Home Blog Page 986

56 Eks Napi Korupsi jadi Caleg

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keberpihakan partai politik terhadap pemberantasan korupsi, dinilai masih jauh panggang dari api. Itu menyusul, berdasar temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 56 mantan narapidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD dan DPR RI untuk Pemilu 2024 mendatang. Caleg dari Partai Golkar tercatat paling banyak.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, masuknya 56 eks napi korupsi sebagai caleg itu kontradiktif dengan narasi pemberantasan korupsi yang digaungkan partai politik selama ini. “Narasi (pemberantasan korupsi, Red) itu terbukti hanya omong kosongn

belaka,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (6/11).

Menurut Kurnia, parpol mestinya memahami bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berada di titik rendah. Apalagi jika dikaitkan dengan korupsi di sektor politik. Dimana sebagian atau sekitar satu per tiga aktor yang dijerat oleh KPK dari 2004-2022 berasal dari klaster politik. “Mestinya parpol tidak memberikan tempat bagi mantan napi korupsi,” ujarnya.

Selain parpol, ICW juga menyoroti regulasi penyelenggaraan pemilu yang seolah mengabaikan informasi mengenai keikutsertaan eks napi korupsi dalam pesta demokrasi. Padahal informasi itu perlu diketahui calon pemilih sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihannya. “Jika dilihat di website info pemilu KPU, informasi itu tidak ada,” ujarnya.

Menurut Kurnia, langkah KPU tersebut berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 lalu, KPU mengumumkan nama-nama mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai caleg. “Langkah KPU kala itu banyak diapresiasi karena memastikan ketersediaan informasi bagi pemilih menjadi terpenuhi,” imbuh Kurnia. (tyo/jpg)

DPP PDIP Klarifikasi Dukungan ke Prabowo-Gibran, Bobby Diminta tak Main Dua Kaki

TIBA: Wali Kota Medan Bobby Nasution tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi terkait sikap politiknya di Pilpres 2024, Senin (6/11).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPP PDI Perjuangan memanggil Bobby Nasution untuk mengklarifikasi dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Senin (6/11). Dalam klarifikasi itu, Bobby diminta segera menentukan sikap politiknya di tengah dilema yang dihadapinya, mendukung pasangan Prabowo-Gibran atau tetap di PDI Perjuangan.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan, dalam pertemuan kemarin, Bobby meminta izin kepada partai untuk mendukung Prabowo-Gibran sambil tetap menjadi kader PDIP. “Dia minta, kalau diizinkan boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tetap di PDI Perjuangan,” ungkap Komarudin usai pertemuan dengan Bobby di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (6/11).

Komarudin menyebut, permintaan Bobby itu tak bisa dipenuhi karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang semua kader bermain dua kaki di Pemilu 2024. “Saya bilang tidak bisa. Kita itu satu rumah. Masa satu rumah, mau bertarung kita kasih keluarga lain, ‘eh kamu ke sana nanti kita berhadap-hadapan’ kan enggak bisa begitu,” ujar Komarudin.

“Apalagi, di PDI Perjuangan ini aturannya jelas, dan selalu diingatkan oleh ibu ketua umum kita tidak bisa main dua kaki, satu kaki saja. Ya, jadi kalau PDI Perjuangan sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maka seluruh kekuatan kita kerahkan untuk memenangkan itu,” imbuhnya.

Komarudin pun mengungkapkan, PDIP memberikan waktu beberapa hari kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk menentukan sikap politiknya. Jika memutuskan untuk mendukung Prabowo-Gibran, Bobby diminta segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP sebagai bentuk pengunduran diri dari partai. “Kembali beberapa hari ini, silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDIP Kota Medan,” ujar Komarudin.

