PENYERAHAN HELICOPTER OLEH BASARNAS_Prajurit TNI AU berjaga di dekat Helikopter AW139 milik Basarnas pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Operasional, di Lanud Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/1). Kerjasama operasional antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Basarnas tersebut, dalam rangka kesiapsiagaan ketika terjadi bencana.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima 1 unit helikopter jenis AW139 buatan Italia 2016 dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Helikopter ini diharapkan mampu menjadi satu sarana yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
“Saya ingatkan bupati dan wali kota se-Sumut, agar senantiasa awas bencana, seperti longsor dan banjir,” tutur Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama operasional helikopter SAR Provinsi Sumut, dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Sulistiyo di Pangkalan Udara Lanud Soewondo Medan, Selasa (10/1).
Hadir dalam kegiatan tersebut para deputi SAR nasional, Forum Koordinasi Pimpinan Sumut, Ketua PMI Sumut Rahmat Shah, Danlanud Seowondo Medan, dan para perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Erry mengatakan, berdasarkan geografis, geologis, demografis, dan klimatologis, Sumut masuk dalam kategori rawan bencana. Baik disebabkan faktor alam, non alam, dan perbuatan manusia.
Hal ini juga diperkuat dengan indeks risiko bencana 2015, 33 kabupaten/kota di Sumut masuk dalam kategori tinggi, sehingga memerlukan investigasi, kesiapan, dan kesiagaan dalam menghadapinya. Termasuk melakukan tindakan cepat, tepat, terkoordinir, dan terpadu, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa efektif dan efisien untuk mengurangi risiko kematian dan kerugian harta benda. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan lembaga, badan, dan berbagai pihak, melalui koordinasi dan terintergrasi secara baik. “Hari ini kita melihat satu unit heli yang cukup canggih dan menjadi kebanggaan bersama. Tentunya keberadaan heli ini memberikan dukungan kapasitas, baik sarana dan prasarana, maupun kompetensi sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan, pencarian, dan pertolongan korban bencana,” jelas Erry.
Erry menyebutkan, beberapa bencana alam yang terjadi di wilayah Sumut, di antaranya gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana sosial lainnya. Karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks dari risiko bencana tersebut. Satu upaya yang dilakukan Pemprov Sumut adalah dengan menyurati ke kabupaten/kota agar meningkatkan kewaspadaan bencana banjir dan tanah longsor sejak November 2016 hingga Februari 2017, karena kondisi iklim yang ekstrem.
Erry juga menjelaskan, penempatan heli SAR di Medan tidak lepas dari permohonan pihaknya kepada SAR nasional, melihat kondisi Sumut dan beberapa provinsi sekitarnya yang rawan bencana. “Alhamdulillah, permohonan kita disetujui. Kita patut berterima kasih kepada kepala SAR nasional dan Basarnas. Kita berharap heli Basarnas ini bekerja, khususnya untuk program kemanusian, dan kegiatan lain. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat,” katanya.
Sementara Kepala Basarnas, Marsekal Madya Felicianus Henry Bambang Soelistyo mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk bisa hadir dengan cepat ke daerah bencana sesuai dengan standar SAR internasional. Satu di antaranya dengan menempatkan helikopter SAR di Kota Medan. “Keberadaan heli di kawasan bencana Sumatera bagian utara dan tengah, yakni Aceh, Sumut, Padang, Pekanbaru, dan Jambi, sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, di 1 wilayah setidaknya dibutuhkan 15 heli untuk mendukung kinerja SAR. “Saat ini baru ada 5 unit, dan secara bertahap akan ditambah sesuai dengan kemampuan anggaran. Setidaknya dengan penempatan heli di Medan akan dapat meng-cover wilayah yang tadi saya sebutkan,” beber Soelistyo.
Pada kesempatan tersebut, Soelistyo berharap, pemanfaatan heli nantinya bisa didesain secara baik, sehingga masyarakat bisa merasakan jaminan pelayanan keselamatan. “Manajemen operasional heli harus ditata secara baik oleh Basarnas, TNI AU, dan Pemda,” harapnya.
Ia menjelaskan, ada 2 hal yang selama ini gencar dilakukan SAR nasional dan komponen gabungan, yakni menjadi bagian komunitas SAR internasional. Karena itu, SAR nasional tidak lepas dari negara-negara sahabat, karena menjadi bagian dan diatur dengan organisasi internasional. “Oleh sebab itu, kita bersama Basarnas dan komponen gabungan, gencar membangun untuk mendapatkan pengakuan, kita patut diperhitungkan. Dalam tugas kemanusian, kita sudah diakui oleh tujuh negara besar,” pungkas Soelustyo. (bal/saz)
