Fraksi Hanura–PKB DPRD Kota Medan mendorong percepatan revisi aturan kesehatan daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu poin krusial yang disorot adalah larangan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, khususnya peserta BPJS atau Universal Health Coverage (UHC).
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Syaiful Ramadhan, melaksanakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah ke-III Tahun Anggaran 2026 terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu-Minggu (7-8/3/2026).
Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan direksi berbagai rumah sakit di Kota Medan, Selasa (3/2/2026).
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA mengaku kecewa karena masih banyaknya masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang belum bisa memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H Zulkarnaen SKM meminta kepada seluruh warga Kota Medan agar tidak takut untuk berobat ke puskesmas maupun seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua DPRD Binjai Kristiana Gusuartini br Surbakti, sibuk main handphone (HP) ketika Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, menyampaikan kata sambutan, pada Peluncuran Program Universal Health Coverage (UHC) di Lapangan 121 Asrama Kebun Lada, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Senin (22/9) lalu. Kesibukan politisi Partai Golkar ini, pun terabadikan dalam kamera wartawan.
Kota Binjai menjadi pelopor sebagai daerah pertama di Sumut dalam penerapan Program Universal Health Coverage (UHC). Program ini memberikan pelayanan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Untuk meng-cover masyarakat yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, Pemko Binjai telah menyiapkan anggaran mencapai Rp24 miliar.
Mulai 1 Oktober 2025, warga Sumatera Utara (Sumut) bisa berobat gratis hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dengan program Universal Health Coverage (UHC). Anggota DPRD Sumut Landen Marbun meminta agar korban begal, tauran, dan kecelakaan bisa dicover program yang pembiayaannya ditanggung APBD Provinsi Sumatera Utara ini.
Anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PDI Perjuangan Agus Setiawan mengatakan, masyarakat Kota Medan tidak perlu resah dan khawatir lagi ketika sakit. Karena saat ini, masyarakat Medan yang sakit bisa berobat secara gratis di Puskesmas maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
