25.6 C
Medan
Tuesday, May 14, 2024

Usung Bobby-Aulia di Pilkada Medan, Grassroot PDIP Terbelah

DIUSUNG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman setelah menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk diusung pada Pilkada Medan 2020, Selasa (11/8).
DIUSUNG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman setelah menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk diusung pada Pilkada Medan 2020, Selasa (11/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan DPP PDI Perjuangan mengusung Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rahman sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Medan 2020, memicu kekecewaan bagi kalangan kader di akar rumput (grassroot). Mereka secara tegas menolak keputusan tersebut, karena menilai Bobby dan Aulia bukanlah kader PDIP. Grassroot PDIP pun terbelah.

Kepada Sumut Pos, Ketua PAC PDIP Medan Johor, Gumana Lubis mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebutkan, apa yang dilakukan DPP PDIP adalah keputusan yang tidak memihak kepada para kader, baik di tingkat DPC maupun di tingkat PAC yang telah berjuang untuk membesarkan PDIP di Kota Medan. “Sebagai kader PDIP jelas saya sangat kecewa atas rekomendasi yang disampaikan DPP. Sebab, jelas keduanya bukan kader PDIP, baik Bobby maupun Aulia,” ucap Gumana, Rabu (12/8).

Disebutkan Gumana, selain bukan kader, sosok yang diusung PDIP, baik Bobby maupun Aulia sama-sama bukan sosok yang ‘matang’, baik dalam bidang politik maupun birokrasi. “Untuk wakil, saya gak mau komentar, tapi untuk Bakal Calon Wali Kota nya, jelas saya merasa kecewa,” sebutnya.

Gumana menjelaskan, sosok Akhyar Nasution seharusnya sangat layak untuk diusung sebagai Calon Wali Kota Medan dari PDIP, sebab selain merupakan kader murni PDIP, Akhyar juga merupakan sosok yang telah matang, baik dalam politik maupun pemerintahan. Hal itu sudah dibuktikannya, saat ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Medan dan Wakil Wali Kota Medan hingga kini menjadi Plt Wali Kota Medan.

“Saya tidak setuju kalau Akhyar dibilang meninggalkan PDIP, yang benar itu sebenarnya PDIP lah yang meninggalkan dia. Saya tahu sebenarnya Akhyar itu berat sekali keluar dari PDIP, sebab paham Marhaenis itu sudah mendarah daging bagi Akhyar,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Gumana, sebagai kader PDIP yang kini menjabat sebagai ketua PAC Medan Johor, ia akan tetap mendukung Akhyar Nasution pada Pilkada Kota Medan 2020, sekalipun Akhyar kini telah berseragam Partai Demokrat.

Ia juga menegaskan, tidak akan gentar meski pada akhirnya mendapatkan sanksi dari DPP PDIP atas sikapnya tersebut. “Saya tetap akan mendukung Akhyar, soal bagaimana DPP atas sikap saya, saya siap, sebab saya tahu siapa Akhyar, dia punya kemampuan untuk membuat Kota Medan ini menjadi lebih baik,” tutupnya.

Sementara Ketua PAC PDIP Medan Area Suhardian ST, mengaku tidak ingin berkomentar jauh soal sosok Bobby yang dipilih DPP untuk manu sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan dari PDIP. Hanya saja, ia mengaku heran atas sikap DPP yang memilih Aulia Rahman yang jelas-jelas merupakan kader Gerindra untuk mendampingi Bobby. “Kalau memang Bobby yang jadi calon wali kotanya, kenapa harus kader Gerindra yang jadi wakilnya. Sedangkan kita tahu, ada kader PDIP di Medan ataupun di Sumut yang jelas lebih layak untuk mendampingi Bobby,” katanya.

Suhardian mengaku, awalnya tidak pernah mendengar sosok Aulia yang ingin dimajukan sebagai wakil Bobby. Sebaliknya, ia justru mendengar nama Sekretaris DPC PDIP Medan Robi Barus ataupun Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto yang menjadi pendamping Bobby. “Dan kami di PAC (Medan Area) sebenarnya sangat berharap kalau Robi Barus yang jadi wakil Bobby. Selain kader, dia juga pengurus inti di DPC PDIP Medan dan sudah berpengalaman. Setidaknya kalau kader di Medan tidak bisa jadi Medan 1 (Walikota), ya jadi Wakil pun jadi lah, biar kader-kader ini semangat untuk berjuang memenangkannya,” sebutnya.

Walaupun begitu, lanjut Suhardian, hal ini bukan sebuah bentuk pembangkangan terhadap DPP. Ia mengaku akan tetap tegak lurus dengan perintah DPP, namun begitu pihaknya masih berharap agar keputusan itu dapat dirubah dan menjadikan Robi Barus sebagai Wakil Bobby Nasution.

