Home Blog Page 994

Hari Pertama Kampanye, TKD Prabowo-Gibran Binjai Bagikan 3.000 Makanan Gratis

Ketua TKD Prabowo-Gibran, Ahmad Azrai Aziz (tengah).Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim kampanye daerah (TKD) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, mulai bergerak melakukan persiapan pelaksanaan kampanye. Pasalnya, ini merupakan hari perdana kampanye yang berlangsung hingga H-3 pencoblosan.

Ketua TKD Kota Binjai Pasangan Prabowo-Gibran, Ahmad Azra’i Aziz menyebut, telah menginstruksikan tim kemenangan daerah masing-masing, untuk turun ke lapangan membagikan makanan gratis di hari pertama masa kampanye.

“Ada sebanyak 3.000 kotak/botol susu yang diberikan kepada masyarakat dan anak sekolah. Dan ratusan makan siang gratis bagi masyarakat,” sebut Azra’i didampingi jubir dan sejumlah Tim TKD, Selasa (28/11/2023).

Azra’i juga melakukan kampanye, serta makan gratis dan susu pada dapilnya di Kecamatan Binjai Barat. “Saya juga sebentar lagi akan melakukan kampanye di kawasan saya khususnya. Seluruh caleg dari Partai Gerindra sudah diinstruksikan agar melakukan hal serupa,” kata dia.

Azra’i juga menjelaskan, kegiatan untuk melakukan sosialisasi gerakan program makan siang gratis untuk anak sekolah, pesantren dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil. “Gerakan ini bisa jadi gambaran manfaat bagi masyarakat. Jika kelak Prabowo-GIbran terpilih, program makan siang dan susu gratis serta bantuan gizi ini dijalankan,” tukasnya. (ted/ram)

Bawaslu Sumut Warning ASN, Kades dan Kepling

Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis.(Ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Sumut mewarning Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa hingga Kepala Lingkungan, yang ikut mendukung salah satu peserta Pemilu tahun 2024. Baik, Calon Legislatif hingga pasangan Capres-cawapres selama masa kampanye ini.

“Itu kita perintahkan kepada jajaran Bawaslu se-Sumut untuk mengawasi seluruh ASN, Kepling dan Perangkat Desa. Kita juga imbau ASN untuk mentaati peraturan pemilu yang berlaku,” ucap Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (28/11/2/23).

Aswin meminta peran aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas selama Kampanye ini, termasuk keterlibatan ASN, Kades dan Kepling di dalamnya. Bila ditemukan segera melaporkan ke Kantor Panwascam hingga Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/Kota

“Jadi kalau nanti ada ASN, Kepling, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan ketidaknetralan dalam Pemilu, maka akan kita panggil dan periksa, oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota,” ucap Aswin.

Aswin mempersilakan ASN, Kades dan Kepling menyukseskan Pemilu 2024, damai dan kondusif. Tapi, ingat jangan terlibat dalam seluruh tahapan Pemilu. Meski mereka memiliki hak suara 14 Februari 2024.

Aswin mengatakan pihaknya dari tingkatan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panwascam hingga Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk peka dan jeli melakukan pengawasan kampanye yang berpotensi melanggar.

“Makanya seluruh jajaran bawaslu setelah masuk masa kampanye tanggal 28 Novomber ini. Itu bergerak sampai ketingkat paling bawah, dan juga mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi seluruh kegiatan kampanye Pemilu,” jelas Aswin.

“Nanti jajaran kita, akan membuat laporan hasil pengawasan mereka di setiap titik. Bila mana ada ditemukan pelanggaran-pelanggran kampanye,” kata Aswin.

Aswin mengimbau kepada peserta Pemilu 2024, harus mentaati peraturan kampanye yang sudah diatur dalam ketentuan ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Begitu juga dengan aturan yang dikeluarkan dalam bentuk Perbawaslu maupun Peraturan KPU.

