Suasana pemandangan Danau Toba dan kapal-kapal yang melintas, belum lama ini.
PEMERINTAH pusat sudah menunjukkan keseriusannya mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraif dunia. Melibatkan lima menteri, digelar rapat serius di Laguboti, Tobasa, Sabtu (9/1). Rapat para petinggi dari Jakarta itu mematangkan rencana pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
Menteri Pariwisata Arif Yahya menyebut angka yang cukup fantastis, Rp 21 triliun untuk pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba. Dana itu, Rp 10 triliun bersumber dari APBN dan sisanya berharap dari kantong swasta. Artinya, porsi pendanaan diharapkan lebih besar dari kalangan swasta.
Bicara swasta dalam pengembangan destinasi wisata, maka mau tak mau melibatkan para pengusaha hotel dan restoran, yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Bagaimana respon PHRI terhadap pengembangan Danau Toba? Apa yang akan mereka lakukan? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos Soetomo Samsu dengan Direktur Eksekutif PHRI Siprianus Aur, yang juga mantan anggota Komisi X DPR itu, di Jakarta, kemarin (11/1).
T: Pemerintah gelar rapat melibatkan lima menteri untuk membahas pengembangan destinasi wisata Danau Toba, tanggapan PHRI?
J: Itu bagus dan PHRI sudah sejak awal mendukung pengembangan Danau Toba. Ya, langkah serius pemerintah ini semacam memancing swasta. Karena bagaimana pun, di lapangan itu, di lokasi wisata, pihak swasta sangat dibutuhkan.
T: Apa bentuk dukungan PHRI?
J: Di awal tahun ini, program kerja PHRI fokus ke Danau Toba. PHRI akan konsentrasi ke sana. Ini menjadi skala prioritas PHRI awal tahun ini. Program prioritas ini sudah sejalan dengan yang dinyatakan pemerintah.
T: Apa yang menurut PHRI menjadi ganjalan masuk ke kawasan Danau Toba?
J: Persoalan di sana itu ya tujuh kabupaten itu ( Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Taput, Humbahas, Dairi, dan Karo, red). Mereka kurang koordinasi. Mereka saling itu, saling merasa dominan. Selama ini sukanya bermain sendiri-sendiri. Jadi ke depan mereka harus memperbaiki koordinasi.
T: Dari segi infrastuktur bagaimana?
J: Begini, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PHRI Pak Haryadi (Haryadi Sukamdani, red), sudah menyampaikan akan memberikan dukungan penuh pengembangan Danau Toba. Tapi ini tentunya hanya sebatas soal penginapan, hotel, restoran. Untuk jalan raya, lalulintas penerbangan, itu domainnya pemerintah. Kalau itu sudah beres, investor otomatis akan masuk. Hotel, penginapan, itu akan otomatis, apalagi sekarang investor asing juga bisa dengan mudah masuk.
T: Jika investor asing bidang perhotelan masuk, bagaimana? Karena mereka bukan anggota PHRI?
J: Itulah kesulitan kita. Karena itu, yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah, bagaimana tetap memberikan peluang kepada investor lokal yang sudah lama bermain di sana, terutama yang kelas-kelas melati itu. Mereka perlu mendapatkan pinjaman lunak.
T: Anda tadi menyebut awal tahun PHRI sudah menyiapkan program prioritas untuk Danau Toba, konkritnya seperti apa?
