JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar baik di awal bulan Ramadan. Para buruh atau pekerja bakal menerima Tunjangan Hari Raya (THR) penuh untuk Lebaran 2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak lagi mengizinkan perusahaan untuk mencicilnya.
“THR (2022) wajib, tidak ada lagi keringanan boleh dicicil,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, Minggu (3/4/).
Jika kedapatan perusahaan melanggar aturan pencairan THR 2022, akan ada sanksi menanti mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksin
dan pembekuan kegiatan usaha.”Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap,” tegas Indah.
Sebelumnya, sudah dua tahun perusahaan diberi keringanan boleh mencicil THR pekerja atas dasar terdampaknya usaha akibat pandemi Covid-19. Tahun ini dipastikan tidak ada lagi keringanan tersebut. Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang mengatur pencairan THR 2022, kata Indah, akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saat ini masih sedang difinalkan. “Surat Edaran Menaker minggu depan akan kita sebar,” tegasnya.
Dasar hukum pembayaran THR Keagamaan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Dalam aturan itu, perusahaan diwajibkan memberi THR kepada para pekerja. “THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata dia. (dtc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar baik di awal bulan Ramadan. Para buruh atau pekerja bakal menerima Tunjangan Hari Raya (THR) penuh untuk Lebaran 2022. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak lagi mengizinkan perusahaan untuk mencicilnya.
“THR (2022) wajib, tidak ada lagi keringanan boleh dicicil,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, Minggu (3/4/).
Jika kedapatan perusahaan melanggar aturan pencairan THR 2022, akan ada sanksi menanti mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksin
dan pembekuan kegiatan usaha.”Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap,” tegas Indah.
Sebelumnya, sudah dua tahun perusahaan diberi keringanan boleh mencicil THR pekerja atas dasar terdampaknya usaha akibat pandemi Covid-19. Tahun ini dipastikan tidak ada lagi keringanan tersebut. Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang mengatur pencairan THR 2022, kata Indah, akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saat ini masih sedang difinalkan. “Surat Edaran Menaker minggu depan akan kita sebar,” tegasnya.
Dasar hukum pembayaran THR Keagamaan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Dalam aturan itu, perusahaan diwajibkan memberi THR kepada para pekerja. “THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata dia. (dtc)