“Setiap perangkat pemerintahan OPD OPD yang terlibat kampanye akan dilakukan penindakan oleh jajaran kita, ada aturan pidanya dan etikanya sanksi. Seluruh jajaran kita, sudah bekerja untuk melaksanakan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota,” kata Aswin.(gus/ram)

484 Warga Tak Mampu Nikmati Listrik Melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul memberikan sambutan dalam peresmian dan penyalaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara (27/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan salah satu bukti nyata Negara hadir untuk masyarakat. Program yang diaspirasikan dan didukung dari DPR RI Komisi VII ini dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan PT PLN (Persero) untuk memberikan keringanan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik dikediamannya.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bertujuan melistriki rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T dan atau memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPBL yang divalidasi oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara.

Penyaluran program BPBL dilaksanakan di dua lokasi yakni Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid, Staf Ahli Direktur Retail PT PLN (Persero), Nimrod G. Sitorus, Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan ketenagalistrikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Susanto, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul, Peangkat Kepala Desa dan juga Warga Penerima Bantuan (27/11/2023).

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan program BPBL, PLN diberikan target untuk Sumatera Utara sebanyak 4.500 penyambungan listrik dan akan selesai 100 persen pada bulan November 2023.

“Melalui program BPBL ini, Setiap penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis,” ungkap Awaluddin.

Awaluddin juga menyampaikan pesan kepada warga agar tetap bijak dan berhati-hati menggunakan listrik serta mendukung upaya PLN menyalurkan listrik dengan mengijinkan PLN menebang Pohon yang mengganggu jaringan.

“Kami (PLN) tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari masyarakat agar pasokan listrik dalam kondisi andal. Apabila terdapat pohon yang berada dibawah jaringan mohon dapat diijinkan untuk menebang pohon tersebut agar tidak terjadi gangguan. Kemudian harapan kami, marilah menggunakan listrik yang aman agar tidak membahayakan bagi kita,” tutur Awaluddin.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir. Jisman P. Hutajulu yang dibacakan oleh wahyudi menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses listrik adalah program BPBL. Masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru dan pengisian token listrik perdana masing-masing Rp100 ribu.

“Calon Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam BPKS yang berada di daerah 3T dan/atau layak menerima bantuan berdasarkan verifikasi kepala Desa. Selain meningkatkan rasio elektrifikasi program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dan menurunkan susut jaringan PLN,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga menjelaskan bahwa program BPBL ini tidak dipungut biaya apapun dan apabila terjadi pungutan liar dapat dilaporkan kepada kementerian ESDM melalui media sosial atau contact center 136.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN yang telah bekerja keras memberikan bantuan berupa listrik gratis bagi 484 warga tidak mampu.

“Salah satu bukti Pemerintah serius untuk (kesejahteraan) masyarakat adalah Peresmian dan penyalaan program BPBL ini,” ujar Hendrik.

Nurhayati (30) warga Desa Rantau Panjang, salah seorang penerima manfaat Program BPBL, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Dia mengaku sebelum ada listrik sendiri, kebutuhan listrik terpaksa menyantol dari tetangganya. (ila)

Alfamidi Luncurkan Alfamidi Class di SMK Negeri 1 Patumbak Deliserdang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alfamidi, salah satu perusahaan ritel terkemuka di Indonesia, kembali meluncurkan program pendidikan kelas ritelnya yang bernama Alfamidi Class.

Kali ini, kegiatan dilaksanakan untuk ketiga kalinya di Sumatera Utara, tepatnya di SMK N 1 Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

Acara peluncuran yang berlangsung pada Selasa, 28 November 2023, mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Branch Manager Alfamidi Medan, Martadi, menyampaikan kesan dan harapannya terkait kerjasama ini.

“Kami berharap melalui Alfamidi Class, lulusan dapat dengan mudah diterima bekerja di Alfamidi tanpa harus melalui proses seleksi lagi. Ini merupakan komitmen Alfamidi dalam memberikan peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensinya di dunia ritel,” kata Martadi.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK N 1 Patumbak, Ibu Syafridah S.Pd, menyoroti pentingnya Teaching Factory sebagai fasilitas penunjang dalam pendidikan bisnis di sekolah ini.

