MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol Syarief Gunawan menegaskan memberlakukan Siaga I untuk Sumut pasca Pemilu Presiden.
“Masih Siaga I, karena masih ada proses Pilpres yang harus diwaspadai di beberapa daerah,” kata Syarief Gunawan.
Menurutnya, Siaga I bukan berarti Sumut tidak aman. “Hanya untuk berjaga. Tidak ada kerusuhan apapun dan dimanapun, baik saat kampanye, masa tenang, hari H hingga penghitungan suara kondisi Sumut cukup aman,” tuturnya.
Diakuinya, ada kebingungan masyarakat dengan adanya klaim kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sama-sama menang. Makanya, polisi dan TNI terus berjaga, sedangkan masyarakat diminta juga ikut menjaga keamanan di Sumut.
Kemarin (7/10), tim pemenangan pasangan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi- Kalla beserta tokoh dan pemuka agama Sumatera Utara sepakat menjaga situasi keamanan Sumut dan menunggu hasil perhitungan KPU. Kesepakatan tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi menyikapi Situasi Pasca Pilpres di Posko Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis), di Kantor Kesbangpolinmas, Jalan Gatot Subroto, Kamis (7/10).
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Syarief Gunawan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Cucu SSoemantri dan Kepala Kesbangpolinmas Eddy Sofyan Ketua MUI Sumut Prof Dr Abdullah Syah MA, Ketua IpHI Sumut H, Ketua FKUB Dr H Maratua Simanjuntak, Ketua FKDM H Nurdin Sulistiyo, Ketua FPK H Bahari Damanik, Ketua Forum Pelestarian Budaya H.Pandapotan Nasution SH, Ketua Tim Pemenangan Prabowo –Hatta Masri Sitanggang, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Budiman Nadapdap, Ketua Walubi dr Indra Wahidin, Ketua NU Sumut diwakili H.Affifuddin Lubis, Ketua Sumut Berdoa JA firdinandus, para pendeta, dan KH Zulfikar Hajar MA, Ketua IPHI H Ahmad Husin.
Kesepakatan itu dinyatakan kedua tim usai Rapat Pembahasan Situasi Sumut terkini pascapencoblosan dan menyikapi adanya klaim menang dari masing-masing kubu calon presiden/wakil presiden. Wakil Gubernur Sumut HTErry Nuradi menyebutkan, Pemprov Sumut komitmen menjaga keamanan Sumut dan nyatanya Sumut masih sangat kondusif. Menurut Wagub, karena hitung cepat bukan keputusan akhir, maka diimbau kepada masing-masing tim sukses, pendukung, relawan masing-masing kubu calon presiden/wakil presiden sabar menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli.
“Media juga diharapkan memberitakan berita yang sejuk untuk tidak membuat masyarakat resah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut kedua kubu capres sepakat untuk menjaga kondusifitas dengan menunggu hasil perhitungan real KPU pada 22 Juli 2014.”Tim Koalisi Merah-Putih Prabowo-Hatta sejak awal berkomitmen menjaga keamanan Pilpres (Pemilu Presiden). Tim sabar menunggu hasil penghitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) 22 Juli,”kata Masri Sitanggang, perwakilan Tim Kemenangan Prabowo-Hatta di Sumut.
Tim sudah dan akan meminta para pendukung dan relawan untuk tidak melakukan tindakan apapun yang bisa menganggu keamanan di Sumut. “Kami menunggu hasil keputusan KPU dan siapapun yang terpilih harus dihormati karena adalah pemimpin bangsa Indonesia,” katanya.
Tim juga sudah meminta agar pendukung dan relawan juga melaporkan tindakan provokasi ke pihak berwenang. Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Budiman Nadapdap, juga mengatakan pihaknya komitmen menjaga keamanan Pilpres. Menurut Budiman pihaknya juga sabar menunggu hasil penghitungan KPU. “Kami juga memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara dan keamanan bahwa pelaksanaan pemilu di Sumut terbukti bersih,” kata Budiman.
Ketua MUI Sumut, Prof Abdullahsyah menyampaikan bahwa dalam menghadapi hasil perhitungan Pilpres 22 Juni nanti, hanya ada dua hal yang harus dilakukan yakni bersabar dan bersyukur.
”Pilihan boleh berbeda namun kita tetap bersaudara. Tidak boleh rendahkan dan jelekkan saudara kita. Jangan tonjolkan kepentingan pribadi,” ajak Abdullahsyah.
Sementara itu JA Fernandus mengungkapkan apresiasi atas terjaganya kerukunan dan kedamaian Sumut. Boleh berbeda, karena kita memang diciptakan berbeda. Kedamaian tidak dimulai dari orang lain, tapi dari diri masing-masing,” pungkasnya.
Terkait adanya klaim dari sejumlah lembaga survei berbeda yang saling mengklaim kedua calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang sama-sama memperoleh suara terbanyak dari hasil quick count, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengatakan real count (perhitungan asli) ada pada tingkat KPU. Hal ini disampaikan oleh salah satu komisioner KPU Sumut, Yulhasni, di kantor KPU Sumut, Kamis (10/7).
Pengumuman real count sendiri akan diumumkan pada 22 Juli mendatang secara resmi oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI). Rekapitulasi tingkat PPS akan dilakukan pada tanggal 10-12 Juli, untuk tingkat PPK pada tanggal 13-15 Juli, untuk tingkat KPU Kab/Kota akan diumumkan pada 16-17 Juli, sedangkan untuk KPU Sumut pada tanggal 18-19 Juli. Lalu pada tanggal 20-22Juli, proses rekapitulasi perolehan suara akan dilakukan pada tingkat KPU RI.
“Hari ini sedang berlangsung rekapitulasi perhitungan di PPS, Mudah-mudahan jika tidak ada kendala, rekapitulasi akan siap tanggal 22 Juli,” ujarnya.
Yulhasni mengatakan bahwa sudah ada kebijakan lisan dan tertulis antara KPU Sumut dan KPU kab/kota untuk langsung melakukan proses pengiriman hasil scan C1 langsung ke KPU RI. KPU kab/kota pun langsung mengintruksikan kepada PPK untuk menjemput langsung ke TPS-TPS agar bisa langsung dikirim ke KPU RI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen KPU untuk terbuka terhadap data dan transparan, agar masyarakat bisa ikut memantau pelaksanaan Pilpres.
“Tapi formulir C1 yang berhologram tetap sama kita. Tanggal 16 Juli ini mudah-mudahan ada declair hasil C1 tiap-tiap TPS di website KPU berupa hasil scan C1 dari seluruh Indonesia,”ujarnya.
Untuk KPU Sumut sendiri berkomitmen tetap mnjaga dependensi, netralitas, dan tidak akan terpengaruh hasil perolehan suara lembaga survei manapun dan klaim dari capres dan cawapres.
“Kami tidak menjaga suara pasangan calon manapun. Tapi kami menjaga suara rakyat. Tetap kami pantau di tiap kab/kota. Hasil suara itulah yang kami hitung. Sampai saat ini Bu Evi (salah satu komisioner KPU Sumut, Evi Novita Ginting) masih di lapangan untuk pastikan tidak ada suara rakyat dimanipulasi,”ujar Yulhasni.
Yulhasni pun mengatakan tidak ada upaya percepatan rekapitulasi perolehan suara. Semua dilakukan berjenjang karena legalitas di setiap wilayah harus dilakukan.
“Berita acara nggak bisa di by pass, hanya dengan alasan ingin dipercepat. Ini amanat konstitusi yang akan kami lakukan,” ujarnya. (rel)
