober 2023, Satresnarkoba Polres Langkat menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 6 kg dan 1,3 kg narkotika jenis ganja. Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Simatupang mengatkan, pengungkapan pertama Satresnarkoba Polres Langkat di bawah komando AKP Hardiyanto di Tanjungpura pada Selasa (3/10/2023). Kristal putih sebanyak 1 kilogram gagal beredar di Tanjungpura.

Polisi menangkap tiga orang kurir asal Aceh Tamiang masing-masing berinisial, Kh alias Oleng (49), ML alias Lana (50) dan S alias Izal (23).

“Ketiga pelaku dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram ditangkap di Desa Lalang, Kecamatan Tanjungpura,” kata Faisal didampingi Kasatres Narkoba, AKP Hardiyanto dan Kasi Humas, AKP S Yudianto, Senin (6/11/2023).

Ketiga kurir ini diperintahkan oleh seseorang berinisial Us untuk membawa sabu tersebut ke Tanjungpura. Tujuan pengantaran kepada seseorang berinisial Rn yang saat ini tengah diburu oleh polisi.

Kemudian Selasa (24/10/2023), polisi menangkap 2 orang dengan barang bukti 4 bungkus plastik teh cina dan 2 bungkus plastik yang dibalut lakban warna kuning, diduga berisikan narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Medan-Aceh, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat. Adapun keduanya berstatus mahasiswa masing-masing berinisial MK (21) warga Kecamatan Syamtalira Bayu dan MAF (22) warga Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Dari tangan mereka, disita sabu seberat 5 kg. Kepada polisi, keduanya mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial Rz untuk diantar ke Palembang dengan upah Rp25 juta per kilogramnya.

Terakhir Kamis (26/10/2023), seorang petani berinisial ZJ (51) ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,3 kg di Kecamatan Salapian, Langkat. Kepada polisi, ZJ berujar kalau daun kering ganja ini diperoleh dari seseorang berinisial Rzl dengan harga Rp1,5 juta.

“Seluruh tersangka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurang lebih selama 1 bulan ini, kami telah menangkap dan mengamankan 6 kg sabu dan 1,3 kg ganja, yang mana barang-barang ini rencananya akan beredar di Langkat. Dan ini merupakan bukti komitmen kami Polres Langkat dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika,” pungkasnya. (ted/ram)

Target Danau Toba APRC Grand Final 2023, Bawa Kembali WRC ke Sumut

AUDIENSI: Dewan Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah saat audiensi dengan Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ikatan Motor Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Utara (IMI Pengprov Sumut) terus memantapkan persiapan menjelang Danau Toba Rally – Asia Pacific Rally Championship (APRC) Grand Final pada tanggal 24 sampai 26 November 2023 mendatang.

Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution bersama Dewan Pembina IMI Sumut Musa Rajekshah, didampingi Ketua Harian IMI Sumut Syahruddin Siregar berharap event ini bisa sukses mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya PJ Gubernur Sumut Hassanudin agar dapat menjadi cikal bakal hadirnya World Rally Championship (WRC) di tahun depan.

“Kami ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur telah mendukung Danau Toba Rally APRC dan bulan ini, acaranya lebih besar dari sebelumnya, karena grand final disinilah penentunya. Harapan kami pak, harapan saya juga bapak bisa ikut mengantarkan ini jadi WRC,” ujar Harun saat melakukan audiensi ke PJ Gubernur Hassanudin di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (6/11/2023).

Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah menambahkan beberapa negara yang telah konfirmasi kehadiran di grand final mendatang diantaranya Jepang, Thailand, Malaysia, New Zealand dan India.

“Informasi terakhir ada 9 peserta asing dari lima negara yang ikut. Kehadiran peserta ini kita harap membawa cerita yang baik, cerita keindahan alam, pariwisata yang ada di Sumut khususnya Danau Toba sehingga jadi ajang promosi bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali, Indonesia punya Danau Toba yang begitu indah dan dengan ini kita harap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck ini.

Lanjut Ijeck, ada yang menarik di tahun ini karena ada Super Special Stage sepanjang 3,10 km di kawasan The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba. Kegiatan lainnya seperti press conference digelar di Kabupaten Samosir dan pertandingan diadakan di Kabupaten Simalungun. “Acara ini sengaja kita buat di beberapa tempat di kawasan Danau Toba, agar peserta bisa melihat lebih banyak keindahan alam di Danau Toba,” ujarnya.