“Kalau lah bisa diubah, ya kenapa tidak, kami rasa Bang Robi Barus jelas lebih layak. Kita bukan melawan DPP, hanya menyampaikan harapan saja, semoga didengar DPP, karena belum pendaftaran juga. Tapi kalaupun tidak, kami tetap akan tegak lurus terhadap DPP,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan juga mengaku terkejut atas keputusan yang diambil DPP untuk mengusung Bobby Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Medan. Ia juga menilai, sosok Robi Barus ataupun Soetarto lebih layak untuk maju dan mendukung Bobby Nasution dari pada Aulia Rahman yang merupakan kader partai lain. “Saya pribadi dan harapan teman-teman kader di Medan sebenarnya begitu, setelah kader disini tidak bisa jadi Calon Wali Kota, ya setidaknya bisa lah jadi Calon Wakil Wali Kota. Dan sebenarnya itu akan menjadi penyemangat buat teman-teman kader di Medan untuk berjuang.Tapi memang itu hak nya DPP, ya kita hargai itu,” pungkasnya.

Penolakan sejumlah kader PDIP terhadap pencalonan Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilkada Medan, mendapat tantangan dari Wakil Ketua PAD PDIP Medan Timur, Ruth Pulisa Barus. “Kami meminta seluruh kader dan rekan-rekan juang PDIP di Kota Medan untuk menjaga, menghormati dan melindungi keputusan pimpinan partai,” kata Ruth Pulisa Barus dalam merespon penolakan tersebut.

“Memenangkan Bobby-Aulia Rahman itu bukan sekadar kepentingan untuk keduanya. Tapi untuk memenangkan keputusan partai. Ini yang harus dipahami seluruh kader,” kata salah satu kandidat Ketua PAC Medan Timur ini.

Keputusan DPP PDIP mendukung Bobby-Aulia di Pilkada Kota Medan bukanlah untuk kepentingan pribadi. Namun keputusan tersebut dikarenakan melihat kepentingan bangsa dan negara khususnya pembangunan Kota Medan kedepannya. “Pimpinan partai melihatnya secara universal. Karena budaya politik di Indonesia adalah guyub, ngumpul, dan kompromi tentunya seluruh partai politik pendukung pemerintah harus berbagi peran untuk pembangunan Indonesia. Medan adalah salah satunya,” imbuh Ruth Pulisa.

Lisa menilai kader yang menolak keputusan DPP PDIP terkait pencalonan Bobby-Aulia tidak memahami kepemimpinan dalam partai Politik. Karenanya, seluruh kader yang tidak mematuhi keputusan partai harus belajar ulang. (map/adz)

DIUSUNG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman setelah menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk diusung pada Pilkada Medan 2020, Selasa (11/8).
DIUSUNG: Bobby Nasution dan Aulia Rahman setelah menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk diusung pada Pilkada Medan 2020, Selasa (11/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan DPP PDI Perjuangan mengusung Muhammad Bobby Afif Nasution dan Aulia Rahman sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Medan 2020, memicu kekecewaan bagi kalangan kader di akar rumput (grassroot). Mereka secara tegas menolak keputusan tersebut, karena menilai Bobby dan Aulia bukanlah kader PDIP. Grassroot PDIP pun terbelah.

Kepada Sumut Pos, Ketua PAC PDIP Medan Johor, Gumana Lubis mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebutkan, apa yang dilakukan DPP PDIP adalah keputusan yang tidak memihak kepada para kader, baik di tingkat DPC maupun di tingkat PAC yang telah berjuang untuk membesarkan PDIP di Kota Medan. “Sebagai kader PDIP jelas saya sangat kecewa atas rekomendasi yang disampaikan DPP. Sebab, jelas keduanya bukan kader PDIP, baik Bobby maupun Aulia,” ucap Gumana, Rabu (12/8).

Disebutkan Gumana, selain bukan kader, sosok yang diusung PDIP, baik Bobby maupun Aulia sama-sama bukan sosok yang ‘matang’, baik dalam bidang politik maupun birokrasi. “Untuk wakil, saya gak mau komentar, tapi untuk Bakal Calon Wali Kota nya, jelas saya merasa kecewa,” sebutnya.

Gumana menjelaskan, sosok Akhyar Nasution seharusnya sangat layak untuk diusung sebagai Calon Wali Kota Medan dari PDIP, sebab selain merupakan kader murni PDIP, Akhyar juga merupakan sosok yang telah matang, baik dalam politik maupun pemerintahan. Hal itu sudah dibuktikannya, saat ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Medan dan Wakil Wali Kota Medan hingga kini menjadi Plt Wali Kota Medan.

“Saya tidak setuju kalau Akhyar dibilang meninggalkan PDIP, yang benar itu sebenarnya PDIP lah yang meninggalkan dia. Saya tahu sebenarnya Akhyar itu berat sekali keluar dari PDIP, sebab paham Marhaenis itu sudah mendarah daging bagi Akhyar,” jelasnya.

