MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, atas Laporan Ke uangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Ini merupakan Opini WTP kedelapan kali berturut yang diperoleh Pemprov Sumut. Meski begitu, menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Opini WTP bukanlah sasaran utama. Tapi implementasi anggaran yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun Opini WTP atas LKPD TA 2021 ini diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (27/5).
“Opini WTP itu OK. Tapi itu bukan sasaran utamanya. Implementasi dari Opini WTP itulah yang utama dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ungkap Edy usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.
Ada 1.730 rekomendasi BPK dari LKPD TA 2021 Sumut, dan sebanyak 1.366 telah ditindaklanjuti Pemprov Sumut. Edy pun berharap, sisanya 335 rekomendasi bisa ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.
“Akan kami tindak lanjuti. Saya harap, hasil pemeriksaan BPK bisa meningkatkan kinerja Pemprov Sumut untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah yang bersih, dicintai, adil, serta terpercaya,” tuturnya.
Upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendapat apresiasi dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan. Berdasarkan Data BPS, pada September 2021 angka kemiskinan di Sumut menurun 0,52 poin, dari 9,01 persen pada Maret menjadi 8,49 persen pada September.
“Kami apresiasi upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tapi tentu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi,” jelasnya.
Dia juga mengimbau, agar Pemprov Sumut lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten kota. Sedangkan untuk DPRD Sumut, agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
“Dengan begitu akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Eydu.
Hadir pada acara penyerahan LHP ini, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kepala BI Perwakilan Sumut Doddy Zulverdi, dan Pj Sekdaprov Sumut. Hadir juga unsur Forkopimda Sumut, OPD Pemprov Sumut, dan para anggota DPRD Sumut. (gus/saz)