“Kami berharap melalui program Alfamidi Class, Teaching Factory dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mengelola bisnis ritel. Ini akan menjadi modal berharga bagi mereka ketika terjun ke dunia kerja atau berusaha mandiri,” harapnya.

Salah satu tamu undangan yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Abdul Rahman M.pd, anggota DPRD Deliserdang. Ia menyatakan dukungan terhadap program Alfamidi Class.

“Program ini sangat mendukung agar siswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, melalui Teaching Factory, siswa dapat memahami proses bisnis secara praktis. Semoga program ini juga dapat membuka peluang untuk menjadi waralaba yang menguntungkan sekolah,” ujarnya.

Alfamidi Class tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang mendalam dalam pengelolaan ritel. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan lulusan Alfamidi Class dapat menjadi sumber daya manusia yang siap pakai untuk memajukan industri ritel, baik di Alfamidi maupun di sektor-sektor bisnis lainnya. Program ini diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan wirausaha siswa dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi daerah. (Ila)

Demoday dan Expo Wirausaha Merdeka di UMSU, Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi Nasional

WIRAUSAHA: Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP demoday dan expo pada wirausaha merdeka angkatan ke-2 di UMSU, Selasa (28/11).ISTIMEWA.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – UNIVERSITAS Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai pelaksana program wirausaha merdeka angkatan ke-2 menggelar demoday dan expo pada 28 November-2 Desember 2023.

Kegiatan melibatkan 300 mahasiswa dari berbagai daerah dan 30 tenand usaha di pelataran parkir belakang UMSU. Demoday dan expo dibuka wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Bambang Sadewo MPd di Auditorium UMSU, Selasa (28/11).

Wali Kota Medan menyebut bahwa wirausahawan menjadi penopang perekonomiaan yang sangat besar. Bahkan diharapkan mampu menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional.

”UMSU sebagai satu-satunya penyelenggara program wirausaha merdeka di Sumut harus bisa memanfaatkan momen ini untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Apalagi kegiatan ini diikuti 300 mahasiswa maka dapat dimanfaatkan dalam menjalin jejaring dan kerja sama,” katanya.

Wali Kota Medan juga berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan minat mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan. Terlebih wirausahawan muda dan pelaku UMKM khsusunya gen z dan gen millennial, faktor pendukung untuk terus meningkatkan perekonomian Kota Medan.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP menyampaikan bahwa program wirausaha merdeka menjadi komitmen UMSU dalam mengembangkan kreativitas, salah satunya pengembangan wirausaha. Program ini memberikan dampak bagi pariwisata dan perekonomian di Kota Medan hingga Sumut.

”Dalam program ini terdapat 120 mahasiswa dari luar provinsi yang belajar selama 1 semester. Program ini dapat meningkatkan perkembangan perekonomian dan hasil produk mahasiswa juga sangat luar biasa bermanfaat tapi sayangnya tidak berkelanjutan,” kata rektor.

Dengan program ini, kata rektor, lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai teori. Tapi dapat mengaplikasikan bidang keilmuan, salah satunya di bidang wirausaha.

Prof Dr Agussani MAP berterima kasih kepada tim Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis (Puskibii UMSU), para mentor dan UMKM yang telah menjadi mitra program.

Ketua Puskibii UMSU Assoc Prof Hj Dewi Andriany MM melaporkan tiga pelaksana wirausaha merdeka di Sumatera hanya tiga yaitu UMSU, Universitas Syah Kuala dan Sekolah Tinggi Kutaraja. Demoday dan expo ini menjadi tahapan terakhir dalam program wirausaha merdeka untuk membentuk wirausaha yang berjiwa sosial.

