25.6 C
Medan
Sunday, June 16, 2024

Caketum Golkar Wajib Setor Rp1 Miliar

Meski demikian, setelah Nurdin memberi penjelasan kembali bahwa tujuan penarikan biaya dari calon ketua umum untuk menghindari politik uang, rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie, secara aklamasi sepakat dan menetapkannya.

“Pembiayaan Munaslub, DPP ikut, anggota ikut, semua berikan sumbangan. Caketum Rp1 miliar,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal.

Selain itu, Ical berkata alokasi anggaran uang saku untuk peserta dari Dewan Pimpinan Daerah yang menelan biaya sebesar Rp16,25 miliar dihapuskan. Sebagai gantinya, uang transportasi bagi peserta yang berada jauh dari lokasi Munaslub akan ditambah.

Rapat pleno juga menetapkan tanggal pelaksanaan Munaslub adalah 23-26 Mei di Nusa Dua Bali. Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Munaslub.

Politikus senior Partai Golkar Mahadi Sinambela mengatakan, partai berlambang pohon beringin tersebut tidak lagi bisa dipimpin dengan pendekatan matriks.

Karena itu sangat penting ketua umum Golkar mendatang harus merupakan figur yang dapat mempersatukan. Sehingga semua elemen dalam tubuh Golkar dapat berpartisipasi secara maksimal, membawa partai kembali menjadi pemenang pemilu.

“Pendekatan matriks itu seperti perusahaan. Di mana misalnya antara bagian produksi dan pemasaran tidak saling tahu. Di partai, semua harus berpartisipasi,” ujar Mahadi dalam silaturahmi pengurus Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara dengan bakal calon Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Kamis (28/4).

Menurut Mahadi, langkah mengutamakan partisipasi terbukti cukup berhasil dilakukan sesepuh Partai Golkar Akbar Tandjung, saat memimpin Golkar di masa-masa reformasi.

Sehingga Golkar yang saat itu dihujat sebagian masyarakat tetap mampu dapat bangkit berdiri. Bahkan mampu menjadi peraih suara terbanyak pada pemilu 2004.

“Parpol itu tidak bisa memakai rumus duga-duga. Dulu itu bahkan rapat digelar sampai jam 3 pagi, demi menampung aspirasi dan denyut kader. Jadi pengambilan keputusan tidak bisa hanya dilakukan di gedung tinggi oleh hanya 5-6 orang dan yang lain tak tahu,” ujarnya. (bbs)

Meski demikian, setelah Nurdin memberi penjelasan kembali bahwa tujuan penarikan biaya dari calon ketua umum untuk menghindari politik uang, rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie, secara aklamasi sepakat dan menetapkannya.

“Pembiayaan Munaslub, DPP ikut, anggota ikut, semua berikan sumbangan. Caketum Rp1 miliar,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal.

Selain itu, Ical berkata alokasi anggaran uang saku untuk peserta dari Dewan Pimpinan Daerah yang menelan biaya sebesar Rp16,25 miliar dihapuskan. Sebagai gantinya, uang transportasi bagi peserta yang berada jauh dari lokasi Munaslub akan ditambah.

Rapat pleno juga menetapkan tanggal pelaksanaan Munaslub adalah 23-26 Mei di Nusa Dua Bali. Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka Munaslub.

Politikus senior Partai Golkar Mahadi Sinambela mengatakan, partai berlambang pohon beringin tersebut tidak lagi bisa dipimpin dengan pendekatan matriks.

Karena itu sangat penting ketua umum Golkar mendatang harus merupakan figur yang dapat mempersatukan. Sehingga semua elemen dalam tubuh Golkar dapat berpartisipasi secara maksimal, membawa partai kembali menjadi pemenang pemilu.

“Pendekatan matriks itu seperti perusahaan. Di mana misalnya antara bagian produksi dan pemasaran tidak saling tahu. Di partai, semua harus berpartisipasi,” ujar Mahadi dalam silaturahmi pengurus Partai Golkar se-Provinsi Sulawesi Utara dengan bakal calon Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Kamis (28/4).

Menurut Mahadi, langkah mengutamakan partisipasi terbukti cukup berhasil dilakukan sesepuh Partai Golkar Akbar Tandjung, saat memimpin Golkar di masa-masa reformasi.

Sehingga Golkar yang saat itu dihujat sebagian masyarakat tetap mampu dapat bangkit berdiri. Bahkan mampu menjadi peraih suara terbanyak pada pemilu 2004.

“Parpol itu tidak bisa memakai rumus duga-duga. Dulu itu bahkan rapat digelar sampai jam 3 pagi, demi menampung aspirasi dan denyut kader. Jadi pengambilan keputusan tidak bisa hanya dilakukan di gedung tinggi oleh hanya 5-6 orang dan yang lain tak tahu,” ujarnya. (bbs)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/