PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Dalam rangkaian kegiatannya di Provinsi Sumatera Utara, Presiden RI Joko Widodo menutup kunjungan kerjanya di Kota Pematang Siantar. Dalam kesempatan itu, Joko Widodo membagikan 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Asahan, Tanjungbalai, Simalungun, Pematangaiantar, Labuhan Batu dan Humbanghasundutan di Alun-alun Haji Adam Malik kota Pematangsiantar, Senin (27/11/2017).
Hadir dalam acara tersebut Menteri RI Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah beserta para FKPD kota Pematangsiantar.
Jokowi pada kesempatan itu meminta kepada menteri ATR agar sertifikat tanah di seluruh Indonesia diberikan secepat-cepatnya kepada rakyat di Indonesia. “Kenapa, karena setiap saya ke desa, ke kampung ke daerah keluhannya adalaha apa, sengketa lahan, sengketa tanah, dimana mana. Bukan hanya di provinsi Sumatera Utara, di provinsi lain seluruh Indonesia juga sama. Ada individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan swasta. Benar ndak? kejadian seperti itu tidak boleh diterus-teruskan.”Kata Jokowi.
Oleh karenanya, lanjut Presiden, saya perintahkan kepada Menteri Agraria/BPN Bapak Sofyan Djalil untuk menyelesaikannya. “Tapi yang belum selesai itu banyak sekali. Seluruh Indonesia seharusnya sudah bersertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah harus sudah dikeluarkan. Tapi hingga 2016 akhir baru 46 juta bidang tanah. Banyak sekali masyarakat yang belum dapat sertifikat,” sebut Jokowi. Lebih lanjut dikatakan Jokowi alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah agar masyarakat memiliki hak hukum atas tanahnya.
Untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai. “Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,”ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah ribuan masyarakat yang hadir.
“Ingat, sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Simpan baik-baik dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya BPN. Dan jangan gampang rusak,” ujar Jokowi.
