1.900 Rumah di Sei Rampah Masih Tergenang

Petugas Tetap Disiagakan

Sementara, meskipun saat ini kondisi banjir di sejumlah daerah sudah surut, namun kesiagaan tanggap bencana oleh petugas tetap disiapkan. Hingga kemarin, tidak ada status tanggap darurat ditetapkan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir menyampaikan, laporan dari berbagai daerah, banjir sudah surut dan saat ini masyarakat terus membersihkan rumah dan lingkungan sekitar yang terendam banjir. Meskipun begitu, pihaknya masih menyiapkan bantuan kepada masyarakat bila masih ada yang mengungsi dan memerlukan bantuan.

“Bantuan Pemprov Sumut kepada BPBD kabupaten/kota berupa logistik dan peralatan lainnya. Sementara itu kepada masyarakat diberikan berupa sembako, pendirian posko dan sebagainya,” ujar Riadil, Rabu (6/12).

Sementara, terkait jumlah yang diberikan Pemprov Sumut, Riadil mengaku, nilai bantuan yang diberikan berkisar Rp20 juta dalam bentuk sembako. Kebutuhan logistik warga berupa mie instan, ikan kaleng dan air mineral yang disampaikan khususnya untuk warga Tebing Tinggi yang terdampak banjir akhir pekan lalu, juga rencananya akan diperuntukkan ke beberapa daerah lain diantaranya Asahan, Tanjung Balai, Labura, Nose, Langkat dan termasuk Medan, Sergai, Madina dan Simalungun. “Yang banjir Tebing kemarin itu bantuan awal dalam bentuk sembako,” katanya.

Sedangkan disinggung soal status tanggap darurat mengingat diperkirakan masih tingginya curah hujan hingga akhir tahun mendatang, Riadil menyebutkan Pemprov Sumut menunggu laporan status dari BPBD kabupaten/kota. Hal itu kemudian dilakukan melalui penetapan oleh bupati/wali kota.

“Sesuai UU 24/2007, penetapan status darurat ditetapkan kepala daerah, bukan BPBD. Kita (Pemprov Sumut) menunggu laporan status darurat dari beberapa kabupaten/kota. Itupun jika statusnya ditetapkan oleh kepala daerahnya,” sebut Riadil sekaligus menyampaikan bahwa data yang mereka terima dari BPBD kabupaten/kota hanya berupa laporan kejadian (logbook). (sur/bal/adz)

Petugas Tetap Disiagakan

Sementara, meskipun saat ini kondisi banjir di sejumlah daerah sudah surut, namun kesiagaan tanggap bencana oleh petugas tetap disiapkan. Hingga kemarin, tidak ada status tanggap darurat ditetapkan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir menyampaikan, laporan dari berbagai daerah, banjir sudah surut dan saat ini masyarakat terus membersihkan rumah dan lingkungan sekitar yang terendam banjir. Meskipun begitu, pihaknya masih menyiapkan bantuan kepada masyarakat bila masih ada yang mengungsi dan memerlukan bantuan.

“Bantuan Pemprov Sumut kepada BPBD kabupaten/kota berupa logistik dan peralatan lainnya. Sementara itu kepada masyarakat diberikan berupa sembako, pendirian posko dan sebagainya,” ujar Riadil, Rabu (6/12).

Sementara, terkait jumlah yang diberikan Pemprov Sumut, Riadil mengaku, nilai bantuan yang diberikan berkisar Rp20 juta dalam bentuk sembako. Kebutuhan logistik warga berupa mie instan, ikan kaleng dan air mineral yang disampaikan khususnya untuk warga Tebing Tinggi yang terdampak banjir akhir pekan lalu, juga rencananya akan diperuntukkan ke beberapa daerah lain diantaranya Asahan, Tanjung Balai, Labura, Nose, Langkat dan termasuk Medan, Sergai, Madina dan Simalungun. “Yang banjir Tebing kemarin itu bantuan awal dalam bentuk sembako,” katanya.

Sedangkan disinggung soal status tanggap darurat mengingat diperkirakan masih tingginya curah hujan hingga akhir tahun mendatang, Riadil menyebutkan Pemprov Sumut menunggu laporan status dari BPBD kabupaten/kota. Hal itu kemudian dilakukan melalui penetapan oleh bupati/wali kota.

“Sesuai UU 24/2007, penetapan status darurat ditetapkan kepala daerah, bukan BPBD. Kita (Pemprov Sumut) menunggu laporan status darurat dari beberapa kabupaten/kota. Itupun jika statusnya ditetapkan oleh kepala daerahnya,” sebut Riadil sekaligus menyampaikan bahwa data yang mereka terima dari BPBD kabupaten/kota hanya berupa laporan kejadian (logbook). (sur/bal/adz)