GERMALAB Geruduk DPRD Sumut, Minta Usut Tuntas Korupsi Pangonal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap diminta usut tuntas sampai keakar-akarnya. Bahkan, disinyalir banyak pihak lagi di pemerintahan Labuhanbatu ikut menikmati ‘uang haram’ dalam kasus dimaksud.

“Penjarakan semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Pangonal Harahap. Karena kami duga masih banyak lagi oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk itu kami mendesak aparat hukum bekerja profesional dan transparan,” kata Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu (GERMALAB), Parulian Limbong saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (9/11) siang.

GERMALAB meminta DPRD Sumut terkhusus daerah pemilihan Labuhanbatu, ikut membantu pengusutan kasus korupsi mantan Ketua PDI Perjuangan Labuhanbatu itu melalui informasi masyarakat untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Coba bapak-bapak dewan yang terhormat lihat kondisi infrastruktur di Labuhanbatu, semakin parah akibat maraknya praktek korupsi yang dilakukan bupati tersebut. Rakyat di sana semakin susah dan kemiskinan masih menjadi musuh yang menakutkan. Berikan hukuman kepada Pangonal yang sesuai dengan UU Tipikor tanpa intervensi pihak manapun,” teriak Limbong melalui pengeras suara.

“Karena akibat perbuatannya, pembangunan di kabupaten kami tidak terlaksana dengan baik. Tidak hanya Pangonal, banyak orang kami duga melakukan korupsi di Labuhanbatu sampai saat ini,” imbuhnya. Massa juga menganggap, bahwa saat ini banyak oknum-oknum di Labuhanbatu melakukan korupsi terhadap pembangunan infrastruktur.

Mereka juga melayangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Labuhanbatu. Sebab, banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pengaribuan yang menerima aspirasi massa GERMALAB menyampaikan, pihaknya siap memfasilitasi semua tuntutan pendemo.

Namun ia minta agar poin-poin tuntutan dapat disusun lebih rapi, sehingga dapat diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Secara rinci tolong dibuatkan poin-poin tuntutan lebih rapi lagi sehingga Senin besok saya bantu fax ke KPK. Pada prinsipnya saya siap fasilitasi aspirasi kawan-kawan,” katanya.

Begitupun terkait nama-nama yang diduga terlibat, ia meminta dapat dibuatkan secara tertulis sesuai fakta dan data yang objektif. “Termasuk bukti-bukti baru yang kalian dapatkan sehingga dengan demikian laporan resmi kepada KPK bisa kita kirimkan. Untuk pengusutan kasus hukum, tentu itu bukan ranah dewan,” katanya.

Mengenai infrastruktur di Labuhanbatu, dirinya juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan sesama dewan yang berasal dari Dapil Sumut VI.

“Kebetulan Senin besok kami ada paripurna penyampaian hasil reses. Dan terkhusus Dapil Sumut VI, saya akan fasilitasi aspirasi teman-teman ketemu dengan dewan dari sana. Mungkin banyak yang bisa kita diskusikan nanti disitu,” pungkasnya. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap diminta usut tuntas sampai keakar-akarnya. Bahkan, disinyalir banyak pihak lagi di pemerintahan Labuhanbatu ikut menikmati ‘uang haram’ dalam kasus dimaksud.

“Penjarakan semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Pangonal Harahap. Karena kami duga masih banyak lagi oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk itu kami mendesak aparat hukum bekerja profesional dan transparan,” kata Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu (GERMALAB), Parulian Limbong saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (9/11) siang.

GERMALAB meminta DPRD Sumut terkhusus daerah pemilihan Labuhanbatu, ikut membantu pengusutan kasus korupsi mantan Ketua PDI Perjuangan Labuhanbatu itu melalui informasi masyarakat untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Coba bapak-bapak dewan yang terhormat lihat kondisi infrastruktur di Labuhanbatu, semakin parah akibat maraknya praktek korupsi yang dilakukan bupati tersebut. Rakyat di sana semakin susah dan kemiskinan masih menjadi musuh yang menakutkan. Berikan hukuman kepada Pangonal yang sesuai dengan UU Tipikor tanpa intervensi pihak manapun,” teriak Limbong melalui pengeras suara.

“Karena akibat perbuatannya, pembangunan di kabupaten kami tidak terlaksana dengan baik. Tidak hanya Pangonal, banyak orang kami duga melakukan korupsi di Labuhanbatu sampai saat ini,” imbuhnya. Massa juga menganggap, bahwa saat ini banyak oknum-oknum di Labuhanbatu melakukan korupsi terhadap pembangunan infrastruktur.

Mereka juga melayangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Labuhanbatu. Sebab, banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pengaribuan yang menerima aspirasi massa GERMALAB menyampaikan, pihaknya siap memfasilitasi semua tuntutan pendemo.

Namun ia minta agar poin-poin tuntutan dapat disusun lebih rapi, sehingga dapat diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Secara rinci tolong dibuatkan poin-poin tuntutan lebih rapi lagi sehingga Senin besok saya bantu fax ke KPK. Pada prinsipnya saya siap fasilitasi aspirasi kawan-kawan,” katanya.

Begitupun terkait nama-nama yang diduga terlibat, ia meminta dapat dibuatkan secara tertulis sesuai fakta dan data yang objektif. “Termasuk bukti-bukti baru yang kalian dapatkan sehingga dengan demikian laporan resmi kepada KPK bisa kita kirimkan. Untuk pengusutan kasus hukum, tentu itu bukan ranah dewan,” katanya.

Mengenai infrastruktur di Labuhanbatu, dirinya juga berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan sesama dewan yang berasal dari Dapil Sumut VI.

“Kebetulan Senin besok kami ada paripurna penyampaian hasil reses. Dan terkhusus Dapil Sumut VI, saya akan fasilitasi aspirasi teman-teman ketemu dengan dewan dari sana. Mungkin banyak yang bisa kita diskusikan nanti disitu,” pungkasnya. (prn/han)