Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) yang hanya 3,67 persen, lebih mencerminkan kenaikan laju tekanan inflasi, namun kurang mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin kepada wartawan, Rabu (22/11).
Ratusan massa dari berbagai aliansi buruh Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (9/8/2023).
Aksi yang dipimpin oleh Willy Agus Utomo mengungkapkan ada sembilan tuntutan yang diminta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, salah satunya, menandatangani kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 minimal 15 persen.
Puluhan massa tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang Untuk Keadikan (Gebrak) Sumut menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (8/8) siang. Dalam aksi tersebut, Gebrak Sumut mendesak pemerintah menghapus Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sebanyak 2 ribu personel dikerahkan Polrestabes Medan untuk mengawal aksi unjukrasa buruh yang akan digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, di Kota...
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca ditetapkanya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara untuk tahun 2017 oleh Gubernur Tengku Erry Nuradi, menuai perotes keras dan penolakan...
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Kaum buruh di Sumatera Utara, menolak pengusulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2016 senilai Rp1,8 juta. Menurut mereka, upah minimum tersebut...
