Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar menilai, kebijakan yang diambil Partai Hanura perihal pengusulan cawagubsu tanpa melibatkan seluruh partai pengusung sangat beresiko. Sebab, ketika partai pengusung yang tidak dilibatkan mempersoalkan keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka wagubsu terpilih melalui mekanisme di DPRD Sumut akan gugur dengan sendirinya.
“Tidak bisa mengabaikan partai pengusung lain, walaupun hanya minoritas dan tidak punya kursi. Karena pada saat pengusungan lalu, keberadaan partai kecil juga diakui,” ujar Sohibul.
Sohibul mengingatkan agar keputusan keliru tersebut jangan sampai terjadi. Maka dari itu, dirinya ingin memberikan pelajaran politik kepada seluruh partai pengusung.
“Kalau sudah sampai di MK, pasti akan makan biaya yang tidak sedikit. Bulak-balik Jakarta, belum lagi harus menyewa jasa pengacara. Lebih baik, Hanura berpikir ulang,” ungkap dosen Fisipol UMSU itu.
Kebijakan Tengku Erry yang menutup komunikasi dengan seluruh partai pengusung, telah menunjukkan Gubsu tidak menginginkan adanya pendamping di sisa masa jabatannya.
Meski begitu, Tengku Erry juga tidak bisa menolak kehadiran wakil jika seluruh partai pengusung sepakat mengusulkannya, dan pengisian kursi wagubsu merupakan amanat dari UU.
“Tengku Erry sepertinya lebih nyaman sendiri, mungkin dia tidak ingin kursinya diganggu oleh pendampingnya sendiri,” tuturnya. (dik/adz)
Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar menilai, kebijakan yang diambil Partai Hanura perihal pengusulan cawagubsu tanpa melibatkan seluruh partai pengusung sangat beresiko. Sebab, ketika partai pengusung yang tidak dilibatkan mempersoalkan keputusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka wagubsu terpilih melalui mekanisme di DPRD Sumut akan gugur dengan sendirinya.
“Tidak bisa mengabaikan partai pengusung lain, walaupun hanya minoritas dan tidak punya kursi. Karena pada saat pengusungan lalu, keberadaan partai kecil juga diakui,” ujar Sohibul.
Sohibul mengingatkan agar keputusan keliru tersebut jangan sampai terjadi. Maka dari itu, dirinya ingin memberikan pelajaran politik kepada seluruh partai pengusung.
“Kalau sudah sampai di MK, pasti akan makan biaya yang tidak sedikit. Bulak-balik Jakarta, belum lagi harus menyewa jasa pengacara. Lebih baik, Hanura berpikir ulang,” ungkap dosen Fisipol UMSU itu.
Kebijakan Tengku Erry yang menutup komunikasi dengan seluruh partai pengusung, telah menunjukkan Gubsu tidak menginginkan adanya pendamping di sisa masa jabatannya.
Meski begitu, Tengku Erry juga tidak bisa menolak kehadiran wakil jika seluruh partai pengusung sepakat mengusulkannya, dan pengisian kursi wagubsu merupakan amanat dari UU.
“Tengku Erry sepertinya lebih nyaman sendiri, mungkin dia tidak ingin kursinya diganggu oleh pendampingnya sendiri,” tuturnya. (dik/adz)
