MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut). Pemerintah segera mengguyur bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga (KK), sebagai stimulus ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Demikian terungkap dalam teleconference Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bupati/wali kota, kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se Sumut dan Aceh dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Kamis (16/4) malam.
Mensos mengungkapkan, bansos bagi warga miskin terdampak pandemi Covid-19 tersebut akan disalurkan selama 3 bulan, yakni April hingga Juni.
Sementara untuk Aceh, akan memeroleh Rp275.000 per bulan, dengan aturan main yang sama.
Mensos menerangkan, untuk data penerima program ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi untuk menentukan siapa saja yang dianggap berhak menerima bansos tunai tersebut. “Kami memberikan keleluasaan pada daerah, siapa yang memang dianggap berhak sebagai penerima bansos tunai. Kami berikan fleksibilitas pada daerah untuk menentukan siapa yang menerima. Karena daerah lebih tahu dengan daerahnya masing-masing,” katanya.
Terkait mekanisme pelaksanaan bansos tunai dari Kemensos RI, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai disiapkan Pusdatin Kemensos RI. Alokasi awal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai per kabupaten/kota dilakukan oleh Kemensos RI.
Kemudian kabupaten/kota melakukan usulan calon KPM bansos tunai kepada Kemensos RI melalui persetujuan bupati/wali kota dan diketahui gubernur melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generatin (SIKS-NG) dan KPM ini ditetapkan Kemensos RI. “Proses penyaluran bansos tunai dilakukan oleh PT POS dan HIMBARA dengan dukungan pemda,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi berharap, bansos tersebut dapat segara disalurkan kepada warga Sumut. Apalagi saat ini warga Sumut sangat membutuhkannya, terutama masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid-19.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta mengingatkan, sebelum distribusi bansos tersebut dijalankan pihak Dinsos Sumut benar-benar mendata dengan baik semua warga sebagai penerima manfaat dari program ini.
“Kami ingatkan jangan sampai tumpang tindih. Jangan pula warga yang ekonominya lebih baik justru yang lebih banyak menerima bansos tersebut. Sebab bansos ini diprioritaskan kepada warga miskin terdampak wabah Covid-19,” tegasnya.
Melalui kewenangan yang dimiliki, pihaknya juga siap mengawal pendistribusian bansos ini sehingga tepat sasaran. “Tentu kami di legislatif Sumut akan mengawal program ini sehingga berjalan efektif di lapangan. Apalagi anggaran yang digelontorkan juga berasal dari uang rakyat,” kata politisi PAN tersebut.
Kepada Gubsu, Hendra tak lupa mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Sumut agar pemberian bantuan tidak tumpang tindih dan menghindari konflik sosial baru.
“Gubsu harus mengikuti seluruh prosedural yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Selalu berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota. Jangan sampai kita dengar ada riak-riak saat pembagian dikarenakan ada warga miskin justru tidak mendapat bansos ini. Selain bantuan dari pusat, pemprov juga jalankan stimulus serupa sehingga masyarakat terbantu kebutuhan pangannya di tengah pandemi ini. Apalagi ini mau dekat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya.