Kendati demikian, Komarudin mengaku memahami kondisi dilema yang dihadapi adik ipar Gibran tersebut. Menurutnya, Bobby mengakui dirinya besar karena PDIP membantu terpilih sebagai Wali Kota Medan. “Saya mengertilah perasaan dia. Dia sampaikan, ‘aduh bagaimana pun saya besar seperti hari ini karena seluruh kekuatan PDI Perjuangan dikerahkan waktu saya mencalonkan diri jadi Wali Kota Medan’,” ujarnya.

Disinggung soal alasan Bobby mendukung Prabowo-Gibran, Komarudin menilai, kekeluargaan menjadi alasan Bobby mendukung putra sulung Jokowi tersebut sebagai bacawapres. “Ya pasti alasan hubungan kekerabatan lah,” katanya.

Namun ia menilai, pertanyaan soal alasan Bobby mendukung Prabowo-Gibran tak tepat jika ditanyakan kepada dirinya. Ia meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Bobby sebagai orang yang mengetahui pasti alasan dukungannya. “Itu tidak perlu ditanya itu, tanya Mas Bobby jangan tanya saya,” ujar Komarudin.

Lebih lanjut, Komarudin enggan berkomentar terkait apakah dukungan Bobby kepada Prabowo-Gibran atas arahan dari Presiden Jokowi. “Enggak-enggak itu saya diam saja,” pungkasnya.

Sementara, usai menghadap DPP PDIP Bobby tak banyak bicara. Dia langsung memasuki mobilnya tanpa meladeni pertanyaan-pertanyaan wartawan. ”Sudah saya sampaikan ke Pak Komarudin Watubun,” kata Bobby singkat dari dalam mobil.

Bobby meninggalkan Kantor DPP PDIP sekitar pukul 16.57 WIB. Ia hanya berbicara dari dalam mobil usai memenuhi panggilan. (bbs/jpc/adz)

Masih Banyak Warga Buang Sampah Sembarangan, Pemko Medan Segera Terapkan Sanksi Tegas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Golkar M. Rizki Nugraha SE, menyayangkan masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan. Tak hanya dibuang dijalanan, bahkan sampah juga kerap dibuang ke parit dan sungai.

Oleh sebab itu, Pemko Medan akan segera mengeluarkan Perwal guna menerapkan sanksi bagi setiap orang yang masih membuang sampah sembarangan di Kota Medan.

Hal itu dikatakan Rizki Nugraha dihadapan ratusan warga saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Karya Tani Gg Kembar Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Senin (6/11/2023) sore.

“Pemko Medan akan segera menerbitkan Perwal sebagai juknis Perda No.6/2015 ini. Bila sudah ada Perwalnya, maka sanksi akan segera diterapkan, baik itu berupa denda hingga kurungan badan,” ucap Rizki.

Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Medan itu, rencananya Pemko Medan akan menerbitkan Perwal dan menerapkan sanksi tersebut mulai awal tahun 2024.

“Untuk itu mulai sekarang, kita harus membiasakan diri untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jangan nanti setelah kena denda atau kurungan badan baru kita merubah kebiasaan buruk tersebut,” ujarnya.

Dijelaskan Rizki, sampai hari ini Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang berusaha untuk membuat inovasi agar sampah-sampah bisa dikelola sehingga bisa bermanfaat dan bernilai ekonomis, salah satunya membuat sampah sebagai pupuk organik.

Bahkan, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah melakukan studi ke Belanda guna mencari inovasi agar sampah-sampah bisa menjadi sumber energi. Mengingat, daya tampung TPA di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan semakin sedikit.

Di Jakarta sendiri, lanjut Rizki, sampah-sampah sudah menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui pemberdayaan bank sampah dan budidaya ulat magot.

“Jadi mari sama-sama kita menjadikan sampah-sampah ini bernilai ekonomis sehingga bisa menjadi nilai tambahan bagi kita,” lanjutnya.

Terakhir, Rizki menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di sungai ataupun drainase. Selain agar terhindar dari sanksi, masyarakat juga dapat terhindar dari bencana banjir.

