29 C
Medan
Thursday, May 23, 2024

Aripay: Uangnya Saja Belum Dipakai, Lain Cerita jika…

Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS  Suasana sidang paripurna masih berlangsung di gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan, Selasa  30/6/2015).
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Suasana sidang paripurna masih berlangsung di gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan, Selasa 30/6/2015).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Aripay Takbunan meyakini anggaran rapat kerja (Raker) sebesar Rp2,9 miliar untuk tiga hari tidak akan habis dipergunakan. Bahkan, dia memprediksi, total anggaran yang akan habis tidak lebih dari Rp1,3 miliar.

Selain itu, Politisi PAN ini mengaku tidak perlu ada proses tender terhadap kegiatan raker DPRD Sumut. Karena, uang tersebut dipergunakan untuk membiayai surat perintah perjalanan dinas (SPPD) anggota dewan, tenaga ahli, serta PNS yang menjadi panitia Raker.

“Kalau SPPD dengan hotel saya pikir sudah Rp8 juta untuk setiap anggota dewan. Jumlah anggota DPRD Sumut ada seratus maka totalnya Rp800 juta. PNS dan tenaga ahli juga ada SPPD, jumlahnya tidaklah sama dengan anggota dewan, sekitar 300 juta,” jelasnya, Rabu (30/11).

Jika dihitung, lanjutnya, misalkan, untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) Rp200 juta, berarti baru Rp1,3 miliar. “Kalau itu saja kegiatannya tidak perlu ada tender, tidak ada juga yang melanggar Perpres 4/2015 tentang pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Banggar ketika itu diyakininya menggunakan sistem pengalokasian maksimal. “Kalau anggaran kurang ini yang sulit, kalau lebih bisa jadi Silpa (selisih lebih penggunaan anggaran), tidak ada masalah untuk itu,”sebutnya.

Raker, lanjut dia, bisa saja digelar dimana saja. “Mungkin saja waktu itu ada niatan menggelar raker di luar kota yang membutuhkan transportasi udara,” katanya.

Karena uang tersebut belum dipergunakan, Politisi asal Labura ini mengaku tidak ada yang perlu diributkan. “Uangnya saja belum dipakai, lain cerita jika sudah selesai ternyata anggarannya habis, kalau itu benar terjadi, saya juga akan ikut meributinya,” bilangnya.

Mantan anggota DPRD Medan priode 2009-2014 ini menyebut ada beberapa pertimbangan mengapa Raker digelar di luar kota. “Kalau dibuat di Medan, bisa tidak efektif, karena anggota dewan bebas mau pulang, kalau di luar kota kan tidak,” akunya.

Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS  Suasana sidang paripurna masih berlangsung di gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan, Selasa  30/6/2015).
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Suasana sidang paripurna masih berlangsung di gedung DPRD Sumut jalan Imam Bonjol Medan, Selasa 30/6/2015).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Aripay Takbunan meyakini anggaran rapat kerja (Raker) sebesar Rp2,9 miliar untuk tiga hari tidak akan habis dipergunakan. Bahkan, dia memprediksi, total anggaran yang akan habis tidak lebih dari Rp1,3 miliar.

Selain itu, Politisi PAN ini mengaku tidak perlu ada proses tender terhadap kegiatan raker DPRD Sumut. Karena, uang tersebut dipergunakan untuk membiayai surat perintah perjalanan dinas (SPPD) anggota dewan, tenaga ahli, serta PNS yang menjadi panitia Raker.

“Kalau SPPD dengan hotel saya pikir sudah Rp8 juta untuk setiap anggota dewan. Jumlah anggota DPRD Sumut ada seratus maka totalnya Rp800 juta. PNS dan tenaga ahli juga ada SPPD, jumlahnya tidaklah sama dengan anggota dewan, sekitar 300 juta,” jelasnya, Rabu (30/11).

Jika dihitung, lanjutnya, misalkan, untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) Rp200 juta, berarti baru Rp1,3 miliar. “Kalau itu saja kegiatannya tidak perlu ada tender, tidak ada juga yang melanggar Perpres 4/2015 tentang pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Banggar ketika itu diyakininya menggunakan sistem pengalokasian maksimal. “Kalau anggaran kurang ini yang sulit, kalau lebih bisa jadi Silpa (selisih lebih penggunaan anggaran), tidak ada masalah untuk itu,”sebutnya.

Raker, lanjut dia, bisa saja digelar dimana saja. “Mungkin saja waktu itu ada niatan menggelar raker di luar kota yang membutuhkan transportasi udara,” katanya.

Karena uang tersebut belum dipergunakan, Politisi asal Labura ini mengaku tidak ada yang perlu diributkan. “Uangnya saja belum dipakai, lain cerita jika sudah selesai ternyata anggarannya habis, kalau itu benar terjadi, saya juga akan ikut meributinya,” bilangnya.

Mantan anggota DPRD Medan priode 2009-2014 ini menyebut ada beberapa pertimbangan mengapa Raker digelar di luar kota. “Kalau dibuat di Medan, bisa tidak efektif, karena anggota dewan bebas mau pulang, kalau di luar kota kan tidak,” akunya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/