Dijelaskannya, dua nama yang diajukan partai pengusung terlebih dahulu disampaikan kepada KPU untuk diverifikasi. Selanjutnya, KPU yang mengirimkan dua nama tersebut ke DPRD untuk dipilih. “Hasil pemilihan atau keputusan dari dewan diteruskan ke Mendagri untuk di SK kan dan dilantik,” ungkapnya.
Sedangkan Wakil Sekretaris Patriot Sumut, Edy Surianto mengatakan, dirinya sudah memprediksi dari awal bahwa Tengku Erry enggan berkomunikasi dengan partai pengusung mengenai sosok wakil gubernur.
Secara aturan apa yang dilakukan Tengku Erry dianggapnya tidak melanggar aturan yang ada.
“Yang perlu dilakukan saat ini adalah partai pengusung berkomunikasi menentukan dua nama yang akan dikirimkan ke DPRD Sumut untuk dipilih, secepatnya akan dilakukan pertemuan itu,” kata Edy.
Edy mengatakan, pihaknya juga memiliki kader atau sosok yang dianggap mampu menjadi pendamping Tengku Erry disisa masa jabatan 2013-2018.
“Sosok yang kita anggap tepat itu akan ditawarkan dengan partai politik yang lain, tentunya saat pertemuan atau komunikasi politik berlangsung,” terangnya.
Ketua PPN Sumut, Partai pendukung, Edison Sianturi menekankan, pihaknya siap menjadi penggerak agar pertemuan partai pengusung dan partai pendukung segera direalisasikan. Komunikasi politik yang enggan dibuka Tengku Erry dianggapnya juga sebagai hal yang wajar.
“Kalau Gubernur tidak mau berkomunikasi tidak ada yang salah, tapi partai pengusung dan partai pendukung harus sepakat mengusulkan dua nama ke DPRD. Kita targetkan pekan ini sudah ada pertemuan seluruh partai politik agar bola panas tidak melebar kemana-mana,” terangnya. (dik/adz)
Dijelaskannya, dua nama yang diajukan partai pengusung terlebih dahulu disampaikan kepada KPU untuk diverifikasi. Selanjutnya, KPU yang mengirimkan dua nama tersebut ke DPRD untuk dipilih. “Hasil pemilihan atau keputusan dari dewan diteruskan ke Mendagri untuk di SK kan dan dilantik,” ungkapnya.
Sedangkan Wakil Sekretaris Patriot Sumut, Edy Surianto mengatakan, dirinya sudah memprediksi dari awal bahwa Tengku Erry enggan berkomunikasi dengan partai pengusung mengenai sosok wakil gubernur.
Secara aturan apa yang dilakukan Tengku Erry dianggapnya tidak melanggar aturan yang ada.
“Yang perlu dilakukan saat ini adalah partai pengusung berkomunikasi menentukan dua nama yang akan dikirimkan ke DPRD Sumut untuk dipilih, secepatnya akan dilakukan pertemuan itu,” kata Edy.
Edy mengatakan, pihaknya juga memiliki kader atau sosok yang dianggap mampu menjadi pendamping Tengku Erry disisa masa jabatan 2013-2018.
“Sosok yang kita anggap tepat itu akan ditawarkan dengan partai politik yang lain, tentunya saat pertemuan atau komunikasi politik berlangsung,” terangnya.
Ketua PPN Sumut, Partai pendukung, Edison Sianturi menekankan, pihaknya siap menjadi penggerak agar pertemuan partai pengusung dan partai pendukung segera direalisasikan. Komunikasi politik yang enggan dibuka Tengku Erry dianggapnya juga sebagai hal yang wajar.
“Kalau Gubernur tidak mau berkomunikasi tidak ada yang salah, tapi partai pengusung dan partai pendukung harus sepakat mengusulkan dua nama ke DPRD. Kita targetkan pekan ini sudah ada pertemuan seluruh partai politik agar bola panas tidak melebar kemana-mana,” terangnya. (dik/adz)
