MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar siapa yang bakal menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) terus berkembang di Kantor Gubsu. Disebut-sebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menjadi calon kuat Pj Gubsu setelah masa jabatan Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung berakhir pada 17 Juni mendatang.
Informasi yang diperoleh Sumut Pos di Kantor Gubsu, Jumat (25/5), santer beredar nama Zudan untuk menjabat sementara kursi Sumut 1. Apalagi Zudan di kalangan birokrat, diketajui cukup disegani karena ikut “membidani” sejumlah peraturan atau keputusan Kemendagri. Antara lain peraturan tentang bantuan sosial (Bansos) yang sudah selesai digodok secara alot di kementerian terkait dan kabarnya sudah mendapat persetujuan dari ‘dicision maker’.
“Untuk namanya secara resmi belum ada. Nanti kan Kemendagri yang usulkan ke presiden. Biasanya dari pejabat eselon I di jajaran Kemendagri,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kemarin.
Kaiman tak memungkiri kemungkinan nama Zudan sebagai Pj Gubsu nanti. Sebab, sesuai ketentuan dan mayoritas yang bisa menjadi Pj gubernur merupakan pejabat eselon I di tingkat kementerian. “Sah-sah saja kalau nama beliau (Zudan) digadang-gadang dan diisukan media. Tapi gitu pun kita belum ada terima salinan dan informasi resminya,” katanya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Arief M Edie saat dikonfirmasi ihwal nama Zudan sebagai Pj Gubsu menegaskan, belum ada putusan apapun oleh Mendagri terkait hal ini. Pihaknya menggaransi tidak ada kekosongan jabatan gubernur paska Gubsu Erry Nuradi jabatannya berakhir pada 16 Juni mendatang. “Kan masih lama waktunya. Nanti pada saatnya akan diumumkan,” katanya.
Diketahui, posisi Pj Gubsu ini sangat strategis, mengingat Gubsu dan Wagubsu terpilih yang merupakan hasil Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 diperkirakan dilantik pertengahan penghujung akhir tahun sehingga rentang waktu untuk Pj Gubsu akan relatif panjang, sehingga memerlukan tokoh atau figur yang benar-benar piawai dan berpengalaman memimpin Sumut di masa transisi.
Pemprov Sumut pun hingga kini masih menunggu usulan Kementerian Dalam Negeri, untuk sosok Pj Gubsu yang akan ditunjuk nanti sebelum masuk kepala daerah yang baru. “Sesuai aturan mekanismenya Kemendagri yang nanti usulkan. Mendagri nanti yang usulkan dari jajarannya atau diluar Kemendagri,” kata Kepala Biro Penyelenggara Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung kepada Sumut Pos, Kamis (24/5).
Rekomendasi dari Mendagri itu nanti, lanjut Basarin, akan diusulkan ke presiden. Begitupun sudah sampai dimana seorang prosesnya, ia mengaku tidak mengetahui. “Kalau kita (Pemprovsu, Red) hanya bisa menunggu. Prosesnya semua di Kemendagri. Apakah diambil dari pejabatbat eselon I dari jajaran mereka ataupun di luar itu,” katanya.
Disinggung apakah wacana pejabat Mabes Polri jadi ditempatkan sebagai Pj Gubsu, Basarin juga tidak mengetahuinya. Menurutnya hal itu baru sebatas wacana dan belum ada. (prn)