“Apalagi saat ini Pemko Medan tengah giat-giatnya membersihkan saluran air seperti parit dan sungai. Mari kita dukung hal itu,” pungkasnya.

Diketahui, dalam BAB XVI, pasal (1),
Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan secara tegas dinyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000. (map)

Ketika Mario Bersaksi untuk Rangkaian Harta sang Ayah, Mario Banyak Tak Tahu dan Sering Lupa

Mario Dandy Satriyo menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo Di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/11/2023). Saat bertemu keduanya berpelukan, Mario Dandy merupakan salah satu saksi yang di hadirkan oleh JPU KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mario Dandy Satriyo menjadi saksi dalam persidangan sang ayah Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Di tanya soal harta dan asal usul benda milik Rafael, Mario mengaku banyak tidak tahu.

Sebelum sidang, Mario dan Alun saling berpelukan. Sudah delapan bulan Mario tak bertemu sang ayah, yang terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sedang Mario sendiri, telah menerima vonis hukuman 12 tahun atas perbuatan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.

Di persidangan, Mario tak mau bersumpah. Mulanya dia keberatan memberikan keterangan. Namun, lantaran disetujui Jaksa dan penasehat hukum Rafael Alun, memberikan keterangan tanpa disumpah, Mario pun bersedia.

Di persidangan, jaksa banyak menggali keterangan Mario soal kepemilikan beberapa aset dan rumah milik Rafael alun. Alih-alih memberikan keterangan detail, Mario lebih banyak menjawab tidak tahu mengenai harta kekayaan sang bapak. “Selain menjadi ASN, apakah saudara tahu terdakwa (Rafael Alun,Red) punya perusahaan PT ARME dan menjadi konsultan pajak serta sejumlah properti ?” tanya jaksa. “Tidak tahu pak,” jelas Mario.

Jaksa juga menanyakan berbagai merek kendaraan yang dimiliki Rafael Alun. Seperti mobil rubicron, jeep, landcruiser, BWM, WV serta motor merek Harley Davidson dan Triumph. Mario banyak menjawab tidak tahu.

Kondisi itu membuat jaksa terus melakukan krocek mengenai keterangan yang sudah dicatat sebagai saksi. Setelah dibacakan, Mario baru ingat dan memberikan kesaksiannya. “Oh iya, itu pak. Benar seperti di keterangan,” ujarnya.

Dalam sidang kemarin, tampak dari keterangan banyak aset yang dimiliki oleh mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan itu diatasnamakan orang lain. Seperti mobil Rubricon yang diakui sebagai milik Markus Selo Aji. “Itu Pakdhe saya,” kata Mario.

Rafael alun juga mendirikan sejumlah perusahaan di mana sang istri Ernie Meike Torondek menjawab sebagai komisari sekaligus pemegang sahamnya. Di antaranya PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri.

Dari berbagai sepak terjangnya itu, pada 30 Agustus lalu, Jaksa KPK mendakwa Rafael Alun menerima gratifikasi senilai Rp16, 6 Miliar. Dia kenakan Pasal 12 B jo Pasal UU Nimor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (elo/jpg/ila)

Israel Lalukan Kebohongan Publik, MER-C Bantah RS Indonesia Simpan Solar untuk Hamas

DEMO: Mahasiswa membakar bendera Israel di kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/11). Sementara, Israel melakukan kebohongan publik yang menyebut RS Indonesia membuat bunker menyimpan solar untuk Hamas.

SUMUTPOS.CO – MER-C membantah keras tudingan militer Israel bahwa Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza menyuplai solar untuk Hamas. RS Indonesia memang memiliki bunker penyimpanan solar, namun solar tersebut untuk menyuplai tiga genset milik RS Indonesia.

Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad menuturkan, Israel melakukan kebohongan publik yang menyebut seakan-akan RS Indonesia membuat bunker menyimpan solar untuk Hamas. “Kami membantah, kami membangun RS Indonesia dengan profesional sesuai kebutuhan masyarakat Gaza,” paparnya.

