Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah (munas) di Ancol, Agung Laksono meminta kubu Aburizal Bakrie legowo.
SUMUTPOS.CO – Pengamat politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan yang sedang terjadi di Sumut adalah konflik horizontal antarkader yang berbeda dukungan. Munculnya wacana pengambilalihan kantor DPD provinsi dan kabupaten/kota pun dinilai sebagai pola yang diciptakan seperti di pusat.
“Saya kira pola ini seperti diciptakan. Misalnya merebut kantor DPP dan mengambil alih ruang fraksi di DPR RI. Apalagi Agung Laksono orang sini (Sumut), jadi merasa punya basis,” ujarnya.
Sedangkan untuk pengamanan kantor DPD Golkar Sumut sendiri, dirinya meragukan apakah pihak kepolisian akan berpihak pada Ajib Shah atau tidak, mengingat kubu Agung merupakan pihak yang diuntungkan oleh pemerintah. Sehingga, kemungkinan besar, konsolidasi yang kemudian juga mendapat penolakan dari kubu ARB, bisa saja tidak diindahkan.
Shohibul juga melihat bahwa hasil putusan sela PTUN telah membuat kubu Agung secara moral, kehilangan pijakan. Namun karena mendukung pemerintah, mereka merasa lebih memiliki peluang untuk menang. “Jadi (mereka merasa) kekuatan hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan politik,” sebutnya.
Sementara soal kemungkinan terjadinya konflik fisik antarpendukung dan Ormas yang saat ini juga punya arah dukungan masing-masing, dirinya melihat hal itu dikarenakan, adanya pihak-pihak yang pada Pemilu Legislatif lalu, tidak berhasil duduk atau tidak mendapatkan posisi strategis dan menguntungkan di partai. Sehingga, dengan kekisruhan ini, dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan.
“Ini kan sebagian yang ikut ke kubu Agung Laksono, adalah mereka-mereka yang pada Pemilu lalu tidak berhasil. Jadi kondisi sekarang ini lah kesempatan untuk melampiaskan kekalahan itu. Tetapi untuk konflik fisik, pasti akan banyak pertimbangan,” ujarnya. (bal)
Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah (munas) di Ancol, Agung Laksono meminta kubu Aburizal Bakrie legowo.
SUMUTPOS.CO – Pengamat politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan yang sedang terjadi di Sumut adalah konflik horizontal antarkader yang berbeda dukungan. Munculnya wacana pengambilalihan kantor DPD provinsi dan kabupaten/kota pun dinilai sebagai pola yang diciptakan seperti di pusat.
“Saya kira pola ini seperti diciptakan. Misalnya merebut kantor DPP dan mengambil alih ruang fraksi di DPR RI. Apalagi Agung Laksono orang sini (Sumut), jadi merasa punya basis,” ujarnya.
Sedangkan untuk pengamanan kantor DPD Golkar Sumut sendiri, dirinya meragukan apakah pihak kepolisian akan berpihak pada Ajib Shah atau tidak, mengingat kubu Agung merupakan pihak yang diuntungkan oleh pemerintah. Sehingga, kemungkinan besar, konsolidasi yang kemudian juga mendapat penolakan dari kubu ARB, bisa saja tidak diindahkan.
Shohibul juga melihat bahwa hasil putusan sela PTUN telah membuat kubu Agung secara moral, kehilangan pijakan. Namun karena mendukung pemerintah, mereka merasa lebih memiliki peluang untuk menang. “Jadi (mereka merasa) kekuatan hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan politik,” sebutnya.
Sementara soal kemungkinan terjadinya konflik fisik antarpendukung dan Ormas yang saat ini juga punya arah dukungan masing-masing, dirinya melihat hal itu dikarenakan, adanya pihak-pihak yang pada Pemilu Legislatif lalu, tidak berhasil duduk atau tidak mendapatkan posisi strategis dan menguntungkan di partai. Sehingga, dengan kekisruhan ini, dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan.
“Ini kan sebagian yang ikut ke kubu Agung Laksono, adalah mereka-mereka yang pada Pemilu lalu tidak berhasil. Jadi kondisi sekarang ini lah kesempatan untuk melampiaskan kekalahan itu. Tetapi untuk konflik fisik, pasti akan banyak pertimbangan,” ujarnya. (bal)
