Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku telah menerima surat edaran (SE) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) terkait perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada ruas-ruas jalan di Kota Medan. Pasalnya, ada begitu banyak APK Pemilu 2024 terpasang di pohon-pohon yang terdapat di badan jalan maupun pada sejumlah fasilitas umum (fasum) lainnya yang seyogiyanya merupakan tempat terlarang untuk pemasangan APK.
DPRD Kota Medan mengaku mendukung upaya Pemko Medan dalam menyelesaikan masalah persampahan. Salah satunya, dengan menegakkan sanksi bagi setiap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
Sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan pelik di Kota Medan. Guna meminimalisir persoalan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu meminta Pemko Medan untuk serius melakukan pengelolaan persampahan di Kota Medan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan mengikuti aturan Pemerintah Pusat terkait penetapan libur Tahun Baru 2024.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan asal Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, memantau normalisasi parit serta pemasangan U-Ditc di Jalan Aman Ujung Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (20/12/2023).
Beberapa hari yang lalu seorang warga Gang Turi Lingkungan 23 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Iskandar memposting di media sosial terkait jalan di lingkungannya yang sudah puluhan tahun mengalami kerusakan dan tak tersentuh pembangunan.
Postingan yang diunggah tersebut viral di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen.
Anggota DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar segera merealisasikan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Medan Perjuangan. Paul menilai, kebutuhan akan sekolah tingkat SMP di Medan Perjuangan tersebut terbilang cukup mendesak.
Pimpinan DPRD Kota Medan bersama Wali Kota Medan telah menandatangani keputusan bersama persetujuan pengesahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di ruang paripurna gedung DPRD Medan, Senin (4/12/2023) lalu. Pengambilan keputusan dilakukan setelah 8 Fraksi di DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda menjadi Perda dalam rapat paripurna.
Guna menjaga pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan pangan, Pemko Medan terus menjalin komunikasi efektif dengan berbagai pihak, baik membangun kerjasama antar pemerintah daerah maupun membangun kerjasama dengan pihak-pihak swasta.