RS Indonesia itu terletak di Utara Gaza dan menjadi satu-satunya RS yang menjadi tumpuan masyarakat Gaza Utara. “Di sekitar RS Indonesia itu memang sudah diserang Israel,” terangnya.

Dia menduga tudingan RS Indonesia menyimpan solar untuk Hamas ini merupakan upaya prakondisi yang ditujukan untuk mendapatkan pembenaran dalam menyerang RS Indonesia. “Kami minta masyarakat internasional melindungi RS sesuai undang-undang yang berlaku. Rs dilarang untuk diserang,” ujarnya.

Bila RS Indonesia tetap diserang, masyarakat Indonesia akan marah. Rumah sakit wajib dilindungi, bukan untuk diserang. “Kami semua mengecam kalau serangan dilakukan itu,” tegasnya.

Sementara Presidium Divisi Konstruksi Faried Thalieb mengatakan, sejak awal terlibat dalam pembangunan RS Indonesia dan berulang kali ke Gaza, Palestina, RS Indonesia memang memiliki penyimpanan solar bawah tanah. “Tapi solar itu digunakan untuk menyuplai genset yang menghidupkan listrik RS saat kondisi darurat,” paparnya.

Awalnya ada dua genset yang digunakan bergantian saat kondisi darurat atau tanpa listrik. Kini terdapat tiga genset yang disuplai solar yang disimpan di bawah tanah. “Pemilihan penyimpanan solar bawah tanah ini untuk keamanan dan estetika,” urainya.

Dia menerangkan, solar itu bahan mudah terbakar yang harus diamankan. Khawatirnya di daerah semacam Gaza bisa jadi ada tembakan yang menyasar ke penyimpanan solar. “Makanya dibuat di bawah tanah, biar aman,” jelasnya.

MER-C juga mengklarifikasi soal beredarnya video sebuah gedung yang disebut sebagai RS Indonesia yang terdapat bunker. Dia mengatakan, video itu hoaks karena bukan RS Indonesia. “Gedung RS Indonesia itu bundar tidak kotak seperti di video,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipanggil Presiden Joko Widodo untuk rapat terbatas. Salah satu yang dibicarakan adalah menyuarakan keprihatinan terhadap situasi di Israel dan Palestina. “Pemerintah ini berada di pihak Palestina,” katanya.

Karena itu, Jokowi minta pada Yaqut untuk selalu menyampaikan kepada publik dan mencari alternatif bantuan untuk warga Palestina.

Selain menyuarakan keberpihakan pada Palestina, Yaqut juga diminta untuk mencari solusi mencari bantuan konkret yang bisa diberikan. Setelah beberapa waktu mengirimkan bantuan, pemerintah Indonesia ke depan akan kembali memberikan bantuan logistik serupa.

Langkah lainnya adalah bertemu dengan menteri agama dari berbagai negara lain untuk menggalang solidaritas antar umat. Pada 15 November ini, Yaqut berencana bertemu dengan beberapa menteri agama di Singapura. Salah satunya akan membicarakan soal konflik Israel dan Palestina.

Kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dan Dubes Mesir untuk Indonesia Arshaf Sulthan. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana pengiriman bantuan kapal rumah sakit dari Indonesia untuk masyarakat di Gaza.

“Kami membahas cukup mendalam  rencana kita, tawaran kita untuk mengirim kapal rumah sakit,” ungkap dia kepada awak media.

Saat ini TNI AL sudah memiliki tiga kapal rumah sakit yang bisa digerakkan untuk melaksanakan misi dan operasi kemanusiaan. Menurut Prabowo, kapal tersebut bisa menjadi opsi untuk membantu masyarakat Gaza yang butuh penanganan medis.  Prabowo menyebut, tawaran bantuan itu juga sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi. “Dan itu kami  koordinasikan dengan Pemerintah Mesir,” imbuhnya.