Sementara itu PJ Gubernur Hassanudin mengaku menyambut baik kegiatan ini. “Prinsipnya kami pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung, Sumatera Utara berkepentingan untuk menyukseskan ini. Kita harap event ini membawa kembali WRC sehingga Sumatera Utara semakin dikenal makin sukses dan itu akan bermanfaat banyak bagi Danau Toba dan kita semua tentunya,” tutur Hassanudin.(gus)

Buat Visi Baru ‘Sumut Hebat’, Pj Gubsu Dipertanyakan Dasar Hukumnya

TULISAN: Baliho Pj Gubernur Sumut, Hassanudin dengan tulisan 'Sumut Hebat'.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua bulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin sudah membuat visi baru ‘Sumut Hebat’ dengan singkatan dari Harmonis, Efektif, Bersama, Akuntabilitas, Transparan. Padahal, hingga akhir bulan Desember 2023 ini, Hassanudin ini masih mengelola anggaran atau APBD dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) dengan visi ‘Sumut Bermartabat’.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Rafriandi SE. MT, mempertanyakan dasar hukum, visi ‘Sumut Hebat’ yang digaungkan oleh Pj Gubernur Sumut itu.

“Bahwa jabatan Pj Gubernur Sumut itu, merupakan instruksi (ditunjuk) dari Presiden, bukan dari hasil Pilkada. Sehingga tidak ada nomenklatur bagi Pj Gubernur mengubah Visi yang sudah ditetapkan,” kata Rafriandi kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Rafriandi mengungkapkan dari membuat visi baru ‘Sumut Hebat’, lebih disarankan menggunakan visi Presiden RI, Joko Widodo ‘Indonesia Maju’, bisa menjadi ‘Sumut Maju’. Karena, tugas Pj Gubernur Sumut hanya mengisi kekosongan kepala daerah sampai terpilih pada Pilkada 2024.

Kemudian, tugas Pj Gubernur Sumut, melanjutkan program Gubernur Sumut, sebelumnya.Bukan malah membuat visi sendiri-sendiri. Terkesan Hasannudin, pimpinan tertinggi Pemprov Sumut, hasil Pilkada atau dipilih rakyat.

“Dan ini, perlu DPRD Sumut mengkritisi, jangan pulak nanti muncul anggarannya, untuk Sumut Hebat, visi itu harus di putuskan jadi Perda, Kalau jadi perda itu kan produk hukum DPRD, Gak bisa sumut hebat itu dijadikan tagline oleh Pemprov Sumut,” jelas Rafriandi.

Rafriandi mengungkapkan APBD Sumut 2024 masih disahkan oleh Gubernur Sumut periode 2018-2023 Edy Rahmayadi. Sehingga, tidak perlu merubah visi yang ada. Ia mengatakan untuk fokus menjalani program, yang sudah dibuat oleh Gubernur sebelumnya.

“Atas dasar apa?, atas dasar keputusan apa dia membuat sumut hebat itu, Jadi tidak bisa sembarangan itu, DPRD harus minta pertanggungjawaban siapa yang menyusun tagline Sumut Hebat ini,” kata Rafriandi.

Rafriandi menyarankan Hassanudin untuk menghentikan menggaungkan ‘Sumut Hebat’. Karena, jangan sembarangan membuat tagline, akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Jangan pulak dari tagline Sumut Hebat ini, dibuat, akan memunculkan produk produk anggaran, misalnya anggaran sosialisasi, itu dan itu, jangan, jangan pulak dibodoh-bodohi masyarakat Sumut ini,” ucap Rafriandi.

Lebih lanjut, Rafriandi mendorong Bappelitbang Provinsi Sumut melakukan pengkajian soal Visi Sumut Hebat ini. Karena, Pj Gubernur Sumut bukan produk dari masyarakat, bukan hasil Pilkada, harusnya itu melanjutkan, bukan merubah rubah apa yang sudah ditetapkan.

Rafriandi juga mengingatkan, Pj Gubernur Sumut, bahwa saat ini masih eranya Sumut Bermartabat hingga tahun 2024, karena penyusunan APBD 2024 dan menetapkannya masih Gubernur Edy Rahmayadi.

“Tidak bisa dirubah rubah jadi Sumut Hebat, nanti bisa jadi temuan hukum, Jangan pulak dimunculkan Sumut Hebat ini, seolah-olah ada diskriminasi dengan sumut bermartabat, jangan begitu, tidak boleh apriori. Karena kan penyusunan APBD 2024 itu, yang megetok masih jaman Edy Rahmayadi,” tutur Rafriandi.

