JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengusulkan nama Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon kepala BIN (Badan Intelijen Negara) ke DPR. Seperti halnya saat pengajuan sebagai calon kapolri terdahulu, proses politik di parlemen nantinya diyakini juga akan berjalan tanpa hambatan berarti.
Surat presiden atas pengajuan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Sutiyoso itu dikirim langsung Mensesneg Pratikno, ke Komplek Parlemen, Jakarta, pagi kemarin (2/9).
Dalam surat bernomor R-58/Pres/09/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pergantian tersebut dilakukan untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja BIN. Maka. diusulkan nama BG untuk menggantikan Kepala BIN saat ini, Sutiyoso. Dalam surat presiden tersebut juga melampirkan daftar riwayat hidup BG.
Ketua DPR Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto yang menerimanya. ”Setahu saya, semua fraksi punya hubungan baik dengan Pak BG. Jadi, diperkirakan oleh saya, (pengajuan) ini akan berjalan dengan baik, lancar,” tutur Ade, usai menerima Pratikno.
Berdasar ketentuan yang ada, usulan calon kepala BIN harus melewati pertimbangan DPR. Pertimbangan itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan diterima DPR.
Rencananya, rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi akan dilaksanakan, Senin (5/9), nanti. Di forum itu akan ditentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang dikirim. Hasilnya adalah pertimbangan dan catatan-catatan terhadap nama calon kepala BIN usulan presiden. ”Nanti, sesuai bidang, kita tugaskan Komisi I untuk melaksanakan uji kelayakan,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.
Keyakinan Ade atas kemungkinan besar lancarnya proses di DPR, bukan tanpa alasan. Setidaknya, hingga kemarin, relatif tidak ada resistensi dari fraksi-fraksi atas pengajuan BG sebagai calon kepala BIN. Bukan hanya fraksi-fraksi dari partai anggota koalisi pemerintah, fraksi dari partai nonkoalisi juga belum ada yang menyampaikan penolakan.
Termasuk, Fraksi Partai Gerindra. Meski belum menyatakan persetujuan, fraksi terbesar ketiga di DPR itu memilih bersikap untuk lebih dulu menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan. ”Kami nggak pernah jegal, kami akan lihat dulu fit and proper test-nya, baru nanti memutuskan,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa.
Dia menyatakan, kalau poin kesetiaan kepada negara akan menjadi titik tekan dalam menguji BG di uji kelayakan dan kepatutan nantinya. ”Kami waspada saja, biar bagaimanapun BG pernah terlibat persoalan-persoalan itu. Kalau ke depan, dia berpihak ke PDIP dan Presiden Jokowi saja kan bahaya juga untuk negeri ini. Termasuk, bahaya untuk Gerindra juga,” bebernya.
Dia mengingatkan, sebagai kepala BIN, BG nantinya tidak boleh bekerja hanya untuk kepentingan kelompok. Apalagi, hanya untuk menghabisi lawan-lawan politik. ”Itu nanti BIN nggak ada gunanya, BIN harus jadi blocking diri untuk kepentingan bangsa ini. Kalau untuk ganggu kepentingan lain, salah kaprah jadinya,” imbuhnya.
