“Kader yang sudah duduk di DPRD menjadi pengurus yang setara dengan kedudukannya di DPRD seperti Parlinsyah Harahap yang ditarik ke DPD karena menjadi Wakil Ketua DPRD Sumut,”akunya.
Gus kembali menegaskan bahwa rotasi itu sudah sesuai dengan AD/ART yang ada di Partai Gerindra. Di mana, tidak boleh melakukan pergantian sampai 202. ”Yang dimaksudkan di AD/ART itu tidak ada pemilihan melalui musyawarah sampai 2020,” terangnya.
Mantan Dirut PT Bank Sumut itu pun kecewa dengan sikap serta perilaku yang ditunjukkan oleh kader yang terkena rotasi. Menurutnya, kejadian ini tidak perlu menjadi konsumsi publik.
“Sebetulnya bagi saya biasa saja. Saya dituduh transaksional, sukahati enggak perlu saya klarifikasi. Orang kan kenal Gus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir juga ketua DPC yang dirotasi. Seperti Pangihutan mantan Ketua DPC Simalungun yang ditarik menjadi pengurus DPD. Pangihutan kemudian mengajak para kader yang ‘salah jalan’ untuk kembali. “Mari kita sama-sama membesarkan partai ini,” kata Pangihutan.
Sementara, pengamat politik Agus Suryadi menilai, pemecatan dalam kepengurusan partai merupakan hal yang biasa. Namun keputusan DPD Gerindra Sumut kali ini bakal berpengaruh terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 mendatang.
“Pengaruhnya jelas ada, yakni munculnya ketidaksolitan di akar rumpat Gerindra Sumut. Kalau tidak segera diantisipasi, maka akan berpengaruh kepada mentalitas kader-kader di daerah. Mereka seakan kehilangan arah,” ujarnya, Minggu (5/11) malam.
Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU) ini memprediksi, kejadian ini sebenarnya didasari beberapa faktor. Dari semua itu, yang paling utama adalah komunikasi. “Seharusnya DPD Gerindra Sumut tidak perlu melakukan hal ini. Semuanya bisa diselesaikan di internal partai melalui komunikasi. Sebab, kondisi sekarang ini telah merugikan Gerindra sendiri,” pungkasnya. (dik/azw)