“Pj Gubernur ini harusnya menjalankan, tidak boleh Pj Gubernur ini memunculkan nomenklatur sumut hebat di situ, DPRD Sumut harus mengevaluasi ini, gak bisa dong ujuk ujuk Sumut Hebat, tapi APBD nya Sumut bermartabat Kalau mau buat sumut hebat tahun 2024 yang akan datang, majulah Pilkada baru buat sumut hebat,” tandas Rafriandi.(gus/ram)

Munawar: Target Tahun 2023 Sebesar 18 Persen Tercapai

Kepala BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim, di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (24/10) sore. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara (BKKBN Sumut), Munawar Ibrahim mengatakan, apabila target prevalensi stunting di Sumut sebesar 18 persen tahun 2023 tercapai, maka penurunan stunting di Sumut sudah on the track.

“Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapainya, maka target kita 14 persen di tahun 2024 mendatang,” katanya, pada Rapat Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (24/10) sore.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho dan beberapa kepala OPD Pemprov Sumut, di antaranya  Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus.

Munawar juga mengingatkan, ada delapan aksi integrasi penurunan stuning, di antaranya rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan revie kinerja tahunan.

“Untuk itulah kita adakan rapat ini, agar integrasi Provinsi Sumut juga bisa memastikan bahwa semua kegiatan di seluruh Sumut berjalan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumut, Hassanudin menegaskan, bahwa Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar untuk percepatan penurunan stunting, yakni di tahun 2023 18 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 21,1 persen.

“Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive,” ujarnya.

Hassanudin juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut untuk memastikan intervensi tersebut terlaksana secara maksimal juga bekerja berdasarkan data yang terbaru. Setiap pekerjaan mestilah terukur sehingga target dapat tercapai.

“Mari kita pastikan intervensi ini terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran,” pintanya.

Dikatakannya, pengentasan stunting merupakan prioritas nasional. Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja dalam penurunan stunting di Sumut. Dengan bersinergi, penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 akan cepat tercapai.

“Stunting ini masalah kita bersama, masalah nasional, jika dengan perencanaan sudah bagus, eksekusi programnya bagus, maka target yang kita inginkan pastilah tercapai,” pungkasnya. (dwi)

Bank Muamalat Pimpin Pembiayaan Sindikasi PT INKA Senilai Rp2,5 Triliun

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memimpin pembiayaan sindikasi kepada PT INKA (Persero) senilai total Rp2,5 triliun. Selain Bank Muamalat, peserta dalam sindikasi ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Aceh Syariah, dan PT Bank Jabar Banten Syariah.

Seremoni penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan pada Senin, 6 November 2023 di Muamalat Tower, Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan didampingi oleh SEVP Enterprise Banking Bank Muamalat Irvan Y. Noor, Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT INKA (Persero) Andy Budiman, serta jajaran direksi bank-bank peserta sindikasi.

Indra mengatakan, pembiayaan ini merupakan perjanjian sindikasi hybrid yang melibatkan bank syariah dan bank konvensional. Dalam sindikasi ini, Bank Muamalat bertindak sebagai Mandated Lead Arranger (MLA). Pembiayaan akan disalurkan sebagai modal kerja pengadaan 612 Unit Kereta New Generation untuk Program Replacement Tahun 2023-2026.

“Pembiayaan sindikasi PT INKA (Persero) ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor transportasi massal. Kami yakin bergabungnya kami dalam pembiayaan ini semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Bank Muamalat sekaligus memperkuat portofolio di segmen pembiayaan korporasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada sembilan bulan pertama tahun 2023, Bank Muamalat mencatatkan kinerja yang positif. Laba sebelum pajak pionir bank syariah di Tanah Air ini tumbuh 90,7% year on year (yoy) dari Rp40,5 miliar per 30 September 2022 menjadi Rp77,3 miliar per 30 September 2023.

Aset Bank Muamalat juga tumbuh sebesar 10,7% (yoy) dari Rp59,8 triliun per 30 September 2022 menjadi Rp66,2 triliun per 30 September 2023. Pertumbuhan aset ini ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang meningkat 22,4% (yoy) menjadi Rp21,7 triliun. (rel/ram)

Partai Perindo Beri Bantuan Rp1 M, Dubes Palestina: Terima Kasih Telah Berdiri Bersama Kami

PELUK: Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun saat memeluk Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoe saat memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar, di Jakarta, Senin (6/11/203).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun memeluk Hary Tanoesoedibjo sebagai ungkapan rasa syukur dan haru kepada Partai Perindo yang terus menunjukkan aksi nyata untuk berdiri bersama Palestina, termasuk melalui pemberian bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar bagi Palestina yang disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, di Kantor Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/11/2023).

Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen dukungan Partai Perindo atas kemerdekaan Palestina, kepedulian terhadap kondisi warga Palestina dan sekaligus merupakan ketegasan pernyataan sikap yang mengutuk agresi militer Israel.

“Pertama-pertama, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Hary dan semua masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia akan selalu berdampingan dengan Palestina, bukan hanya saat ini, namun sejak dahulu,” ungkap Zuhair Al Shun.

Diungkapkannya, dahulu Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia yang disebarluaskan ke seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini.

Kini, Indonesia pun melakukan hal yang sama untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Amin Al-Husaini (Palestina) mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan sekarang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi, saya mau sampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia atas dukungan yang membantu rakyat Palestina,” ungkapnya.

Pada kunjungan ke Kedubes Palestina itu, Hary Tanoesoedibjo tiba di Kedubes Palestina didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif yang juga selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, Bendahara I DPP Partai Perindo Stien serta pengurus DPP Partai Perindo lainnya.

Hary Tanoe langsung disambut pelukan hangat dan senyum persahabatan dari Dubes Palestina Zuhair Al Shun.

Hary Tanoe mengatakan kedatangannya bersama jajaran pengurus DPP Partai Perindo ke Dubes Palestina untuk menyampaikan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa dari rakyat Palestina khususnya anak-anak.

“Pertama, kami sampaikan bela sungkawa atas korban rakyat Palestina yang begitu banyak, termasuk anak-anak. Ini merupakan suatu tragedi,” kata Hary Tanoe.

Kedua, Hary Tanoe, yang juga merupakan Chairman MNC Group ini mengatakan jika Kedubes Palestina membutuhkan publikasi melalui media, MNC Group akan membantu, baik melalui televisi, portal, radio maupun media sosial.

“Kami akan bantu sepenuhnya menyuarakan. Jadi, kami terbuka untuk itu, membantu itu,” tegas Hary Tanoe.

Ketiga, Partai Perindo melalui kerja sama dengan MNC Peduli melakukan aksi nyata berupa pemberian bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina melalui Dubes Palestina Zuhair Al Shun.

Panwascam bersama PPK Medan Marelan Tertibkan APK

TERTIBKAN APK: Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Sekitar Wilayah Kecamatan Medan Marelan, Senin (6/11/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Sekitar Wilayah Kecamatan Medan Marelan, Senin (6/11/2023). Dalam penertiban ini, mulai dari spanduk, baliho serta umbul-umbul yang terpasang sepanjang jalan di wilayah Jalan Marelan Raya Kelurahan Rengas Pulau, hingga ke Kecamatan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan dicabut.

Penertiban Alat Peraga Kampanye, sudah diatur di dalam PKPU No.15 tahun 2023, tentang kampanye, artinya setiap peserta pemilu wajib mengikuti peraturan KPU.

Kegiatan penertiban ini, Panwascam Kecamatan Medan Marelan dibantu oleh Pihak Aparatur Pemerintah Kecamatan Medan Marelan, Aparatur Pemerintah Kelurahan, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwas Desa Dan Kelurahan (PKD).

Ketua Panwascam Kecamatan Medan Marelan, Johnson David Sibarani mengatakan, ini merupakan kewenangan dari KPU, seperti yang sudah tertuang dalam PKPU nomor 15 tahun 2023, tentang kampanye.

“Jadi kepada peserta pemilu yang spanduknya sudah dipasang, harap memaklumi dengan adanya kegiatan ini,” ujarnya.

Johnson pun berharap, para peserta kampanye tidak memasang APK sebelum masa kampanye.

“Karena sesuai dengan aturan KPU, kampanye dilakukan 25 hari setelah DCT keluar,” ucapnya.(mag-1/ram)

Groundbreaking Depo Pinang Baris/Amplas BRT Mebidang Digelar pada Desember 2023

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan memastikan, rencana layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) terus berjalan. Bahkan direncanakan, groundbreaking depo Pinang Baris/Amplas BRT Mebidang akan dilakukan di bulan depan atau Desember 2023.

Hal ini terungkap dalam Rapat Persiapan Rencana Groundbreaking BRT Mebidang di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Medan, Senin (6/11/2023).

Pada rapat yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis itu, juga disepakati bahwa sebelum groundbreaking, akan dilakukan sosialisasi kepada stakeholder termasuk pihak angkutan umum Medan dan masyarakat sekitar depo.