Turut hadir pada pembukaan demoday dan expo para mitra UMKM, pimpinan fakultas di UMSU dan peserta wirausaha merdeka angkatan ke-2 tahun 2023. (dmp)

Ganjar-Mahfud Peduli UMKM, Siapkan Lapak 40 Persen di Ruang Publik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menyediakan 40 persen tempat usaha bagi kelompok UMKM di ruang publik.

“Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik, seperti; bandara, stasiun kereta, terminal bus,” kata Chico kepada wartawan, Senin (27/11).

Chico memastikan, Ganjar dan Mahfud berpihak pada UMKM jika terpilih pada Pilpres 2024. Ia menyebut, Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan 50 persen anggaran belanja barang maupun jasa pemerintah, BUMN, BUMD untuk Koperasi dan UMKM. “Kemudian juga meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chico mengatakan Ganjar dan Mahfud juga akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui digitalisasi seperti memperkenalkan dan mengaktifasi kegiatan penjualan online. Selain itu mempermudah dan memperluas akses terhadap pembiayaan melalui bank dan institusi keuangan lainnya.

“Membantu dalam bidang pemasaran, melalui kanal kanal pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta (CSR, atau kemitraan yang difasilitasi pemerintah),” katanya. (rel/adz)

KAPIR Demo Kantor Gubsu Desak Copot Dirut PDAM Sumut

DEMO: Kapir demo di Kantor Gubernur Sumut desak copot Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Kabir Bedi.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mencopot Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Kabir Bedi dari jabatannya. Hal ini dikarenakan kualitas air yang buruk dibeberapa wilayah.

Hal itu, disampaikan Koordinator Aksi Mickael Halomoan Harahap, saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (28/11/2023) siang.

Mickael mengatakan banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM Tirtanadi mulai dari air yang sering mati, air yang kotor berwarna kecokelatan, dan lainnya.

“Bahkan sering tidak layak pakai dan Bocornya Pipa yang mengakibatkan banjir di Jalan SM Raja, begitu juga dengan viral di media sosial air di daerah Sunggal mati,” ucap Mickael.

Ia menuturkan, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Sumatera Utara sebesar Rp73,2 miliar kepada PDAM Tirtanadi sejak 2018 diduga belum terealisasi dengan penuh tanggung jawab. “Yang artinya ada kelalaian direksi dalam menjalankan tupoksinya,” ucapnya.

Dikatakannya, banyak pensiunan Perumda Tirtanadi yang belum mendapatkan hak haknya (uang pensiun) yang sampai saat ini masih menunggu niat baik dari direksi PDAM Tirtanadi untuk menyelesaikannya.

“Juga ada beberapa data serta validitas dugaan permainan meteran air, di mana pelanggan air yang kehilangan meteran air harus membayar sebesar Rp 800,000. Setelah dilakukan investigasi di lapangan diduga ada penadahan meteran tersebut oleh pihak Perumda Tirtanadi itu sendiri,” katanya.

Ia menilai, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menutup mata terkait permasalahan dugaan penyalahgunaan dana dan diduga tidak berkompetenya Dirut PDAM Tirtanadi.

“Kami dari Aliansi Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) mendapat informasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemanggilan (permintaan keterangan) kepada PDAM Tirtanadi. Terkait dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya, ini kami curiga ada permainan,” ucapnya.

Ia merincikan, pemanggilan tersebut dengan Nomor Surat Perintah SP.OPS-143/L.2/Dek.1/07/2023. Selanjutnya, kata Mickael, Mapolda Sumatera Utara juga menggeluarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Poida Sumut Nomor: Sprin.Gas/ 823 /VIII/2023/Ditmes krimsus. Tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi, terkait pelaksanaan pengadaan pemasanggan pipa transmisi dengan diameter 300 mm di Jalan Kapten Sumarsono Kelurahan Medan Helvetia dan sekitarnya serta pekerjaan Rehabilitasi Menara Air Pada Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara TA. 2022.

