MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nama Tokoh Masyarakat Sumut yang juga anggota Majelis Wali Amanat USU, Dr RE Nainggolan MM sebelumnya disebut-sebut masuk dalam daftar SK Kepengurusan DPW Partai Hanura Sumut yang diketuai Kodrat Shah yang dilantik belum lama ini oleh Ketua Umum DPP Hanura Sutiyoso di Medan. Namun, ternyata mantan Sekdaprov Sumut ini tidak membenarkan terlibat di dunia politik.
Sebagaimana dikonfirmasi wartawan, Dr RE Nainggolan dengan tegas tidak membenarkan informasi itu. “Kalaupun nama saya sempat dicantumkan di sana, saya sangat mengapresiasi atas dukungan dan kepecayaan para tokoh Hanura kepada saya. Namun saya sebagai anggota Wali Amanat USU tidak dibenarkan untuk itu,” tegas RE Nainggolan.
Dijelaskan RE Nainggolan, ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara (Ortala USU). Dimana keberadaan MWA diatur dan tugas pokok dan fungsinya di USU diatur secara resmi.
USU merupakan lembaga pendidikan negeri yang pengelolaannya memgacu kepada perturan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara nonprofit.”Kita berharap tetap bisa saling sinergi dengan tokoh-tokoh politik di Sumut maupun nasional untuk mewujudkan dunia pendidikan tinggi yang bermutu,” harapnya.
Pada kesempatan itu, ketika wartawan mempertegas kembali keinginan RE Nainggolan untuk terjun ke dunia politik mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik, dia kembali menegaskan bahwa saat ini dirinya fokus untuk kegiatan kemasyarakatan antara lain pemerintahan, pendidikan, lingkungan seperti Danau Toba dan kemanusiaan.
“Harapan saya, tahun politik yang akan datang, tetap memberikan rasa damai sejahtera di Sumut dan Indonesia. Biarlah perbedaan menjadi kekayaan bagi kerukunan kita,” katanya. (val/ila)
RE Nainggolan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nama Tokoh Masyarakat Sumut yang juga anggota Majelis Wali Amanat USU, Dr RE Nainggolan MM sebelumnya disebut-sebut masuk dalam daftar SK Kepengurusan DPW Partai Hanura Sumut yang diketuai Kodrat Shah yang dilantik belum lama ini oleh Ketua Umum DPP Hanura Sutiyoso di Medan. Namun, ternyata mantan Sekdaprov Sumut ini tidak membenarkan terlibat di dunia politik.
Sebagaimana dikonfirmasi wartawan, Dr RE Nainggolan dengan tegas tidak membenarkan informasi itu. “Kalaupun nama saya sempat dicantumkan di sana, saya sangat mengapresiasi atas dukungan dan kepecayaan para tokoh Hanura kepada saya. Namun saya sebagai anggota Wali Amanat USU tidak dibenarkan untuk itu,” tegas RE Nainggolan.
Dijelaskan RE Nainggolan, ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara (Ortala USU). Dimana keberadaan MWA diatur dan tugas pokok dan fungsinya di USU diatur secara resmi.
USU merupakan lembaga pendidikan negeri yang pengelolaannya memgacu kepada perturan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara nonprofit.”Kita berharap tetap bisa saling sinergi dengan tokoh-tokoh politik di Sumut maupun nasional untuk mewujudkan dunia pendidikan tinggi yang bermutu,” harapnya.
Pada kesempatan itu, ketika wartawan mempertegas kembali keinginan RE Nainggolan untuk terjun ke dunia politik mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik, dia kembali menegaskan bahwa saat ini dirinya fokus untuk kegiatan kemasyarakatan antara lain pemerintahan, pendidikan, lingkungan seperti Danau Toba dan kemanusiaan.
“Harapan saya, tahun politik yang akan datang, tetap memberikan rasa damai sejahtera di Sumut dan Indonesia. Biarlah perbedaan menjadi kekayaan bagi kerukunan kita,” katanya. (val/ila)
