JOGJAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keraguan sejumlah kalangan terhadap keseriusan Partai Golkar menjadi kekuatan opisisi di luar pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla terjawab sudah.”Di hadapan peserta diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Hotel Inna Garuda Jogjakarta kemarin (7/9), sikap partai “beringin itu semakin nyaring dikumandangkan.
“Kita harus menjawab tantangan bahwa Partai Golkar mampu berada di luar pemerintahan,” ungkap Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung di forum tersebut.
Akbar mengungkapkan berbagai pertimbangan sehingga partainya harus memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi. Dia mengatakan, pada Pemilu 2004, Partai Golkar menjadi pemenang pertama.”Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menjadi Wapres. Partai tersebut kemudian masuk ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, dukungan Partai Golkar di pemerintahan itu tidak banyak menolong. Suara pada Pemilu 2009 justru merosot. Golkar juga gagal memenangi pilpres. Meski demikian, pada kurun waktu 2009″2014, Partai Golkar tetap berada di pemerintahan.
Hasilnya, lagi-lagi Pemilu 2014 tidak menguntungkan partai tersebut. Kursi beringin di DPR kembali turun. Dari evaluasi selama sepuluh tahun itu, Akbar menilai, partainya harus membangun kekuatan baru dengan berani di luar pemerintahan. Sebab, bila tidak ada koreksi, pada Pemilu 2019, suara partai dan perolehan kursi di Senayan terancam terus berkurang.
Mantan ketua DPR itu juga merasa gerah mendengar statemen Ketua Umum PKB Muhaimin. Saat muktamar partainya di Surabaya baru-baru ini, Muhaimin sesumbar akan mengalahkan Parta Golkar pada pemilu lima tahun ke depan.
Sikap Muhaimin itu, lanjut Akbar, direspons presiden terpilih Jokowi. “Boleh menang dari Partai Golkar asalkan bukan PDIP,” ujar Akbar mengutip keterangan Jokowi.
Dari ucapan itu, Akbar menegaskan, sikap partainya berada di luar pemerintahan menjadi semakin jelas. Dia juga meminta persetujuan kepada peserta pertemuan atas pilihan tersebut. “Setujukah Saudara-Saudara?” tanya Akbar yang dijawab kor setuju.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DIJ Gandung Pardiman menambahkan, sikap partainya berada di luar pemerintahan telah jelas dan tegas. “Semua telah terang benderang,” kata Gandung bersemangat.
Ketua Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia itu juga menegaskan, munas partainya tetap diselenggarakan sesuai dengan keputusan Munas Pekanbaru 2009. Yakni, Oktober 2015.
Diskusi panel nasional itu juga menghadirkan sejumlah narasumber yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.”
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan pilihan politik strategis dalam rangka membangun tradisi dan budaya politik baru.”
“Itu demi mewujudkan pembangunan demokrasi konstitusional dalam bingkai checks and balance,” kata koordinator pelaksana KMP itu.
Diakui, sebagai kekuatan baru dan kekuatan penyeimbang, KMP bakal menghadapi jalan terjal. Namun, pilihan tersebut sangat prospektif meraih sukses pada Pemilu 2019 karena pileg dan pilpres diadakan secara serentak. (kus/JPNN/c4/tom)
