Edison berkeinginan, seluruh calon Wagubsu yang diusulkan partai pengusung agar terlebih dahulu diverifikasi masalah hukumnya oleh
lembaga penegak hukum seperti Kepolisian serta Kejaksaan.
“Agar semua clear (bersih), ini juga demi marwah Sumut. Kita tidak ingin calon Wagubsu pilihan DPRD tidak dapat dilantik oleh Mendagri karena hanya masalah hukum,” tegasnya.
Wakil Sekretaris Patriot, Edy Surianto mengatakan hal senada. Menurutnya, persoalan hukum yang menimpa dua kepala daerah di Sumut harusnya menjadi pelajaran oleh seluruh pihak termasuk partai politik sebagai pilar demokrasi. Masalah hukum nantinya, akan menjadi penghambat bagi wakil gubernur terpilih nantinya.
“Waktu akan habis memikirkan persoalan hukum, lebih baik cari calon yang bersih dari catatan hukum,” katanya.
Patriot, kata dia, memiliki beberapa nama yang dapat diusulkan menjadi Cawagubsu dan digaransinya bebas dari dosa masa lalu. “Nanti calon
tersebut akan kita komunikasikan ke partai pengusung lainnya ketika
bertemu, semua punya hak mencalonkan atau mengusung nama,” terangnya.
Julianto, Pengurus PKNU Sumut juga menginginkan agar ada sinkronisasi antara wagubsu yang akan diusulkan partai pengusung dengan gubernur defenitif.
Pasalnya, hal tersebut akan memudahkan kerja-kerja gubernur nantinya. Hanya saja, Julianto belum menyebutkan apakah pihaknya punya calon
khusus.
Meski begitu, Julianto berkeinginan agar wagubsu nantinya bersih dari masalah hukum. “Secepatnya harus dijadwalkan waktu pertemuan dengan seluruh partai pengusung, kekosongan kursi Sumut 2 tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” tuturnya.
Politisi PKS, Syamsul Qadri juga sependapat. Pihaknya pun mengaku memiliki sejumlah kader-kader yang dianggap mampu mengemban amanah
menjadi wagubsu. Maka dari itu pihaknya sedang melakukan penjaringan internal guna mencari sosok tersebut. Sosok yang didapati nantinya akan coba dikomunikasikan dengan gubernur.
“Kalau seluruh calon wagubsu diverifikasi aparat penegak hukum sepertinya tidak mungkin lagi, karena partai pengusung hanya punya waktu 1 bulan sejak gubernur defenitif dilantik untuk mengusulkan dua nama wagubsu ke DPRD,” katanya.
Bulan Ramadan, diyakininya akan kurang efektif dalam bekerja. “Biasanya waktu kerja selama bulan puasa kurang efektif, tapi kami setuju dengan usulan bahwa cawagubsu yang diusung harus bebas dari dosa masa lalu,” terangnya. (bal/dik/adz)