Untuk itu, tegas Gumana, sebagai kader PDIP yang kini menjabat sebagai ketua PAC Medan Johor, ia akan tetap mendukung Akhyar Nasution pada Pilkada Kota Medan 2020, sekalipun Akhyar kini telah berseragam Partai Demokrat.

Ia juga menegaskan, tidak akan gentar meski pada akhirnya mendapatkan sanksi dari DPP PDIP atas sikapnya tersebut. “Saya tetap akan mendukung Akhyar, soal bagaimana DPP atas sikap saya, saya siap, sebab saya tahu siapa Akhyar, dia punya kemampuan untuk membuat Kota Medan ini menjadi lebih baik,” tutupnya.

Sementara Ketua PAC PDIP Medan Area Suhardian ST, mengaku tidak ingin berkomentar jauh soal sosok Bobby yang dipilih DPP untuk manu sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan dari PDIP. Hanya saja, ia mengaku heran atas sikap DPP yang memilih Aulia Rahman yang jelas-jelas merupakan kader Gerindra untuk mendampingi Bobby. “Kalau memang Bobby yang jadi calon wali kotanya, kenapa harus kader Gerindra yang jadi wakilnya. Sedangkan kita tahu, ada kader PDIP di Medan ataupun di Sumut yang jelas lebih layak untuk mendampingi Bobby,” katanya.

Suhardian mengaku, awalnya tidak pernah mendengar sosok Aulia yang ingin dimajukan sebagai wakil Bobby. Sebaliknya, ia justru mendengar nama Sekretaris DPC PDIP Medan Robi Barus ataupun Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto yang menjadi pendamping Bobby. “Dan kami di PAC (Medan Area) sebenarnya sangat berharap kalau Robi Barus yang jadi wakil Bobby. Selain kader, dia juga pengurus inti di DPC PDIP Medan dan sudah berpengalaman. Setidaknya kalau kader di Medan tidak bisa jadi Medan 1 (Walikota), ya jadi Wakil pun jadi lah, biar kader-kader ini semangat untuk berjuang memenangkannya,” sebutnya.

Walaupun begitu, lanjut Suhardian, hal ini bukan sebuah bentuk pembangkangan terhadap DPP. Ia mengaku akan tetap tegak lurus dengan perintah DPP, namun begitu pihaknya masih berharap agar keputusan itu dapat dirubah dan menjadikan Robi Barus sebagai Wakil Bobby Nasution.

“Kalau lah bisa diubah, ya kenapa tidak, kami rasa Bang Robi Barus jelas lebih layak. Kita bukan melawan DPP, hanya menyampaikan harapan saja, semoga didengar DPP, karena belum pendaftaran juga. Tapi kalaupun tidak, kami tetap akan tegak lurus terhadap DPP,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan juga mengaku terkejut atas keputusan yang diambil DPP untuk mengusung Bobby Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Medan. Ia juga menilai, sosok Robi Barus ataupun Soetarto lebih layak untuk maju dan mendukung Bobby Nasution dari pada Aulia Rahman yang merupakan kader partai lain. “Saya pribadi dan harapan teman-teman kader di Medan sebenarnya begitu, setelah kader disini tidak bisa jadi Calon Wali Kota, ya setidaknya bisa lah jadi Calon Wakil Wali Kota. Dan sebenarnya itu akan menjadi penyemangat buat teman-teman kader di Medan untuk berjuang.Tapi memang itu hak nya DPP, ya kita hargai itu,” pungkasnya.

Penolakan sejumlah kader PDIP terhadap pencalonan Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilkada Medan, mendapat tantangan dari Wakil Ketua PAD PDIP Medan Timur, Ruth Pulisa Barus. “Kami meminta seluruh kader dan rekan-rekan juang PDIP di Kota Medan untuk menjaga, menghormati dan melindungi keputusan pimpinan partai,” kata Ruth Pulisa Barus dalam merespon penolakan tersebut.

“Memenangkan Bobby-Aulia Rahman itu bukan sekadar kepentingan untuk keduanya. Tapi untuk memenangkan keputusan partai. Ini yang harus dipahami seluruh kader,” kata salah satu kandidat Ketua PAC Medan Timur ini.

Keputusan DPP PDIP mendukung Bobby-Aulia di Pilkada Kota Medan bukanlah untuk kepentingan pribadi. Namun keputusan tersebut dikarenakan melihat kepentingan bangsa dan negara khususnya pembangunan Kota Medan kedepannya. “Pimpinan partai melihatnya secara universal. Karena budaya politik di Indonesia adalah guyub, ngumpul, dan kompromi tentunya seluruh partai politik pendukung pemerintah harus berbagi peran untuk pembangunan Indonesia. Medan adalah salah satunya,” imbuh Ruth Pulisa.

Lisa menilai kader yang menolak keputusan DPP PDIP terkait pencalonan Bobby-Aulia tidak memahami kepemimpinan dalam partai Politik. Karenanya, seluruh kader yang tidak mematuhi keputusan partai harus belajar ulang. (map/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/