Basuki Thjahaja Purnama ‘Ahok’ dan Djarot Saiful Hidayat melambaikan tangan di depan Balaikota Jakarta. Selasa (20/9/2016). DPP PDI-P memutuskan mengusung pasangan petahana untuk bertarung menjadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi mengumumkan kandidat pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Setelah melalui proses dan manuver politik, PDI-Perjuangan mengusung pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’- Djarot Saiful Hidayat.
“Calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Basuki Tjahaja Purnama. Semoga cahaya betul-betul yang dibawa,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkannya di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Selanjutnya, Hasto mengumumkan, calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ahok adalah Djarot Saiful Hidayat. Djarot merupakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP. Dia juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini. Hasto lantas memuji sosok dan kinerja Djarot. “Pak Djarot dikenal sebagai Wali Kota Blitar yang memperbaiki rumah rakyat miskin. Jadi Wali Kota Blitar dua periode termasuk reformasi anggaran,” kata dia.
Setelah mengusung pasangan petahana Ahok- Djarot, PDI Perjuangan enggan menjadi korban ‘keliaran’ yang memang kerap bertindak kontroversial selama ini. Bahkan, PDIP pun mengikat Ahok-Djarot dengan kontrak politik yang harus dipatuhi dan ditandatangani oleh Ahok-Djarot.
Wakil SekWasekjen PDIP Ahmad Basarah membacakan langsung isi kontrak politik tersebut sebelum ditandatangani Ahok dan Djarot. Kontrak politik ini juga harus ditaati dan disepakati oleh para pasangan calon yang diusung PDI-P dari daerah lainnya.
“Kontrak politik PDIP dengan calon kepala daerah, dan bacagub, bacawagub, yang mendaftar dan diusung oleh PDI-P tanpa terkecuali,” tegas Basarah di Kantor DPP PDI-P.
Kontrak politik ini, lanjut Basarah, adalah untuk memastikan keinginan baik kedua belah pihak dan untuk menjalin kerjasama politik dalam pemilukada. “Ahok dan Djarot telah bertemu Ketua Umum Bu Mega untuk memastikan komitmen Ahok-Djarot untuk diusung PDI-P,” ujarnya.
Kontrak politik ini adalah berisi perjanjian yang harus dilakukan oleh Ahok dan Djarot untuk membangun dan mengayomi DKI Jakarta. Diantaranya menegakkan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga Kebhinekaan bangsa Indonesia, memperkokoh kegotong-royongan rakyat Indonesia, memperkuat ekonomi rakyat, melalui reforma agragria, perluasan akses pasar dan permodalan, menyediakan tanah dan rumah yang sehat bagi rakyat, memebebaskan biaya berobat dan pendidikan bagi rakyat, memberikan pelayanan umum yang cepat dan murah, melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta tata ruang secara konsisten, melaksanakan reformasi tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan dan menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan HAM.
Sementara itu, Ahok mengatakan, apa yang dikerjakannya di Jakarta akan selalu sejalan dengan perjuangan PDIP. “Saya nggak pernah masuk PDIP, tapi yang saya perjuangkan dari dulu sejalan dengan Pak Taufik (Kiemas) dan Bu Mega, sejalan juga dengan PDIP,” sambungnya. “Saya profesional saja,” tambahnya. (zul)