Berikut tuntutan Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), yakni meminta kepada Bapak Pj Gubernur Sumatera Utara untuk mencopot Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi karena kuat dugaan tidak mampu dan tidak berkompeten sebagai Dirut PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

Meminta Kepada Kapolda Sumatera Utara untuk menjelaskan sejauh mana proses hukum terkait dugaan korupsi Pengadaan Pemasanggan Pipa Transmisi di Jalan Kapten Sumarsono Kelurahan Medan Helvetia Sekitarnya dan rehabilitasi Menara Air PDAM Tirtanadi.

Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memberikan keterangan terkait Pemberhentian Proyek Uprating IPA Sunggal Kapasitas 400L/dt, Uprating IPA Deli Tua Kapasitas 300L/dt, Pembangunan IPA Mini Pancur Batu Kapasitas 2 x 20L/dt dan upaya hukum apa saja yang sudah dilakukan terhadap Dirut PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

“Bila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami pastikan Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) Akan menggalang kekuatan yang lebih besar hingga tuntutan dipenuhi,” tandasnya.(gus/ram)

Polri Wajib Melakukan Pencegahan Menanggulangi Tindakan Intoleransi dan Radikalisme

KUNJUNGAN: Kapuslitbang Mabes Polri Brigjend Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta saat melakukan kunjungan ke Mapolres Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi menerima kunjungan tim Puslitbang Mabes Polri dalam rangka supervisi dan penelitian ‘penguatan peran Polri dalam menanggulangi intoleransi dan radikalisme guna mencegah terorisme’, di Aula Kamtibmas Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Selasa (28/11/2023).

Tim Puslitbang tersebut dipimpin oleh Kapuslitbang Mabes Polri Brigjend Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta dan disambut oleh Wakapolres Kompol Asrul Robert Sembiring.

Dalam kegiatan itu, Brigjen Pol Iswyoto Agoeng Lesmana mengatakan salah satu salah satu tugas dan tanggung jawab Puslitbang Polri adalah mengadakan penelitian, pengkajian dan melaksanakan riset terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian, baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

“Kami harapkan nantinya dapat memberikan support secara kelembagaan kepada institusi kepolisian dalam rangka mendukung terwujudnya transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Presisi).

Menurutnya intoleransi merupakan suatu perilaku atau sikap yang tidak menerima adanya perbedaan atau keyakinan orang lain. Sedangkan radikalisme merupakan suatu sikap atau tindakan yang mengejar perubahan sosial atau politik secara ekstrim atau dengan cara melanggar hukum.

“Tindakan atau aksi intoleransi dan radikalisme merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan ancaman potensial bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dampak yang ditimbulkannya akan terjadi ketidakadilan, kerugian fisik dan materi,” papar Brigjen Pol Iswyoto.

Sedangkan Waka Polres Tebingtinggi Kompol Asrul Robert Sembiring menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bhayangkari, perwakilan dari instansi pemerintahan.

“Polri berkewajiban untuk melakukan langkah langkah pencegahan dalam menanggulangi tindakan intoleransi dan radikalisme guna mencegah terjadinya terorisme, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif,” ungkap Kompol Asrul. (ian/ram)

Terkait Kasus di MAN 1, Kakanwil Kemenagsu: Tidak Ada Toleransi Terhadap Kekerasan dan Perundungan

Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Ahmad Qosbi. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) H Ahmad Qosbi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan dan juga perundungan terutama di dunia pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Tsanawiyah Negeri se Sumatera Utara secara virtual, Senin (27/11/2023) kemarin.

“Saya pastikan tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan kekerasan, melakukan perundungan, dan perbuatan yang melawan hukum terutama di lingkungan sekolah kita,” katanya.

Ia juga menyesalkan kejadian yang menimpa siswa MAN 1 Medan beberapa waktu yang lalu. Qosbi mengatakan, semua pihak baik MAN 1 Medan, Kanwil Kemenag Sumut yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Madrasah tengah mendalami kejadian tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pihak berwajib.