Karena itu, usai bertemu dengan Dubes Palestina untuk Indonesia, Prabowo menemui Dubes Mesir untuk Indonesia. Pertemuan itu penting lantaran bantuan dari Indonesia untuk masyarakat Palestina di Gaza dikirim lewat Mesir.

Bila tawaran mengirim kapal rumah sakit diterima, besar kemungkinan kapal rumah sakit itu akan beroperasi di Mesir. “Kami diskusi secara rinci terutama mengenai rencana pengiriman kapal rumah sakit,” kata dia.

Prabowo memastikan, koordinasi yang dilakukan oleh dirinya bersama dubes Palestina dan dubes Mesir akan segera ditindaklanjuti. Atas izin presiden, Prabowo siap bertolak ke Mesir untuk bertemu, berkoordinasi, dan bicara secara langsung dengan menhan Mesir. “Saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan menteri pertahanan Mesir dan berjumpa beberapa tokoh di kawasan itu,” bebernya.

Secara terbuka, Prabowo menyatakan bahwa bantuan dan dukungan dari Indonesia untuk Palestina tidak akan pernah putus. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Selain menawarkan bantuan kapal rumah sakit, dia menyatakan bahwa seluruh rumah sakit dan fasilitas medis milik TNI terbuka untuk digunakan oleh masyarakat Gaza yang menjadi korban perang antara Israel dengan Hamas. “Itu sedang kami koordinasikan teknisnya bagaimana,” ucap dia.

Prabowo memastikan, bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Indonesia menggunakan dua pesawat C-130 Hercules milik TNI AU sudah tiba di Mesir. Kemarin, kedua pesawat angkut berat itu mendarat di Bandar Udara El Arish. “Untuk pesawat pertama sudah sampai, dan menyusul lagi terus-menerus,” ucap Prabowo.

Adalah Dubes Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf yang menyambut langsung kedatangan bantuan kemanusiaan tersebut.

Selanjutnya, bantuan kemanusiaan itu akan diurus pengirimannya sampai ke Palestina oleh Palang Merah Internasional Mesir. Atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Indonesia, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menghaturkan terima kasih.

Dia juga menyinggung aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Monas. “Yang telah diperbuat oleh warga Indonesia sudah lebih dari yang kami harapkan,” kata dia. (jpg/ila)

Bersama Megawati, Ganjar dan Mahfud MD Ziarah ke Makam sang Proklamator

KHIDMAT: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyertai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan ziarah makam Presiden pertama RI Soekarno, pada Jumat (3/11).Dok. PDIP.

SUMUTPOS.CO – MASYARAKAT Blitar Raya begitu antusias menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD saat melakukan ziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno, pada Jumat (3/11).

Warga rela menunggu hingga berpanas-panasan demi untuk bertemu dengan Presiden ke-5 RI tersebut, bersama pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024. Mereka, bersama para relawan pun berteriak “Ganjar presiden” dan “Mahfud wakil presiden” ketika keduanya bersama rombongan dari Jakarta tiba di komplek makam Bung Karno.

Kanti Ida Rahayu, warga kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar bersama keluarganya sengaja datang ke Komplek Makam Bung Karno sejak pagi hari.

Dia juga nampak membawa poster bergambar Ganjar. Menurut Kanti, pasangan Ganjar- Mahfud adalah pasangan yang sangat cocok dan ideal sebagai Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 depan.

“Dari dulu keluarga saya adalah pengagum Bung Karno dan PDI Perjuangan, dan Pak Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, maka otomatis beliau adalah figur penerus perjuangan Bung Karno dan memiliki ideologi yang sama,” ungkap Kanti.

Tidak hanya itu, Ganjar- Mahfud juga sosok pemimpin yang merakyat, sumeh, dan mampu mengayomi wong cilik. “Saya yakin Pak Ganjar dan Mahfud mampu membawa Indonesia lebih baik dan semakin maju lagi. Semoga beliau berdua terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI,” harapnya.