“Sosialisasi ini sekaligus bertujuan untuk mendapatkan umpan balik, mitigasi risiko, dan meminimalisir dampak sosial lingkungan,” ucap Iswar.

Dalam rapat yang diikuti perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Kementerian Perhubungan, dan Tim PMC tersebut, juga dipaparkan jadwal rencana groundbreaking pekerjaan Depo Pinang Baris-Amplas.

“Jadwal yang disusun menunjukkan bahwa mulai November hingga Desember 2023 ini terdapat delapan aktivitas groundbreaking pekerjaan Depo Pinang Baris-Amplas ini,” ujarnya.

Kedelapannya adalah mitigasi dampak sosial, relokasi komunitas, dan permukiman kembali, Selain itu manajemen dan pengambilalihan aset, akuisisi lahan (mencakup aset pribadi di area terminal), penyiapan dokumen dan pelelangan, kontrak dengan kontraktor, persiapan konstruksi, seremonial groundbreaking, dan pekerjaan pemagaran serta pembersihan lahan.

Iswar mengatakan, pembangunan BRT Mebidang ini merupakan proyek percontohan nasional yang didukung oleh World Bank dan AFD Prancis.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 16 Oktober lalu juga telah menandatangani Pembaharuan Working Level Agreement (WLA) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang ini di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu.

Turut menandatangani WLA itu Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar, Wali Kota Binjai Anir Hamzah, Pj Gubsu Hassanudin, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh.

Penandatanganan WLA ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU Pembangunan Bus Rapid Transit Mebidang pada Januari 2022 lalu.

Saat penandatanganan WLA itu, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan menyambut baik dan mendukung penuh program Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kehadiran BRT ini, nilainya, dapat menjadi sarana perubahan budaya masyarakat, terutama di Kota Medan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya BRT Mebidang ini, Pemko Medan berkomitmen akan memenuhi segalanya agar bisa terwujud percepatan pembangunan fisiknya. Sehingga, harapan kita, kebiasaan atau budaya berkendara masyarakat dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum,” pungkasnya. (map/ram)

DPRD Medan Ingatkan Kelurahan Siapkan Tempat dan Keluarkan Izin, serta Jangan Pungli

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan segera menata Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Medan. Hal itu dilakukan agar seluruh PK5 di Kota Medan dapat berjualan di tempat-tempat yang telah disiapkan dan tidak berdagang di kawasan yang dilarang demi menjaga ketertiban dan estetika kota.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan di Jalan Karya Tani Gg Kembar Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Senin (6/11/2023).

“Perdanya sudah ada, dalam waktu dekat Perwalnya juga akan diterbitkan oleh Pemko Medan sebagai juknis (petunjuk teknis),” ucap Mulia dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Sosial, dan Kelurahan Pangkalan Masyhur tersebut.

Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Medan itu, nantinya pihak kelurahan akan mendata setiap pedagang yang ada diwilayahnya, utamanya PK5. Selain mendata PK5, kelurahan juga akan menjadi pihak yang menentukan wilayah tempat PK5 berdagang sekaligus pihak yang memberikan izin berdagang kepada PK5.

“Pedagang nantinya akan didata, lalu kelurahan akan memberikan izin berdagang dan menentukan tempat atau zonasinya. Intinya untuk masalah tempat, nanti akan disiapkan oleh Kelurahan. Selain menentukan tempat, kelurahan juga akan menjadi pihak yang mengeluarkan izin bagi PK5 yang sudah terdata,” ujarnya.

Untuk itu, menunggu Perwal terbit, Mulia menegaskan kepada pihak Kelurahan untuk segera menuntaskan pendataan kepada setiap PK5 yang ada diwilayahnya.

Selanjutnya bila Perwal telah diterbitkan, pihak kelurahan juga wajib segera menentukan wilayah atau tempat untuk PK5 berdagang. Kemudian, mengeluarkan izin berdagang bagi PK5.

Namun, Mulia menegaskan kepada pihak kelurahan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang saat menentukan tempat berdagang, apalagi saat ingin menerbitkan izin. Mulia berharap pihak kelurahan dapat mendukung penuh semangat Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam memberantas pungli di Kota Medan.

“Beri tempat yang layak bagi PK5, kemudian keluarkan izin bagi mereka. Jangan coba-coba lakukan pungli dengan modus izin berdagang ataupun tempat berdagang. Hari ini pak wali sangat konsen memberantas pungli, saya pun akan tegas bersikap bila ada pihak kelurahan yang berani melakukan pungli terhadap PK5,” pungkasnya.(map)

1...986987988...15,697Page 987 of 15,697