“Saya menyesalkan hal tersebut bisa terjadi dan menimpa siswa kita. Saya langsung instruksikan Kabid Penmad dan MAN 1 Medan untuk mendalami dan berkoordinasi dengan orang tua dan kepolisian. Semoga korban cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali,” tegasnya.

Dia juga memerintahkan kepada seluruh pihak, terutama Kakan Kemenag dan Kepala Madrasah untuk menyisir adanya potensi siswa mengikuti kelompok yang terafiliasi dengan kekerasan, premanisme, vandalisme, dan lain sebagainya. Qosbi meminta para guru secara intens berkomunikasi dengan para siswa untuk melindungi para siswa dari aksi-aksi yang tidak baik itu.

“Kita bentuk tim percepatan satuan tugas anti kekerasan. Tidak boleh ada premanisme di madrasah. Tidak boleh ada kekerasan. Kita akan sisir kelompok-kelompok di luar organisasi yang sah di madrasah. Jika terafiliasi, kita akan bina. Dan memberi kebijakan tegas bagi yang tidak bisa dibina,” pungkasnya. (man/ram)

Bilal Mayit, Penggali Kubur, Guru Tahfidz hingga Marbot Masjid Dapat Biaya Operasional

BERSAMA: Wali Kota Binjai, Amir Hamzah foto bersama usai memberikan bantuan biaya operasional.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota Binjai menyalurkan bantuan biaya operasional kepada 1.825 orang yang terdiri dari bilal mayit, penggali kubur, guru-guru FKDT, guru tahfidz, guru gereja sekolah minggu, guru agama budha hingga petugas kebersihan atau marbot masjid. Penyaluran bantuan biaya operasional ini diserahkan langsung Wali Kota Binjai, Amir Hamzah di Lapangan Merdeka, Selasa (18/11/2023).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Binjai agar lebih maju, berbudaya dan religius.

Amir mengatakan, banyak orang berjasa dan yang menjalankan tugas mulia. Karenanya, Pemkot Binjai melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai terus berupaya memperhatikan jasa-jasa mereka. Amir menyebut, bantuan yang diberikan semata-mata ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, atas jasa yang telah dilakukan karena telah membantu Pemko Binjai dalam melayani masyarakat.

BANTUAN: Sekda Binjai, Irwansyah Nasution (kiri) saat menyerahkan bantuan biaya operasional.

“Secara nilai, bantuan yang diserahkan tidaklah besar. Kami berharap agar bantuan ini tidak dilihat dari nilainya dan tidak dianggap sebagai upah, karena jumlahnya tidak akan sebanding dengan jasa dan pengabdian bapak/ibu,” seru Amir.

Diharapkan bantuan dan perhatian yang diberikan Pemko Binjai dapat bermanfaat dan mampu menjadi penyemangat bagi penerima dalam menjalankan tugas. Sementara, Ketua DPRD Binjai, Noor Sri Syah Alam Putra mengapresiasi langkah yang dilakukan pemko.

Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Kires ini, bahwa sudah menjadi tugas pemerintah kota dan DPRD Kota Binjai memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut dia, bantuan operasional yang disalurkan ini adalah kolaborasi antara Pemko Binjai dengan legislator selaku wakil rakyat.

“Kami berharap bantuan ini tetap berkesinambungan dan kami juga akan berupaya untuk lebih meningkatkannya lagi. Kepada jajaran pemerintah kami juga mohon kerja samanya,” pungkasnya.

Pemko Binjai juga akan menyalurkan dana hibah kepada Badan Kemakmuran Masjid Al-Amin, Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Binjai Kota, Madrasah Tsanawiyah Swasta Uswatun Hasanah, Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Binjai, Taman Pendidikan Al-Qur’an Pondok Mas, dan jaminan kematian bilal mayit yang akan diberikan kepada ahli waris. (ted)

1...993994995...15,922Page 994 of 15,922