Sementara itu, usai nyekar makam Bung Karno pasangan Ganjar-Mahfud yang ke luar dari komplek Makam Bung Karno langsung diserbu masyarakat dan pendukungnya. Pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura, dan Perindo itu juga menyempatkan diri menyapa mereka.

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan cawapres Mahfud MD datang ke Kota Blitar untuk nyekar dan mendoakan Bung Karno agar selalu diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT.

Menurut Ganjar, Bung Karno adalah tokoh pemimpin besar yang keharuman namanya tak hanya di Indonesia saja, tetapi juga diakui oleh dunia. ”Bung Karno selalu menginspirasi kita semua generasi penerus agar mendedikasikan diri untuk kemajuan Indonesia, dengan kesadaran dan keikhlasan membangun negeri,” ungkapnya.

Dia menyebut, banyak hal yang dapat diteladani dari sosok Bung Karno. Di antaranya adalah semangat kemandirian, berjuang iklas, membela dan berpihak kepada wong cilik dan konsisten berada di jalan perjuangan.

Ditemui seusai berziarah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan agenda ziarah ke Makam Bung Karno ini merupakan bagian dari tradisi dan spiritualitas bangsa Indonesia.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara Syarif Sitepu mengatakan, sosok Bung Karno sang Proklamator, dalam dedication of livenya dikatakan bahwa hidupnya ada pengabdian untuk Bangsa dan Negara. Dan hal ini harus diteladani.

Syarif berharap, jika Ganjar dan Mahfud MD nantinya terpilih dapat mendedikasikan diri secara utuh kepada bangsa dan negara. “Dengan menziarahi Makam Bung Karno, kami sangat berharap mendekatkan lagi ke nurani paling mendalam ajaran-ajaran Bung Karno bagi pemimpin bangsa Indonesia. Karena kami yakin bahwa Ideologi Pancasila dapat mempersatukan kita dari berbagai fitrah perbedaan,” tukasnya. (wir/ted)

Pemko Medan Segera Tata PKL, Kelurahan Siapkan Tempat dan Keluarkan Izin

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan akan segera menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan. Hal itu dilakukan agar seluruh PKL di Kota Medan dapat berjualan di tempat-tempat yang telah disiapkan dan tidak berdagang di kawasan yang dilarang demi menjaga ketertiban dan estetika kota.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra Mulia Syahputra Nasution SH, MH, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan di Jalan Karya Tani Gg Kembar Lingkungan 8, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Senin (6/11/2023).

“Perdanya sudah ada, dalam waktu dekat Perwalnya juga akan diterbitkan oleh Pemko Medan sebagai juknis (petunjuk teknis),” ucap Mulia dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Sosial, dan Kelurahan Pangkalan Masyhur tersebut.

Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Medan itu, nantinya pihak kelurahan akan mendata setiap pedagang yang ada diwilayahnya, utamanya PKL. Selain mendata PKL, kelurahan juga akan menjadi pihak yang menentukan wilayah tempat PKL berdagang sekaligus pihak yang memberikan izin berdagang kepada PKL.

“Pedagang nantinya akan didata, lalu kelurahan akan memberikan izin berdagang dan menentukan tempat atau zonasinya. Intinya untuk masalah tempat, nanti akan disiapkan oleh Kelurahan. Selain menentukan tempat, kelurahan juga akan menjadi pihak yang mengeluarkan izin bagi PKL yang sudah terdata,” ujarnya.

Untuk itu, menunggu Perwal terbit, Mulia menegaskan kepada pihak Kelurahan untuk segera menuntaskan pendataan kepada setiap PKL yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya bila Perwal telah diterbitkan, pihak kelurahan juga wajib segera menentukan wilayah atau tempat untuk PKL berdagang. Kemudian, mengeluarkan izin berdagang bagi PKL.

Namun, Mulia menegaskan kepada pihak kelurahan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang saat menentukan tempat berdagang, apalagi saat ingin menerbitkan izin.

Mulia berharap pihak kelurahan dapat mendukung penuh semangat Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam memberantas pungli di Kota Medan.

“Beri tempat yang layak bagi PKL, kemudian keluarkan izin bagi mereka. Jangan coba-coba lakukan pungli dengan modus izin berdagang ataupun tempat berdagang. Hari ini pak wali sangat konsen memberantas pungli, saya pun akan tegas bersikap bila ada pihak kelurahan yang berani melakukan pungli terhadap PKL,” pungkasnya. (map)

Habib Sinuraya Minta BPJS Perhatikan Pelayanan RS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Habiburrahman Sinuraya meminta BPJS Kesehatan untuk memperhatikan pelayanan setiap fasilitas kesehatan (faskes), mulai dari puskemas hingga RS yang menjadi provider BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien UHC di Kota Medan.

Pasalnya, banyak warga miskin di Kota Medan yang menjadi pasien UHC mengaku tidak dilayani dengan baik saat berobat ke puskesmas maupun rumah sakit.

Hal itu diungkapkan Habib Sinuraya saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Multatuli Lingkungan 3, Lapangan Madrasah, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (5/11/2023).

“Banyak sekali warga yang mengeluhkan pelayanan puskesmas hingga RS setiap ada warga yang ingin berobat dengan menggunakan program UHC. Saya minta kepada BPJS Kesehatan supaya faskes-faskes ini lebih diperhatikan,” ucap Habib.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Maimun itu, Habib menegaskan bahwa program UHC adalah program yang sangat baik untuk masyarakat. Sebab dengan adanya UHC, semua warga Kota Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Jangan karena oknum-oknum di puskesmas ataupun RS, program UHC ini jadi dinilai tidak baik. Faktanya program UHC ini sangat baik, sangat membantu masyarakat. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itulah yang tidak baik dan harus ditertibkan,” ujarnya.

Dijelaskan politisi Partai NasDem itu, pada tahun 2023 ini, Pemko Medan bahkan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp247 miliar untuk program UHC. Dengan harapan, tidak ada lagi warga tidak bisa berobat karena ketiadaan biaya. “Jangan biarkan anggaran sebesar itu sia-sia dengan adanya masyarakat yang tidak dilayani dengan baik,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Medan itu mengatakan, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki 68 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari RS tipe C, RS tipe B, hingga RS tipe A.

“Jadi jangan lagi takut, sebab ada 68 RS di Kota Medan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya, ada 68 RS di Kota Medan yang siap melayani pasien yang berobat dengan program UHC,” tegasnya.

Untuk yang merasa tidak dilayani dengan baik di RS saat berobat dengan program UHC, Habib meminta warga untuk melaporkannya kepada petugas BPJS Kesehatan yang ada di RS tersebut.  “Atau sampaikan kepada saya, supaya saya yang sampaikan ke BPJS Kesehatan sekaligus ke pihak RS. Sebab, kita semua mau program UHC dengan anggaran Rp247 miliar di tahun 2023 ini dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di hari yang sama Habib Sinuraya menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di dua lokasi pada dua sesi yang berbeda. Selain di Kecamatan Medan Maimun, Habib Sinuraya juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Setia Luhur Lingkungan 6, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia. (map)

DCT Telah Ditetapkan, PDIP Targetkan 9 Kursi dari Dapil Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 5 November 2023, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mengaku optimis dalam menatap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu PDIP berhasil meraih 7 kursi di DPR RI, yakni dua kursi dari Dapil Sumut 1, dua kursi dari Dapil Sumut 2, dan tiga kursi dari Dapil Sumut 3.

PDIP Sumut meyakini, di tahun 2024 mendatang perolehan kursi PDI Perjuangan di DPR RI bisa meningkat.

“Kita optimis di Pileg 2024 nanti jumlah kursi di DPR RI dari Dapil Sumut, baik Sumut 1, Sumut 2, dan Sumut 3 akan meningkat,” ucap Sekretaris DPD PDIP Sumut, Soetarto kepada Sumut Pos, Senin (6/11/2023).

Dikatakan Soetarto, pihaknya menargetkan penambahan dua kursi di DPR RI dari ketiga Dapil yang ada di Sumut.

Untuk di Dapil Sumut 1 dan Sumut 2, PDIP Sumut menargetkan penambahan masing-masing satu kursi, yaitu masing-masing dari dua kursi menjadi tiga kursi. Lalu khusus di Dapil Sumut 3, PDIP Sumut optimis bisa mempertahankan tiga kursi yang sudah ada saat ini.

“Artinya untuk Dapil Sumut, kita optimis bisa bertambah 2 kursi, yaitu dari 7 kursi menjadi 9 kursi,” ujarnya.

Dijelaskan Soetarto, tidak ada keraguan bagi PDIP untuk bisa mencapai target tersebut pada Pileg 2024 mendatang. Pasalnya, caleg-caleg DPR RI asal Sumut yang akan maju di Pemilu 2024 merupakan kader-kader terbaik PDIP yang telah teruji di masyarakat.

“Kita sangat optimis bisa mencapai 9 kursi di DPR RI (dari Sumut), caleg-caleg kita merupakan orang-orang terbaik yang sudah teruji,” katanya.

Selain fokus untuk memenangkan para caleg, sambung Soetarto, pihaknya di PDIP Sumut juga terus bekerja keras untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Pileg dan Pilpres ini akan seiring berjalan, dan kita optimis PDIP akan memenangkan Pileg. Begitu juga dengan Pilpres, kita yakin pasangan Ganjar – Mahfud yang akan memenangkannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PDIP berhasil meraih 7 kursi dari Dapil Sumatera Utara pada Pemilu 2019 lalu.

Adapun raihan kursi yang didapat, yakni Sofyan Tan dan Yasonna H Laoly (digantikan Irmadi Lubis) dari Dapil Sumut 1, Sihar Sitorus dan Trimedya Panjaitan dari Dapil Sumut 2, serta Djarot Saiful Hidayat, Junimart Girsang, dan Bob Andika Mamana dari Dapil Sumut 3.
(map/ram)

Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua dan Bendahara Bawaslu Karo Divonis 4 Tahun Penjara

KORUPSI: Mantan Ketua Bawaslu Karo, Eva Juliani Br Pandia terdakwa kasus korupsi dana hibah menjalani sidang putusan secara bergantian di PN Medan, Senin (6/11/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Eva Juliani Br Pandia dan mantan Bendahara, Dian Eka Yoes Refida divonis masing-masing 4 tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah korupsi dana hibah TA 2019, dalam sidang di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/11/2023).

Majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan, dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 telah diubah dengan UU No 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp100 juta, subsider kurungan 3 bulan,” tegasnya.

Selain itu, terdakwa Eva Juliani dihukum tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp68 juta. Paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita kemudian dilelang.

“Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1,5 tahun,” kata hakim.

Kemudian, terdakwa Dian Eka juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp217 juta, subsider 1,5 tahun penjara.

Adapun hal memberatkan menurut hakim, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan kedua terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Atas putusan itu, majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya, untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding.

“Hal yang sama juga berlaku bagi penuntut umum,” tukas hakim seraya mengetuk palu.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Alvonso Manihuruk, yang sebelumnya menuntut terdakwa Eva Juliani Br Pandia, selama 7,5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp821 juta, subsider 3,5 tahun penjara.

Sementara, terdakwa Dian Ika Yoes Refida sebelumnya dituntut selama 5,5 tahun, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan serta membayar uang pengganti Rp217 juta, subsider 2,5 tahun penjara.

Diketahui, Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019, mendapatkan dana hibah sebesar Rp13.388.152.300, untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 bersumber dari P-APBD.

Keduanya kemudian diadali di Pengadilan Tipikor Medan, karena tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. (man/ram)

1...985986987...15,697Page 986 of 15,697